JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 164 dan 139lPUU-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Melalui putusan tersebut, peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela, kini dapat memilih pencairan manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala sesuai pilihan yang telah direncanakan tentunya.

Permohonan uji materi atau judicial review Perkara 164/PUU/XXIII/2025 ini diajukan empat karyawan PT Freeport Indonesia yaitu Lukas Saleo, Warjito, Haerudin Falah, Achmad Yani. Para Pemohon mempersoalkan manfaat dana pensiun yang dibayarkannya secara sukarela tidak dapat dicairkan secara sekaligus melainkan bertahap.

Padahal, para Pemohon menganggap bahwa dana Pensiun adalah hak pekerja. Manfaat dana pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus dapat digunakan untuk memulai usaha atau hal lain yang telah direncanakan jauh hari secara matang agar di hari tua atau masa pascapensiun pekerja dapat lebih sejahtera dengan mengembangkan usaha dari dana atau manfaat dana Pensiun.

"Putusan MK sangat bijak dan menguntungkan semua pihak," ujar kuasa hukum para pemohon Mustiyah usai menjalani sidang di MK, Senin (29/6/2026).

Menurut Mustiyah, permohonan JR yang diajukan pemohon memang bukan pembatalan terkait aturan pembayaran manfaat dana pensiun yang harus dibayarkan secara berkala, sebagaimana pasal 161 ayat (2), pasal 164 ayat (1) huruf d, dan pasal 164 ayat (2) UU P2SK. Akan tetapi memberikan pilihan atau dinyatakan bertengtangan dengan konstitusi selama tidak dimaknai ada pilihan untuk dibayarkan berkala atau secara sekaligus.

Lihat video: MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota Tetap di Jakarta



“Jadi pada intinya selama pekerja tidak bersepakat untuk dibayarkan secara berkala manfaat dana pensiun harus dibayarkan secara sekaligus sesuai pilihan pekerja. Demikian juga terhadap ahli waris janda, duda atau anak diberikan pilihan untuk mendapatkan dana pensiun secara sekaligus atau berkala,” katanya.

Kuasa hukum lainnya Endang Rokhani menegaskan MK menerima tuntutan yang diajukan oleh para pekerja Freeport tersebut.

“Kesimpulannya tuntutan kita diterima. Terima kasih untuk perjuangan kita semua. Dukungan doa, suport semangat yang luar biasa, kesabaran dan pengorbanan dalam bentuk waktu, saran, ide dan materi yang tidak sedikit tentunya," ujarnya.

"Terima kasih jugan kepada seluruh anggota yang telah dengan sukarela mendanai dan membiayai seluruh perjuangan ini dengan memberikan kontribusi sumbangan dana perjuangan yang telah dipercayakan kepada Pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI," sambungnya.

Seperti diketahui, Ketua MK Suhartoyo dalam sidang tersebut menyatakan jika pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dibayar sekaligus atau berkala.

"Bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda, duda atau anak yang terbentuk dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dibayar secara sekaligus atau berkala," katanya saat membacakan amar putusan Senin (29/6/2026).

"Sesuai dengan kehendak peserta, janda, duda atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun,"

Selain itu, MK juga menyatakan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK inkonstitusional. Sebelumnya, ketentuan tersebut membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20%. Dengan putusan ini, peserta dapat menerima manfaat sesuai pilihannya sebagaimana diatur dalam amar putusan.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi ketika hubungan kerja berakhir karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja.

"Maka menurut Mahkamah uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang merupakan hak pekerja buruh yang di-PHK karena berakhir masa kerjanya atau pensiun wajib dibayar sekaligus," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan.

Mahkamah juga menyatakan iuran yang telah dibayarkan pengusaha dalam program dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran pesangon dan hak pekerja lainnya. Namun, MK menegaskan manfaat pensiun dalam program dana pensiun merupakan manfaat tambahan untuk menjaga kesinambungan penghasilan pada masa tua.

Sementara itu, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang muncul karena berakhirnya hubungan kerja. Karena memiliki fungsi yang berbeda, Mahkamah menilai kedua manfaat tersebut tidak dapat dipersamakan.

"Oleh karena itu kedua manfaat yang diterima pekerja buruh tersebut tidak dapat saling menggantikan satu sama lain," kata Enny.

Rumah sagu ini nanti akan dilengkapi dengan mesin untuk mengelola dan memproduksi sagu

Timika (ANTARA) - Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia membangun Rumah Sagu di Kelurahan Wania, RT 02 , Mapurujaya, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah guna memperkuat ketahanan pangan lokal dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat.

Lurah Kelurahan Wania Edy Ayomi di Timika, Kamis, mengatakan program pembangun rumah sagu yang dilakukan oleh YPMAK merupakan satu terobosan dimana melalui pengelolaan sagu diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan dan ekonomi masyarakat .

"Pembangunan rumah sagu harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang bekerja di rumah sagu. Rumah sagu ini mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan berbasis pangan lokal" kata Edy.

Pemerintah Kelurahan Wania menyambut positif program rumah sagu yang dibangun oleh YPMAK karena ikut membantu pemerintah dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat lokal.

" Terima kasih YPMAK karena sudah memperhatikan masyarakat dalam pengembangan ekonomi mereka. Harapan kami dengan pembangunan yang dimulai dari hari ini terus berkembang. Mewakili pemerintah di Distrik Mimika timur khususnya di kelurahan Wania kami memberikan apresiasi atas program ini,"ujar.

Kepala Divisi Program Ekonomi YPMAK Oktovianus Jangkup mengatakan program pembangunan rumah sagu ini merupakan salah satu program YPMAK di divisi ekonomi.

"Hari kami bisa melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah sagu, di rumah sagu ini nantinya akan mengolah dan memproduksi sagu baik untuk kebutuhan pangan keseharian masyarakat dan juga menjadi produk bernilai ekonomi yang bisa dipasarkan sehingga bisa membantu peningkatan ekonomi keluarga," ujarnya.

Ia mengatakan sagu tidak hanya di olah menjadi pangan lokal (Papeda) tetapi juga bisa diproduksi menjadi tepung sagu yang nantinya diolah dalam berbagai bentuk makan untuk di pasarkan kepada masyarakat.

"Rumah sagu ini nanti akan dilengkapi dengan mesin untuk mengelola dan memproduksi sagu. Sagu hasil olahan ini bukan hanya untuk Papeda tetapi bisa diolah jadi kerupuk, kue ataupun oleh-oleh dapat di jual untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Rumah sagu mulai dibangun ini diharapkan dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga anggota kelompok yang ikut terlibat dalam pengolahan.

"Jika berkembang dengan baik maka YPMAK akan kembali membangun rumah sagu di beberapa titik yang ada di wilayah pesisir Mimika untuk mengelola sagu. Hari ini kami melakukan peletakan batu pertama dan pembangunan mulia dikerjakan, semua material sudah siap kami berharap dalam satu bulan pembangunan gedung rampung dikerjakan ," ujarnya.

Pembangun rumah ini juga tentu akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di kampung.

Ketua Kelompok Paweyari Kasianus Maopiyauta mengatakan kerinduan masyarakat agar memiliki rumah sagu dan di dukungan dengan mesin pengolahan sagu akhirnya terwujud setelah YPMAK melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah sagu.

"Sejak lama kami sudah berusaha untuk membangun rumah sagu untuk memproduksi sagu, dan hari ini kerinduan kami itu terjawab di mana YPMAK akhirnya membangun rumah sagu untuk kami. Terima kasih kepada YPMAK karena telah menjawab mimpi kami,"ujarnya.

Ia mengatakan Kelompok Paweyari beranggotakan 12 orang dan berkomitmen memanfaatkan dan mengembangkan rumah sagu secara optimal sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat baik untuk ketersediaan pangan dan juga dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha di rumah sagu.

"Sagu yang kami produksi di sini kami ambil dari dusun sagu kami di hutan. .dengan rumah sagu ini kami berharap pemerintah bisa membantu kami buat badan jalan untuk ambil sagu," ujarnya

Peresmian rumah sagu di wilayah itu di awali dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh pemuka agama Katolik di wilayah itu . Acara dihadiri oleh Pengurus YPMAK dan mitra kerja, pemerintah kelurahan serta masyarakat Kelurahan Wania RT 02 Mapurujaya.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

TIMIKA - Dalam 5–10 tahun terakhir, banyak perubahan yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, terutama di wilayah sekitar operasional PT Freeport Indonesia (PTFI). Dari bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga tumbuhnya usaha-usaha lokal, pengaruh kehadiran PTFI terlihat semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Di berbagai distrik seperti Mimika Timur, Kuala Kencana, dan Tembagapura, semakin banyak anak-anak muda Papua yang kini bekerja di berbagai bidang operasi PTFI. Banyak dari mereka merupakan lulusan program pelatihan PTFI atau penerima beasiswa.

“Kami melihat kemajuan yang membanggakan. Tenaga kerja asal Papua kini mengisi peran yang semakin beragam, dari posisi teknis hingga manajerial. Ini adalah hasil investasi jangka panjang pada pendidikan dan pelatihan,” kata Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas.

Menurut data internal, proporsi tenaga kerja asli Papua kini mencapai 40,9%, dan angka ini terus meningkat setiap tahun.

Dampak Ekonomi: Usaha-Usaha Lokal Tumbuh Bersama PTFI

Di Timika, banyak pelaku usaha lokal yang mengakui bahwa kerja sama dengan PTFI membuka pintu bagi perkembangan usaha mereka. Mulai dari jasa transportasi, katering, pertanian lokal, hingga usaha perbengkelan, semua merasakan efek berganda dari aktivitas ekonomi perusahaan.

Salah satu pelaku usaha, Grasella Kunong, menceritakan bahwa pendapatan usahanya meningkat setelah mengikuti program local business empowerment dari PTFI.

“Sekarang kami bisa mempekerjakan lebih banyak orang kampung, dan usaha kami bisa mengirimkan pasokan secara rutin,” ujarnya.

Selama satu dekade terakhir, PTFI telah bermitra dengan lebih dari 400 pengusaha lokal, mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang semakin mandiri di Papua Tengah.

Di sisi pendidikan, PTFI mendukung pembangunan fasilitas belajar mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah. Ribuan pelajar menerima bantuan peralatan belajar dan dukungan lainnya setiap tahun. Program beasiswa juga telah membawa banyak anak Papua melanjutkan pendidikan hingga ke luar daerah.

Di bidang kesehatan, program penanganan malaria, peningkatan nutrisi anak, dan penguatan fasilitas kesehatan di beberapa kampung ikut dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kesehatan dan pendidikan merupakan fondasi utama bagi masa depan Papua. Karena itu, kami menjalankan program sosial secara jangka panjang dan berkelanjutan,” kata Tony Wenas.

Infrastruktur yang Menghubungkan Banyak Harapan Baru

Beberapa wilayah yang dahulu sulit dijangkau kini mendapat akses jalan yang lebih baik berkat kerja sama pembangunan antara PTFI dan pemangku kepentingan lokal. Akses terhadap listrik, air bersih, dan transportasi logistik juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Infrastruktur tersebut tidak hanya membantu aktivitas tambang, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

PTFI menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan Papua Tengah tidak hanya melalui kegiatan tambang, tetapi juga melalui upaya membangun fondasi ekonomi masa depan.

“Tujuan kami adalah agar Papua Tengah memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, jauh melampaui masa operasional tambang. Kami ingin masyarakat merasakan manfaat jangka panjang dari setiap investasi yang dilakukan hari ini,” tutur Tony Wenas.

Program-program yang difokuskan saat ini mencakup peningkatan SDM, pemberdayaan ekonomi desa, pelestarian lingkungan, serta pengembangan usaha lokal berbasis potensi daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia (PTFI) mencatat setoran ke negara mencapai 11,04 miliar dolar AS atau sekitar sekitar Rp 188,5 triliun sepanjang periode 2021-2025. Kontribusi tersebut berasal dari dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan laporan keuangan, setoran PTFI didominasi dividen sebesar 8,96 miliar dolar AS atau sekitar Rp 153 triliun. Sedangkan PNBP tercatat 2,08 miliar dolar AS atau sekitar Rp 35,5 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyebut, besarnya kontribusi tersebut mencerminkan peran strategis sektor tambang dalam menopang penerimaan negara. Terutama, sambung dia, saat harga komoditas berada pada level tinggi.

"Kontribusi PTFI besar dan menjadi salah satu penopang penting penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika terjadi boom harga komoditas," ujarnya di Jakarta, Ahad (12/4/2026).

Kontribusi PTFI bergerak mengikuti dinamika harga komoditas global. Pada 2021, perusahaan membagikan dividen sebesar 234 juta dolar AS dengan PNBP sekitar 1,5 miliar dolar AS. Kinerja meningkat signifikan pada 2022 dengan dividen mencapai 3,075 miliar dolar AS dan PNBP sebesar 145 juta dolar AS. Lonjakan itu sejalan dengan menguatnya harga komoditas di pasar global.

Memasuki 2023, kontribusi mengalami penyesuaian dengan dividen sebesar 708 juta dolar AS dan PNBP 140 juta dolar AS. Tren kembali menguat pada 2024 dengan dividen 2,95 miliar dolar AS dan PNBP 183,8 juta dolar AS. Pada 2025, dividen tercatat sekitar 2,0 miliar dolar AS dengan PNBP 112,4 juta dolar AS, mencerminkan stabilisasi setelah fluktuasi harga komoditas global.

Menurut Rizal, capaian tersebut menunjukkan kapasitas PTFI dalam menghasilkan nilai ekonomi signifikan bagi negara. "Ini menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan," katanya.

MIMIKA - PT Freeport Indonesia mengonfirmasi telah terjadi penembakan oleh orang tak dikenal di area tambang terbuka Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupate Mimika, Papua Tengah, pada Rabu (11/3/2026) di sekitar pukul 08.30 WIT. Insiden penembakan tersebut menewaskan Simson Mulia (48 tahun) di sekitar kawasan reklamasi lama Grasberg, Tembagapura.

"Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan pemerintah terkait hal ini. Keselamatan dan keamanan seluruh karyawan serta semua pihak di wilayah operasional kami tetap menjadi prioritas utama kami," ujar VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati dalam keterangannya.

Menyusul kejadian itu, pengamanan di area pertambangan PTFI semakin diperketat, mulai dari wilayah dataran rendah yang mencakup Pelabuhan Portsite Amamapare, Bandara Mozes Kilangin Timika, dan Kuala Kencana, hingga wilayah dataran tinggi mulai dari Tembagapura hingga Grasberg.

Insiden penembakan di kawasan operasional Freeport pernah terjadi sebelumnya, yakni yang terparah terjadi pada 30 Maret 2020 di kawasan Kuala Kencana, Timika, Papua.

Dalam kejadian tersebut, seorang pekerja tewas dan enam orang terluka setelah serangan bersenjata di area perkantoran perusahaan.

JAKARTA - Raksasa pertambangan dunia, Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) mengumumkan pencapaian besar dalam kelanjutan operasionalnya di Indonesia. Freeport resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan Pemerintah Indonesia untuk perpanjangan hak operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) di distrik mineral Grasberg, Papua, hingga habisnya cadangan sumber daya (life of resource).

Kesepakatan ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi pertambangan Indonesia sekaligus memberikan kepastian jangka panjang bagi salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia tersebut. Setidaknya beberapa poin utama dalam dokumen resmi yang dirilis pada 18 Februari 2026, dan disepakati antara Freeport serta Pemerintah Indonesia.

Perpanjangan Izin Operasional: Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan diamandemen untuk memberikan hak operasi hingga cadangan mineral habis.

Divestasi Saham Gratis: Pada tahun 2041, FCX akan mengalihkan 12% saham di PTFI kepada kepentingan pemerintah Indonesia tanpa biaya (gratis).

Dengan catatan pihak penerima hanya perlu mengganti biaya investasi prorata berdasarkan nilai buku untuk investasi yang bermanfaat setelah periode 2041.

Struktur Kepemilikan: FCX tetap memegang 48,76% saham hingga 2041, dan akan memegang sekitar 37% saham mulai tahun 2042.Izin Tambang Freeport Diperpanjang 20 Tahun, Pemerintah Amankan Investasi Rp336 Triliun

Komitmen untuk Papua dan Hilirisasi Nasional

Tidak hanya soal angka saham, kesepakatan ini juga mencakup tanggung jawab sosial dan penguatan industri dalam negeri. Untuk fasilitas kesehatan di Papua, PTFI akan meningkatkan dukungan bagi masyarakat Papua, termasuk mendanai pembangunan rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan medis.

Hilirisasi tetap prioritas, dimana Freeport berkomitmen melanjutkan penjualan domestik untuk produk tembaga murni, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya guna mendukung ekosistem industri hilir Indonesia.

Freeport-McMoRan juga diposisikan untuk memperluas pemasaran tembaga murni ke Amerika Serikat jika negara tersebut membutuhkan pasokan tambahan. Sedangkan untuk investasi eksplorasi, PTFI akan meningkatkan anggaran eksplorasi untuk mengidentifikasi sumber daya jangka panjang baru di wilayah Grasberg.

Kemitraan Enam Dekade

Chairman of the Board, bersama Kathleen Quirk, President & CEO FCX, Richard C. Adkerson menyatakan rasa bangganya atas kemitraan yang telah terjalin selama enam dekade.

"Kami sangat menghargai kemitraan jangka panjang dengan Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Perpanjangan ini memberikan peluang untuk terus membangun nilai substansial bagi semua pemangku kepentingan di salah satu deposit tembaga dan emas paling signifikan di dunia," ungkapnya dalam pernyataan resmi.

Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Dengan perpanjangan ini, kepastian penerimaan negara dari royalti, pajak, dan dividen menjadi lebih terjamin. Selain itu pengalihan tambahan 12% saham di masa depan akan semakin memperkuat kendali Indonesia atas kekayaan alam di bumi Papua.

Saat ini PTFI tengah bergerak cepat untuk menyelesaikan aplikasi amandemen IUPK agar ketentuan dalam MOU ini dapat segera diimplementasikan secara hukum.

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Freeport -McMoRan terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di kawasan tambang Grasberg, Papua Tengah.

Rosan mengungkapkan, bahwa perpanjangan IUPK tersebut berlaku untuk periode 2041 hingga 2061 atau selama 20 tahun. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi kelanjutan operasional tambang pasca-berakhirnya izin sebelumnya pada 2041.

“Kemarin juga sudah ditandatangani kesepakatan MoU antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan," katanya dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual, Jumat (20/2/2026).

RI dan Freeport Capai Kesepakatan Rp650 Triliun di AS, Ada 6 Poin Termasuk Perluasan Tambang



Menurut Rosan, nilai investasi yang disepakati dalam perpanjangan tersebut mencapai USD20 miliar atau sekitar Rp336,4 triliun (dengan kurs Rp16.820 per USD) untuk periode dua dekade mendatang. Ia menilai tambahan investasi ini berpotensi memperkuat penerimaan negara, baik melalui pajak, royalti, maupun dampak ekonomi turunan lainnya.

"Nilainya itu 20 miliar dolar AS. Dan ini juga akan memberikan dampak yang positif, baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya,” lanjutnya.

MoU tersebut ditandatangani Rosan mewakili pemerintah bersama President and CEO Freeport-McMoRan Inc Kathleen Quirk serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Kesepahaman ini diproyeksikan memastikan keberlanjutan produksi tambang Grasberg setelah 2041 dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail.

Pemerintah memastikan bahwa kesepakatan ini tidak akan berhenti di level nota kesepahaman saja, melainkan akan segera ditingkatkan menjadi dokumen hukum yang mengikat.

"Ini tentunya akan dinaiklanjuti sehingga akan menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama," tegas Rosan.

Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia terus konsisten dalam menjalankan agenda hilirisasi mineral strategis dengan menggandeng mitra global, sekaligus memastikan kepastian hukum bagi investor besar di tanah air.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Freeport -McMoRan Inc (FCX) menandatangi kesepakatan kerja sama dalam forum US-Indonesia Business Summit 2026. Kesepakatan antara korporasi dengan negara ini bagian dari kesepakatan bisnis senilai USD38,4 miliar atau setara Rp650 triliun dalam pertemuan bisnis yang berlangsung di Washington D.C, Rabu (18/2) tersebut.

Adapun kesepakatan ini berfokus pada pemberian perpanjangan masa operasi bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) di wilayah tambang mineral Grasberg hingga ketersediaan cadangan di kawasan tersebut habis.

6 Butir utama kesepakatan Nota Kesepahaman (MoU) RI dan Freeport:

1. Poin pertama menegaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) milik PTFI akan mengalami perubahan atau amendemen, yang bertujuan untuk memperpanjang hak operasional perusahaan sesuai dengan sisa umur cadangan tambang.

Freeport Perkuat SDM Papua Melalui Institut Pertambangan Nemangkawi



2. Pada poin kedua, PTFI diwajibkan untuk memperbesar kontribusinya kepada masyarakat Papua. Salah satu bentuk nyatanya adalah penyediaan dana guna membangun sebuah rumah sakit baru serta dua fasilitas pendidikan di bidang kedokteran.

3. Menyusul pada poin ketiga, PTFI berkomitmen untuk menaikkan anggaran eksplorasi sekaligus memacu pelaksanaan studi guna mengenali dan mengembangkan potensi sumber daya jangka panjang beserta berbagai peluang perluasan bisnis.

4. Berlanjut ke poin keempat, program hilirisasi di dalam negeri akan tetap menjadi prioritas utama PTFI. Hal ini diwujudkan lewat penjualan produk seperti tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, hingga produk turunan lainnya di pasar lokal.

Di samping itu, perusahaan juga bersiap untuk mengekspansi pasar tembaga olahannya ke Amerika Serikat (AS) dengan mengikuti mekanisme pasar yang berlaku, khususnya jika AS memerlukan suplai tembaga tambahan.

5. Poin kelima, pada tahun 2041 mendatang, Freeport-McMoRan sepakat untuk menyerahkan 12% porsi sahamnya di PTFI kepada Pemerintah Indonesia secara cuma-cuma. Namun, hal ini disertai syarat bahwa pihak penerima harus memberikan kompensasi ganti rugi secara proporsional (pro-rata) kepada FCX atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan berdasarkan nilai buku investasi, khusus untuk investasi yang mendatangkan keuntungan pada periode setelah 2041.

Dengan skema ini, Freeport-McMoRan akan tetap memegang porsi kepemilikan sahamnya yang sekarang sebesar 48,76% sampai tahun 2041, dan persentase tersebut akan menyusut menjadi sekitar 37% memasuki tahun 2042.

6. Terakhir, poin keenam memastikan bahwa seluruh sistem tata kelola dan operasional yang berjalan saat ini berikut aturan-aturan yang tertuang di dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, maupun dokumen kesepakatan lain yang masih sah akan terus diterapkan sepanjang umur cadangan tambang tersebut.

Menanggapi pencapaian ini, Richard C. Adkerson selaku Chairman Freeport-McMoRan Inc (FCX), bersama Kathleen Quirk yang menjabat sebagai President dan Chief Executive Officer FCX, mengutarakan apresiasi mereka terhadap kemitraan berkesinambungan yang terjalin dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat secara luas, dan secara khusus warga Papua.

"Operasi Grasberg telah memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan selama 6 dekade terakhir, dan perpanjangan ini akan memberikan peluang untuk terus menciptakan nilai yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan di salah satu cadangan tembaga dan emas paling signifikan di dunia," ungkap pihak manajemen Freeport melalui rilis tertulisnya, seperti dikutip Jumat (20/2/2026).

Segala bentuk perpanjangan masa operasi maupun butir-butir kesepakatan yang telah disetujui ini sifatnya masih tunduk pada penerbitan IUPK hasil revisi oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu berbekal penandatanganan MoU tersebut, PTFI akan bergerak cepat untuk merampungkan prosedur pengajuan perpanjangan IUPK agar sejalan dengan poin-poin yang sudah disepakati bersama.

Momen krusial penandatanganan ini turut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian acara Gala Iftar yang digelar setelah agenda buka puasa bersama dalam forum di Washington.

Acara tersebut merupakan bagian dari forum bisnis inisiatif Kadin Indonesia yang menggandeng US-Asean Business Council serta USINDO. Forum ini berhasil mempertemukan para petinggi negara dan pimpinan perusahaan dari Indonesia dan Amerika Serikat dengan tujuan utama memperkokoh relasi di sektor perdagangan dan investasi, yang juga mencakup rencana penerapan Perjanjian Perdagangan Resiprokal antara RI dan AS.

PT Freeport Indonesia (PTFI) meraih GeoInnovation Award 2025 untuk kategori Sustainability Impact dari Environmental Systems Research Institute (Esri) Indonesia.

“Freeport unggul karena menjadi pionir dalam menerapkan teknologi geospatial di sektor keselamatan karyawan. Pendekatan ini jarang diterapkan di industri dan menjadi contoh inspiratif dalam mendukung praktik operasi yang lebih bertanggung jawab,” kata Perwakilan Dewan Juri GeoInnovation Award 2025 Ronald Adrianta usai penyerahan penghargaan di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Senior Vice President Geoengineering & Environmental PTFI Ardhin Yuniar menjelaskan inovasi teknologi geospatial merupakan solusi strategis untuk efisiensi operasional dan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.

“Penghargaan ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperkuat perlindungan tenaga kerja dan meningkatkan standar operasional di lingkungan kerja kami,” kata Ardhin.

Ia mengatakan teknologi geospatial memungkinkan PTFI mengidentifikasi area berisiko kebisingan tinggi secara lebih cepat dan akurat sehingga perusahaan dapat lebih efektif dan efisien untuk melindungi pekerja.

Zona pemantauan kebisingan di PTFI kini dapat divisualisasikan secara real time melalui dashboard digital, menggantikan metode survei manual yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya lebih besar.

GeoInnovation Award merupakan penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Esri Indonesia, perusahaan pemimpin teknologi geospatial dan penyedia resmi platform ArcGIS di Indonesia.

Hanya sembilan organisasi dari ratusan peserta di seluruh Indonesia yang terpilih sebagai pemenang berdasarkan inovasi dan dampak yang dihasilkan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

TIMIKA - PT Freeport Indonesia (PTFI) terus perkuat sumber daya manusia atau SDM Papua yang terampil dan siap kerja melalui pengembangan pendidikan vokasi di Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN), pusat pelatihan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. DijelaskanPTFI mengembangkan berbagai program pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk sekolah vokasi seperti IPN dan beasiswa lanjutan.

”Investasi di sektor pendidikan merupakan bagian strategis dalam investasi sosial perusahaan. Fokus kami untuk memastikan generasi muda Papua mendapatkan keterampilan nyata yang dapat dipakai untuk bekerja dan membangun karier,” kata Senior Vice President (SVP) Community Development PTFI, Nathan Kum di Timika.

”Tujuan kami adalah menyiapkan generasi Papua yang terampil, siap kerja, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” sambung Nathan.

Freeport Ajak Peneliti Lakukan Riset Biodiversitas di Papua

IPN merupakan lembaga pendidikan vokasi non-formal yang dirancang agar generasi muda Papua memiliki kemampuan teknis dan disiplin kerja yang dibutuhkan di dunia industri, terutama sektor pertambangan. Harapannya, lulusan IPN dapat langsung mengaplikasikan ilmunya untuk membangun karier, berintegritas dan berperan penting di berbagai bidang profesional.

Nathan mengatakan sejak didirikan pada 2003, IPN yang berlokasi di Kabupaten Mimika telah berkembang menjadi pusat pelatihan vokasi berkelas Industri dengan pelatihan berbasis kompetensi Kerja Khusus dan berbagai program pengembangan SDM lainnya.

”Beragam program yang kami jalankan membentuk sebuah ekosistem pendidikan yang terintegrasi, mulai dari pelatihan di kelas hingga pengalaman langsung di lapangan. Pendekatan ini memastikan mereka bisa terus meningkatkan kemampuan mereka dari waktu ke waktu,” kata Nathan.

Sejak didirikan pada tahun 2003, lebih dari 4.000 siswa telah mengikuti pelatihan di IPN. Sekitar 90% merupakan Orang Asli Papua (OAP) dan saat ini, 71% lulusan sudah bekerja di PTFI maupun perusahaan kontraktor.

Salah satu alumni IPN, Isai Kum bercerita, Ia mengikuti program Apprentice sebagai Operator Haul Truck (HE-Operator). Setelah menempuh pelatihan intensif dan menjalani program internship di area operasi PTFI, pemuda asal Suku Amungme ini bekerja sebagai karyawan tetap di perusahan.

“Di IPN, saya tidak hanya belajar teknik, tetapi juga disiplin, keselamatan kerja, dan kerja sama tim. Program magang membuat saya merasakan langsung dunia kerja di tambang. Saya bangga bisa kembali bekerja di tanah kelahiran saya dan ikut membangun Papua lewat pekerjaan ini,” kata Isai Kum.

Lain lagi kisah dari Peserta Program Pelatihan IPN jurusan Electrician Sri Ningsih W. Watora. Perempuan Suku Kamoro ini menceritakan IPN membuka pintu baginya dan perempuan lain untuk berkarier di industri yang dulu terasa jauh.

“Sertifikasi, pengalaman praktik, dan bimbingan instruktur membuat saya percaya diri bersaing di perusahaan mana pun. Saya selalu bilang ke adik-adik di kampung, kalau mau serius, IPN adalah salah satu jalan terbaik untuk mengubah masa depan,” ujarnya.

Peningkatan Kualitas SDM Modal Membangun dan Memajukan Papua

Pada Tahun 2024, sebanyak 289 peserta terpilih mengikuti Program Pelatihan Siswa (Apprentice) setelah melalui seleksi ketat dari 4.938 pendaftar. Sebanyak 82 orang dari Suku Amungme, 96 orang dari Suku Kamoro, dan sisanya dari 5 suku kekerabatan lainnya. Dari total jumlah peserta tahun 2024, sebanyak 70 orang adalah perempuan.

”Ini adalah komitmen IPN dalam keberpihakan kepada masyarakat asli daerah dan inklusivitas gender,” kata Nathan.

Program pelatihan di IPN terdiri dari Pelatihan Mekanikal dan Pelatihan Operator Alat Berat dan Pekerja Tambang Bawah Tanah (Miner). Selanjutnya Pelatihan Mekanikal dibagi menjadi empat keterampilan yakni Kelistrikan, Pengelasan, Mekanik Alat Berat, Mekanik Pabrik.

Selain pelatihan teknis, IPN juga memberikan pelatihan Kewirausahaan bagi anak muda Papua yaitu Papuan Bridge Program Youth Entreprenuership (PBP YET). ”Melalui program ini, anak-anak muda Papua belajar bagaimana menciptakan peluang usaha, inovasi bisnis, dan kemandirian ekonomi, melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya,” kata Nathan.

Tangerang (ANTARA) - PT Freeport Indonesia menargetkan produksi emas sebesar 26 ton pada tahun 2026 dan seluruhnya akan disalurkan ke PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

“Jadi rencana produksi emas kita tahun 2026 itu kira-kira 26 ton. Itu seluruhnya direncanakan untuk Antam,” kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas saat dijumpai di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Adapun produksi Freeport tahun ini disebut sempat turun akibat gangguan operasi tambang. Tony mengatakan, produksi emas untuk PT Antam masih terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan.

“Belum beres (untuk penyelesaian produksi emas). Tetap (berjalan). Yang emas yang kita produksi itu kita utamakan untuk disuplai ke Antam,” ujar dia.

Sebelumnya, Tony mengatakan program produksi emas jika melihat rencana proyeksi 2025 sampai 2029 sejalan dengan pemulihan tambang Grasberg Block Cave (GBC) mulai tahun 2027, dan direncanakan akan beroperasi penuh.

“Jadi kalau kita lihat, tahun 2026 kami bisa memproduksi 26 ton emas, pada tahun 2027 bisa 39 ton emas, dan di 2028 dan 2029 sekitar 43 ton emas,” ujar Tony Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).

Ia juga mengatakan bahwa Freeport Indonesia sedang membangun tambang bawah tanah yang keempat di kompleks yang sama yakni Kucing Liar.

Tony juga menyampaikan bahwa saat ini Freeport Indonesia sudah terdapat perjanjian kerja sama dengan Antam, di mana Freeport akan mensuplai emas ke PT Antam sampai jumlah 30 ton per tahun atau lebih tergantung dari permintaan perusahaan tujuan.

Menurut dia, dengan produksi yang ada, dengan asumsi harga komoditas yang tetap tinggi, maka pendapatan negara pada tahun 2028-2029 diproyeksikan akan bisa melebihi 6 miliar dolar AS per tahun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas mengungkapkan adanya potensi sumber daya mineral baru sebesar 3 miliar ton bijih di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Papua. Temuan ini membuka peluang besar bagi perpanjangan umur operasi tambang setelah 2041, tahun berakhirnya izin kontrak saat ini.

Ia menjelaskan bahwa Freeport saat ini memiliki cadangan sekitar 1,3 miliar ton bijih yang akan ditambang hingga 2041. Namun di luar itu, perseroan menemukan sumber daya mineral tambahan yang jumlahnya diperkirakan mencapai 3 miliar ton.

"Cadangan kita yang ada di wilayah IUPK sekarang adalah 1,3 miliar ton bijih, yang akan diambil sampai 2041. Kemudian ada lagi sumber daya yang kira-kira jumlahnya 3 miliar ton, tetapi itu belum menjadi cadangan, masih berupa sumber daya," ujar Tony dalam RDP Bersama Komisi VI DRP RI, awal pekan kemarin.

Tony menjelaskan bahwa dari 3 miliar ton sumber daya tersebut, hanya sebagian yang dapat dicatat sebagai cadangan. Menurutnya, dalam praktik pertambangan, proses konversi sumber daya menjadi cadangan biasanya menyusut sekitar 30-40%.