Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkuat bauran kebijakan moneter dengan memberikan insentif hedging swap bagi investor asing dan membuka kembali jendela lelang repurchase agreement (repo) guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan kecukupan likuiditas perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya bank sentral dalam memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter, demi menstabilkan nilai tukar rupiah sekaligus menjaga laju inflasi agar tetap berada pada sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027.

"Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik," kata Perry dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026 pada Kamis (18/6/2026).

Terkait dengan daya tarik investasi, bank sentral memutuskan untuk melanjutkan pemberian insentif penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10%. Langkah ini secara spesifik diarahkan guna semakin meningkatkan daya tarik masuknya pemodal asing, sekaligus mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung oleh para investor.

Di samping memikat aliran modal asing, otoritas moneter juga memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai di pasar uang dan perbankan domestik. BI menargetkan pertumbuhan uang primer berada di level digit ganda, yakni lebih dari 10%, yang sejalan dengan langkah ekspansi moneter.

Guna merealisasikan hal tersebut, BI membuka kembali jendela lelang instrumen repo untuk berbagai variasi tenor, mulai dari 3, 6, 9, hingga 12 bulan. Melalui fasilitas transaksi ini, perbankan dapat memperoleh suntikan likuiditas tunai dari Bank Indonesia dengan menjaminkan surat berharga berkualitas tinggi yang mereka miliki sebagai agunan. Jendela lelang repo ini ditetapkan sebagai instrumen utama ekspansi likuiditas moneter BI bagi perbankan.

Lebih lanjut, Perry menegaskan bahwa BI juga terus menjaga struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan. Suku bunga instrumen ini dijaga agar tetap sejalan dengan tren kenaikan BI-Rate, sehingga aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik tetap kompetitif dan menarik.

Sementara itu, dari sisi intervensi pasar, BI berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas intervensi valuta asing (valas). Langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah ini dilakukan secara berlapis, baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, maupun melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) merilis publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang setiap hari Senin atau hari kerja pertama setiap minggunya pada pukul 10.00 WIB yang memuat data harian minggu kerja sebelumnya.

Kurva imbal hasil dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (RRT) harga serta volume transaksi aktual repurchase agreement (repo) dan sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder. Data mencakup repo tenor 1 bulan, serta SRBI tenor 3, 6, dan 12 bulan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan publikasi ini dilakukan untuk memperkuat efisiensi dan transparansi pembentukan harga di pasar uang domestik.

"Kurva ini mencerminkan kondisi harga aktual yang terbentuk di pasar sekunder, sehingga memberikan acuan yang lebih akurat dan berbasis transaksi nyata bagi seluruh pelaku pasar," kata dia.

Adapun publikasi diluncurkan mulai 8 Juni 2026. Publik dapat mengakses melalui halaman website Bank Indonesia www.bi.go.id pada menu "Fungsi Utama" - "Moneter" - "INDONIA dan Harga Pasar Uang Lainnya".

BI menyampaikan inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen bank sentral Indonesia bersama National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) untuk memperkuat reformasi suku bunga acuan domestik dan mendorong terbentuknya pasar keuangan yang modern, transparan, efisien, dan berbasis transaksi.

"Publikasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi pembentukan harga di pasar uang, mendorong likuiditas transaksi pasar sekunder, memperdalam pasar keuangan domestik, serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter," tutup Ramdan.

Mengutip publikasi tersebut, selama periode 2-5 Juni 2026, imbal hasil instrumen pasar uang cenderung meningkat pada seluruh tenor.

Imbal hasil repo 1 bulan meningkat dari 6,25 persen pada Selasa (2/6/2026) menjadi 6,36 persen pada Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, imbal hasil SRBI tenor 3 bulan dan 6 bulan masing-masing meningkat dari 6,47 persen dan 6,69 persen menjadi 6,62 persen dan 6,87 persen.

Adapun SRBI pada tenor 12 bulan tercatat meningkat dari 6,95 persen pada Rabu (3/6/2026) menjadi 7,24 persen pada Jumat (5/6/2026).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa aset kripto PT Central Finansial X (CFX) berupaya mendorong perluasan pemanfaatan aset kripto di Indonesia di luar aktivitas perdagangan (trading), seiring dengan berkembangnya berbagai inovasi yang mulai diaplikasikan pada sektor keuangan dan ekonomi riil.

Direktur Utama Bursa Kripto CFX Subani mengatakan industri aset digital saat ini tengah mengalami transformasi yang signifikan. Menurutnya, aset kripto tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen investasi, tetapi mulai berkembang menjadi infrastruktur keuangan yang memiliki beragam fungsi dan manfaat.

"Kami percaya bahwa untuk mendorong skalabilitas industri, seluruh pihak harus bergerak dalam sinergi yang sama. Oleh karena itu, salah satu fokus utamanya adalah mendorong perkembangan dan perluasan use case aset kripto di luar aktivitas perdagangan," ujar Subani dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, perkembangan teknologi blockchain telah membuka peluang pemanfaatan aset kripto dalam berbagai use case yang lebih luas, seperti stablecoin, crypto repo, hingga tokenisasi real-world assets (RWA) atau aset dunia nyata.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan perubahan lanskap ekonomi digital, berbagai inovasi tersebut dinilai berpotensi memperluas kontribusi aset digital terhadap sistem keuangan modern sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi dan akses pembiayaan.

Dalam usianya yang mencapai 3 tahun, Bursa Kripto tersebut akan menggelar CFX Crypto Conference (CCC) 2026 yang akan berlangsung pada 8 Juni 2026 di Balai Kartini, Jakarta.

Melalui CCC 2026, CFX berupaya mempertemukan regulator, pelaku industri, akademisi, pengamat, hingga komunitas aset digital untuk membahas peluang dan tantangan pengembangan ekosistem kripto nasional agar tetap relevan dengan perkembangan global.

Subani mengatakan konferensi tersebut dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor guna menyatukan visi para pemangku kepentingan dalam membangun industri aset keuangan digital yang lebih matang dan berkelanjutan.

Selain membahas perkembangan industri, CCC 2026 juga akan menjadi ajang penandatanganan nota kesepahaman strategis antara CFX dan sejumlah universitas di Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan talenta dan riset di bidang aset digital dan teknologi blockchain.

Pada kesempatan yang sama, CFX juga akan meluncurkan produk inovatif terbaru serta memberikan penghargaan kepada para Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) melalui ajang Anugerah Ksatria CFX 2026.

Penghargaan tahunan tersebut diberikan kepada anggota bursa yang dinilai memiliki kontribusi positif terhadap pengembangan industri aset kripto nasional.

"Kami berharap inovasi Bursa Kripto CFX dan kolaborasi yang terjalin dengan anggota bursa, universitas, dan inovator lokal dapat mendorong kemajuan industri aset kripto yang aman dan dipercaya," kata Subani.

Sebagai informasi, CFX merupakan bursa kripto pertama di Indonesia yang berlisensi dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam menjalankan operasionalnya, CFX mengacu pada Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

SURAKARTA - Puluhan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta antusias untuk mencoba simulasi menjadi reporter televisi dan melakukan laporan langsung di depan kamera. Antusias itu terasa di booth iReporter dalam gelaran iNews Media Group Campus Connect yang dilaksanakan di UNS dari Rabu hingga Kamis, 20-21 Mei 2026.

Menurut pantauan iNews Media Group, satu per satu para mahasiswa mengantri untuk bergantian mencoba melakukan live report di depan kamera. Banyak dari mereka yang mengaku senang dengan adanya booth iReporter karena bisa merasakan pengalaman berbicara di depan kamera meski hanya simulasi.

Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Nurul Hikmatul Romadhona yang merupakan seorang anggota Pers Mahasiswa UNS sekaligus mahasiswa Prodi Sosiologi UNS. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang bisa mengunjungi booth iReporter dan mencoba laporan secara langsung di depan kamera. Apalagi ia memiliki cita-cita menjadi seorang jurnalis sejak kecil.

“Jujur ya, untuk perasaan sendiri aku seneng banget gitu ya, dikarenakan aku punya cita-cita sejak kecil menjadi seorang jurnalis itu. Apalagi ya saat ini aku sedang menjalani untuk kemahasiswaan yaitu lembaga pers mahasiswa,” ungkap Nurul saat diwawancarai, Rabu (20/5/2026).

Ia menyebut bahwa iReporter menjadi wadah bagi mahasiswa atau lebih tepatnya calon reporter yang saat ini masih berkuliah untuk mencoba pengalaman baru dan menjadi edukasi bagi mereka terkait bagaimana menjadi reporter yang baik dan benar dalam menyampaikan laporan langsung.

“Nah itu menjadi salah satu bentuk yang dirasakan oleh mahasiswa, bagaimana seorang calon reporter itu bisa diwadahi gitu melalui adanya kegiatan tersebut,” tutur dia.

Sementara itu, Rafli Dwi Andika seorang Mahasiswa Hukum di UNS mengungkapkan bahwa ia merasa senang saat mencoba simulasi menjadi jurnalis dan menyampingkan laporan langsung. Ia mengaku senang meskipun itu adalah pengalaman pertamanya mencoba momen menjadi jurnalis.

“Perasaan aku senang banget, kebetulan aku juga untuk jadi jurnalis kayak gini itu baru pertama kali dan aku terima kasih banget sama iNews Media Group yang sudah mengakomodasi fasilitas ini untuk orang-orang yang ingin mencoba bagaimana jadinya menjadi seorang jurnalis,” kata Rafli.

Ia berharap iNews Media Group Campus Connect bisa kembali digelar di UNS dan kembali membawa booth iReporter.

“Dan harapanku selanjutnya itu adalah kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus digaungkan untuk orang-orang yang pertama kali mencoba tepatnya biar semua orang bisa merasa jadi jurnalis ternyata seru banget,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Inovatif, barang kali kata itu layak dialamatkan pada Bank In­­­donesia (BI). Te­­­kan­an eksternal bertubi-tubi yang menerpa pereko­­nomian nasional direspons BI dengan menginovasi kebijakannya. Gejolak nilai tukar rupiah, misalnya, disiasati dengan mengkreasi instrumen baru operasi moneter valuta asing.

Per 30 Maret 2026, SVBI (Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia) dan SUVBI (Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia) dapat dijadikan agunan (underlying) dalam transaksi repo valuta asing. Artinya, pinjam-meminjam valuta asing dapat menggunakan SVBI dan SUVBI sebagai jaminan yang nantinya akan ditebus kembali.

Dengan adanya ‘barang’ tang­gungan berupa SVBI dan SUVBI itu tadi, nilai kurs ha­­sil transaksi niscaya menjadi lebih murah. Imbal hasil yang harus diberikan kepada pemasok valuta asing juga lebih rendah. Stabilitas nilai tukar rupiah adalah sasaran primer yang dibidik dari kebijakan anyar tersebut.

Tambahan SVBI dan SUVBI sebagai collateral juga patut dicatat. Strategi semacam itu mirip dengan kebijakan BI sebelumnya yang mengizinkan obligasi korporasi menjadi aset rujukan transaksi repo. Diversifikasi aset rujukan transaksi repo memberikan alternatif bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas.

Penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai agunan repo ki­an mempertegas karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai aset likuid berkualitas tinggi (high quality liquid assets). Transaksi di pasar sekunder SVBI dan SUVBI diproyeksikan akan semakin meningkat, sehingga turut mendu­­kung pendalaman pasar keu­angan.

Lebih lanjut, penambahan fitur repo SVBI dan SUVBI itu merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pa­­­sar (pro-market). Ak­­­se­­le­­­rasi efektivitas transmisi kebijakan moneter ke sektor riil guna memacu pertumbuhan ekonomi tampaknya menjadi target skala luasnya.

Kendati bertujuan positif, penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai collateral trans­aksi repo menyisakan beberapa isu fundamental. Pokok persoalannya adalah status finansial dari SVBI dan SUVBI itu sendiri. SVBI adalah sekuritas yang diterbitkan BI dengan underlying surat berharga global yang dipegang BI.

Cerita yang sama agaknya berlaku untuk SUVBI. SUVBI adalah sekuritas syariah yang diterbitkan BI dengan underlying sukuk global yang dimiliki BI. Artinya, SVBI dan SUVBI sejatinya adalah aset tu­­­runan atau aset sekunder. Aset primernya tetap surat ber­harga global dan sukuk global.

Dengan alur logika di atas, SVBI dan SUVBI yang menjadi aset rujukan transaksi repo bergeser menjadi aset turunan kedua. Posisi semacam itu sangat berisiko seandainya sa­­­lah satu pihak yang terlibat dalam transaksi repo gagal memenuhi kewajiban keuangannya. Efek finansialnya akan naik ke aset induknya.

Kekhawatiran di atas agaknya tidak mengada-ada. Run­­­tuhnya lembaga investasi in­­­ter­­nasional Lehman & Bro­­thers lantaran ada salah satu mata rantai dari skema kerja keuangan yang terputus. Efek dominonya merebak ke pelaku ekonomi lain baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Untuk kasus Indonesia, po­­­tensi risiko sistemik tersebut bisa dibilang relatif kecil. Transaksi repo toh sudah mem­­­punyai payung hukum GRMA (Global Master Repo Agreement) yang kukuh. GMRA adalah perjanjian in­­­duk repo antarbank yang men­­­jadi prasyarat utama se­­­be­­­lum melakukan transaksi repo.

Alhasil, risiko sistemik ma­­­sih terbuka secara tidak langsung yang bersumber dari kegiatan spekulasi. Alih-alih menyalurkan kelebihan likuiditas valuta asingnya, spe­­­kulator nimbrung di pasar sekunder dengan membeli sejumlah besar SVBI dan SUVBI. Sesuai hukum pasar, per­­­min­­taan tinggi mendorong ke­­­na­­ikan harga.

Transaksi repo akan terpapar dampak dari kenaikan har­­ga SVBI dan SUVBI. Di pa­­­sar sekunder, SVBI dan SUVBI adalah ‘komoditas’ yang diperjualbelikan. Se­­­dang­­­­kan di pasar repo, SVBI dan SUVBI berfungsi sebagai ‘alat tukar’ untuk memperoleh valuta asing.

Volume Transaksi

Kenaikan harga SVBI dan SUVBI di pasar sekunder mem­­­buat volume transaksi repo bisa mengecil dan imbal ha­­­sil membesar. Saat harga SVBI dan SUVBI naik, pemilik awal SVBI dan SUVBI se­­­lama masa repo tidak bisa menjualnya.

Kemiripan skenario berla­­ku pada surat berharga glo­­­bal dan sukuk global se­­­ba­­­gai aset underlying dari ins­­trumen SVBI dan SUVBI. Kenaikan harga surat berharga global dan sukuk global di pasar primer niscaya akan berimbas pada volume transaksi SVBI dan SUVBI beserta imbal hasil yang ditawarkan.

Intinya, pararelitas SVBI dan SUVBI di pasar sekunder dengan SVBI dan SUVBI sebagai jaminan di transaksi repo bisa memberikan efek samping secara timbal balik. Transaksi aset turunan di ke­­­dua pasar itu toh sulit membedakan untuk tujuan investasi (pengelolaan likuiditas) dan hasrat berspekulasi.

Dengan konfigurasi pro­­­blem­atika di atas, aset induk lebih layak dijadikan sebagai agunan transaksi repo. Untuk itu, BI perlu menerbitkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dalam valuta asing yang ti­­­dak diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi bisa dijadikan sebagai agunan transaksi repo valuta asing.

Dengan cara itu, BI punya dua piranti operasi moneter sekaligus. Operasi moneter dalam rupiah menggunakan SBN (surat berharga negara) dan operasi moneter dalam valuta asing memakai SBI. Instrumen SBI dalam valuta asing berkolaborasi dengan intervensi langsung di pasar sangat boleh jadi lebih efektif.

Segmentasi, alih-alih dikotomi, pasar sekunder dan pasar repo diyakini akan mempercepat pendalaman pasar keuangan. Diferensiasi operasi moneter dalam rupiah dan valuta asing juga akan mendukung stabilitas nilai tukar dalam rangka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bukan begitu?

Bisnis.com, BANDUNG -Bank BJB(IDX: BJBR) kembali menorehkan prestasi di industri pasar keuangan nasional dengan meraih penghargaan dalam ajang Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) BEI Award 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi aktif bank bjb dalam memanfaatkan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif sebagai platform transaksi Surat Utang dan Sukuk di pasar sekunder.

Dalam ajang tersebut, bank bjb meraih penghargaan pada kategori Most Active Regional Development Bank Repo Category yang mencerminkan kinerja serta partisipasi aktif dalam mendukung pengembangan pasar alternatif. Penghargaan diterima secara langsung oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Korporasi & Komersial bank bjb M. As’adi Budiman dan Pemimpin Divisi Treasury bank bjb Jhon Habibie Barus, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4).

bank bjb menyampaikan terimakasih atas penganugerahan yang diberikan PT Bursa Efek Indonesia. Capaian ini memperkuat posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten dalam mendukung berbagai kebijakan dan inisiatif yang dihadirkan oleh otoritas bursa. Melalui pemanfaatan SPPA, bank bjb turut berperan dalam menciptakan ekosistem transaksi yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Partisipasi aktif bank bjb juga menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan likuiditas di pasar keuangan, khususnya pada instrumen efek bersifat utang dan sukuk. Dalam beberapa tahun terakhir, bank bjb terus mengembangkan strategi untuk memperkuat aktivitas transaksi di pasar keuangan.

Strategi tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kapabilitas internal dalam pengelolaan transaksi fixed income dan transaksi repo. Kehadiran SPPA sebagai platform transaksi memberikan kemudahan bagi bank bjb dalam melakukan aktivitas perdagangan secara lebih terstruktur dan efisien.

Dengan sistem yang terintegrasi, proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat serta mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik. bank bjb melihat bahwa pengembangan pasar alternatif menjadi salah satu kunci dalam memperkuat struktur pasar keuangan nasional.

Melalui dukungan terhadap SPPA, bank bjb berkontribusi dalam memperluas akses serta meningkatkan partisipasi pelaku pasar. Penghargaan yang diraih sekaligus menjadi indikator bahwa bank bjb mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berkembang.

Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan komitmen bank bjb dalam menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan modern. Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat peran dalam mendukung berbagai kebijakan bursa yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar.

Berbagai inisiatif strategis akan terus dikembangkan untuk memastikan kontribusi yang lebih optimal dalam ekosistem pasar keuangan. Langkah ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya fokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pada penguatan aktivitas pasar. Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik, bank bjb optimistis dapat terus meningkatkan peran dalam transaksi pasar alternatif.

Penghargaan SPPA 2025 menjadi momentum bagi bank bjb untuk terus memperluas kontribusi dalam pengembangan pasar keuangan nasional. bank bjb berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di pasar keuangan.

Melalui langkah tersebut, bank bjb berharap dapat terus memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi industri sekaligus mendorong pertumbuhan pasar modal yang lebih sehat dan likuid.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pasar surat utang domestik mencatatkan perkembangan positif, salah satunya tercermin dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp60 triliun sepanjang tahun 2025.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap menilai capaian tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas perdagangan, sekaligus menunjukkan kepercayaan pelaku pasar yang semakin kuat terhadap instrumen surat utang.

“Perkembangan surat utang, baik SBN maupun obligasi korporasi, sejauh ini menunjukkan tren positif. Rata-rata nilai transaksi harian SBN, sekarang sudah cukup besar sekitar Rp60 triliun pada 2025,” ujar Eddy dalam acara Penganugerahan SPPA Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin.

OJK juga melaporkan kepemilikan SBN yang dapat diperdagangkan turut mencatatkan pertumbuhan 8,67 persen year on year (yoy), yang mencerminkan minat investor semakin kuat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Beberapa indikator mencerminkan perkembangan yang signifikan, seperti misalnya pemilikan SBN yang dapat diperdagangkan sekarang tumbuh sekitar 8,67 persen secara tahunan,” ujar Eddy.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan aktivitas Repurchase Agreement (Repo) SBN juga menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Adapun, saat ini porsi Repo SBN terhadap total transaksi mencapai sekitar 35 persen, sementara Repo antarbank menyumbang lebih dari 70 persen dari total aktivitas Repo.

“Termasuk juga porsi Repo SBN terhadap total transaksi itu saat ini 35 persen, dan juga Repo antarbank ini juga menyumbang hingga lebih dari 70 persen dari aktivitas Repo,” ujar Eddy.

Eddy mengatakan data-data tersebut mencerminkan bahwa kedalaman pasar terus meningkat, proses price recovery semakin baik, serta mekanisme Repo semakin berkembang secara market-driven.

Sementara itu, dalam kesempatan ini, BEI melaporkan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) mencatatkan total nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun sepanjang 2025, atau melonjak 461,6 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Total nilai transaksi SPPA tersebut terdiri dari transaksi Repo di SPPA senilai Rp751,6 triliun, dan transaksi outright atau jual beli surat utang senilai Rp630,5 triliun sepanjang tahun 2025.

Saat ini, SPPA telah mengakomodasi perdagangan surat utang sebanyak 39 pengguna jasa, dengan 14 diantaranya merupakan pengguna repo. Adapun, pengguna SPPA terdiri dari bank umum, bank pembangunan daerah, serta perusahaan sekuritas.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang 2025. Nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun, naik 461,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian S. Manullang, menjelaskan pertumbuhan transaksi tersebut didorong oleh implementasi transaksi repurchase agreement (repo) di SPPA yang mulai berjalan sejak 10 Maret 2025. Sepanjang tahun lalu, nilai transaksi repo mencapai Rp751,6 triliun.

“Sejak diluncurkan, transaksi perdagangan efek bersifat utang dan sukuk di SPPA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang 2025, kami melihat lonjakan yang sangat signifikan baik dari sisi nilai maupun aktivitas transaksi,” ujarnya dalam acara SPPA Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4/2026).

Selain itu, Kristian menjelaskan, transaksi outright atau jual beli putus juga mencatatkan peningkatan yang kuat. Nilainya mencapai Rp630,5 triliun, atau tumbuh 156,2 persen secara tahunan.

“Implementasi repo menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan likuiditas dan aktivitas perdagangan di SPPA,” katanya.

Lebih lanjut, Kristian menilai bahwa kehadiran SPPA mampu menjawab kebutuhan industri akan platform transaksi yang terstandarisasi, aman, transparan, dan efisien. Hal ini sekaligus memperkuat likuiditas serta mendorong pendalaman pasar surat utang dan pasar uang domestik.

Ia menambahkan, SPPA kini telah digunakan oleh 39 pengguna jasa, yang terdiri dari perbankan, bank pembangunan daerah, serta perusahaan sekuritas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 di antaranya telah aktif memanfaatkan fitur transaksi repo.

Dalam pengembangannya, dikatakan Kristian, SPPA akan terus memperkuat sinergi dengan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan.

Menurutnya, salah satu capaian penting yaitu diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia sebagai penyedia electronic trading platform (ETP) antar pasar pada November 2025.

Selain itu, sejak 1 April 2026, SPPA juga resmi digunakan sebagai platform penyampaian kewajiban kuotasi repo di pasar sekunder.

“Sinergi dengan regulator dan pelaku pasar menjadi kunci dalam membangun ekosistem pasar keuangan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,” tutur Kristian.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mencatat total pendapatan sebesar Rp949 miliar sepanjang 2025, meningkat 36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp697,12 miliar.

Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari jasa kliring transaksi efek yang mencapai Rp759 miliar. Dari sisi profitabilitas, KPEI membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp262 miliar, melonjak 75% secara tahunan dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar Rp149,17 miliar.

Sejalan dengan kinerja tersebut, KPEI terus memperkuat perannya sebagai lembaga infrastruktur pasar keuangan yang andal dan adaptif. Sepanjang 2025, berbagai inisiatif strategis dijalankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan efisiensi industri, serta memperluas layanan kliring dan penjaminan.

Dalam mendukung pendalaman pasar, KPEI mengimplementasikan layanan kliring, penyelesaian, dan penjaminan untuk transaksi derivatif keuangan guna memastikan transaksi berjalan aman dan andal. Perseroan juga menghadirkan insentif haircut pada skema Triparty Repo yang mendukung optimalisasi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), serta modul validasi haircut melalui Sistem Pelaporan SPP-MKBD untuk memperkuat pengawasan.

KPEI juga memperluas layanan melalui implementasi Triparty Agent Repo (TPA Repo) guna memfasilitasi transaksi repo antarbank dengan instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Upaya ini didukung oleh penerapan Integrated Collateral Management System (ICMS) untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mitigasi risiko.

Dari sisi operasional, hingga 19 Desember 2025, KPEI mencatat rata-rata nilai penyelesaian sebesar Rp5,46 triliun dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) Rp17,99 triliun, dengan efisiensi penyelesaian di pasar reguler mencapai 63,25%. Volume penyelesaian transaksi bursa mencapai 8,77 miliar lembar saham dengan efisiensi sebesar 65,73%.

Sementara itu, nilai transaksi Pinjam Meminjam Efek (PME) mencapai Rp118,39 miliar dengan volume 37,56 juta lembar saham. Dalam pengelolaan risiko, total nilai agunan Anggota Kliring (AK) dan nasabah mencapai Rp51,38 triliun, dengan total Dana Jaminan sebesar Rp9,72 triliun hingga akhir 2025.

KPEI juga mencatat tidak adanya kejadian gagal bayar oleh Anggota Kliring sepanjang tahun, yang mencerminkan efektivitas fungsi penjaminan dan manajemen risiko yang dijalankan perseroan.

Memasuki 2026, KPEI menyiapkan sejumlah agenda strategis, antara lain pengembangan sistem e-IPO untuk efek bersifat utang dan sukuk, pengembangan produk Electronic Gold Receipt, serta penguatan sistem kliring dan manajemen risiko untuk transaksi lintas batas.

Selain itu, pengembangan central counterparty (CCP) untuk transaksi repo menjadi salah satu fokus utama guna memperkuat pasar uang dan meningkatkan likuiditas yang lebih aman dan efisien.

KPEI juga akan melanjutkan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan keamanan siber, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna mendorong operational excellence dan pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan capaian kinerja yang solid sepanjang 2025 dan arah strategis yang jelas di 2026, KPEI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lembaga kliring dan penjaminan yang kredibel, resilien, dan adaptif dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Bank Indonesia (BI) mengumumkan berbagai langkah untuk menjaga nilai tukar rupiah, termasuk dengan strategi baru untuk penguatan operasi moneter.

Upaya tersebut dilakukan Bank Sentral demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak ekonomi global imbas perang AS dan Israel melawan Iran. 

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea membeberkan beberapa penguatan strategi operasi moneter Bank Sentral. Salah satunya, terhitung Senin (30/3) BI mengimplementasikan instrumen baru dalam operasi moneter berupa transaksi repo dalam valuta asing dengan underlying Sekuritas Valuta asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI). 

"Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar (pro-market), guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA)," kata Erwin dalam keterangan resmi hari ini (30/3).

Dalam pelaksanaannya, Erwin mengatakan transaksi repo valas tersebut dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA.

Ke depan, Bank Sentral menilai kehadiran instrumen baru tersebut dapat memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas.

Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia turut semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," ungkapnya.

Pagi ini, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.982 per dolar AS pada Senin (30/3) pagi. Mata uang Garuda melemah 2 poin atau 0,01 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona merah. Yen Jepang menguat 0,21 persen, baht Thailand melemah 0,11 persen, yuan China melemah 0,13 persen, peso Filipina melemah 0,36 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,20 persen.

Dolar Singapura melemah 0,07 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,01 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,07 persen, poundsterling Inggris menguat 0,04 persen, dan franc Swiss menguat 0,04 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru yang dirilis Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) menunjukkan bahwa bank-bank dengan risiko transisi iklim tertinggi justru menghadapi biaya pendanaan yang lebih mahal di pasar keuangan.

Para pakar iklim telah berpendapat selama bertahun-tahun bahwa pasar pada akhirnya akan memaksa perusahaan dan lembaga keuangan menanggapi risiko perubahan iklim seiring meningkatnya dampak yang terlihat. Temuan terbaru mengindikasikan proses tersebut mulai terjadi, dengan peminjam kini menghadapi penalti finansial ketika mengabaikan risiko iklim.

Dalam makalah yang dipublikasikan bulan ini, ECB menemukan bahwa bank-bank dengan eksposur tinggi terhadap aktivitas yang intensif karbon menghadapi biaya pinjaman yang secara signifikan lebih tinggi di pasar pendanaan.

Temuan ini melengkapi riset Bank Sentral Irlandia yang dirilis pada Desember lalu, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan risiko fisik iklim juga menghadapi tekanan serupa, termasuk kewajiban menyediakan agunan yang lebih besar.

Kedua studi tersebut menelaah dua jalur utama bagaimana risiko iklim berdampak pada sistem keuangan. Risiko transisi, yang mencerminkan potensi tekanan dari regulasi, pasar, dan perubahan preferensi konsumen terhadap perusahaan beremisi tinggi, selama ini dinilai sulit diukur karena banyak pemerintah menunda kebijakan menuju nol emisi. Sebaliknya, risiko fisik yang mencakup dampak nyata cuaca ekstrem terhadap aset seperti bangunan, kian sulit diabaikan seiring dengan meningkatnya frekuensi bencana iklim.

“Makalah-makalah ini dengan jelas menunjukkan bagaimana ekonomi transisi iklim bekerja pada level mikro, dalam aktivitas sehari-hari sistem keuangan,” ujar CEO Anthropocene Fixed Income Institute, Ulf Erlandsson, dikutip dari Bloomberg, Selasa (20/1/2026).

Riset ECB yang ditulis oleh Margherita Giuzio bersama Bige Kahraman dan Jasper Knyphausen dari Oxford Saïd Business School mengkaji hubungan antara eksposur bank terhadap debitur beremisi tinggi dan biaya pendanaan di pasar repo Eropa. Pasar repo memungkinkan bank mengelola likuiditas jangka pendek dengan menjual dan membeli kembali surat berharga berkualitas tinggi, seperti obligasi pemerintah.

Peneliti melakukan kombinasi terhadap data pinjaman repo bank-bank Eropa periode 2019–2022 dengan data emisi yang dibiayai (financed emissions), yakni jejak karbon dari portofolio pembiayaan bank.

Hasilnya, bank dengan emisi yang dibiayai lebih tinggi secara konsisten membayar biaya pinjaman yang lebih mahal. Kenaikan satu deviasi standar emisi yang dibiayai berkorelasi dengan kenaikan suku bunga repo rata-rata sebesar 7% hingga 12%.

“Studi ini memberikan bukti pertama bahwa risiko iklim memengaruhi penetapan harga likuiditas bank di pasar pendanaan inti Eropa, serta menunjukkan bagaimana risiko transisi iklim dapat memperbesar kerentanan keuangan dan berinteraksi dengan transmisi kebijakan moneter,” tulis peneliti dalam riset tersebut.

“Bank terekspos pada kondisi ekonomi perusahaan yang mereka danai, karena guncangan pada perusahaan tersebut dapat memengaruhi kemampuan mereka membayar pinjaman,” ujar Giuzio.

Menurutnya, risiko transisi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan harga karbon, regulasi, atau preferensi konsumen dapat memengaruhi biaya dan profitabilitas perusahaan, serta meningkatkan risiko kredit.

Meski demikian, sebagian pengawas keuangan masih berpendapat bahwa perubahan iklim belum menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas keuangan. Perbedaan pandangan ini memicu perdebatan di Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board) tahun lalu, ketika perwakilan Amerika Serikat menilai pemantauan risiko iklim hanya relevan jika terbukti menimbulkan ancaman sistemik dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Bank Sentral Irlandia menemukan bahwa dampak fisik perubahan iklim telah tercermin dalam biaya pinjaman lintas sektor.

Dari analisis terhadap 40.852 pinjaman korporasi, perusahaan yang berlokasi di wilayah rawan banjir membayar bunga sekitar 7 hingga 13 basis poin lebih tinggi dibandingkan perusahaan di wilayah tanpa risiko serupa.

Selain itu, jumlah pinjaman yang terekspos risiko banjir diperkirakan akan meningkat signifikan seiring pola perubahan iklim, dan perusahaan di zona rawan banjir cenderung lebih sering menyertakan agunan.

Kajian lain dari Frankfurt School of Finance & Management memperluas analisis secara global. Berdasarkan data sekitar 86.000 pinjaman sindikasi perbankan, penelitian yang ditulis Karol Kempa menunjukkan bahwa perusahaan dari negara dengan tingkat kerentanan iklim lebih tinggi menghadapi biaya pinjaman yang lebih mahal. Satu deviasi standar peningkatan kerentanan iklim berkorelasi dengan kenaikan biaya pinjaman sebesar 39 basis poin.

“Peristiwa terkait iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi perusahaan,” tulis Kempa. Dampak tersebut dapat merambat ke sektor keuangan melalui gagal bayar pinjaman dan penurunan nilai aset, yang pada akhirnya berisiko menekan stabilitas keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Jepang berhasil menciptakan toilet canggih yang mampu mendeteksi kondisi kesehatan penggunanya melalui analisis tinja.

Toto Ltd., perusahaan multinasional asal Jepang sekaligus produsen perlengkapan sanitasi terbesar di dunia, memperkenalkan teknologi analisis feses terbaru untuk memantau kesehatan seseorang. Perusahaan tersebut meluncurkan dua toilet pintar dari seri Neorest pada Agustus lalu.

Toilet ini dilengkapi sensor di dalam mangkuk toilet yang dapat membaca kotoran manusia. Sensor tersebut menggunakan lampu LED untuk menganalisis bentuk, volume, dan warna tinja.

Dilansir dari Japan Today, Senin (19/1/2026), produk ini merupakan yang pertama di Jepang, dirancang untuk penggunaan di rumah dengan teknologi canggih tersebut. Sistemnya mampu mengelompokkan bentuk dan tingkat kekerasan tinja ke dalam tujuh kategori, serta mencatat volume dan warna dalam tiga tingkatan.

Selain itu, pengguna dapat melihat hasil analisis melalui aplikasi di ponsel pintar. Aplikasi tersebut juga dapat memberikan saran pola makan, seperti anjuran untuk meningkatkan konsumsi sayuran jika kondisi pencernaan dinilai kurang sehat.

Di sisi lain, Panasonic Corp. juga mengembangkan perangkat bernama Toirepo yang ditujukan untuk fasilitas perawatan lansia. Alat ini mencatat waktu, frekuensi, dan volume buang air besar para penghuni melalui sensor yang terpasang di toilet. Perangkat ini dikembangkan karena pemeriksaan manual dinilai kurang nyaman dan merepotkan bagi lansia maupun petugas.

Analis pasar dari Mitsubishi UFJ eSmart Securities Co., Tsutomu Yamada, menambahkan bahwa industri toilet Jepang masih memiliki ruang besar untuk terus berkembang.

“Produk-produk ini lahir dari pikiran-pikiran yang sangat ingin tahu,” kata Yamada.

Jepang memang dikenal dengan inovasi toilet yang luar biasa. Dilansir dari Trone, Senin (19/1/2026), toilet Jepang memiliki berbagai fitur canggih. Salah satu fitur yang paling umum adalah bidet, yaitu semprotan air otomatis yang dirancang untuk membersihkan area belakang tubuh.

Selain itu, terdapat kursi pemanas yang dikembangkan untuk memberikan kenyamanan, terutama saat musim dingin. Fitur ini membantu pengguna tetap merasa hangat ketika menggunakan toilet.

Toilet Jepang juga dilengkapi fitur pembuat suara. Fitur ini berguna untuk menutupi suara alami saat buang air, terutama di toilet umum, sehingga pengguna merasa lebih nyaman.

Tidak hanya itu, terdapat pula fitur pengering, penutup toilet yang terbuka otomatis, pengatur suhu air, serta tekanan air yang dapat disesuaikan. (Nur Amalina)