Puluhan hotel milik BUMN resmi disatukan di bawah naungan InJourney sebagai bagian dari transformasi BUMN di sektor pariwisata.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan integrasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat nilai aset BUMN.

Menurutnya, penyatuan seluruh hotel BUMN akan menjadi fondasi untuk menciptakan nilai tambah, sekaligus membangun portofolio industri pariwisata yang lebih efisien dan kompetitif.

"Penyatuan seluruh hotel BUMN di bawah payung InJourney adalah lompatan besar dalam menata ulang dan memperkuat nilai aset hospitality kita agar lebih berdaya saing. Dengan proyeksi 120 hotel, InJourney akan menjadi operator hotel kedua terbesar di Indonesia," kata Dony dalam rilisnya, Jumat (26/6).

Dony mengatakan skema Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dirancang agar proses konsolidasi berjalan secara prudent dengan mengedepankan tata kelola yang baik.

Diketahui, sebanyak 45 hotel dari sejumlah BUMN telah menandatangani CSPA sebagai bagian dari proses konsolidasi aset hotel di bawah InJourney. Dengan langkah tersebut, portofolio industri pariwisata diharapkan menjadi lebih efesien dan terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk melakukan deregulasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dibarengi dengan sejumlah kebijakan pendukung, mulai dari penghapusan kuota untuk PLTS atap hingga memperluas akses penggunaan pada sektor industri

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, mengatakan deregulasi salah satunya perlu difokuskan pada penghapusan sistem kuota pada PLTS atap.

Fabby menuturkan, potensi PLTS atap yang sangat besar di Indonesia saat ini terhambat oleh kebijakan kuota tahunan yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 2/2024.

Menurutnya, penerapan kuota yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan jaringan PLN justru membatasi ekspansi pasar. Fabby menjelaskan, dalam dua tahun terakhir kapasitas PLTS atap memang meningkat, tetapi masih jauh di bawah potensi yang tersedia.

"Pemerintah seharusnya memperbaiki konfigurasi sistem kelistrikan untuk menjaga keandalan jaringan tanpa membatasi kapasitas terpasang. Contohnya kewajiban penggunaan baterai untuk PLTS atap dengan kapasitas tertentu, jadi gangguan pada sistem kelistrikan PLN bisa diminimalkan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Fabby mencontohkan praktik serupa di China yang berhasil mengintegrasikan PLTS dalam jumlah besar tanpa mengganggu stabilitas jaringan.

Selain PLTS atap, dia juga menyoroti pengembangan PLTS terapung yang masih terkendala regulasi berlapis. Pembatasan luas permukaan waduk atau danau yang dapat dimanfaatkan serta proses perizinan yang panjang menjadi hambatan utama.

Menurutnya, pembatasan tetap diperlukan untuk menjaga ekosistem dan meminimalkan konflik sosial. Namun, prosedur perizinan perlu disederhanakan agar proyek dapat dipercepat.

Lebih lanjut, Fabby menekankan pentingnya membuka akses bagi industri untuk menggunakan listrik dari energi surya. Menurutnya, saat ini keterbatasan lokasi menjadi kendala karena PLTS skala besar umumnya jauh dari pusat industri.

Dia mengusulkan adanya skema direct power purchase agreement (PPA) yang memungkinkan industri membeli listrik dari PLTS di lokasi berbeda melalui mekanisme power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan listrik. Dia mengatakan, skema serupa telah diterapkan di negara Asia Tenggara lain, seperti Vietnam.

Menurutnya, skema tersebut perlu dipertimbangkan di Indonesia, meskipun selama ini belum disetujui. Fabby menilai power wheeling dapat diterapkan dengan pengaturan tarif yang wajar.

“Power wheeling itu mungkin perlu diizinkan, tapi dengan tarif yang wajar sehingga PLN tidak menanggung beban,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM. Eniya Listiani Dewi mengatakan, deregulasi tersebut rencananya akan mencakup semua jenis PLTS.

"Kita saat ini sedang melakukan pembahasan deregulasi PLTS, jadi mungkin saja ke depan kita tidak usah berbicara mau itu [PLTS] atap, mau itu floating, mau itu ground-mounted, tetapi semua PLTS yang ada bisa dipakai sebagai sumber energi yang dibangkitkan oleh kita sendiri," ujar Eniya.

Eniya mengatakan, penyederhanaan regulasi merupakan salah satu upaya percepatan menuju ketahanan energi nasional yang memberikan berbagai efek ganda (multiplier effect) di berbagai sektor industri dan masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pasar surat utang domestik mencatatkan perkembangan positif, salah satunya tercermin dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp60 triliun sepanjang tahun 2025.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap menilai capaian tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas perdagangan, sekaligus menunjukkan kepercayaan pelaku pasar yang semakin kuat terhadap instrumen surat utang.

“Perkembangan surat utang, baik SBN maupun obligasi korporasi, sejauh ini menunjukkan tren positif. Rata-rata nilai transaksi harian SBN, sekarang sudah cukup besar sekitar Rp60 triliun pada 2025,” ujar Eddy dalam acara Penganugerahan SPPA Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin.

OJK juga melaporkan kepemilikan SBN yang dapat diperdagangkan turut mencatatkan pertumbuhan 8,67 persen year on year (yoy), yang mencerminkan minat investor semakin kuat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Beberapa indikator mencerminkan perkembangan yang signifikan, seperti misalnya pemilikan SBN yang dapat diperdagangkan sekarang tumbuh sekitar 8,67 persen secara tahunan,” ujar Eddy.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan aktivitas Repurchase Agreement (Repo) SBN juga menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Adapun, saat ini porsi Repo SBN terhadap total transaksi mencapai sekitar 35 persen, sementara Repo antarbank menyumbang lebih dari 70 persen dari total aktivitas Repo.

“Termasuk juga porsi Repo SBN terhadap total transaksi itu saat ini 35 persen, dan juga Repo antarbank ini juga menyumbang hingga lebih dari 70 persen dari aktivitas Repo,” ujar Eddy.

Eddy mengatakan data-data tersebut mencerminkan bahwa kedalaman pasar terus meningkat, proses price recovery semakin baik, serta mekanisme Repo semakin berkembang secara market-driven.

Sementara itu, dalam kesempatan ini, BEI melaporkan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) mencatatkan total nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun sepanjang 2025, atau melonjak 461,6 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Total nilai transaksi SPPA tersebut terdiri dari transaksi Repo di SPPA senilai Rp751,6 triliun, dan transaksi outright atau jual beli surat utang senilai Rp630,5 triliun sepanjang tahun 2025.

Saat ini, SPPA telah mengakomodasi perdagangan surat utang sebanyak 39 pengguna jasa, dengan 14 diantaranya merupakan pengguna repo. Adapun, pengguna SPPA terdiri dari bank umum, bank pembangunan daerah, serta perusahaan sekuritas.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang 2025. Nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun, naik 461,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian S. Manullang, menjelaskan pertumbuhan transaksi tersebut didorong oleh implementasi transaksi repurchase agreement (repo) di SPPA yang mulai berjalan sejak 10 Maret 2025. Sepanjang tahun lalu, nilai transaksi repo mencapai Rp751,6 triliun.

“Sejak diluncurkan, transaksi perdagangan efek bersifat utang dan sukuk di SPPA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang 2025, kami melihat lonjakan yang sangat signifikan baik dari sisi nilai maupun aktivitas transaksi,” ujarnya dalam acara SPPA Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4/2026).

Selain itu, Kristian menjelaskan, transaksi outright atau jual beli putus juga mencatatkan peningkatan yang kuat. Nilainya mencapai Rp630,5 triliun, atau tumbuh 156,2 persen secara tahunan.

“Implementasi repo menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan likuiditas dan aktivitas perdagangan di SPPA,” katanya.

Lebih lanjut, Kristian menilai bahwa kehadiran SPPA mampu menjawab kebutuhan industri akan platform transaksi yang terstandarisasi, aman, transparan, dan efisien. Hal ini sekaligus memperkuat likuiditas serta mendorong pendalaman pasar surat utang dan pasar uang domestik.

Ia menambahkan, SPPA kini telah digunakan oleh 39 pengguna jasa, yang terdiri dari perbankan, bank pembangunan daerah, serta perusahaan sekuritas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 di antaranya telah aktif memanfaatkan fitur transaksi repo.

Dalam pengembangannya, dikatakan Kristian, SPPA akan terus memperkuat sinergi dengan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan.

Menurutnya, salah satu capaian penting yaitu diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia sebagai penyedia electronic trading platform (ETP) antar pasar pada November 2025.

Selain itu, sejak 1 April 2026, SPPA juga resmi digunakan sebagai platform penyampaian kewajiban kuotasi repo di pasar sekunder.

“Sinergi dengan regulator dan pelaku pasar menjadi kunci dalam membangun ekosistem pasar keuangan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,” tutur Kristian.

(Febrina Ratna Iskana)

PT Telkom Indonesia (Persro) Tbk (Telkom) menjadikan transformasi TLKM 30 sebagai agenda reformasi menyeluruh guna memperkuat fundamental bisnis.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi momentum eksekusi bagi Telkom dalam membuktikan implementasi strategi tersebut, yang mencakup penataan portofolio bisnis, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), restrukturisasi dan streamlining anak usaha, serta pembentukan strategicholding untuk mendorong operational excellence dan membuka nilai aset TelkomGroup.

TLKM 30 dirancang sebagai strategi transformasi jangka menengah hingga 2030 untuk meningkatkan kinerja dan daya saing Telkom sebagai enabler ekosistem digital. Melalui inisiatif ini, Telkom melakukan penataan portofolio bisnis secara lebih terarah, serta memperkuat praktik tata kelola perusahaan agar setiap lini bisnis dapat berkembang optimal dan berkelanjutan, baik bagi perusahaan maupun seluruh pemangku kepentingan.

"TLKM 30 kami jalankan untuk membuka nilai yang lebih besar dari seluruh potensi bisnis Telkom, sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan kepada negara dan pemegang saham, melalui peningkatan nilai dan dividen. Pada saat yang sama, dengan dukungan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, transformasi ini kami dorong untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat melalui layanan konektivitas digital yang semakin merata dan berkualitas," papar Dian dalam agenda TelkomGroup Business Update di Jakarta, Jumat (6/3).

Transformasi TLKM 30 ini juga sejalan dengan agenda total governance reset pada pengelolaan BUMN dari Danantara, dengan menekankan penguatan praktik tata kelola yang transparan, prudent, serta disiplin dalam pengelolaan aset perusahaan.

Upaya ini mencakup normalisasi dan peningkatan kualitas aset, praktik pengeluaran yang akuntabel, serta penyelarasan pencatatan keuangan agar laporan perusahaan semakin akurat dan wajar.

Dalam implementasinya, Telkom mendorong peningkatan operational excellence melalui penguatan disiplin, perbaikan proses bisnis, serta pengelolaan alokasi modal yang lebih efisien. Hal ini didukung oleh transformasi budaya perusahaan yang menekankan kolaborasi, akuntabilitas, serta orientasi pada kinerja dan penciptaan nilai.

Langkah-langkah itu mengakselerasi efisiensi pengelolaan sumber daya, sehingga fundamental bisnis Telkom semakin solid di tengah tantangan ketidakpastian global dan kebutuhan akan kemandirian infrastruktur digital. Sebagai perusahaan yang dual listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan New York Stock Exchange (NYSE), Telkom menegaskan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Sejumlah progres transformasi mulai terlihat sejak implementasi TLKM 30 pada pertengahan tahun lalu. Salah satunya, pembentukan entitas FiberCo melalui spin-off sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity ke PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) atau Infranexia.

InfraNexia akan fokus mengembangkan bisnis fiber, meningkatkan efisiensi operasional dan investasi, serta membuka peluang network sharing dan kemitraan strategis. Ke depannya, entitas ini diharapkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru bagi TelkomGroup.

Selain FiberCo, Telkom juga menyiapkan langkah strategis untuk membuka potensi nilai dari aset infrastruktur lainnya, termasuk bisnis data center dan tower melalui NeutraDC dan Mitratel.

Sebagai bagian dari langkah transformasi, Telkom juga menjalankan streamlining melalui penataan portofolio entitas usaha di lingkup TelkomGroup. Perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai entitas anak usaha guna memastikan fokus di sektor telekomunikasi dan digital, serta menciptakan struktur organisasi yang lebih ramping dan efisien.

Implementasi awal dari upaya streamlining adalah penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement/CSPA) oleh PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra) menuju divestasi penuh atas PT Administrasi Medika (AdMedika) beserta entitas anak usahanya, TelkoMedika, yang bergerak di bidang third party administrator pada sektor kesehatan sebagai bentuk penataan portofolio bisnis non-core di TelkomGroup.

Pada saat yang sama, Telkom turut memperkuat peran perusahaan sebagai strategic holding. Dalam model ini, Telkom berfokus pada fungsi value creation dan governance oversight, sementara operasional bisnis dijalankan oleh entitas operating company sebagai penggerak utama pada masing-masing lini usaha.

Dian menambahkan, TelkomGroup akan memperkuat struktur bisnis melalui operating company yang berfokus pada empat pilar utama, yakni B2C, B2B ICT, Digital Infrastructure, serta International Business. Melalui struktur ini, Telkom berupaya memastikan setiap lini bisnis memiliki fokus lebih tajam, yang mampu bergerak lebih lincah dalam mengoptimalkan potensi ekosistem digital di Indonesia.

IDXChannel - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) menandatangani Gold Sales & Purchase Agreement (GSPA) dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Penandatanganan tersebut masing-masing dilakukan melalui entitas anak, yakni PT Bumi Suksesindo serta PT Puncak Emas Tani Sejahtera.

Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dengan total volume transaksi sebesar 3 metrik ton atau hampir 100 ribu ounce emas per tahun atau total 6 metrik ton, dengan opsi untuk menambah 3 metrik ton lagi per tahunnya.

Dalam skema ini, BSI dan PETS bertindak sebagai penjual, sementara Antam sebagai pembeli emas granula hasil pemurnian domestik.

Presiden Direktur Merdeka Copper Gold, Albert Saputro, menyatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penyerapan produksi emas di bawah Grup Merdeka secara optimal di dalam negeri, sekaligus memperkuat integrasi rantai pasok hulu-hilir nasional.

“Dengan basis produksi yang semakin kuat dari Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Emas Pani, kami membutuhkan struktur offtake yang stabil dan terukur. GSPA ini memberikan kepastian penyerapan produksi sekaligus memperkuat kontribusi kami terhadap industri emas domestik,” ujar Albert dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Sementara itu, Direktur Komersial Aneka Tambang, Handi Sutanto, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi bukti kedaulatan emas nasional di mana hasil tambang bumi Indonesia diolah menjadi emas murni yang siap dimiliki masyarakat.

Produksi emas Grup Merdeka yang masuk dalam klausul kerja sama dengan Antam berasal dari dua operasi tambang, yakni Tambang Emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur yang dikelola PT Bumi Suksesindo, anak perusahaan MDKA, yang berproduksi sejak 2017.

Kemudian, Tambang Emas Pani di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo yang dikelola salah satunya oleh PT Puncak Emas Tani Sejahtera, di bawah kendali PT Merdeka Gold Resources Tbk.

Tambang Emas Pani adalah operasi tambang terbaru Grup Merdeka. Operasi ini melaksanakan first mining pada awal Oktober 2025.

Melalui proses heap leach, Tambang Emas Pani melakukan first gold pour (penuangan emas perdana) pada 14 Februari 2026 dan telah mengirim batangan dore seberat 44,04 kg ke Antam untuk pemurnian perdana pada 27 Februari 2026.

Penjualan pertama emas murni perdana oleh MDKA kepada Antam berdasarkan GSPA diharapkan terlaksana sebelum akhir Maret 2026.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral China (The People's Bank of China/PBOC) meningkatkan suplai uang tunai di sistem perbankan demi menjamin ketersediaan selama liburan tahun baru imlek.

Dilansir Bloomberg, Senin (9/2/2026), bank sentral China menggelontorkan total senilai 600 miliar yuan atau US$86,4 miliar (setara Rp1.457,5 triliun) melalui skema 14-day repurchase pada minggu lalu. Selama 2 bulan terakhir, bank sentral sempat berhenti melaksanakan kebijakan ini.

Industrial Securities memperkirakan PBOC akan menambahkan dana senilai 3,5 triliun yuan melalui instrumen serupa sebelum liburan dimulai pada hari Minggu.

Suntikan dana tersebut bertujuan untuk mengatasi kekurangan likuiditas sekitar 3,2 triliun yuan yang diidentifikasi oleh perhitungan Bloomberg. Penarikan dana terkait pengeluaran liburan, penerbitan obligasi pemerintah yang besar, dan meningkatnya permintaan korporasi terhadap yuan diperkirakan akan menguras dana dari sistem perbankan.

Bagi PBOC, menjaga kelancaran sistem keuangan sangat penting untuk mencegah krisis uang tunai musiman dan mempertahankan momentum ekonomi di tengah meningkatnya tantangan.

Sebelum langkah terbaru ini, PBOC menggandakan pembelian obligasinya pada bulan Januari dan menambahkan dana jangka menengah hingga panjang sebesar 1 triliun yuan ke dalam sistem perbankan, sebuah rekor baru.

“Bank sentral memiliki ruang yang cukup untuk memperpanjang likuiditas,” kata Ming Ming, kepala ekonom di Citic Securities.

Dia berharap PBOC dapat mengimbangi kesenjangan pendanaan dengan menggabungkan suntikan dana melalui instrumen likuiditas konvensional dengan pembelian obligasi dalam skala yang stabil.

Sebagian tekanan likuiditas berasal dari perilaku rumah tangga. Analis dari Huaxi Securities memperkirakan penarikan likuiditas sebesar 900 miliar yuan dari perjalanan liburan dan tradisi pemberian uang tunai dalam amplop merah selama perayaan Tahun Baru Imlek.

Selain itu, sekitar 405,5 miliar yuan dari reverse repo PBOC akan jatuh tempo minggu ini, menurut perhitungan Bloomberg, yang selanjutnya akan menguras kas dari bank. Jatuh tempo reverse repo secara langsung akan mengurangi 500 miliar yuan lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Samuel Sekuritas Indonesia kembali bermanuver di saham PT Sentul CityTbk. (BKSL) dengan melepas ratusan juta unit dengan nilai transaksi mencapai Rp146,76 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Samuel Sekuritas Indonesia dilaporkan melepas sebanyak 978,38 juta saham BKSL pada hari ini, Kamis (29/1/2026) melalui skemarepurchase agreement. Alhasil, transaksi saham tersebut berdampak pada penurunan porsi kepemilikannya di saham emiten properti tersebut dari 5,17% menjadi 4,58%.

Berdasarkan Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, transaksi penjualan saham BKSL tersebut dilakukan pada harga Rp150 per saham dengan jumlah saham yang dilepas mencapai 978.382.100 unit.Dengan demikian, nilai transaksi saham tersebut mencapai Rp146,76 miliar.

Sebelum transaksi, Samuel Sekuritas Indonesia tercatat menggenggam 8,66 miliar saham BKSL. Sementara setelah transaksi, jumlah kepemilikan menyusut menjadi 7,65 miliar saham. Penjualan dilakukan dengan status kepemilikan langsung dan diklasifikasikan sebagai saham biasa.

Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa transaksi dilakukan dengan tujuanrepurchase agreement, serta tidak mengubah status Samuel Sekuritas Indonesia sebagai bukan pengendali di emiten properti tersebut.

Dalam catatanBisnis, Samuel Sekuritas Indonesia juga aktif bertransaksi di sahamSentul City, tepatnya pada 16—18 Desember 2025.

Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Kamis (18/12/2025) menunjukkan Samuel Sekuritas Indonesia menggenggam sebanyak 8,84 miliar lembar (8.846.301.754) atau setara dengan 5,27% hak suara.

Hal itu terjadi setelah Samuel Sekuritas tercatat menambah sebanyak 2,16 miliar lembar saham BKSL pada 16 Desember 2025 dengan nilai transaksi sekitar Rp307,14 miliar.

Kemudian, sehari setelahnya atau pada 17 Desember 2025 Samuel Sekuritas melepas sebanyak 541,41 juta lembar saham BKSL, sehingga kepemilikannya di perusahaan yang mengembangkan kota mandiri seluas 3.100 hektare Sentul City di Kabupaten Bogor tergerus menjadi 8,27 miliar lembar atau 4,94%.

Namun, pada 18 Desember 2025, jumlah saham BKSL yang dikempit Samuel Sekuritas bertambah signifikan menjadi 8,84 miliar lembar atau 5,27%. Artinya, Samuel Sekuritas tercatat memborong sebanyak 569,45 juta lembar saham BKSL dalam satu kali transaksi dengan harga Rp133 per saham sehingga total nilai transaksi sekitar Rp75,73 miliar.

Adapun, berbagai transaksi yang dilakukan Samuel Sekuritas di saham BKSL kala itu juga dengan tujuanrepurchase agreement, yakni suatu perjanjian pinjaman dana dengan agunan saham atau surat utang.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank of Singapore Limited resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Bank Capital Indonesia Tbk. (BACA).

Mereka melepas seluruh kepemilikan sahamnya kurang dari 30 hari dari tanggal pembelian yakni pada 19 Desember 2025 sebanyak 2,8 miliar saham BACA.

Berdasarkan laporan kepemilikan saham yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)di keterbukaan informasi Bursa Efek Indoneesia (BEI), Bank of Singapore tidak lagi menggenggam saham BACA per 24 Desember 2025 .

Dalam laporan tersebut, Bank of Singapore tercatat melepas sebanyak 2,8 miliar saham Bank Capital atau setara dengan 14,03% hak suara. Dengan transaksi ini, porsi kepemilikan Bank of Singapore di Bank Capital turun dari 14,03% menjadi nol persen .

Adapun pelepasan saham dilakukan melalui skema repurchase agreement dengan status kepemilikan tidak langsung melalui GIA Ventures Pte Ltd. Transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai saham biasa dengan harga transaksi Rp1 per saham dan dilakukan secara free of payment – transfer out .

Bank of Singapore juga menegaskan tidak berstatus sebagai pengendali Bank Capital sebelum maupun setelah transaksi tersebut. Dengan demikian, aksi pelepasan saham ini tidak diikuti dengan perubahan pengendalian di tubuh emiten berkode saham BACA itu .

Hingga berita ini ditulis, manajemen Bank Capital tidak memberikan keterangan resmi terkait alasan pelepasan saham yang dilakukan Bank of Singapore.

Bisnis mencatat, Bank of Singapore sebelumnya membeli saham BACA sebanyak 2,8 miliar saham BACA atau setara 14,03% hak suara melalui skema repurchase agreement alias repo, tanpa mengambil alih kendali perseroan.

Transaksi repo itu dilakukan secara tidak langsung melalui GIA Ventures Pte Ltd dengan harga pelaksanaan Rp168 per saham.

Seiring dengan aksi ini, saham BACA terpantau menguat 9,01% atau 20 poin atau Rp242 per saham per 10.30 WIB, secara year to date (YtD) saham BACA naik 1,17%. Sahamnya dijual di rentang harga Rp252 sampai Rp224 per saham. Kapital market BACA tercatat Rp4,78 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank of Singapore Limited resmi masuk sebagai pemegang saham PT Bank Capital Indonesia Tbk. (BACA) melalui skema repurchase agreement alias repo, tanpa mengambil alih kendali perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank of Singapore menggenggam sebanyak 2,8 miliar saham BACA atau setara 14,03% hak suara setelah transaksi yang dilakukan pada 19 Desember 2025.

Sebelum transaksi tersebut, entitas asal Singapura itu belum tercatat sebagai pemegang saham Bank Capital.

Dalam laporan kepemilikan saham, Bank of Singapore menegaskan kepemilikan tersebut dilakukan melalui transaksi repo dan tidak menempatkannya sebagai pemegang saham pengendali.

Perseroan juga menyatakan tidak memiliki rencana untuk mempertahankan ataupun mengambil alih pengendalian Bank Capital.

Transaksi repo itu dilakukan secara tidak langsung melalui GIA Ventures Pte Ltd dengan harga pelaksanaan Rp168 per saham dan dikategorikan sebagai married trade, sehingga tidak melalui mekanisme pasar reguler.

Di sisi lain, transaksi tersebut juga berdampak pada struktur kepemilikan pemegang saham utama. Capital Global Investama tercatat melepas 2,8 miliar saham BACA, sehingga porsi kepemilikannya turun dari 63,69% menjadi 50,66% .

Meski demikian, Capital Global Investama tetap berstatus sebagai pemegang saham pengendali dan menyatakan akan mempertahankan kendali atas perseroan. Harga transaksi yang sama, yakni Rp168 per saham.

Langkah Bank of Singapore ini menambah daftar keterlibatan investor global di perbankan Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa repo saham kian dimanfaatkan sebagai alternatif strategi masuk pasar tanpa harus melalui akuisisi langsung.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) telah menyepakati tarif listrik untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Bottoming Unit berkapasitas 30 megawatt (MW), yang menjadi bagian dari percepatan pengembangan energi panas bumi nasional.

Kerja sama kedua BUMN energi tersebut dijalankan melalui afiliasinya, yakni PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang berkolaborasi dalam konsorsium bersama PT PLN Indonesia Power (PLN IP), dan secara resmi mencapai kesepakatan tarif listrik dengan PT PLN (Persero).

Direktur Eksplorasi & Pengembangan PGEO Edwil Suzandi mengatakan bahwa kesepakatan tarif listrik ini menjadi langkah signifikan dalam memperkuat kerja sama antara PGEO dan PLN IP.

Langkah selanjutnya mencakup proses pendirian joint venture, pengadaan engineering, procurement, construction, and commissioning (EPCC), serta penandatanganan power purchase agreement (PPA). Seluruh proses tersebut ditargetkan dipercepat secara simultan mulai Januari 2026 guna mengejar target commercial operation date (COD) pada 2027.

“Transisi energi nasional perlu didorong secara konsisten melalui optimalisasi pemanfaatan energi bersih dan andal yang tersedia di dalam negeri,” kata Edwil dalam keterangan resminya, Kamis (25/12/2025).

Ulubelu Bottoming Unit merupakan proyek pembangkit listrik panas bumi berbasis teknologi binary pertama yang dikembangkan bersama oleh PGEO dan PLN IP di wilayah kerja eksisting PGEO Ulubelu.

Proyek ini memanfaatkan teknologi co-generation untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi panas sisa, sekaligus menjadi bagian dari tahapan pengadaan Independent Power Producer (IPP) di PLN.

Pengembangan Ulubelu Bottoming Unit juga sejalan dengan strategi PGEO dalam mencapai target kapasitas terpasang sebesar 1 gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

“Sinergi PGE dengan PLN Indonesia Power dalam pengembangan Ulubelu Bottoming Unit diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di proyek bottoming di wilayah kerja eksisting PGE lainnya, seperti Lahendong di Sulawesi Utara dan Lumut Balai di Sumatera Selatan. Ini merupakan kontribusi nyata PGE dalam memperkuat ekosistem transisi energi sekaligus ketahanan energi nasional,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Agustus lalu, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengembangan energi panas bumi di 19 proyek eksisting dengan total kapasitas 530 MW.

Kolaborasi tersebut difasilitasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara/Danantara Indonesia).

Seiring dengan akselerasi pengembangan proyek-proyek tersebut, PGEO dan PLN IP juga menyepakati Perjanjian Komitmen Konsorsium untuk pengembangan PLTP Ulubelu Bottoming Unit berkapasitas 30 MW serta PLTP Lahendong Bottoming Unit 1 berkapasitas 15 MW.

Kedua proyek ini diharapkan dapat menambah kapasitas pembangkit sebesar 45 MW melalui pemanfaatan teknologi panas bumi yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, kerja sama ini membuka potensi pengembangan tambahan kapasitas hingga 1.130 MW dengan estimasi nilai investasi mencapai US$5,4 miliar atau setara Rp90,3 triliun.

Potensi tersebut berasal dari optimalisasi wilayah kerja yang telah berproduksi, sekaligus membuka peluang pengembangan di area-area prospektif baru.

Untuk diketahui, PGEO saat ini mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW dari enam wilayah operasi. Perusahaan juga tengah mengembangkan sejumlah proyek strategis, antara lain PLTP Hululais Unit 1 & 2 berkapasitas 110 MW, serta beberapa proyek co-generation dengan total kapasitas 230 MW.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengendali baru PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. (SMKM), Lim Shrimp Org Pte. Ltd (LSO) bakal menjual anak usaha, Panasia Aquaculture Pte. Ltd kepada SMKM.

Melansir keterbukaan informasi, Lim Shrimp Org dan SMKM telah menandatangani conditional sale and purchase agreement (CSPA) pada 22 Desember 2025. CSPA tersebut berisi komitmen Lim Shrimp Org untuk menjual 100% saham Panasia kepada SMKM dengan nilai estimasi sebesar US$100 juta.

"Transaksi tersebut akan diselesaikan ketika seluruh kondisi-kondisi prasyarat dalam CSPA telah dipenuhi oleh Lim Shrimp Org dan perseroan. Apabila penjualan sebagaimana diatur dalam CSPA telah diselesaikan maka perseroan akan memiliki 100% saham dalam Panasia," tulis manajemen, dikutip Selasa (23/12/2025).

Adapun, nilai transaksi tersebut akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada hasil Laporan Penilaian Independen atas valuasi Panasia yang akan diterbitkan oleh Penilai Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang rencananya akan dilakukan pada 2026.

Perseroan menjelaskan, tujuan transaksi tersebut adalah untuk mendukung proses pengembangan usaha yang sejalan dengan keahlian dan pengalaman bisnis Lim Shrimp Org selaku pengendali SMKM di bidang konstruksi dan pengembangan budidaya perikanan guna meningkatkan nilai dan kinerja SMKM di masa mendatang. Pengembangan usaha tersebut dilakukan dengan pengalihan aset baru berupa Panasia kepada SMKM.

Pada November 2025, SMKM mengumumkan rampungnya penjualan tahap pertama sebanyak 313,25 juta saham dari pemegang saham pengendali dan mayoritas sebelumnya, PT Vina Nauli Jordania atau 25% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh kepada Lim Shrimp Org. Dengan selesainya transaksi tersebut, Lim Shrimp Org menjadi pemegang saham pengendali dan mayoritas SMKM yang baru.

Akuisisi tersebut merupakan bagian dari transaksi di dalam CSPA yang telah ditandatangani antara PT Vina Nauli Jordania dan Lim Shrimp Org pada tanggal 10 Oktober 2025. Berdasarkan CSPA tersebut, Lim Shrimp Org berencana untuk mengakuisisi hingga 450 juta saham SMKM (35,91% dari seluruh modal saham perseroan) melalui dua tahap.

Sementara itu, penjualan dan pembelian tahap kedua yang mencakup sebanyak-banyaknya 136,75 juta saham atau sekitar 10,91% dari modal saham perseroan masih bersifat bersyarat, antara lain terhadap selesainya pelaksanaan Penawaran Tender Wajib serta pemenuhan persyaratan pendahuluan lainnya sebagaimana diatur dalam CSPA.

Penyelesaian atas tahap kedua transaksi tersebut ditargetkan terealisasi sebelum 30 Juni 2026, kecuali terdapat perpanjangan berdasarkan kesepakatan antara PT Vina Nauli Jordania dan Lim Shrimp Org.

Perseroan juga menjelaskan, melalui akuisisi atas bisnis milik LSO ini SMKM akan bertransformasi menjadi perusahaan aquaculture regional dengan aset dan kehadiran bisnis aquaculture yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

"Pasca akuisisi, Lim Shrimp Org berencana untuk memanfaatkan platform SMKM sebagai sarana untuk penggalangan dana, serta mengoptimalkan keahlian Lim Shrimp Org di bidang aquaculture dan komersial guna melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan produktivitas tambak dan memperluas kapasitas pengolahan udang," tandas perseroan.