Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) perlu dikendalikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

“SRBI memang ada fungsi positifnya untuk stabilitas, tetapi ada sisi lain, yaitu bank makin enggan (menyalurkan kredit),” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto dalam Diskusi Publik Indef di Jakarta, Senin.

Eko melihat adanya tren peningkatan ketergantungan terhadap SRBI oleh perbankan.

SRBI, kata dia, umumnya digunakan untuk mengatasi permasalahan jangka pendek, seperti instabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, SRBI diterbitkan untuk menyerap likuiditas.

Akan tetapi, perbankan bisa mendapatkan imbal hasil tanpa menyalurkan kredit melalui pembelian SRBI. Implikasinya, stabilitas rupiah bisa dijaga, namun efektivitas fungsi kebijakan ekonomi lainnya terganggu, yaitu terkait tugas mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Jadi, makin dikeluarkan SRBI, maka perbankan makin enggan menyalurkan uangnya untuk sektor riil, karena tanpa ngapa-ngapain bunganya jauh lebih menarik,” jelasnya.

Jika tren itu berlanjut, Eko berpendapat, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen akan makin sulit dijangkau.

“Sisi surat berharga negara (SBN) juga harus berupaya untuk disesuaikan. Dari sisi SRBI-nya pun, menurut saya, harus dikurangi penggunaannya,” tutur Eko.

Sebagai catatan, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi instrumen moneter SRBI turun dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp735,67 triliun pada 16 Desember 2025.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bank sentral membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 16 Desember 2025 mencapai Rp327,45 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp241,99 triliun.

Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengeluarkan dua kebijakan baru untuk memperkuat likuiditas di pasar keuangan serta mempercepat transmisi penurunan suku bunga.

Dua kebijakan baru itu ialah terkait dengan memperluas underlying repo dalam kebijakan operasi moneter Bank Indonesia, serta menerbitkan BI Floating Rate Note (FRN) yang diikuti dengan pengembangan Overnight Index Swap.

Perry menjelaskan, terkait dengan kebijakan memperluas underlying repo dalam operasi moneter BI, dilakukan melalui pembelian surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau yang didirikan pemerintah.

"Ini untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat," tegas Perry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur secara daring, Rabu (22/10/2025).

Sementara itu, untuk kebijakan penerbitan BI FRN dan pengembangan Overnight Index Swap (OIS) dilakukan untuk tenor di atas overnight dalam rangka membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang.

Perry menegaskan, dua kebijakan baru itu untuk memperkuat kebijakan sebelumnya yang telah dikeluarkan untuk memperkuat likuiditas dan mempercepat transmisi kebijakan suku bunga acuan yang tengah di level rendah.

Di antaranya ialah penguatan strategi operasi moneter pro market guna memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas dengan mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter.

"Dan ini untuk percepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan," tutur Perry.

Kebijakan selanjutnya yang terkait itu ia sebut tentang upaya peningkatan likuiditas di pasar uang dan perbankan yang telah dilakukan melalui penurunan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur.

Selanjutnya, ialah memperluas investor Sukuk Valas Bank Indonesia alias SUVBI untuk dapat dimiliki bank dan non bank termasuk oleh bukan penduduk. Di samping memperkuat peran dealer utama untuk tingkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repo antar pelaku pasar.