Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan kehadiran Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2025 sepenuhnya sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) BI.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan Dewan Gubernur memandang perlu mengundang Menteri Keuangan dalam setiap RDG bulanan, seperti yang diatur Pasal 43 ayat (1) huruf a UU BI.

“Guna memperkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah yang selama ini telah erat semakin dipererat untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan bersama mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI November 2025 secara daring, Rabu (19/11/2025).

Dia menjelaskan, menteri yang mewakili pemerintah hanya punya hak bicara tanpa hak suara dalam RDG BI. Perry pun mengklaim bahwa banyak informasi penting yang disampaikan Thomas dalam RDG bulan ini.

Menurutnya, Thomas menyampaikan langkah-langkah bersama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terkoordinasi. Koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal diyakini akan disambut positif oleh pelaku pasar.

“Pentingnya membangun ekspektasi secara positif secara bersama baik oleh BI maupun melalui pemerintah,” katanya.

Perry menambahkan pemerintah melalui Wamenkeu juga menyampaikan pembaruan mengenai ekspansi fiskal pada kuartal IV/2025. Belanja pemerintah dikatakan meningkat, baik untuk pengeluaran kementerian/lembaga maupun program sosial dan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga memaparkan rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di pasar domestik maupun internasional. Menurut Perry, langkah tersebut penting untuk memastikan stabilitas makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan menjaga pergerakan nilai tukar.

“Dengan sinergitas ini dengan rencana penerbitan SBN di dalam maupun luar negeri ini akan semakin bagus sinerginya dengan operasi moneter oleh BI,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Citibank, N.A., Indonesia atau Citi Indonesia memperkirakan Bank Indonesia masih akan mempertahankan BI Rate 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2025.

Chief Economist Citi Indonesia Helmi Arman menyampaikan proyeksi tersebut mempertimbangkan diferensial bunga obligasi yang saat ini cukup ketat antara obligasi Indonesia dengan obligasi Amerika Serikat (AS).

“Perkiraan kita akan mempertahankan, tetap mempertahankan [BI Rate],” kata Helmi usai menghadiri konferensi pers Pemaparan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Citi Indonesia Kuartal III/2025 di Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Selain itu, masih terjadinya outflow pada awal November 2025 dari pasar obligasi dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga turut menjadi alasan Helmi memperkirakan bank sentral masih akan menahan suku bunga di level 4,75%.

Adapun, Helmi memproyeksikan bahwa BI Rate masih akan turun sebanyak dua kali dari posisi saat ini. Menurutnya, penurunan BI Rate akan terjadi pada Desember 2025 yakni menjadi 4,5% dan Maret 2025 sebesar 4,25%.

“Mengenai outlook suku bunga, kami perkirakan BI Rate masih bisa turun 2 kali lagi dari posisi saat ini,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, proyeksi tersebut didasari oleh perkiraan bahwa inflasi inti akan relatif stabil dan tidak jauh dari perkiraan target inflasi BI yang berada sekitar 2,5%.

Untuk diketahui, BI akan mengumumkan hasil RDG November 2025 pada Rabu (18/11/2025). Pada RDG Oktober 2025, otoritas moneter memutuskan mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,50%.

Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam sasaran 2,5±1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta sinergi untuk turut memperkuat pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta stabilitas nilai tukar Rupiah dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom Bloomberg memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga kebijakan alias BI Rate di level 4,75% dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi November 2025 pada Rabu (19/8/2025) esok.

Survei Bloomberg menunjukkan sebanyak 28 dari 33 ekonom memperkirakan BI akan menahan suku bunga, sedangkan sisanya memprediksi penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,50%.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual merupakan salah satu ekonom yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga kebijakannya. David beralasan, tekanan internal maupun eksternal masih tinggi sehingga BI tidak akan mengambil langkah berisiko yang ganggu stabilitas.

"Rupiah cenderung tertekan dipicu ekspektasi The Fed akan menahan suku bunganya di Desember 2025. Asing masih cenderung outflow [keluar] dari pasar portfolio, khususnya SBN. Sementara inflasi cenderung naik walau masih sesuai rentang ekspektasi," rangkum David kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Senada, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang meyakini bank sentral akan menahan BI Rate di level 4,75% pada November 2025. Menurutnya, BI akan cenderung menjaga daya tarik imbal hasil domestik di tengah tekanan musiman akhir tahun.

Dia melihat langkah mempertahankan suku bunga merupakan cara terbaik untuk menahan tekanan ke kurs Rupiah, di tengah volatilitas global yang belum sepenuhnya mereda dan permintaan valas yang biasanya meningkat pada akhir tahun.

"Serta menjaga diferensial yield [imbal hasil] tetap kompetitif, serta menjaga aliran modal portofolio tetap stabil," jelas Anna kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Pada saat yang sama, sambungnya, kondisi likuiditas perbankan yang longgar (ample) dan akselerasi belanja fiskal prioritas menjelang akhir tahun memberikan bantalan kuat bagi pertumbuhan.

"Kombinasi likuiditas longgar, intermediasi kredit yang tetap solid, dan stimulus fiskal yang mengalir lebih cepat, dinilai cukup untuk mempertahankan momentum ekspansi ekonomi sambil menjaga stabilitas makro dan sentimen pasar hingga awal 2026," tutup Anna.