Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat di akhir November 2025.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.

Untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.

Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.

Namun, kata dia, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya bisa dilakukan dengan maksimal setelah Pemerintah Kota Padang menyelesaikan persoalan lahan.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap dia.

Dalam skemanya, Kementerian PU melalui BWS V Padang memperkirakan dan menargetkan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang dapat dituntaskan selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur pascabencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa datang.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.

Bahkan, opsi relokasi warga siap dilakukan jika hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko tinggi, kata eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa terdapat 201.953 debitur UMKM terdampak bencana hidrometeoroli di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Maman menjelaskan, total utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditanggung oleh 201.953 debitur UMKM tersebut mencapai Rp12,19 trillium.

"Ada kurang lebih sekitar 200.000 debitur. Inilah angka terakhir, yaitu 200.000 debitur dengan jumlah outstanding sekitar Rp12 triliun," kata Maman dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra, Selasa (18/2/2026).

Perinciannya, sebanyak 125.173 debitur berlokasi di Provinsi Aceh dengan total nilai utang KUR sebesar Rp7,38 triliun.

Kemudian, 53.181 debitur berlokasi di Sumatra Utara dengan total nilai outstanding sebesar Rp3,06 triliun, dan 28.351 debitur berlokasi di Provinsi Sumatra Barat dengan total nilai outstanding sebesar Rp1,79 triliun.

Sebelumnya, pemerintah memang tengah membuka peluang pemberian keringanan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana banjir di wilayah Aceh—Sumatra.

Adapun, relaksasi yang diberikan mulai dari pembekuan (freeze) cicilan, restrukturisasi kredit, hingga potensi pemutihan pinjaman.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan kebijakan relaksasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 (Permenko 2/2026) tentang relaksasi bagi UMKM yang meminjam kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit non-KUR sebelum terjadinya bencana banjir.

“Nantinya UMKM-UMKM kita yang sedang meminjam kredit usaha rakyat itu dapat mengetahui fasilitasi yang sudah diberikan oleh pemerintah, keringanan-keringanan yang diberikan oleh pemerintah untuk pembayaran cicilannya atau freeze atau dilakukan restrukturisasi," jelasnya.

Berdasarkan Permenko 2/2026, pemerintah menetapkan tiga periodisasi kebijakan. Pertama, periodisasi pemetaan dampak bencana debitur KUR yang berlangsung pada 24 November 2025—31 Maret 2026.

Kedua, periodisasi relaksasi bagi penerima KUR terdampak pada 1 April 2026–31 Desember 2027. Ketiga, periodisasi percepatan pemulihan melalui penyaluran KUR baru pada 13 Januari 2026–31 Desember 2027.

Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Sumatra Barat menunjukkan kinerja yang positif dan memberikan kontribusi strategis bagi perekonomian daerah hingga penutupan tahun 2025.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan melihat pertumbuhan PDRB triwulan IV-2025 (yoy) perekonomian Sumbar turut ditopang sebesar 1,69% dan hal ini mencerminkan prospek pembangunan yang berkelanjutan bagi Ranah Minang.

“Secara umum kinerja masih positif, meski memang merasakan adanya dampak bencana Sumatra,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (8/2/2026).

Dia menjelaskan kinerja perbankan ini dapat dilihat pada total aset perbankan di Sumbar pada posisi Desember 2025 adalah sebesar Rp85,37 triliun atau tumbuh sebesar 1,64% dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya, dengan total penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp73,86 triliun atau tumbuh 0,68% yoy.

Sementara itu, total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar Rp58,98 triliun atau tumbuh sebesar 5,09% yoy.

“Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL 2,67%, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,10%,” ujarnya.

Kemudian untuk penyaluran kredit untuk pelaku UMKM mencapai Rp31,06 triliun, kondisi ini terkontraksi sebesar 1,41% (yoy) atau 42,06% dari total kredit.

Selanjutnya melihat pada kinerja perbankan syariah pada posisi Desember 2025 memiliki total aset sebesar Rp14,36 triliun, atau tumbuh sebesar 10,58% yoy dengan total penghimpunan DPK sebesar Rp11,20 triliun atau tumbuh sebesar 2,74% yoy, dan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp12,10 triliun atau tumbuh 14,27% yoy.

Roni bilang kabar baik datang dari perbankan syariah, yaitu untuk risiko pembiayaan yang ternyata lebih rendah dari perbankan konvensional, di mana rasio NPF 1,75%, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 1,32%.

“Tunggakan kredit perbankan konvensional itu rasio NPL 2,67%, sementara perbankan syariah rasio NPF 1,75%,” tegasnya.

Selain itu melihat pada kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) baik konvensional maupun syariah pada posisi Desember 2025 juga tumbuh dengan baik.

Total aset sebesar Rp3,12 triliun atau tumbuh 11,35% yoy, dengan total penghimpunan DPK adalah sebesar Rp2,29 triliun atau tumbuh 9,44% yoy, dan total penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp2,25 triliun atau tumbuh 7,61% yoy, dengan 71,39% merupakan kredit/pembiayaan bagi UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memperkirakan total dampak ekonomi dari risiko gagal panen padi akibat banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat menembus Rp6,5 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 11,43% lahan padi pada ketiga wilayah tersebut berpotensi mengalami gagal panen akibat banjir.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan, sekitar 11,43% lahan padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat itu setara kurang lebih 125.000 hektare saat ini berada dalam risiko gagal panen akibat banjir.

Dengan asumsi realisasi gagal panen mencapai sekitar 70% dari total lahan berisiko tersebut, potensi kehilangan produksi diperkirakan mencapai sekitar 440.000 ton gabah kering panen (GKP) atau setara dengan 270.000 ton beras

Dari sisi produksi, Core memperkirakan kerugian langsung ditaksir mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram. Namun demikian, dampak ekonomi tidak hanya berasal dari kehilangan produksi.

“Kalau dihitung bareng penurunan pendapatan petani dan kebutuhan stabilisasi pangan, total potensi kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp5,5 triliun – Rp6,5 triliunan besar sekali,” kata Eliza kepadaBisnis, Selasa (6/1/2025).

Eliza menuturkan, bencana banjir tidak hanya merusak lahan dan peralatan pertanian, melainkan juga berisiko memperdalam kemiskinan di kalangan petani.

Dia menyampaikan mayoritas penduduk miskin di wilayah terdampak bergantung pada sektor pertanian, sehingga kerugian akibat banjir bisa menjadipoverty trapyang sulit dipulihkan.

Core menilai banjir berpotensi menjebak petani dalampoverty trap, di mana kerusakan lahan dan alat pertanian menurunkan produksi dan pendapatan. Akibatnya, petani sulit mendapatkan modal untuk menanam kembali, sehingga kemiskinan terus berulang dan sulit diputus.

Dalam jangka pendek, Eliza menilai perlunya langkah cepat pemerintah melalui perbaikan jaringan irigasi dan drainase, percepatan pompanisasi di wilayah terdampak banjir, serta penyediaan benih dan sarana produksi seperti pupuk dan alat mesin pertanian untuk mendukung tanam ulang.

Di sisi lain, stabilisasi pasokan pangan juga menjadi kunci untuk menahan gejolak harga. Menurutnya, harga beras di wilayah terdampak berpotensi naik jika cadangan beras pemerintah di gudang Bulog tidak tersedia atau tidak disalurkan tepat waktu.

“Jadi kekurangan [beras] karena gagal panen harus dikompensasi sama cadangan pangan Bulog agar tidak membuat harga naik,” ujarnya.

Core menilai perbaikan tata kelola lingkungan agar risiko bencana tidak terus berulang. Menurutnya, dlam jangka menengah hingga panjang, pemulihan daerah aliran sungai serta pengetatan pengelolaan hutan dinilai menjadi langkah paling krusial.

Di samping itu, Eliza juga menyoroti pentingnya asuransi pertanian ketika risiko gagal panen bersifat struktural. Namun, sambung dia, asuransi tidak dapat berdiri sendiri tanpa pembenahan lingkungan.

“Asuransi juga nggak jamin kalo kerusakan hutan terus terjadi, asuransi hanya akan menjadi mekanisme kompensasi yang mahal secara fiskal. Karena itu, asuransi harus berjalan paralel dengan pembenahan tata kelola hutan dan mitigasi bencana berbasis ekosistem,” tuturnya.

Berdasarkan laporanCore InsightbertajukKonsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatra, Core mengestimasi pertumbuhan ekonomi daerah terdampak akan mengalami koreksi signifikan.

Aceh diproyeksikan menanggung beban terberat dengan pemangkasan pertumbuhan hingga -0,44%, diikuti Sumatra Barat (-0,36%) dan Sumatra Utara (-0,15%).

Tekanan juga diperkirakan terjadi pada investasi dan serapan tenaga kerja, terutama di sektor konstruksi dan transportasi. Sementara itu, biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan yang hanya sekitar Rp2,6 triliun per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan.

Untuk itu, Core mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional guna mempercepat penanganan dan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

Gagal Panen hingga Lonjakan Inflasi

Sebelumnya,Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan sekitar 11,43% lahan padi diprovinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Baratberisiko gagal panen.

BPS mencatat proporsi potensi gagal panen padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meningkat tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Khususnya di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November 2025, sebesar 11,43% lahan pertanian yang biasa ditanami padi di total tiga provinsi tersebut, berpotensi terjadi gagal panen,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Sementara itu, proporsi lahan yang sedang ditanami padi ataustanding cropdi ketiga provinsi tersebut hanya 34,63% pada November 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kondisi tersebut di atas berdampak pada luas panen November 2025 dan dapat memengaruhi potensi luas panen tiga bulan ke depan,” ujarnya.

Di sisi lain, lonjakan inflasi di sejumlah wilayah Sumatra pada Desember 2025, terutama di provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.

Data BPS menunjukkan, inflasi di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh sebesar 3,6% secara bulanan (month-to-month/mtm), Sumatra Utara 1,66% mtm, dan Sumatra Barat 1,48% mtm.

Padahal, pada November 2025, ketiga provinsi tersebut masih mencatat deflasi masing-masing sebesar -0,67% mtm di Aceh, -0,42% mtm di Sumatra Utara, dan -0,24% mtm di Sumatra Barat.

Pudji menyampaikan bencana hidrometeorologi tersebut dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra.

“Cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto,” ujarnya.

Dia menuturkan, kombinasi kedua sistem tersebut menyebabkan hujan sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sehingga memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap pergerakan harga di daerah tersebut.

Adapun, ketiga provinsi itu mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mencatat deflasi pada November 2025 dan masuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

“Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025,” ujarnya.

Pudji menyampaikan lonjakan inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

Secara terperinci, inflasi di Aceh terutama didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80% mtm.Sementara itu, inflasi di Sumatra Utara dipicu kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,41% mtm dan di Sumatra Barat oleh bawang merah dengan andil 0,22% mtm.

Bisnis.com, PADANG - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatra Barat menyebutkan usaha perhotelan ikut merasakan dampak bencana Sumatra pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2025.

Ketua PHRI Sumbar Rina Pangeran mengatakan hingga saat ini dalam menghadapi libur Nataru 2025 hotel-hotel belum menerima reservasi dari tamu-tamu yang akan berkunjung.

"Biasanya tamu terbesar akhir tahun datang dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara. Tapi sekarang, belum ada yang reservasi," katanya, Rabu (24/12/2025).

Dia menjelaskan melihat pada kondisi normal, satu bulan sebelum memasuki momen libur Nataru, reservasi dari tamu telah diterima pihak hotel. Namun untuk kondisi saat ini, dimana tiga provinsi di Sumatra tengah dilanda bencana, termasuk di Sumbar, usaha perhotelan juga ikut merasakan dampaknya.

Rina bilang melihat pada kondisi dampak bencana ink, sebagian besar datang melewati jalur darat. Hal ini dikarenakan jalan-jalqn infrastruktur yang terdampak bencana belum selesai pengerjaannya, mungkin ini merupakan pertimbangan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Sumbar.

Oleh karena itu, kepada hotel-hotel yang tergabung dalam BPD PHRI Sumbar dihimbau untuk tidak mengadakan acara menyambut tahun baru, mengingat penderitaan warga yang terdampak bencana.

"Dalam kondisi seperti ini, bahkan kami dari PHRI ikut mengirimkan bantuan untuk korban terdampak bencana alamk yang masih terisolir di Pasaman Barat, dan bekerjasama dengan Danlanud Sutan Syahrir," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memberikan relaksasi kredit khusus kepada 22.879 nasabah kredit konsumer yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra.

Kebijakan ini diberikan melalui skema restrukturisasi kredit yang disesuaikan dengan tingkat dampak bencana untuk menjaga keberlangsungan kemampuan bayar debitur pascabencana sekaligus mendukung pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah bencana yang dialami masyarakat di sejumlah wilayah Sumatra.

“Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah memastikan masyarakat memiliki ruang untuk pulih tanpa terbebani tekanan finansial yang berlebihan,” ujar Nixon dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Dia menegaskan bahwa relaksasi kredit diberikan sebagai bentuk keberpihakan BTN kepada nasabah kredit konsumer yang terdampak langsung bencana, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

“Relaksasi kredit kami berikan secara terukur dan berbasis kondisi riil di lapangan kepada nasabah kredit konsumer. Kami ingin memastikan nasabah terdampak tidak kehilangan kesempatan untuk bangkit, sekaligus tetap dapat menjalankan kewajiban kreditnya secara berkelanjutan,” kata Nixon.

Berdasarkan hasil pemetaan dan klasifikasi tingkat kerusakan, BTN mencatat 22.879 nasabah kredit konsumer terdampak banjir dan tanah longsor yang tersebar di wilayah kantor BTN di Banda Aceh (BSN), Medan, Padang, dan Pematang Siantar, dengan total nilai baki debet kredit konsumer mencapai Rp1,93 triliun.

“Data jumlah nasabah terdampak ini masih akan terus bergerak seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan. Karena itu, relaksasi kredit kami berikan secara bertahap dan adaptif, sesuai kondisi terbaru di masing-masing wilayah terdampak,” kata Nixon.

Nixon menjelaskan bahwa relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat dampak bencana yang dialami nasabah kredit konsumer. Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga 6 bulan, kategori terdampak sedang hingga 9 bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan.

Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi bank.

“Kami melakukan klasifikasi dampak secara menyeluruh agar kebijakan relaksasi benar-benar tepat sasaran. Setiap nasabah kredit konsumer mendapatkan perlakuan sesuai kondisi yang dialami, bukan disamaratakan,” jelas Nixon.

Relaksasi kredit tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

Dalam pelaksanaannya, debitur kredit konsumer dapat mengajukan permohonan restrukturisasi melalui kantor cabang BTN sesuai domisili atau lokasi agunan dengan melampirkan identitas diri serta keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan debitur dan/atau agunan terdampak langsung oleh bencana.

Nixon menegaskan BTN akan melakukan verifikasi dan asesmen untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

“Kami ingin memastikan nasabah kredit konsumer terdampak tidak berjalan sendiri. BTN hadir melalui kebijakan relaksasi kredit dan pendampingan proses restrukturisasi agar pemulihan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” tambah Nixon.

Sebagai bagian dari kepedulian sosial perusahaan, BTN juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp8 miliar kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Ke depan, BTN akan terus memantau kondisi nasabah kredit konsumer terdampak serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah daerah guna memastikan kebijakan relaksasi kredit dan upaya pemulihan pascabencana berjalan efektif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan rencana penghapusan utang atau pemutihan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Sumatra tidak hanya menyasar petani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan bahwa fasilitas relaksasi kredit macet itu berlaku bagi seluruh pelaku UMKM penerima KUR di wilayah terdampak, bukan hanya debitur di sektor pertanian.

"Ya pokoknya [penerima manfaat] di daerah terdampak kepada bencana. [Untuk] Seluruh penerima KUR, UMKM di sana," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Terkait mekanisme pembiayaan pemutihan utang tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa beban finansialnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara spesifik, pemerintah akan mengalkulasi alokasi dana dari pos total subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan.

"Nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa. Dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, setahun kedua, dan sebagainya," jelasnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini masih belum merilis angka pasti mengenai jumlah debitur maupun total nilai outstanding kredit yang akan dihapusbukukan. Airlangga menyebut pihaknya masih terus memonitor data di lapangan mengingat proses pendataan korban dan dampak kerusakan masih berjalan.

Pembagian Tiga Zona

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan selama sepekan, pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur KUR untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap UMKM yang terdampak.

Maman menyatakan proses tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan untuk merumuskan skema bantuan yang paling tepat sesuai tingkat dampak masing-masing UMKM.

Nantinya, pemerintah akan membagi kondisi UMKM ke dalam tiga zona dampak, yakni permanen, semi permanen, dan kategori lainnya.

“Misalnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen, misalnya, karena betul-betul sudah nggak bisa, ini rumahnya hancur, tempat usahanya hancur,” kata Maman di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Langkah tersebut, sambungnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan rencana pembebasan KUR bagi UMKM terdampak. Hanya saja, Maman menyampaikan implementasi penghapusan KUR masih menunggu validasi data lapangan.

Untuk itu, pemerintah belum dapat memastikan jumlah debitur KUR maupun total UMKM yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Pasalnya, situasi masih berubah dari waktu ke waktu, termasuk jumlah korban maupun cakupan wilayah terdampak yang masih terus bertambah.

“Kami belum tahu jumlahnya berapa [UMKM] yang terkena dampak. Makanya ini terus akan kami petakan,” imbuhnya.

Meski demikian, Maman menegaskan kriteria dan klasifikasi UMKM yang berhak mendapatkan pembebasan atau keringanan KUR akan dirinci lebih lanjut.

Terlebih, dia menyampaikan sejumlah daerah masih terisolasi akibat infrastruktur yang rusak. Maman mengatakan masih terdapat jalan dan jembatan yang terputus sehingga tim penanggulangan bencana belum bisa masuk ke beberapa titik.

Bisnis.com, JAKARTA - Bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatra ikut berdampak pada bisnis dan operasional industri perbankan. Sejumlah bank pun menyiapkan langkah mitigasi untuk para nasabah yang terdampak bencana tersebut.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) misalnya, saat ini sedang melakukan pendataan dan pengkajian terhadap debitur. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dan mitigasi risiko atas potensi terganggunya kemampuan bayar masyarakat yang wilayahnya mengalami bencana.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan perseroan akan menyiapkan langkah restrukturisasi atau pemberian keringanan kredit bagi debitur yang dinilai membutuhkan perlakuan khusus.

Adapun kebijakan ini merujuk pada POJK No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

“Kami menyadari, saat ini cash flow nasabah pasti terganggu sehingga kami mempertimbangkan untuk membantu meringankan, tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan menyesuaikan dengan ketentuan regulator,” ujar Ramon kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Dia menjelaskan BTN masih terus melakukan pendataan dan pengkajian terhadap nasabah yang terdampak sebelum memberikan perlakuan khusus. Di sisi lain, perseroan juga mulai menerjunkan relawan untuk mendukung kebutuhan darurat bencana serta membantu pemulihan layanan bank di wilayah tersebut. BTN juga menyalurkan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

“Kami turut berduka dan prihatin atas bencana yang terjadi di wilayah Sumatra dan BTN hadir untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana,” ujarnya.

Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan mengatakan perseroan memiliki proses dan kebijakan internal terkait crisis management untuk berbagai kondisi kedaruratan. Saat ini bank tengah melakukan asesmen terhadap para debitur yang berpotensi terdampak bencana.

Dua warga melintasi kawasan terdampak bencana banjir bandang di Lambung Bukik, Padang, Sumatra Barat, Jumat (28/11/2025)./Bisnis-Muhammad Noli Hendra

“Kami lakukan assessment terhadap para nasabah yang terdampak dan menyampaikan solusi sesuai dengan keadaan, saat ini kami sedang melakukan assessment,” ujar Lani kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Adapun Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli juga menyampaikan bahwa bencana di Sumatra berdampak cukup besar dan bahkan berpotensi dikategorikan sebagai bencana nasional.

Sebagai bank digital dengan nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia, Allo Bank kini tengah memetakan debitur mereka di wilayah yang terkena dampak.

“Saat ini [kami] sedang memetakan nasabah-nasabah kami di daerah terdampak dan membangun skenario khusus terbaik yang bank bisa tawarkan untuk meringankan beban para nasabah,” ujar Ganda.

Bank-bank tersebut memastikan langkah-langkah mitigasi, mulai dari restrukturisasi hingga penyesuaian limit pembiayaan, akan diputuskan setelah asesmen lapangan rampung.

Regulasi Khusus

Tak hanya pelaku industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memantau secara intensif kondisi di Sumatra dan sejumlah wilayah sekitarnya yang saat ini terdampak bencana alam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi internal dan mempersiapkan langkah mitigasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah tekanan akibat bencana. “OJK sedang terus mengikuti perkembangan situasi di sana, dan mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Dian kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Menurut Dian, OJK sebenarnya telah memiliki payung regulasi yaitu POJK 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana alias POJK Bencana untuk merespons kondisi luar biasa seperti bencana alam.

Aturan tersebut diterbitkan pada 2022 dan mengatur kebijakan sektor jasa keuangan dalam situasi bencana, termasuk kemungkinan pemberian relaksasi kepada debitur terdampak. Kebijakan itu dapat mencakup penyesuaian penilaian kualitas aset tertentu hingga restrukturisasi kredit apabila evaluasi di lapangan menunjukkan perlunya dukungan tambahan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Saat ini, Tim Tanggap Darurat dari Kantor OJK di wilayah Sumatra bersama tim dari Kantor Pusat OJK telah bergerak di lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi di daerah terdampak dan mengumpulkan data. Dian menyebut hasil evaluasi tim tersebut akan menjadi dasar bagi OJK dalam menentukan langkah lanjutan dan pemanfaatan kebijakan khusus yang tersedia. “Kami akan menunggu hasil evaluasi mereka,” ujarnya.

POJK Perlakuan Khusus di Daerah Bencana

Di dalam ringkasan POJK tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana, OJK menjelaskan bahwa kebijakan ini diterbitkan karena Indonesia kerap dilanda bencana alam maupun nonalam yang dapat mengganggu kinerja pelaku industri keuangan dan memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Regulasi tersebut berlaku bagi seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, industri pasar modal, serta lembaga keuangan nonbank.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa OJK dapat menetapkan daerah atau sektor tertentu yang berhak menerima perlakuan khusus beserta jangka waktu pemberlakuannya.

Untuk perbankan, aturan ini mencakup penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga untuk kredit sampai Rp10 miliar, peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi, serta pemberian kredit baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus dengan penetapan kualitas kredit yang dinilai terpisah dari fasilitas sebelumnya.

Kebijakan serupa juga dapat diterapkan pada sektor pasar modal dan lembaga keuangan nonbank untuk menjaga stabilitas dan mengurangi tekanan akibat bencana.