Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memulai langkah awal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan saat ini sangat bergantung pada kesuksesan program tersebut. Agenda perencanaan pun sudah mulai berjalan.

"Jadi ada Keppres 28 tahun 2025 Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis yang diketuai oleh Menko Pangan bersama Pak Pratikno, bersama Pak Menteri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Tim koordinasi ini melibatkan 13 kementerian dan lembaga, dengan dukungan pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Investigasi dan Komunikasi, Nanik S. deyang. Zulhas menekankan bahwa tim ini akan bekerja secara intensif karena program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan.

"Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena makan ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini," jelasnya.

Menurut Zulhas, program MBG memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan akuntabel.

"Karena program Makanan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar. Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita," katanya.

Tim koordinasi yang dibentuk akan melakukan pertemuan rutin untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG di seluruh daerah.

"Maka dibentuk tim koordinasi ini, untuk tadi setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini," ujar Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025 lalu. Satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan program strategis pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Satgas P2SP akan terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah. Lalu, Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau debottlenecking.

Terakhir, Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.

"Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Airlangga, dalam keterangan pers usai Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP, Rabu (22/10/2025).

Sejumlah program Pemerintah yang menjadi fokus pelaksanaan tugas Satgas P2SP mencakup Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 yang meliputi kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta program lanjutan insentif fiskal, program Debottlenecking yang berfokus pada penanganan hambatan non-tariff barrier, isu per komoditas, dan kendala lain yang menghambat pelaksanaan program strategis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.

Dia berjanji akan memastikan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu.

"Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh diatas 5,5%, tahun depan bisa lebih cepat lagi," ujarnya.

Purbaya yang menjadi pemimpin dalam Pokja II yang mengurus terkait penyelesaian kendala (debottlenecking) akan menerima langsung pengaduan dari para pelaku bisnis dan berencana menggelar perkara setiap minggu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berkaitan hukum dan peraturan yang akan diteruskan ke Pokja III

"Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan kedepan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mempercepat berbagai program prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan program strategis pemerintah.

"Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat," ujar Airlangga usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenperin Faisol Rizal, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin dan Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf.

Adapun terdapat tiga kelompok kerja yang terdiri dari berbagai kementerian. Kelompok kerja (Pokja) pertama terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah.

Pokja kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau di bottleneck. Serta Pokja ketiga, untuk percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.

Adapun program pemerintah yang menjadi fokus dari pelaksanaan tugas antara lain program paket ekonomi yang 8,4+5, program stimulus ekonomi di 2026, dan program lanjutan insentif fiskal.

"Bottlenecking terhadap non-tarif barrier dan isu per komoditas, per sektor, dan hambatan lainnya. Kemudian program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG, Koperasi Merah Putih, KNMP, dan program utama di kementerian yang anggarannya besar," ujarnya.

Airlangga menegaskan ketiga Pokja akan bekerja secara berkala dan hasil pembahasan pada rapat perdana hari ini akan segera ditindaklanjuti.

"Pokja akan bekerja secara berkala dan hari ini adalah dimulai dengan dihadiri oleh para menteri dan kuorum , dan oleh karena itu seluruh dari hasil pembicaraan hari ini akan segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Kementerian Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.

Dirinya menegaskan, pihaknya akan memastikan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu.

"Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5%, tahun depan bisa lebih cepat lagi," ujarnya.

Purbaya yang menjadi pemimpin dalam Pokja II yang mengurus terkait penyelesaian kendala (debottlenecking) akan menerima langsung pengaduan dari para pelaku bisnis dan berencana menggelar perkara setiap minggu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berkaitan hukum dan peraturan yang akan diteruskan ke Pokja III

"Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan kedepan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang kini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, pertanyaan mengenai penggabungan dua kementerian/lembaga tersebut menjadi perbincangan. Sebetulnya apa alasan dibalik keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Mentan Amran menjadi bos Bapanas?

Menanggapi hal tersebut, Amran menjelaskan bahwa keputusan pengangkatan dirinya jadi Kepala Bapanas merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.

Ia menilai, kebijakan itu kemungkinan besar dilakukan demi efisiensi dan penyatuan kembali koordinasi urusan pangan di bawah satu kementerian.

"Ini pertanyaan agak berat ya. Karena kita ini hanya ikut perintah, ikut perintah dari atasan. Tetapi ini kita tahu antara Badan Pangan Nasional, dulu kan di bawah Kementerian Pertanian termasuk Badan Karantina. Mungkin. Mungkin salah satu adalah efisiensi," ujar Amran saat konferensi pers di kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Perlu diketahui, Amran hari ini menerima serah terima jabatan (sertijab) Kepala Bapanas dari pejabat lama Arief Prasetyo Adi di kantor Bapanas, Jakarta. Dengan demikian, Bapanas kini kembali berada di bawah koordinasi Kementerian Pertanian, seperti sebelum lembaga itu berdiri mandiri pada 2021.