Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya menyinggung masih maraknya tindak pidana korupsi yang menghambat realisasi program-program pemerintah. Dia mendesak agar Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) segera mengambil langkah konkret untuk menekan kasus korupsi.

Purbaya menyampaikan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 berada di level 71,53% atau masih di bawah target 74%. Selain itu, dia menyebut dalam tiga tahun terakhir masih marak kasus korupsi seperti di Sorong dan Meranti.

Purbaya juga menyinggung masih banyaknya sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang masuk dalam zona merah atau zona rawan kasus korupsi, di mana rata-rata kasus terjadi di 67 provinsi dan 69 kabupaten.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," kata Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan KPK harus segera membenahi persoalan tersebut agar penyaluran dana tidak mengalami masalah. Adapun menurutnya, kasus yang ditangani KPK banyak terkait gratifikasi dan jual-beli sehingga menghambat daya serap anggaran program-program pemerintah tidak maksimal.

"KPK bilang sumber risikonya yang masih itu-itu aja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu kalau itu enggak diberesin semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ujarnya.

Purbaya menegaskan membuka peluang penambahan dana ke daerah jika dirasa tata kelola keuangan sudah baik. Sebab tata kelola yang buruk menyulitkan dirinya untuk mengajukan persetujuan penyaluran anggaran ke presiden.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa Presiden masih ragu menambah penyaluran dana ke daerah karena kerap disalahkan gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak-pihak tertentu.

"Saya bisa hitung berapa uang yang saya bisa tambah untuk TKD [transfer ke daerah]. Tapi dengan cara tadi tata kelolanya sudah baik, kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupa-rupanya kalau itu," ucap Purbaya.

Baginya uang rakyat harus digunakan dengan optimal agar manfaat dirasakan langsung ke rakyat. Dia meminta kepada seluruh pihak menggunakan anggaran sebaik mungkin dan menjunjung integritas guna kebocoran dana tidak terjadi.

Purbaya percaya jika anggaran digunakan sebagaimana mestinya mampu mendongkrak investasi di dalam negeri dan ekonomi daerah semakin tangguh.

"Saya percaya dengan kerja disiplin, dan niat yang bersih kita bisa menjaga stabilitas dan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional," terangnya.