Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional akan menguat pada 2026, ditopang oleh lonjakan kinerja sektor jasa dan infrastruktur.

Sektor transportasi dan pergudangan diprediksi menjadi penopang utama (top performer) dengan pertumbuhan menembus dua digit.

Dalam dokumen Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada pada kisaran 4,9% hingga 5,7%, meningkat dari estimasi tahun 2025 yang berada di rentang 4,7%—5,5%.

Berdasarkan sisi lapangan usaha, sektor Transportasi dan Pergudangan diproyeksikan tumbuh paling tinggi, yakni pada kisaran 10,8%—11,6% secara tahunan (year on year/YoY). Angka ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan menunjukkan peningkatan dari estimasi 2025 yang berada di level 8,1%—8,9%.

"Sektor-sektor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas, seperti Konstruksi serta Transportasi dan Pergudangan, turut mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional," tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Mengekor di posisi kedua, sektor Informasi dan Komunikasi diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 8,0%—8,8% pada 2026. Pertumbuhan ini sejalan dengan akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang terus didorong oleh otoritas moneter dan pemerintah.

Selanjutnya, sektor Jasa Keuangan dan Konstruksi juga diprediksi tumbuh di atas proyeksi ekonomi nasional. BI memproyeksikan Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 7,6%—8,4%, melesat dari estimasi pertumbuhan 4,9%—5,7% pada tahun ini.

Sementara sektor Konstruksi diperkirakan melesat di kisaran 7,5%—8,3% pada 2026, jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi 2025 yang sebesar 4,7%—5,5%.

Pergeseran Pola Pertumbuhan

Bank Indonesia mencatat bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menunjukkan pergeseran pola yang semakin kuat menuju sektor-sektor penopang permintaan domestik.

Pemulihan awal terjadi pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh efek memar (scarring effect) selama periode 2021—2022, kemudian berlanjut pada sektor-sektor berorientasi ekspor pada periode 2022—2024, dan kini semakin bergeser menuju sektor-sektor yang mendorong penguatan permintaan domestik.

Kendati demikian, bank sentral memberikan catatan penting terkait kualitas pertumbuhan. BI menilai pertumbuhan ekonomi saat ini masih ditopang oleh sektor-sektor padat modal (capital intensive).

Sektor Industri Pengolahan, yang menjadi tulang punggung hilirisasi sumber daya alam, diproyeksikan tumbuh moderat pada kisaran 5,0%—5,8% pada 2026. Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyerap banyak tenaga kerja diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,2%—6,0%.

Oleh karena itu, BI menekankan perlunya dorongan lebih lanjut pada sektor padat karya seperti Pertanian, Perdagangan (khususnya ritel), serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

"Keseimbangan pola pertumbuhan antara sektor padat modal dan padat karya sangat penting untuk memperkuat ketangguhan dan kemandirian ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan," tegas BI.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral 2026 versi BI

1. Transportasi dan Pergudangan: 10,8% — 11,6%

2. Informasi dan Komunikasi: 8,0% — 8,8%

3. Jasa Keuangan dan Asuransi: 7,6% — 8,4%

4. Konstruksi: 7,5% — 8,3%

5. Jasa Lainnya: 7,0% — 7,8%

6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: 6,4% — 7,2%

7. Jasa Pendidikan: 6,4% — 7,2%

8. Jasa Perusahaan: 6,1% — 6,9%

9. Perdagangan Besar dan Eceran: 5,3% — 6,1%

10. Administrasi Pemerintahan: 5,2% — 6,0%

11. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 5,2% — 6,0%

12. Industri Pengolahan: 5,0% — 5,8%

13. Pengadaan Listrik dan Gas: 4,5% — 5,3%

14. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah: 4,3% — 5,1%

15. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 4,0% — 4,8%

16. Real Estat: 3,0% — 3,8%

17. Pertambangan dan Penggalian: 2,8% — 3,6%

Jakarta, CNBC Indonesia-Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional 5,3% pada 2026. Proyeksi ini lebih rendah dari yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu 5,4%.

Demikianlah disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025)

Secara umum, kata Perry ekonomi Indonesia masih mampu melanjutkan momentum pertumbuhan selepas pandemi covid-19. Pada kuartal III-2025, ekonomi sedikit melambat namun masih berada di atas 5%. Kuartal selanjutnya diperkirakan akan melesat seiring dengan peningkatkan belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.

"Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2025 adalah 4,7-5,51% dan titik tengah 5,1% dan akan meningkat 2026," jelasnya.

Proyeksi BI menarik perhatian Ketua Komisi XI Misbakhun sebagai pimpinan rapat tersebut.

"Bapak tadi membicarakan angka pertumbuhan itu dalam angka 5,3 itu di ATB RATBI 2026 itu realistis atau tidak?. Sementara kita APBN sudah menyusun 5,4%. Berarti kan ada yang realistis ada yang gak realistis ini kalau begini," tanya Misbakhun.

Perry menjelaskan bahwa proyeksi tersebut mengacu pada survei yang sudah dilakukan BI. Hanya saja Perry tidak menyampaikan lebih rinci komponen yang menjadi pendukung proyeksi tersebut.

"Ada survei-survei yang kami lakukan sebagai dasar juga ada modeling," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia atau Sovereign Credit Rating (SCR) pada level BBB+ dengan outlook stabil pada 24 Oktober 2025.

Dalam keterangannya, R&I menilai inflasi Indonesia masih stabil, sementara rasio utang pemerintah tetap rendah dengan kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap prudent.

Hanya saja, lembaga yang bermarkas di Jepang itu menekankan perlunya asesmen lanjutan atas langkah pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kesehatan fiskal jangka menengah.

Adapun, R&I memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% pada 2025, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang menempatkan pertumbuhan di atas titik tengah rentang 4,6%–5,4%.

Inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran, sementara defisit transaksi berjalan diproyeksikan sekitar 1% terhadap PDB. Dari sisi fiskal, pemerintah disebut tetap berkomitmen menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Respons Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa keputusan R&I mencerminkan kepercayaan kuat investor internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.

“Diperlukan upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional,” ujar Perry dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Dia menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pemerintah sebagai otoritas fiskal untuk memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian nasional.

Ke depan, Bank Indonesia menyatakan komitmen untuk terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Data Utang Pemerintah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total outstanding utang pemerintah pusat menembus angka Rp9.138,05 triliun atau hampir menyentuh 40% dari produk domestik bruto alias PDB.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, realisasi atau angka sementara utang pemerintah pusat Juni 2025 itu terbagi menjadi utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun. Secara total, angka itu turun apabila dibandingkan dengan Mei 2025 yakni Rp9.177,48 triliun.

"Per akhir Juni [rasio utang] 39,86%, satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara baik peer group negara tetangga maupun G20," terang Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, pada Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Apabila dibandingkan dengan data berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020-2024, data terbaru utang pemerintah pusat itu melesat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, utang pemerintah pusat berdasarkan LKPP adalah Rp8.813,16 triliun.

Sementara itu, utang pemerintah pusat pada 2023 sebesar Rp8.190,38 triliun, Rp7.776,74 triliun, Rp6.913,98 triliun serta Rp6.079,17 triliun.