JAKARTA, KOMPAS.com - Belum keluarnya laporan keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dikhawatirkan akan menambah spekulasi terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, Danantara saat ini dapat disebut sebagai kuasi fiskal atau badan yang melakukan tindakan ekonomi atas nama pemerintah dan memiliki dampak keuangan mirip dengan anggaran negara.

"Sehingga efek tidak dirilisnya atau belum dirilisnya laporan keuangan Danantara ini menjadi spekulasi terhadap risiko fiskal sebenarnya," kata dia dalam konferensi pers Danantara Monitor, Rabu (10/6/2026).

Kompas.com/Manda Firmansyah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim, Selasa (16/9/2025).

Ia menambahkan, lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch dan Moody's Ratings telah mengeluarkan outlook negatif untuk Indonesia.

"Itulah yang membuat outlook negatif salah satunya, karena dilihat ini entitasnya makan dana APBN, terus belum ada laporan kinerja dan keuangan. Jadi bagaimana ini bisa melakukan rating pada seluruh kinerja fiskal," terang dia.

Bhima bilang, hal itu termasuk juga rating kemampuan bayar pemerintah terhadap utang.

Selain itu, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah terkait dengan proyek apa saja yang dikerjakan oleh Danantara, beserta dengan dampaknya.

Sebagai contoh, Danantara sempat menyebut akan masuk ke proyek peternakan ayam.

Namun terbatasnya informasi terkait hal tersebut membuat analis dan ekonom kesulitan menghitung efek hingga manfaatnya bagi emiten yang ada di pasar modal.

"Sehingga ini yang menyebabkan spekulasi lagi," ucap dia.

Untuk itu, laporan keuangan Danantara perlu segera diberikan untuk mengurangi faktor spekulasi tersebut.

"Jadi sekarang spekulasi itu muncul bukan dari eksternal faktor, tetapi muncul lebih banyak yang tidak pasti di dalam negerinya, salah satunya Danantara," terang dia.

Bhima memproyeksikan, terdapat kecemasan dari pemerintah akan muncul tekanan ketika laporan keuangan Danantara dirilis.

Pasalnya, laporan Danantara juga akan memperlihatkan kondisi ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, laporan keuangan Danantara nantinya juga akan berpengaruh pada penyusunan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Asumsi yang pemerintah buat harus mempertimbangkan kinerja Danantara, sementara (laporan keuangan) Danantara belum keluar," ucap dia.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan alasan laporan keuangan badan investasi tersebut belum dirilis sejak berdiri pada Februari 2025.

Ia menjelaskan, laporan keuangan Danantara berbeda dengan perusahaan pada umumnya karena merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pengelolaannya.

Oleh karena itu, Danantara saat ini masih menunggu seluruh BUMN merampungkan penyusunan laporan keuangannya.

Terlebih, Danantara juga tengah melakukan pembenahan pada tata kelola BUMN.

"Kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan dari BUMN dan ada beberapa BUMN yang belum selesai. Nanti akhir Juni ini akan selesai seluruh BUMN kita bersihkan," ujar Dony.

Pelaporan hingga akhir Juni tersebut sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), batas waktu kewajiban laporan keuangan perusahaan adalah 6 bulan setelah tahun buku berakhir atau hingga 30 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam intraday perdagangan Kamis (4/6/2026) pukul 11.04 WIB melemah 3,88% ke 5.710. Level harga indeks komposit itu mencerminkan koreksi tajam sebesar 33,96% sejak awal tahun.

Secara bulanan, IHSG juga rutin terpangkas sejak Januari hingga Mei. Rentetan koreksi ini bahkan mendekati rekor koreksi bulanan terpanjang saat krisis finansial global 2008 silam.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisnawan mengatakan bahwa terdapat empat faktor yang saling berkaitan menjadi penyebab koreksi IHSG. Menurutnya, penurunan tajam indeks komposit bukan sekadar aksi jual umum di pasar saham, melainkan cerminan dari kenaikan risk premium di emerging market seperti Indonesia.

Faktor pertama menurutnya adalah risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak global yang dipicu konflik AS-Iran membuat harga minyak global melonjak, sedangkan Indonesia merupakan net importir minyak.

"Kedua adalah menurunnya kepastian kebijakan pemerintah. Misalnya perubahan kebijakan royalti tambang yang berulang hingga wacana kebijakan ekspor satu pintu," ujarnya, dikutip Kamis (4/6/2026).

Ketiga, faktor outlook negatif terhadap utang pemerintah yang dikeluarkan oleh pemeringkat global Moody's dan Fitch Rating.

Keempat, review MSCI yang menghapus enam saham berkapitalisasi besar Indonesia dari indeksnya membuat asing ramai-ramai hengkang.

"Arus keluar dana asing dari pasar saham Indonesia yang mencapai US$3,1 miliar sepanjang tahun ini mencerminkan proses pengurangan risiko (de-risking) oleh investor asing," ujar Erindra.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai pelemahan tajam IHSG saat ini bersifat spesifik domestik. Pasalnya, kala pasar modal Indonesia tertekan, bursa negara kawasan Asia terpantau masih cukup stabil, bahkan ada yang melonjak signifikan di tengah gejolak geopolitik.

"Pasar modal Indonesia sedang dihukum investor global bukan karena ekonominya tidak tumbuh, melainkan karena masalah transparansi kepemilikan saham (free float) yang disorot MSCI serta kekhawatiran atas disiplin anggaran fiskal," kata Nafan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing atau Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) sejumlah bank milik negara atau Himbara menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Revisi tersebut menyasar empat institusi keuangan yang memiliki peran besar dalam sistem perbankan nasional, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Langkah Fitch ini mengikuti keputusan sebelumnya dari Moody’s Ratings yang juga menurunkan outlook lembaga keuangan pelat merah. Kedua lembaga pemeringkat tersebut menilai perubahan prospek tidak terlepas dari meningkatnya risiko fiskal Indonesia, mulai dari tekanan terhadap defisit anggaran, kebutuhan pembiayaan pemerintah, hingga meningkatnya belanja pembangunan.

Perubahan outlook tersebut tidak serta-merta menurunkan rating bank-bank BUMN. Namun, revisi prospek menjadi negatif memberi sinyal meningkatnya persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional, terutama karena hubungan erat antara kinerja bank pelat merah dan kondisi fiskal negara sebagai pemegang saham pengendali.

Di tengah volatilitas global dan meningkatnya tekanan fiskal domestik, dinamika ini memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar apakah revisi outlook tersebut sekadar mengikuti perubahan peringkat negara atau justru menjadi sinyal meningkatnya risiko struktural terhadap sektor perbankan nasional.

Seiring perkembangan tersebut, kondisi fundamental industri perbankan domestik tercatat masih relatif kuat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kinerja intermediasi perbankan tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Per Januari 2026, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,96% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.557 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 9,63% yoy.

Dari sisi kepemilikan bank, kredit bank-bank BUMN tercatat tumbuh sebesar 13,43% yoy, mencerminkan peran signifikan kelompok bank pelat merah dalam menopang pembiayaan perekonomian.

Sementara itu, penghimpunan dana masyarakat juga menunjukkan tren positif. Dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh 13,48% yoy menjadi Rp10.076 triliun, dengan pertumbuhan pada giro, deposito, dan tabungan masing-masing sebesar 19,75%, 12,61%, dan 8,27% yoy.

Dari sisi likuiditas, industri perbankan dinilai masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 121,23% dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,54%, jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,14% dan NPL net sebesar 0,82%. Sementara itu, rasio Loan at Risk (LaR) berada pada level 9,01%.

Dari sisi profitabilitas, return on assets (ROA) industri perbankan tercatat sebesar 2,49%. Permodalan bank juga masih kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 25,87%, yang dinilai menjadi bantalan mitigasi risiko di tengah ketidakpastian global.

Intervensi Sektor Perbankan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai revisi outlook tersebut tidak sepenuhnya terlepas dari meningkatnya peran negara dalam aktivitas perbankan, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurutnya, sektor perbankan saat ini menghadapi tingkat intervensi kebijakan yang relatif besar, baik dari regulator maupun dari pemerintah melalui berbagai program penugasan.

“Kalau kita lihat sekarang, intervensi terhadap sektor perbankan cukup besar. Dalam konteks kebijakan, institusi yang terkait dengan perbankan memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana menjaga likuiditas dan kinerja bank ke depan,” ujarnya saat ditemui, Selasa (10/3/2026).

Dia menilai sebagian bank BUMN memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap program-program pemerintah. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembiayaan program prioritas negara seperti kredit usaha rakyat (KUR) maupun berbagai program pembangunan yang melibatkan perbankan sebagai sumber pembiayaan.

Kredit Usaha Rakyat/Istimewa

“Banyak bank Himbara yang konsen pada pembiayaan program pemerintah. Ketika program itu menjadi penugasan, otomatis intervensinya juga semakin besar. Jadi, wajar jika lembaga pemeringkat melihat adanya peningkatan risiko,” kata Huda.

Penilaian serupa juga sempat disampaikan Moody’s dalam analisanya yang menyinggung keterkaitan antara bank BUMN dan berbagai program pemerintah.

Selain itu, kata Huda, revisi outlook juga berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap sektor perbankan Indonesia, khususnya dalam hal akses pendanaan internasional.

Huda menilai persepsi risiko yang meningkat dapat berdampak pada minat investor global untuk menempatkan dana di sektor keuangan nasional, termasuk dalam pembiayaan proyek-proyek besar pemerintah.

Menurutnya, kondisi ini dapat berimbas pada berbagai inisiatif pembiayaan pembangunan yang melibatkan bank-bank BUMN. “Ketika outlook perbankan menjadi negatif, investor global tentu akan lebih berhati-hati. Ini bisa memengaruhi bagaimana lembaga pembiayaan atau proyek besar pemerintah mencari sumber dana dari luar negeri,” katanya.

Dia menambahkan, dalam jangka pendek tekanan fiskal juga dapat terlihat dari dinamika pembiayaan negara, misalnya melalui penerbitan surat utang negara (SBN). Jika minat investor terhadap obligasi pemerintah menurun, pemerintah berpotensi menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik investor.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong kenaikan suku bunga di pasar keuangan, termasuk suku bunga pinjaman perbankan.

“Jika imbal hasil obligasi pemerintah naik, maka obligasi korporasi dan instrumen lain juga akan ikut menyesuaikan. Pada akhirnya bunga pinjaman bisa naik dan pertumbuhan kredit berpotensi melambat,” jelasnya.

Sementara itu, Associate Director Pilarmas Investindo Maximilianus Nicodemus menilai revisi outlook yang dilakukan Fitch lebih mencerminkan kondisi makroekonomi dibandingkan fundamental perbankan itu sendiri.

Menurutnya, bank-bank BUMN memiliki korelasi kuat dengan kondisi makro seperti defisit fiskal, beban utang pemerintah, serta pertumbuhan kredit yang melambat.

Dalam metodologi pemeringkatan, terdapat konsep yang disebut sovereign ceiling atau batas atas peringkat negara. Artinya, institusi yang memiliki dukungan kuat dari negara tidak dapat memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan negara itu sendiri.

“Karena itu ketika outlook negara berubah, maka secara otomatis lembaga yang memiliki keterkaitan kuat dengan negara juga akan terdampak,” kata Maximilianus.

Meski demikian, dia menilai perubahan outlook tidak serta-merta menunjukkan fundamental bank yang memburuk. “Fundamental perbankan tetap tercermin dari kinerja operasionalnya seperti kualitas aset, profitabilitas, dan permodalan. Jadi penurunan outlook tidak berarti fundamental bank langsung menjadi buruk,” ujarnya.

Namun dia mengakui bahwa perubahan prospek tersebut tetap membawa konsekuensi terhadap biaya pendanaan. “Ketika risiko meningkat, investor tentu meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Artinya cost of fund bagi perbankan juga berpotensi meningkat,” katanya.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai revisi outlook yang dilakukan Fitch lebih tepat dilihat sebagai sinyal meningkatnya risiko terkait kondisi negara, bukan indikasi melemahnya kesehatan perbankan.

Anak-anak bermain dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (6/8/2025). JIBI/Bisnis/Abdurachman

Menurutnya, Fitch menautkan outlook negatif pada meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta menurunnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi.

Kondisi tersebut berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menekan sentimen investor, dan mengurangi bantalan eksternal perekonomian.

Moody’s juga menyampaikan pesan serupa dengan menyoroti ketidakpastian kebijakan, tekanan belanja sosial, serta potensi beban fiskal tambahan dari berbagai inisiatif pembangunan.

Di sisi lain, indikator yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kondisi sektor perbankan masih relatif kuat.
“Likuiditas perbankan masih memadai, kualitas aset terjaga, dan permodalan bank tetap tinggi. Jadi yang berubah saat ini lebih kepada persepsi risiko ke depan,” kata Josua.

Dia menambahkan bahwa outlook negatif memang dapat meningkatkan biaya pendanaan internasional meskipun peringkat kredit belum turun.

Hal ini karena pelaku pasar biasanya sudah memasukkan potensi penurunan peringkat ke dalam harga instrumen keuangan. “Pendanaan tetap tersedia, tetapi dengan harga yang lebih mahal, tenor yang lebih pendek, dan investor yang lebih selektif,” jelasnya.

Di pasar saham, perubahan outlook juga berpotensi menambah premi risiko terhadap bank-bank BUMN sehingga ruang kenaikan harga saham menjadi lebih terbatas. Meski demikian, Josua menilai fundamental perbankan yang masih kuat dapat menjadi penahan tekanan sentimen pasar.

Fundamental Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menegaskan fundamental sektor keuangan nasional tetap kuat setelah lembaga pemeringkat Fitch Ratings merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski mempertahankan peringkat sovereign pada level BBB.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan otoritas mencermati keputusan Fitch tersebut beserta berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam revisi outlook. Menurutnya, OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Menurut Fitch Ratings, revisi outlook tersebut mencerminkan dinamika risiko eksternal dan kebijakan yang berkembang, serta tidak mewakili penilaian ulang secara langsung terhadap fundamental kredit Indonesia maupun ketahanan sistem keuangan nasional.

Fitch juga tetap mengakui rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang relatif resilien, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta fundamental ekonomi yang secara umum masih kuat.

Friderica menambahkan bahwa kondisi sektor keuangan domestik saat ini masih solid. Permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas memadai, serta profil risiko tetap terkelola secara prudent.

Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK memastikan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut OJK, permintaan domestik yang stabil, kebijakan yang dikelola secara prudent, serta keberlanjutan agenda reformasi menjadi fondasi penting bagi ketahanan sektor jasa keuangan dan peningkatan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Di tengah berbagai dinamika tersebut, hubungan antara stabilitas sektor perbankan dan kondisi fiskal negara kembali menjadi sorotan. Situasi ini menunjukkan bahwa stabilitas bank-bank BUMN tidak hanya ditentukan oleh kinerja internal perbankan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi pasar terhadap disiplin fiskal dan arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Sebagai institusi yang berada di persimpangan antara fungsi komersial dan peran strategis negara, bank-bank pelat merah kerap menjadi instrumen penting dalam mendukung berbagai agenda pembangunan.

Peran tersebut memperkuat posisi bank BUMN sebagai motor pembiayaan ekonomi domestik, namun sekaligus membuat kinerja dan persepsi risikonya semakin erat terhubung dengan dinamika kebijakan fiskal.

Dalam situasi ketika tekanan fiskal meningkat dan berbagai program prioritas pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan besar, pasar global cenderung melihat hubungan tersebut dengan lebih kritis.

Penilaian lembaga pemeringkat, pada akhirnya, tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan bank semata, tetapi juga mencerminkan bagaimana kebijakan negara dapat memengaruhi risiko yang melekat pada institusi-institusi yang berada di bawahnya.

Di tengah fundamental perbankan yang masih relatif kuat, tantangan ke depan bukan semata menjaga pertumbuhan kredit atau kualitas aset, tetapi juga memastikan bahwa peran strategis bank Himbara dalam mendukung pembangunan tetap berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat.

Tanpa keseimbangan tersebut, bank-bank pelat merah akan terus berada dalam pusaran antara kebutuhan pembiayaan negara dan tuntutan pasar terhadap disiplin fiskal serta stabilitas sistem keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu (12/11/2025) diperkirakan bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.690–Rp16.730 per dolar AS.

Sebagai gambaran, pada perdagangan Selasa (11/11/2025), mata uang Garuda ditutup melemah 40 poin ke level Rp16.694 per dolar AS. Dalam catatan Bloomberg, rupiah telah terkoreksi sekitar 3,5 persen sejak awal tahun, menjadikannya mata uang dengan kinerja terlemah di kawasan Asia.

Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah kebijakan pemangkasan suku bunga, kekhawatiran atas independensi bank sentral, serta meningkatnya risiko fiskal nasional.

Ahli strategi Citigroup yang dikutip Bloomberg memperkirakan rupiah masih akan berada dalam tekanan jangka pendek. Hal ini karena Bank Indonesia (BI) dinilai lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibandingkan stabilitas nilai tukar, sementara neraca perdagangan nasional tertekan oleh gangguan operasional tambang Freeport-McMoRan Inc.

Pengamat mata uang dan komoditas PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menuturkan pergerakan rupiah dalam perdagangan kemarin dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal dan internal.

Dari sisi eksternal, sentimen positif datang dari Amerika Serikat setelah Senat pada Selasa malam menyetujui rancangan undang-undang (RUU) pendanaan pemerintah untuk mengakhiri penutupan pemerintah (government shutdown) terpanjang dalam sejarah, yang telah berlangsung 41 hari. RUU tersebut akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan sebelum diserahkan kepada Presiden Donald Trump.

“Berakhirnya penutupan pemerintah akan membuka jalan bagi rilis data ekonomi resmi AS yang selama ini tertunda, sehingga memberi pasar petunjuk baru mengenai arah ekonomi terbesar dunia tersebut,” ujar Ibrahim.

Selain itu, pasar juga terus menilai kemungkinan penurunan suku bunga acuan AS pada Desember mendatang di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, The Federal Reserve dalam pertemuan Oktober lalu menepis ekspektasi pemangkasan tersebut.

Dari sisi geopolitik, tensi meningkat di Eropa setelah Ukraina melancarkan serangan pesawat nirawak terhadap infrastruktur energi Rusia, yang dibalas dengan serangan balasan oleh Moskow. Konflik yang memasuki tahun ketiga ini menekan stabilitas kawasan, sekaligus mendukung kenaikan harga minyak dunia akibat gangguan produksi energi Rusia.

Adapun dari dalam negeri, isu terkait rencana redenominasi rupiah menjadi perhatian pelaku pasar. Kementerian Keuangan memastikan kebijakan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

Kepastian itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029, yang hanya menargetkan penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) pada 2026.

Bank Indonesia juga menyatakan proses pembahasan dasar hukum redenominasi akan dilakukan bersama pemerintah dan DPR dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis.

Redenominasi sendiri dimaknai sebagai penyederhanaan jumlah digit nominal rupiah tanpa mengubah daya beli. BI menilai langkah ini strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas mata uang, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, nampaknya tidak mudah diyakinkan oleh pemerintah ihwal strategi dalam menekan dampak kenaikan harga energi ke APBN. Ada berbagai 'indikasi' atas semakin tergerusnya kredibilitas, konsistensi dan prediktabilitas kebijakan yang dikhawatirkan berpengaruh negatif ke prospek peringkat utang (sovereign bonds) pemerintah Indonesia.

Pemerintah, utamanya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sudah berkali-kali menegaskan APBN tetap bisa menjadi peredam guncangan (shock absorber) kenaikan harga minyak dunia. Defisit APBN disebut masih bisa dikendalikan di level 2,9% terhadap PDB meski harga minyak mencapai rata-rata US$100 per barel sepanjang tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terus melemah selama 8 hari perdagangan beruntun pada awal 2026, terseret kekhawatiran pasar terhadap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sentimen fiskal tersebut menahan pergerakan rupiah meskipun dolar AS tengah melemah secara global akibat dinamika politik dan moneter di Amerika Serikat.