Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) memandang problem listrik mati bergilir di Pulau Jawa dan Bali sebagai bukti rapuhnya sistem kelistrikan nasional. Pemicunya, listrik didominasi satu sumber, yaitu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Direktur Eksekutif SUSTAIN Tata Mustasya mengatakan, Indonesia akan sulit memenuhi kebutuhan pasokan batu bara domestik dengan lebarnya disparitas harga domestic market obligation (DMO) dan harga global. Padahal, kebutuhan batu bara domestik dengan harga DMO mencapai 220 juta metrik ton.

Akibatnya, kata Tata, Indonesia akan terus dihantui kekurangan pasokan batu bara. Dalam riset terbaru bertajuk Unlocking Solar Energy Demand: Peran Strategis PLTS Atap dan Power Wheeling dalam Mencapai 100 GW Energi Surya, Sustain merekomendasikan diversifikasi energi dengan mengoptimalkan energi surya.

"Permintaan eksisting dari sektor rumah tangga dan industri berpotensi menjadi salah satu pendorong utama percepatan energi surya nasional melalui pengembangan PLTS atap dan implementasi power wheeling," ujar Tata dikutip dari keterangan resmi pada Senin (22/6).

Tata mengatakan, sistem listrik yang terpusat seperti saat ini cenderung lebih rawan tumbang. Berbeda jika dibangun dengan sistem desentralisasi seperti dengan PLTS Atap.

“Ketika jaringan utama PLN mengalami gangguan teknis atau kelebihan beban, pasokan listrik di titik-titik konsumen tetap aman karena ditopang energi surya mandiri,” ujar dia.

PLTS Atap seperti menciptakan bantalan atau buffer di level tapak. Untuk mendorongnya, diperlukan regulasi dan insentif yang mendukung industri hingga masyarakat.

Selain PLTS Atap, power wheeling juga bisa jadi opsi. Power wheeling adalah hak pemanfaatan bersama jaringan transmisi PLN oleh produsen listrik swasta, berbasis energi terbarukan.

“Saat ini banyak industri yang ingin beralih ke energi bersih tetapi terhambat oleh keterbatasan pasokan hijau dari PLN,” ucapnya.

Dengan power wheeling, produsen energi surya skala besar dapat menyalurkan energi bersihnya langsung ke konsumen atau industri dengan jaringan yang ada.

Di samping mempercepat pencapaian target 100 GW energi surya, skema ini sekaligus mengurangi beban investasi hulu PLN. Perusahaan listrik milik negara ini bisa fokus menjaga keandalan dan perawatan jaringan transmisi utama untuk mencegah pemadaman massal.

Dalam skenario akseleratif, Sustain menghitung bahwa penambahan kapasitas energi surya sekitar 11,4 GWp dalam waktu relatif singkat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target pembangunan PLTS nasional sebesar 17 GW dalam tiga tahun tanpa semakin membebani keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk melakukan deregulasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dibarengi dengan sejumlah kebijakan pendukung, mulai dari penghapusan kuota untuk PLTS atap hingga memperluas akses penggunaan pada sektor industri

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, mengatakan deregulasi salah satunya perlu difokuskan pada penghapusan sistem kuota pada PLTS atap.

Fabby menuturkan, potensi PLTS atap yang sangat besar di Indonesia saat ini terhambat oleh kebijakan kuota tahunan yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 2/2024.

Menurutnya, penerapan kuota yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan jaringan PLN justru membatasi ekspansi pasar. Fabby menjelaskan, dalam dua tahun terakhir kapasitas PLTS atap memang meningkat, tetapi masih jauh di bawah potensi yang tersedia.

"Pemerintah seharusnya memperbaiki konfigurasi sistem kelistrikan untuk menjaga keandalan jaringan tanpa membatasi kapasitas terpasang. Contohnya kewajiban penggunaan baterai untuk PLTS atap dengan kapasitas tertentu, jadi gangguan pada sistem kelistrikan PLN bisa diminimalkan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Fabby mencontohkan praktik serupa di China yang berhasil mengintegrasikan PLTS dalam jumlah besar tanpa mengganggu stabilitas jaringan.

Selain PLTS atap, dia juga menyoroti pengembangan PLTS terapung yang masih terkendala regulasi berlapis. Pembatasan luas permukaan waduk atau danau yang dapat dimanfaatkan serta proses perizinan yang panjang menjadi hambatan utama.

Menurutnya, pembatasan tetap diperlukan untuk menjaga ekosistem dan meminimalkan konflik sosial. Namun, prosedur perizinan perlu disederhanakan agar proyek dapat dipercepat.

Lebih lanjut, Fabby menekankan pentingnya membuka akses bagi industri untuk menggunakan listrik dari energi surya. Menurutnya, saat ini keterbatasan lokasi menjadi kendala karena PLTS skala besar umumnya jauh dari pusat industri.

Dia mengusulkan adanya skema direct power purchase agreement (PPA) yang memungkinkan industri membeli listrik dari PLTS di lokasi berbeda melalui mekanisme power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan listrik. Dia mengatakan, skema serupa telah diterapkan di negara Asia Tenggara lain, seperti Vietnam.

Menurutnya, skema tersebut perlu dipertimbangkan di Indonesia, meskipun selama ini belum disetujui. Fabby menilai power wheeling dapat diterapkan dengan pengaturan tarif yang wajar.

“Power wheeling itu mungkin perlu diizinkan, tapi dengan tarif yang wajar sehingga PLN tidak menanggung beban,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM. Eniya Listiani Dewi mengatakan, deregulasi tersebut rencananya akan mencakup semua jenis PLTS.

"Kita saat ini sedang melakukan pembahasan deregulasi PLTS, jadi mungkin saja ke depan kita tidak usah berbicara mau itu [PLTS] atap, mau itu floating, mau itu ground-mounted, tetapi semua PLTS yang ada bisa dipakai sebagai sumber energi yang dibangkitkan oleh kita sendiri," ujar Eniya.

Eniya mengatakan, penyederhanaan regulasi merupakan salah satu upaya percepatan menuju ketahanan energi nasional yang memberikan berbagai efek ganda (multiplier effect) di berbagai sektor industri dan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mengejar target energi surya 100 gigawatt (GW) dalam 3 tahun menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya durasi penyinaran efektif yang belum memenuhi standar.

Wakil Ketua Pengembangan Usaha Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Bakti S. Luddin, melihat target tersebut sebagai dorongan sekaligus ujian bagi kesiapan industri dalam negeri, terutama dalam aspek teknis dan implementasi di lapangan.

Bakti mengatakan, besarnya target tersebut perlu diterjemahkan secara lebih rinci agar dapat direalisasikan secara bertahap dan terukur.

“Terkait target 100 gigawatt energi surya, kami dari MKI melihatnya adalah ini satu motivasi dan tantangan baru,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Bakti mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi surya, terutama didukung oleh ketersediaan sumber daya matahari yang melimpah. Namun, dia mengatakan keterbatasan durasi penyinaran efektif menjadi kendala utama dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu itu, teknologi PLTS nantinya akan dilengkapi dengan sistem battery energy storage system (BESS).

Durasi penyinaran efektif sering disebut sebagai Peak Sun Hours (PSH). PSH bukanlah jumlah jam dari matahari terbit hingga terbenam (yang biasanya berlangsung sekitar 12 jam di khatulistiwa), melainkan jumlah jam di mana intensitas radiasi matahari mencapai rata-rata 1,000W/m2.

Secara global, angka PSH bervariasi tergantung lokasi geografis. Namun, untuk wilayah tropis seperti Indonesia, durasi penyinaran efektif idealnya berkisar antara 3,5 hingga 5 jam per hari. Meskipun matahari bersinar dari jam 06.00 hingga 18.00, produksi listrik yang benar-benar efisien biasanya hanya terjadi antara pukul 10.00 pagi hingga 14.00 atau 15.00 siang.

Selain tantangan teknis, aspek implementasi proyek juga menjadi sorotan. Hal ini termasuk kesiapan PLN dalam mengeksekusi proyek serta skema pengembangan yang akan ditempuh.

Bakti menyebut, proyek PLTS kemungkinan akan dikembangkan secara bertahap melalui berbagai skala, mulai dari puluhan megawatt di sejumlah lokasi hingga program berbasis desa.

Salah satu skema yang mengemuka adalah pembangunan PLTS berkapasitas 1 megawatt di setiap desa. Dengan jumlah desa yang besar, skema tersebut dinilai berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional.

Meski demikian, implementasi program tersebut membutuhkan dukungan manajemen dan tata kelola yang memadai agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami MKI melihatnya positif. Kalau kami bisa ikut terlibat juga terhadap pemikiran dan pelaksanaannya, dengan sangat hati kita akan bantu,” kata Bakti.

Adila Isfandiari, Lead Researcher Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) mengatakan, skema atap surya dan power wheeling dapat menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai target energi surya 100 GW pemerintah.

Menurutnya, melalui dua skema tersebut, pemerintah tidak perlu membebani anggaran negara (APBN) maupun menambah utang. Lewat pengembangan atap surya oleh rumah tangga dan pemanfaatan skema power wheeling pada industri, partisipasi masyarakat dan sektor swasta dapat membantu pelaksanaan mega proyek 100 GW.

“Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,” ujar Adila.

Adila menuturkan, untuk mencapai target elektrifikasi 100 GW dalam dua hingga tiga tahun seperti yang dicanangkan pemerintah, Indonesia harus meningkatkan kecepatan pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dari tren historis saat ini.

Mengingat keterbatasan anggaran negara dalam konteks proyek energi surya 100 GW, atap surya dan power wheeling dapat berkontribusi untuk menambah kapasitas listrik energi terbarukan dengan cepat.

Adila mengatakan, melalui skema tersebut, PLN tetap bisa berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan, sekaligus memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sementara investasi pembangkit dapat didorong oleh sektor swasta.

Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif agar pelanggan PLN di segmen non-subsidi (R-2 dan R-3), yang berjumlah sekitar 2,88 juta pelanggan, untuk semakin terdorong menggunakan energi surya.

Adila menjelaskan, dengan asumsi konservatif bahwa setiap rumah memasang atap surya sebesar 1-2 kilowatt peak (kWp), segmen tersebut berpotensi menambah sekitar 2,9 gigawatt peak (GWp) hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang.

"Ini dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat (quick wins) dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN,” ujar Adila.

Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menyebut skema atap surya (solar rooftop) dan power wheeling bisa menjadi instrumen utama untuk mencapai target energi surya 100 Gigawatt (GW) yang ingin dicapai Pemerintahan Prabowo Subianto. Analisis SUSTAIN menunjukkan dengan kedua skema itu, pemerintah tidak perlu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun menambah utang.

"Proyek energi surya 100 GW membutuhkan investasi yang besar, namun bisa dipercepat lewat pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan atap surya dan power wheeling," ujar Adila Isfandiari, Lead Researcher SUSTAIN, dalam keterangan tertulis, Senin (13/4).

Menurutnya, skema ini bukan hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN tetapi juga memberikan kepastian pasokan listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi.

Hingga akhir 2025, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional mencapai 15,75% dengan total kapasitas pembangkit listrik EBT 15.630 MW. Untuk mencapai target elektrifikasi 100 GW dalam dua tahun seperti disampaikan Presiden Prabowo pekan lalu, Indonesia harus meningkatkan kecepatan pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dari tren historis saat ini.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata penambahan kapasitas energi terbarukan 1.025 MW per tahun. Percepatan pertumbuhan energi terbarukan diperlukan untuk mewujukan ketahanan energi, di tengah situasi global yang tidak menentu.

"Mengingat keterbatasan anggaran negara dalam konteks proyek energi surya 100 GW, atap surya dan power wheeling dapat berkontribusi untuk menambah kapasitas listrik energi terbarukan dengan cepat," ujar Adila.

Berdasarkan kedua skema itu, PLN tetap bisa berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan. PLN sekaligus meraih pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sedangkan investasi pembangkit dapat didorong oleh swasta.

Perlu Insentif dari Pemerintah

Agar skema ini dapat berjalan efektif, pemerintah diharapkan memberikan insentif. Tujuannya, agar pelanggan PLN di segmen non-subsidi (R2 dan R3) yang berjumlah 2,88 juta pelanggan semakin terdorong untuk menggunakan energi Surya.

"Dengan asumsi konservatif setiap rumah memasang atap Surya sebesar 1-2 kWp, segmen ini berpotensi menambah sekitar 2,9 GWp hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN," ujar Adila.

Kontribusi ini menunjukkan partisipasi pelanggan non-subsidi dapat menjadi katalis utama dalam mempercepat penambahan kapasitas, sekaligus membantu mengurangi beban pemerintah dan PLN dalam penyediaan listrik.

Adilia mengatakan, Indonesia memiliki potensi energi Surya yang sangat besar. Namun, pemanfaatannya masih tertinggal karena terhambat regulasi. "Percepatan menuju target 100 GW Prabowo akan sangat bergantung pada penguatan kebijakan, khususnya melalui deregulasi dan insentif untuk Surya atap serta power wheeling guna mendorong partisipasi swasta dan konsumen," ujar Adila.

Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menilai, skema atap surya dan power wheeling menjadi instrumen utama untuk mencapai target energi surya 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu singkat.

Dengan penerapan dua skema tersebut, pemerintah dinilai tidak perlu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun menambah utang.

“Proyek energi surya 100 GW membutuhkan investasi yang besar, namun bisa dipercepat lewat pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan atap surya dan power wheeling," kata Lead Researcher SUSTAIN Adila Isfandiari dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan atap surya oleh rumah tangga serta pemanfaatan skema power wheeling oleh sektor industri dapat mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam mendukung realisasi proyek tersebut.

"Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,” ujarnya.

Hingga akhir 2025, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional tercatat baru mencapai 15,75 persen, dengan total kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 15.630 megawatt (MW).

Sementara energi fosil masih mendominasi sekitar 85 persen.

Untuk mencapai target elektrifikasi 100 GW dalam dua tahun, Indonesia perlu meningkatkan laju pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dibandingkan tren historis saat ini.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata penambahan kapasitas energi terbarukan tercatat sekitar 1.025 MW per tahun.

SUSTAIN menilai percepatan pengembangan EBT penting guna memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian kondisi global.

Dalam konteks keterbatasan fiskal, skema atap surya dan power wheeling dinilai bisa menjadi solusi untuk menambah kapasitas listrik berbasis energi terbarukan secara cepat tanpa mengandalkan pembiayaan negara.

Melalui skema tersebut, PLN tetap berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan, sekaligus memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sementara investasi pembangkit dapat didorong oleh sektor swasta.

Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif bagi pelanggan PLN non-subsidi, khususnya segmen rumah tangga R-2 dan R-3 yang mencapai sekitar 2,88 juta pelanggan, agar terdorong menggunakan energi surya.

“Dengan asumsi konservatif bahwa setiap rumah memasang atap surya sebesar 1-2 kWp, segmen ini berpotensi menambah sekitar 2,9 GWp hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat (quick wins) dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN,” ujar Adila.

Ia menambahkan, partisipasi pelanggan non-subsidi berpotensi menjadi katalis utama dalam percepatan penambahan kapasitas EBT, sekaligus mengurangi beban pemerintah dan PLN dalam penyediaan listrik.

"Percepatan menuju target 100 GW Prabowo akan sangat bergantung pada penguatan kebijakan, khususnya melalui deregulasi dan insentif untuk atap surya serta power wheeling guna mendorong partisipasi swasta dan konsumen," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Skema atap surya dan power wheeling dinilai dapat menjadi instrumen utama untuk mendukung target pengembangan energi surya 100 gigawatt (GW) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu singkat.

Melalui kedua skema tersebut, pemerintah tidak perlu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun menambah utang. Pengembangan atap surya oleh rumah tangga dan penerapan power wheeling di sektor industri dinilai dapat mendorong partisipasi masyarakat dan swasta.

“Proyek energi surya 100 GW membutuhkan investasi yang besar, tetapi bisa dipercepat lewat pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan atap surya dan power wheeling. Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,” ujar Adila Isfandiari, Lead Researcher Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) dalam keterangan, Senin (13/4/2026).

Hingga akhir 2025, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional mencapai 15,75% dengan total kapasitas pembangkit sebesar 15.630 megawatt (MW), sementara energi fosil masih mendominasi sekitar 85%.

Untuk mencapai target 100 GW dalam dua tahun, Indonesia perlu meningkatkan laju penambahan kapasitas EBT secara signifikan dibandingkan tren historis yang rata-rata berada di angka 1.025 MW per tahun dalam lima tahun terakhir.

Percepatan pengembangan EBT dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.

Dalam kondisi keterbatasan fiskal, atap surya dan power wheeling dapat menjadi alternatif untuk mempercepat penambahan kapasitas listrik berbasis energi terbarukan.

Dalam skema tersebut, PLN tetap berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan, sekaligus memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sementara investasi pembangkit didorong oleh sektor swasta.

Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif kepada pelanggan PLN non-subsidi (R-2 dan R-3) yang mencapai sekitar 2,88 juta pelanggan agar beralih ke energi surya.

“Dengan asumsi konservatif bahwa setiap rumah memasang atap surya sebesar 1-2 kWp, segmen ini berpotensi menambah sekitar 2,9 GWp hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat (quick wins) dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN,” sebut Adila.

Kontribusi tersebut dinilai dapat mempercepat penambahan kapasitas listrik sekaligus mengurangi beban pemerintah dan PLN dalam penyediaan energi.

"Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih tertinggal akibat regulasi yang menghambat. Percepatan menuju target 100 GW Prabowo akan sangat bergantung pada penguatan kebijakan, khususnya melalui deregulasi dan insentif untuk surya atap serta power wheeling guna mendorong partisipasi swasta dan konsumen," pungkas Adila.