Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan kehadiran Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2025 sepenuhnya sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) BI.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan Dewan Gubernur memandang perlu mengundang Menteri Keuangan dalam setiap RDG bulanan, seperti yang diatur Pasal 43 ayat (1) huruf a UU BI.

“Guna memperkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah yang selama ini telah erat semakin dipererat untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan bersama mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI November 2025 secara daring, Rabu (19/11/2025).

Dia menjelaskan, menteri yang mewakili pemerintah hanya punya hak bicara tanpa hak suara dalam RDG BI. Perry pun mengklaim bahwa banyak informasi penting yang disampaikan Thomas dalam RDG bulan ini.

Menurutnya, Thomas menyampaikan langkah-langkah bersama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terkoordinasi. Koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal diyakini akan disambut positif oleh pelaku pasar.

“Pentingnya membangun ekspektasi secara positif secara bersama baik oleh BI maupun melalui pemerintah,” katanya.

Perry menambahkan pemerintah melalui Wamenkeu juga menyampaikan pembaruan mengenai ekspansi fiskal pada kuartal IV/2025. Belanja pemerintah dikatakan meningkat, baik untuk pengeluaran kementerian/lembaga maupun program sosial dan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga memaparkan rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di pasar domestik maupun internasional. Menurut Perry, langkah tersebut penting untuk memastikan stabilitas makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan menjaga pergerakan nilai tukar.

“Dengan sinergitas ini dengan rencana penerbitan SBN di dalam maupun luar negeri ini akan semakin bagus sinerginya dengan operasi moneter oleh BI,” tutupnya.