Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal alasan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menghadiri Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) November 2025.

Ia memastikan pengiriman Thomas merupakan mandat yang sepenuhnya sesuai regulasi, sekaligus bagian dari upaya pemerintah menjaga koordinasi dengan otoritas moneter.

Menjawab dugaan adanya unsur politis atau intimidasi, Purbaya menepis hal tersebut.

"Enggak, itu kan undang-undangnya memang membolehkan kan, pemerintah boleh mengirim pejabat tingkat menteri mengikuti Rapat Dewan Gubernur yang menentukan tingkat suku bunga," ujarnya di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (20/11).

Sang Bendahara Negara menjelaskan kehadiran Thomas bertujuan menyampaikan perspektif pemerintah sekaligus mengikuti dinamika pembahasan di bank sentral.

Ia menilai langkah itu justru mendorong harmonisasi kebijakan antara BI dan Kementerian Keuangan.

"Saya pikir untuk menjelaskan pandangan aja, dan melihat gimana sih suasana di bank sentral. Jadi ke depan akan lebih sinkron antara pemerintah dengan bank sentral. Jadi bukan negatif, harusnya pandangannya lebih positif ke depannya bukan negatif," kata Purbaya.

RDG BI November 2025 sendiri mengagendakan penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tengah ketidakpastian global.

Bank sentral sebelumnya menyampaikan undangan kepada pemerintah sepenuhnya sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) huruf a UU BI, yang memungkinkan kehadiran menteri dalam rapat dengan hak bicara tanpa hak suara.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan BI mengundang menkeu untuk memperkuat sinergi kebijakan, terutama dalam menjaga stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, serta mendukung permintaan domestik. Pada RDG bulan ini, Purbaya memberikan kuasa kepada Wamenkeu Thomas untuk hadir.

Menurut Perry, BI memperoleh banyak informasi fiskal yang relevan, termasuk mengenai peningkatan ekspansi fiskal pemerintah pada kuartal IV untuk menggerakkan sektor riil melalui penguatan permintaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan kehadiran Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2025 sepenuhnya sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) BI.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan Dewan Gubernur memandang perlu mengundang Menteri Keuangan dalam setiap RDG bulanan, seperti yang diatur Pasal 43 ayat (1) huruf a UU BI.

“Guna memperkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah yang selama ini telah erat semakin dipererat untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan bersama mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI November 2025 secara daring, Rabu (19/11/2025).

Dia menjelaskan, menteri yang mewakili pemerintah hanya punya hak bicara tanpa hak suara dalam RDG BI. Perry pun mengklaim bahwa banyak informasi penting yang disampaikan Thomas dalam RDG bulan ini.

Menurutnya, Thomas menyampaikan langkah-langkah bersama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terkoordinasi. Koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal diyakini akan disambut positif oleh pelaku pasar.

“Pentingnya membangun ekspektasi secara positif secara bersama baik oleh BI maupun melalui pemerintah,” katanya.

Perry menambahkan pemerintah melalui Wamenkeu juga menyampaikan pembaruan mengenai ekspansi fiskal pada kuartal IV/2025. Belanja pemerintah dikatakan meningkat, baik untuk pengeluaran kementerian/lembaga maupun program sosial dan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga memaparkan rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di pasar domestik maupun internasional. Menurut Perry, langkah tersebut penting untuk memastikan stabilitas makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan menjaga pergerakan nilai tukar.

“Dengan sinergitas ini dengan rencana penerbitan SBN di dalam maupun luar negeri ini akan semakin bagus sinerginya dengan operasi moneter oleh BI,” tutupnya.