Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menambah anggaran pembangunan infrastruktur daerah hingga desa-desa beberapa tahun mendatang usai meresmikan 1.151 kilometer jalan daerah yang telah dibangun di 37 provinsi di seluruh Indonesia.

Prabowo menegaskan pembangunan jalan menjadi bagian penting dalam memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan hingga produk-produk usaha rakyat dari desa menuju pasar dan pusat distribusi.

"Dalam tahun-tahun akan datang, kita akan tingkatkan biaya untuk pembangunan di seluruh daerah-daerah sampai ke desa-desa," kata Prabowo saat meresmikan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025 di Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Menurut Prabowo, jalan daerah memiliki peran strategis sebagai urat nadi perekonomian rakyat. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai dapat menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan konektivitas antara pusat produksi dan kawasan permukiman.

Ia menekankan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas membutuhkan jaringan jalan yang baik agar distribusi barang dan mobilitas masyarakat berjalan lebih efisien.

Sang Kepala Negara juga menegaskan pemerintah tidak ingin ada wilayah yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses transportasi dan kondisi jalan yang kurang memadai.

[Gambas:Youtube]

"Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan jalan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas, tetapi juga mendukung agenda besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan energi. Distribusi hasil produksi maupun energi, kata dia, membutuhkan jaringan infrastruktur yang terhubung dengan baik.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan IJD Tahun 2025 telah selesai 100 persen dan siap dimanfaatkan masyarakat.

Dody menyebut total panjang jalan yang ditangani mencapai 1.151 kilometer di 37 provinsi dengan investasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp5,41 triliun.

"Melalui program Inpres Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah pusat meyakinkan bahwa rantai pasok akan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung wilayah sentra produksi menuju pasar konsumsi secara lebih efisien dan berkelanjutan," kata Dody.

Ia menjelaskan proyek tersebut mencakup pembangunan ruas jalan yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar, jalan daerah dengan jalan nasional, hingga akses menuju permukiman dan pusat pelayanan masyarakat.

Salah satu ruas yang ditinjau langsung Presiden adalah jalan Kedundung-Bringkuning sepanjang 1,5 kilometer dengan lebar 7 meter dan nilai pekerjaan sekitar Rp14 miliar.

Menurut Dody, pembangunan jalan tersebut mengikuti arahan Prabowo agar jalan daerah memiliki lebar yang cukup sehingga dapat dilalui dua kendaraan secara berpapasan. Lebar jalan 7 meter itu berbeda dengan sejumlah proyek jalan daerah sebelumnya yang umumnya hanya memiliki lebar sekitar 3 hingga 4 meter.

Ia mengatakan peningkatan kualitas dan lebar jalan membuat arus logistik maupun mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar dibandingkan sebelumnya.

"Kehadiran jalan yang lebih lebar dan mantap juga telah memangkas waktu serta jarak tempuh perjalanan hampir dua kali lebih efisien dibandingkan kondisi sebelumnya," ujarnya.

Prabowo pun meminta pemerintah daerah ikut menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun. Ia menegaskan seluruh penggunaan anggaran negara harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta dijalankan secara efektif dan akuntabel.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat tren pertumbuhan ekonomi yang positif berkat komitmen pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perdesaan yang berhasil membuka akses dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Gubernur Banten, Andra Soni, di Serang, Sabtu, menyatakan bahwa pembukaan akses desa melalui program jalan desa sejahtera (Bang Andra) merupakan langkah intervensi strategis pemerintah daerah, mengingat tingginya mobilitas warga kerap tidak dapat sepenuhnya ditangani jika hanya mengandalkan Dana Desa.

"Kebijakan ini juga selaras dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang fokus membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi," katanya.

Sepanjang tahun 2025, Pemprov Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah menuntaskan pembangunan 62 ruas jalan dan satu jembatan sepanjang total 71 kilometer dengan anggaran Rp184 miliar.

Pembangunan tersebut berlanjut pada tahun 2026 dengan alokasi Rp164 miliar untuk menangani 33 ruas jalan desa sepanjang 46,71 kilometer yang tersebar di enam kabupaten dan kota.

Terkait sasaran lokasi, Kepala DPUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, menjelaskan bahwa pengerjaan puluhan ruas jalan tersebut merupakan usulan langsung dari pemerintah desa dan kelurahan yang telah melalui tahap survei kelayakan.

"Kami memastikan jalan tersebut tepat sasaran. Kriteria utamanya adalah jalan itu menunjang aktivitas vital masyarakat, seperti kemudahan akses ke sekolah, pelayanan kesehatan, pasar, hingga akses penunjang sektor pertanian," ujar Arlan.

Ketersediaan infrastruktur perdesaan yang mulus dan memadai tersebut terbukti memberikan efek berganda yang signifikan pada makroekonomi daerah. Berdasarkan catatan statistik, pada triwulan I 2026, laju pertumbuhan ekonomi Banten tercatat tumbuh positif sebesar 5,64 persen secara tahunan (year-on-year).

Lebih lanjut, kelancaran logistik dan distribusi hasil tani berkat akses jalan baru tersebut turut memicu lonjakan produksi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hingga menyentuh angka 17,88 persen.

Dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat desa juga tercermin dari daya beli petani. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Banten pada akhir 2025 sukses menembus level 111,81 persen, sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) berada di angka 117,43 persen yang menunjukkan peningkatan kemampuan usaha petani.

"Jalan yang terbangun hari ini harus menjadi penghubung bagi tumbuhnya ekonomi, meningkatnya investasi, dan terbuka nya kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat desa. Tentu membangun Banten tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan kolaborasi semua pihak," paparnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan pemerintah provinsi akan mengambil alih ruas jalan desa dari kabupaten agar pembangunannya bisa tertata dengan optimal.

Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut erat kaitannya dengan penuntasan problem kesehatan seperti kasus stunting dan kesehatan lainnya di desa.

Anggaran kebutuhan menuntaskan persoalan kesehatan tersebut tengah didata secara detail pihaknya di wilayah desa. Data tersebut nanti akan ditelaah pihaknya untuk kemudian melahirkan kebijakan baru terkait bantuan keuangan ke desa.

“Nanti datanya masuk ke saya, nanti saya akan merumuskan kebijakan. Bantuan keuangan infrastruktur desa, nanti pembangunan jalannya akan diambil alih provinsi semuanya,” katanya di Sabuga, Bandung, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya selama ini pembangunan jalan desa tidak sesuai harapan pihaknya, mengingat pembangunan jalan tidak pernah berumur panjang.

“Tahun ini dibangun, tahun depan rusak lagi, saya nggak mau begitu. Nanti semuanya dibangun oleh provinsi agar kualitasnya baik, berbeton, betonnya pabrikan,” katanya.

Setelah urusan infrastruktur desa diambil alih oleh provinsi, maka urusan desa nanti akan difokuskan menyelesaikan program kesehatan warga, problem stunting, dan banyak persoalan penyakit masyarakat. Karena itu data yang tengah dihimpun oleh Bappeda Jabar akan menentukan besaran biaya recovery program-program kesehatan warga di desa.

“Itu akan langsung kami biaya sampai selesai. Nanti kader yang memandunya kader PKK, nanti dana desa itu peruntukannya untuk apa, itu bisa langsung,” ujarnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi meminta Kabupaten/Kota di Jawa Barat menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan mencapai 7,5% dari total APBD.

Dedi Mulyadi mengatakan kewajiban mengalokasikan 7,5% APBD untuk pembangunan jalan akan diperkuat pihaknya lewat penerbitan keputusan gubernur.

“Karena kalau tidak 7,5%, tetap saja jalan di Jawa Barat akan tetap rusak,” katanya dikutip Kamis (18/9/2025).

Angka alokasi yang solid ini menurutnya penting mengingat warga sering mengeluhkan kerusakan jalan pada pihaknya meski kewenangan jalan tersebut bukan di provinsi.

“Masyarakat tidak akan membedakan. Setiap jalan rusak, Pak Dedi, jalan goreng [rusak],” katanya.

Kewajiban alokasi ini menurutnya akan menuntut daerah akan memprioristakan anggaran untuk infrastruktur dibanding belanja yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Dia mencontohkan Kabupaten Sukabumi yang hanya mengalokasikan anggaran perbaikan jalan Rp150 miliar dengan total APBD Rp4,2 triliun.

“Sampai kiamat nggak akan beres [urusan jalan],” ujarnya.