JAKARTA, KOMPAS.com – Posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 tercatat Rp 9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data tersebut merujuk pada laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Nilai utang tersebut turut menjadi sorotan terkait ketahanan fiskal ke depan. Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Pradana menilai, rasio utang terhadap PDB bukan satu-satunya tolok ukur kerentanan ekonomi.

Menurut dia, kemampuan membayar utang lebih ditentukan oleh pendapatan negara, karena kewajiban tersebut dipenuhi melalui penerimaan negara atau penarikan utang baru.

Karena itu, ia menyebut rasio utang terhadap pendapatan negara serta debt service ratio lebih relevan untuk mengukur risiko fiskal.

Saat ini, rasio utang terhadap pendapatan negara disebut telah melampaui 3,5 kali lipat atau lebih dari 350 persen. Angka tersebut jauh di atas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) yang menyarankan rasio tidak melebihi 150 persen.

“Ini meningkat sangat pesat dan jauh melebihi standar internasional, seperti dari standar IMF yang merekomendasikan rasio tidak melebihi 150 persen. Dan melihat bagaimana Pak Prabowo seakan tak acuh terhadap hal ini, maka bisa kita perkirakan ke semua rasio ini akan semakin meningkat,” ujar Andri, Minggu (15/2/2026), dikutip dari Kontan.co.id.

Ia juga mengingatkan bahwa sebelum krisis 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB sempat berada di kisaran 37 persen pada pertengahan 1997.

Namun, menurut dia, level tersebut tidak mampu mencegah krisis. Ia menambahkan, batas 60 persen yang diatur dalam undang-undang merupakan batas pelanggaran, bukan batas aman.

Untuk tahun anggaran berjalan, Andri memperkirakan rasio utang masih berpotensi naik 1–2 persen poin menjadi sekitar 41–42 persen dari PDB, dengan asumsi target pendapatan negara tercapai.

Ia menilai tekanan bisa semakin besar mengingat realisasi pajak tahun lalu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tambahan belanja di luar rencana awal anggaran turut menjadi faktor risiko. Ia mencontohkan pembayaran kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, program gentengisasi, serta iuran Board of Peace.

Jika ruang fiskal kembali tertekan, menurut dia, pemerintah pusat berpotensi menahan atau memangkas transfer ke daerah (TKD).

“Faktanya belanja 2025 tetap melebihi seharusnya. Jadi kalau Pak Purbaya (Menteri Keuangan) kembali terdesak untuk menjaga anggaran, maka daerah siap-siap saja anggarannya kembali tidak cair,” tandasnya.

Sementara itu, DJPPR Kemenkeu menyatakan pemerintah mengelola utang secara hati-hati.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR dalam laman resminya, dikutip Jumat (13/2/2026).

Sebagai informasi, komposisi utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.387,23 triliun atau 87,02 persen dari total utang. Adapun pinjaman menyumbang Rp 1.250,67 triliun atau 12,98 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kenaikan rasio utang terhadap PDB dipengaruhi perlambatan ekonomi pada tahun lalu sehingga pemerintah menarik pembiayaan lebih besar untuk menjaga stabilitas.

"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Kan pilihannya mana ke kondisi 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi selamat?" ujar Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menegaskan rasio utang masih berada di bawah batas 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. "Kita tata ulang semuanya," tukasnya.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Rasio Utang Bisa Tembus 42% dari PDB, Bila Pendapatan Negara Tak Capai Target

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan rasio utang pemerintah yang telah menembus angka 40% dari produk domestik bruto (PDB).

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Reformasi Institusi Pengumpul Penerimaan

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," tutup Purbaya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Wakil baru Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru dilantik Kamis lalu (5/2) itu menekankan ketentuan 3 persen tersebut sebagai batas yang tidak bisa ditawar.

"Kita jaga 3 persen (PDB) itu harga mati," ujar Juda usai menghadiri acara CNBC Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2).

Komitmen tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur disiplin fiskal, termasuk batasan defisit dan rasio utang pemerintah. Dalam aturan tersebut, batas maksimal rasio utang pemerintah pusat ditetapkan sebesar 60 persen terhadap PDB.

Berdasarkan realisasi hingga akhir 2025, defisit APBN tercatat melebar dari target awal 2,53 persen menjadi 2,92 persen terhadap PDB, setara Rp695,1 triliun.

Sementara itu, Undang-Undang APBN menetapkan target defisit fiskal 2026 berada di level 2,68 persen terhadap PDB.

Pernyataan Juda disampaikan di tengah sorotan lembaga pemeringkat global Moody's yang menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski tetap mempertahankan peringkat Indonesia di level Baa2 atau satu tingkat di atas batas investment grade.

Dalam laporannya, Moody's menekankan pentingnya menjaga prediktabilitas kebijakan, kualitas komunikasi publik, serta penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola ekonomi yang sedang berlangsung.

Moody's juga menyoroti perlunya memperkuat basis penerimaan negara guna menopang belanja prioritas pemerintah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan.

Sementara itu, lembaga pemeringkat lainnya, S&P Global, hingga kini masih mempertahankan outlook stabil untuk Indonesia dan belum merilis pembaruan penilaian terbarunya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia atau Sovereign Credit Rating (SCR) pada level BBB+ dengan outlook stabil pada 24 Oktober 2025.

Dalam keterangannya, R&I menilai inflasi Indonesia masih stabil, sementara rasio utang pemerintah tetap rendah dengan kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap prudent.

Hanya saja, lembaga yang bermarkas di Jepang itu menekankan perlunya asesmen lanjutan atas langkah pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kesehatan fiskal jangka menengah.

Adapun, R&I memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% pada 2025, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang menempatkan pertumbuhan di atas titik tengah rentang 4,6%–5,4%.

Inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran, sementara defisit transaksi berjalan diproyeksikan sekitar 1% terhadap PDB. Dari sisi fiskal, pemerintah disebut tetap berkomitmen menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Respons Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa keputusan R&I mencerminkan kepercayaan kuat investor internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.

“Diperlukan upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional,” ujar Perry dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Dia menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pemerintah sebagai otoritas fiskal untuk memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian nasional.

Ke depan, Bank Indonesia menyatakan komitmen untuk terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Data Utang Pemerintah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total outstanding utang pemerintah pusat menembus angka Rp9.138,05 triliun atau hampir menyentuh 40% dari produk domestik bruto alias PDB.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, realisasi atau angka sementara utang pemerintah pusat Juni 2025 itu terbagi menjadi utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun. Secara total, angka itu turun apabila dibandingkan dengan Mei 2025 yakni Rp9.177,48 triliun.

"Per akhir Juni [rasio utang] 39,86%, satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara baik peer group negara tetangga maupun G20," terang Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, pada Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Apabila dibandingkan dengan data berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020-2024, data terbaru utang pemerintah pusat itu melesat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, utang pemerintah pusat berdasarkan LKPP adalah Rp8.813,16 triliun.

Sementara itu, utang pemerintah pusat pada 2023 sebesar Rp8.190,38 triliun, Rp7.776,74 triliun, Rp6.913,98 triliun serta Rp6.079,17 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Rasio utang pemerintah per akhir semester I/2025 yang melebar ke 39,8% terhadap PDB dinilai belum akan memengaruhi persepsi investor maupun lembaga pemeringkat global. Meski demikian, pemerintah tetap perlu berhati-hati dan memastikan utang yang ditarik bersifat produktif.

Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), rasio utang pemerintah menyentuh Rp9.138 triliun per Juni 2025.

Besarannya nyaris menyentuh 40% terhadap PDB atau mendekati level pandemi Covid-19.

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang menilai level rasio utang pemerintah hingga pertengahan tahun ini masih dalam koridor aman apabila mengacu pada Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara, yakni 60% terhadap PDB.

Hosianna juga melihat bahwa persepsi investor tetap konstruktif karena jangkar disiplin fiskal, yakni defisit APBN masih di bawah 3% terhadap PDB, struktur tenor panjang dengan basis domestik yang kuat, serta prospek pertumbuhan.

"Bagi lembaga pemeringkat, arah kebijakan fiskal, kualitas belanja, perbaikan rasio pajak, dan kredibilitas fiskal dipandang lebih krusial. Ke depannya selama ini terjaga, risiko downgrade relatif dapat dihindari," ujarnya, dikutip Selasa (14/10/2025).

Hosianna turut melihat kebijakan pemerintah mengarah pada potensi pengurangan beban bunga utang pemerintah, sehingga kebutuhan gross issuance atau penerbitan surat utang bisa ditekan dengan toolkit yang lebih lincah.

Contohnya, quasi burden sharing ‘jilid baru’ antara pemerintah Bank Indonesia (BI) melalui stabilisasi kurva via operasi sekunder otoritas moneter hingga pengelolaan penempatan kas pemerintah.

Debt switching serta penerbitan surat utang dari Danantara, yakni Patriot Bond, juga dinilai bisa ikut membantu pembiayaan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga dinilai masih memiliki bantalan sebelum melakukan lelang surat utang dengan merealokasi anggaran yang belum terserap dari kementerian atau lembaga.

"Dengan kombinasi ini, SBN 2026 tetap menarik (imbal hasil riil kompetitif, volatilitas kurva lebih terkelola) selama koordinasi fiskal–moneter dan komunikasi pasar dijaga konsisten," terang Hosianna.

Di sisi lain, ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan turut menilai rasio utang pemerintah kini masih dalam batas aman meski sudah mendekati level pandemi. Terlebih, dia menilai rasio utang menunjukkan ketahanan terhadap risiko eksternal seba komposisi utang didominasi dengan penerbitan SBN domestik yakni Rp7.980 triliun.

Akan tetapi, Deni tidak menampik kondisi terkini rasio utang pemerintah tetap akan menjadi perhatian investor dan lembaga pemeringkat. Kaitannya terkait dengan keberlanjutan fiskal dan strategi pembiayaan ke depan.

Deni menggarisbawahi besarnya kebutuhan pembiayaan atau pembayaran utang jatuh tempo dan bunga dalam masa 2026-2028.

Adapun mengenai risiko penurunan rating surat utang pemerintah, lembaga-lembaga seperti Fitch, Moody's maupun S&P dinilai tidak hanya akan melihat rasio, melainkan juga prospek pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan efektivitas kebijakan fiskal.

"Jika utang meningkat tanpa disertai penguatan institusi fiskal dan reformasi pendapatan, maka risiko penurunan outlook atau peringkat bisa terjadi. Tapi, selama rasio utang tetap moderat dan pemerintah menunjukkan komitmen fiskal, kemungkinan pemangkasan peringkat masih terbatas," jelasnya kepada Bisnis.

Adapun mengenai rencana penerbitan SBN tahun depan sebagai salah satu instrumen pembiayaan fiskal, terang Deni, akan bergantung pada kredibilitas kebijakan fiskal dan kondisi pasar global. Salah satu tantangan yang dihadapi yakni suku bunga global yang relatif masih tinggi.

Tidak hanya itu, kompetisi dengan obligasi dari negara lain, serta instrumen investasi selain SBN juga tinggi. "Karena itu, agar SBN kita menarik pemerintah perlu menawarkan yield yang kompetitif, menjaga stabilitas makro dan nilai tukar, meningkatkan transparansi dan perbaikan komunikasi. Selain itu, penting juga untukk memperluas basis investor, termasuk investor ritel," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mewanti-wanti aspek keberlanjutan rasio utang pemerintah yang sudah mencapai 39,8% terhadap PDB per akhir semester I/2025.

Telisa mengakui bahwa rasio utang pemerintah saat ini yang nyaris 40% terhadap PDB masih dalam batas aman, apabila merujuk pada Maastricht Treaty yakni 60% terhadap PDB. Namun, dia menggarisbawahi institusionalitas negara-negara selain RI dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB mencapai 20%.

Sementara itu, sebagaimana diketahui rasio pajak Indonesia masih dalam level sekitar 10% terhadap PDB. Hal itu, terang Telisa menjadikan kondisi Indonesia penuh risiko.

Indonesia, sebagaiman negara berkembang lainnya, dinilai memiliki batas aman rasio utang terhadap PDB sekitar 45%. Dengan rasio utang kini nyaris menyentuh 40%, maka Telisa menilai Indonesia semakin mendekati batas aman.

"Nah, berarti artinya dengan peningkatan ini kan memang kita sudah semakin mendekati batas atas itu, gitu, lho. Jadi, walaupun masih aman, benar, tetapi kan ini kita dulu pernah rasionya 25% pas kita lagi bagus-bagusnya, nah sekarang 39%, jadi, kan, artinya ya ada penurunan dari sisi sustainability utang kita. Itu yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi pemerintah," terangnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Ekonom yang dikukuhkan sebagai Guru Besar UI pada 2023 itu berpesan, dengan kondisi utang pemerintah itu, maka perlu agar utang dijaga produktivitasnya.

Artinya, utang pemerintah digunakan untuk hal yang produktif sehingga bisa mendorong pertumbuhan PDB.

"Karena ketika itu digunakan untuk alokasi produktif, kita bisa mengejar ketertinggalan kita untuk membayar utang itu dengan dibalas dengan PDB yang tumbuh lebih tinggi. Karena asumsinya PDB yang lebih tinggi itu bisa memberikan penerimaan pajak yang lebih tinggi dan untuk membayar kepada cicilan utang tersebut," paparnya.

Adapun dari sisi keberlanjutan atau sustainabilityutang pemerintah ini, lanjutnya, terbantu dengan kebijakan penurunan suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Kendati ruang fiskal menyempit, beban bunga utang pemerintah tidak melonjak. Apalagi porsi utang pemerintah saat ini terbesar dengan denominasi rupiah.

Di sisi lain, Telisa tidak menampik melebarnya rasio utang bisa memengaruhi persepsi investor utamanya pada risiko default. Apalagi, jika melihat meningkatnya beban dan cicilan utang pemerintah.

Dia mencatat, saat ini outflow sudah berada di level Rp9,6 triliun. Menurut Telisa, itu menunjukkan adanya kekhwatiran pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.

"Jadi Pak Menteri kita kan orang pasar ya, harapannya Pak Menteri juga bisa mencari solusi agar market ini tidak meninggalkan kita lah. Capital outflow-nya tidak terjadi terus-menerus, agar capital flows bisa kembali ke kita dan kita juga bisa memertahankan sovereign rating kita. Justru, kan, kalau bisa kita makin bagus," ucapnya.

Tantangan ke depan, papar Telisa, adalah untuk membereskan kebocoran pada penerimaan pajak hingga devisa. Dia menilai Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa perlu memerhatikan yield SBN pemerintah yang berpeluang naik sejalan dengan persepsi risiko oleh investor.

"Yield-nya agak naik saja, jadi, cost of fund kita naik, credit default swap kita juga bisa kemungkinan naik, itu sih challenge-nya," pungkas Guru Besar UI di bidang ilmu ekonomi moneter itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini bisa menjawab kekhawatiran investor sebagaimana yang tercermin melalui pemangkasan outlookrating kredit dari stabil ke negatif oleh Moody's Ratings.

Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa kendati outlook diturunkan, Moody's saat ini masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade dengan penilaian risiko moderat.