Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mewanti-wanti aspek keberlanjutan rasio utang pemerintah yang sudah mencapai 39,8% terhadap PDB per akhir semester I/2025.

Telisa mengakui bahwa rasio utang pemerintah saat ini yang nyaris 40% terhadap PDB masih dalam batas aman, apabila merujuk pada Maastricht Treaty yakni 60% terhadap PDB. Namun, dia menggarisbawahi institusionalitas negara-negara selain RI dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB mencapai 20%.

Sementara itu, sebagaimana diketahui rasio pajak Indonesia masih dalam level sekitar 10% terhadap PDB. Hal itu, terang Telisa menjadikan kondisi Indonesia penuh risiko.

Indonesia, sebagaiman negara berkembang lainnya, dinilai memiliki batas aman rasio utang terhadap PDB sekitar 45%. Dengan rasio utang kini nyaris menyentuh 40%, maka Telisa menilai Indonesia semakin mendekati batas aman.

"Nah, berarti artinya dengan peningkatan ini kan memang kita sudah semakin mendekati batas atas itu, gitu, lho. Jadi, walaupun masih aman, benar, tetapi kan ini kita dulu pernah rasionya 25% pas kita lagi bagus-bagusnya, nah sekarang 39%, jadi, kan, artinya ya ada penurunan dari sisi sustainability utang kita. Itu yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi pemerintah," terangnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Ekonom yang dikukuhkan sebagai Guru Besar UI pada 2023 itu berpesan, dengan kondisi utang pemerintah itu, maka perlu agar utang dijaga produktivitasnya.

Artinya, utang pemerintah digunakan untuk hal yang produktif sehingga bisa mendorong pertumbuhan PDB.

"Karena ketika itu digunakan untuk alokasi produktif, kita bisa mengejar ketertinggalan kita untuk membayar utang itu dengan dibalas dengan PDB yang tumbuh lebih tinggi. Karena asumsinya PDB yang lebih tinggi itu bisa memberikan penerimaan pajak yang lebih tinggi dan untuk membayar kepada cicilan utang tersebut," paparnya.

Adapun dari sisi keberlanjutan atau sustainabilityutang pemerintah ini, lanjutnya, terbantu dengan kebijakan penurunan suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Kendati ruang fiskal menyempit, beban bunga utang pemerintah tidak melonjak. Apalagi porsi utang pemerintah saat ini terbesar dengan denominasi rupiah.

Di sisi lain, Telisa tidak menampik melebarnya rasio utang bisa memengaruhi persepsi investor utamanya pada risiko default. Apalagi, jika melihat meningkatnya beban dan cicilan utang pemerintah.

Dia mencatat, saat ini outflow sudah berada di level Rp9,6 triliun. Menurut Telisa, itu menunjukkan adanya kekhwatiran pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.

"Jadi Pak Menteri kita kan orang pasar ya, harapannya Pak Menteri juga bisa mencari solusi agar market ini tidak meninggalkan kita lah. Capital outflow-nya tidak terjadi terus-menerus, agar capital flows bisa kembali ke kita dan kita juga bisa memertahankan sovereign rating kita. Justru, kan, kalau bisa kita makin bagus," ucapnya.

Tantangan ke depan, papar Telisa, adalah untuk membereskan kebocoran pada penerimaan pajak hingga devisa. Dia menilai Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa perlu memerhatikan yield SBN pemerintah yang berpeluang naik sejalan dengan persepsi risiko oleh investor.

"Yield-nya agak naik saja, jadi, cost of fund kita naik, credit default swap kita juga bisa kemungkinan naik, itu sih challenge-nya," pungkas Guru Besar UI di bidang ilmu ekonomi moneter itu.