Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap rencana skema pengadaan tanah dan sinkronisasi tata ruang guna mengakomodasi proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan menyatakan bahwa dukungan pengadaan lahan ini merupakan bagian dari komitmen mempercepat infrastruktur perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.

Dalam laporannya, pihaknya saat ini tengah melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) untuk memastikan proyek tersebut memiliki kepastian secara spasial dan legalitas lahan.

"Ada tiga hal dukungan kami, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) agar proyek ini tidak hanya feasible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya," kata Ossy dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Ossy menjelaskan bahwa penyesuaian tata ruang tidak hanya dilakukan di level nasional, namun juga akan menyasar tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk perlindungan pesisir.

Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Tentunya hal ini [dukungan perceatan KKPR] dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian baik di wilayah Laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” imbuhnya.

Terkait aspek pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN memastikan kesiapan penuh untuk memfasilitasi kebutuhan lahan infrastruktur tanggul laut guna memitigasi ancaman banjir rob di utara Jawa.

Ossy menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas kementerian agar proses integrasi dan tumpang susun peta lahan dapat dilakukan secara optimal tanpa kendala birokrasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan wilayah pesisir Jawa tengah menghadapi tekanan ganda (twin pressure).

Fenomena tersebut dipicu oleh adanya penurunan permukaan tanah yang dibarengi kenaikan permukaan air laut. AHY menekankan, penurunan permukaan tanah (land subsidence) dilaporkan mencapai 1 cm hingga 20 cm per tahun, dengan kondisi terburuk terjadi di Jakarta dan Semarang.

Di sisi lain, tambah AHY, kenaikan air laut kian masif akibat pemanasan global tercatat sebesar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun.

"Bisa dilihat proyeksi penggenangan air laut hingga 2050 jika tanpa intervensi, ini bisa buruk sekali. Ini berpotensi pada terjadinya bencana yang lebih buruk dan fatal," ujar AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/4/2026).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengaku belum mengetahui secara pasti topik yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Meski begitu, dia memperkirakan pembahasan dapat berkaitan dengan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

“Enggak tahu ya, saya belum tahu [tema rapatnya] cuma mungkin tentang Giant Sea Wall ya, tapi nanti saya lihat dulu ya. Nanti saya kabarin,” ujarnya sebelum memasuki Istana.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Industri Mineral (BIM) juga menyinggung kemungkinan keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung program strategis nasional yang tengah digodok pemerintah.

“Sepertinya peran perguruan tinggi untuk membantu program-program strategis nasional. Nanti saya kabarin lagi ya,” katanya.

Setali tiga uang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan mengenakan kemeja putih atau pakaian yang sama dengan Brian pun tidak menjawab secara detail agenda hari ini.

"[Bahas kampung nelayan] Mungkin," tandas Trenggono singkat.

Sekadar informasi, sejumlah pejabat yang terlihat hadir antara lain Direktur Utama PT Pindad (Persero) Sigit Puji Santosa dan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf.

Sebagai informasi, proyek Giant Sea Wall kerap dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa. Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi perubahan iklim.

Giant Sea Wall (GSW) atau Tanggul Laut Raksasa adalah mega proyek strategis nasional sepanjang 500-700 km yang membentang dari Banten hingga Gresik (Jawa Timur). Proyek ini bertujuan melindungi 50 juta penduduk pantai utara Jawa dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim, dengan target groundbreaking sekitar September 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Megaproyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall kembali menjadi salah satu proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Negara menilai, ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut kian mengkhawatirkan, khususnya di pesisir utara Jawa. Pembangunan tanggul laut raksasa diposisikan sebagai solusi jangka panjang untuk melindungi pusat-pusat ekonomi nasional.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sudah merasakan dampak langsung dari perubahan iklim, terutama ancaman naiknya permukaan laut. Di pantai utara Ibu Kota, permukaan laut meningkat lima sentimeter setiap tahun. Bayangkan apa yang terjadi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan,” ujar Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Selasa (23/9/2025).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkap alasan utama pemerintah menetapkan konstruksi Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menuturkan bahwa megaproyek itu akan menyelamatkan pusat ekonomi yang banyak tersebar di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa. Terlebih, tambah Pambudy, saat ini 56% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berlokasi di wilayah Pulau Jawa.

"70% dari 56% [PDB di Pulau Jawa] ada di Pantai Utara. Dan dari 100% PDB kita, 20% ada di aglomerasi Jakarta, dan 18% ada di Jakarta," kata Pambudy dalam agenda Kebijakan Perkotaan Nasional, Senin (15/9/2025).

Sejalan dengan hal itu, pengembangan tanggul laut raksasa yang akan membentang dari Banten hingga Gresik merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia.

"Jadi penyelamatan infrastruktur wilayah Pantai Utara Jakarta adalah penyelamatan Indonesia," ujarnya.

Kontroversi dan Kendala

Meski pemerintah memosisikannya sebagai proyek strategis, Giant Sea Wall telah menghadapi perdebatan sejak lama. Kritik terhadap gagasan ini muncul baik dari kalangan ekonomi maupun lingkungan.

Pada tahapan awal, sejumlah pejabat Kementerian Koordinator menyatakan bahwa proyek ini belum masuk daftar Proyek Strategis Nasional karena masih perlu kajian komprehensif tentang kelayakan, penanganan dampak lingkungan, dan biaya yang dibutuhkan.

Mereka juga menekankan bahwa penurunan muka tanah harus ditangani melalui mitigasi lain, seperti pengurangan penggunaan air tanah.

Di kalangan publik dan kelompok lingkungan, terdapat kekhawatiran bahwa pembangunan struktur sebesar ini dapat membawa dampak ekologis yang serius, mulai dari gangguan ekosistem pesisir hingga perubahan pola sedimentasi pantai.

Pernyataan tentang ancaman terhadap mata pencaharian nelayan tradisional serta kebutuhan pasir laut untuk konstruksi yang sangat besar menjadi bagian dari kritik tersebut, yang sering muncul dalam laporan media dan opini.

Selain itu, proyek yang direncanakan membutuhkan waktu panjang—dokumen pemerintah menyebut pelaksanaan penuh bisa mencapai hingga 15–20 tahun atau lebih—yang menimbulkan pertanyaan tentang kesinambungan kebijakan di tengah dinamika politik dan perubahan prioritas pembangunan nasional.

Butuh Investasi Jumbo

Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) memproyeksikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) bakal menelan biaya investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun (asumsi kurs Rp16.815 per US$).

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa tanggul laut ini akan membentang sepanjang 535 kilometer (km). Konstruksi dijadwalkan mulai dari sisi barat di Banten, melintasi Jawa Barat, hingga mencapai Gresik di Jawa Timur secara bertahap.

“Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$80 miliar sampai US$100,” ujar Kepala BOPPJ dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Didit menjelaskan, pemerintah akan membagi pembangunan dalam beberapa tahapan dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah mencakup Jakarta serta kawasan Jawa Tengah seperti Kendal, Semarang, dan Demak.

Adapun, saat ini, pengembangan Giant Sea Wall tengah dalam tahap penelitian dan mitigasi lanjutan dalam rangka mendalami teknis kegiatan di lapangan.

Mempertimbangkan besarnya kebutuhan anggaran tersebut, Didit mengatakan, pemerintah membuka ruang bagi keterlibatan investor, baik dalam maupun luar negeri.

“Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunannya, kita melihat bahwa investasi ada yang dari APBN, ada yang dari APBN dan investor, dan ada yang dari investor murni,” tambahnya.

Terakhir, Didit mengatakan bahwa urgensi pembangunan GSW dinilai sangat tinggi karena infrastruktur ini dirancang untuk memproteksi wilayah Pantura hingga 300 tahun ke depan.

"Kita bukan bangun untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk 100, 200, 300 tahun ke depan. Nah, dengan kondisi seperti itu, ruginya atau mudaratnya atau urgensinya, kalau itu tidak diselesaikan akan jauh lebih besar," pungkasnya.

Gerak Bersama Cari Investor

Megaproyek tanggul laut raksasa alias giant sea wall kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto bertandang ke China. Di sana, salah satu pembahasan bersama Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping adalah peluang investasi pembangunan tanggul laut raksasa.

Keseriusan Presiden Prabowo terkait proyek ini tecermin dari keputusannya membentuk Badan Otorita Tanggul Laut. Tercatat pula, pemerintah juga menawarkan proyek ini ke sejumlah negara agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu diamini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia memastikan proyek tersebut terus berjalan sehingga peluang investasi dibuka ke banyak negara, termasuk China.

“Kami akan semakin membuka komunikasi, tentu tidak hanya China, tapi dengan berbagai negara lain termasuk investasi yang kita harapkan bisa masuk ke Indonesia untuk proyek besar seperti Giant Sea Wall tersebut,” kata AHY tanpa merincikan negara mana saja yang berminat, Kamis (11/9/2025).

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI-Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan sejumlah investor internasional tertarik masuk. Minat investasi itu berasal dari China, Belanda, hingga Jepang.

Dukungan juga datang dari kalangan pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah menjaring investor domestik maupun asing guna mendanai proyek Giant Sea Wall.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto menjelaskan, Giant Sea Wall sebenarnya bukanlah proyek baru. Pemerintah sudah merencanakannya sejak 1995.

Adapun, saat ini, Kadin masih menunggu BOPPJ yang tengah merampungkan penyusunan rencana induk atau roadmap pembangunannya.

“Tentu karena ini merupakan proyek yang jangka panjang dengan kebutuhan dana yang jumbo, maka diperlukan sinergi dengan seluruh stakeholder termasuk para pelaku usaha swasta, termasuk Kadin untuk ikut serta dalam rencana pembangunan GSW ini, khususnya dalam rangka mencari alternatif pendanaan yang bersumber dari para investor swasta dalam dan luar negeri,” ujar Carmelita kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) pada tahun ini. Di mana, berdasarkan rencana megaproyek tersebut akan membentang di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura).

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana memulai konstruksi tanggul laut pada September 2026.

"Obrolan [terkait rencana pembangunan] memang sudah ada. Tidak hanya dengan DKI tapi kan juga ada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa," kata Diana saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (20/1/2026).

Diana menambahkan, pada tahap awal Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa bersama Pemerintah Provinsi DKI akan menggarap proyek Giant Sea Wall di sekitar kawasan permukiman nelayan.

Adapun, pembangunan tanggul laut di sepanjang Pantura Jawa yang terbentang dari Banten hingga Gresik akan dilakukan secara bertahap.

"Anggarannya bermacam-macam, tapi kalau yang di dalam waktu dekat mungkin Pak Pramono dari anggaran DKI juga. [15 Km itu dieksekusi] DKI, penuh oleh DKI," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan komitmen pemerintah untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di wilayah Jakarta. Rencananya groundbreaking megaproyek bakal dilaksanakan pada September 2026.

Pramono menuturkan, rencana tersebut pun tetap menunggu arahan penuh dari pemerintah pusat sebelum melakukan realisasi pembangunan tanggul di tengah laut.

"Jakarta akan mengerjakan, tetapi kapan dimulainya? Rencana groundbreaking-nya itu mulai bulan September tahun ini,” ujarnya saat ditemui di kawasan Harmoni, Selasa (20/1/2026).

Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendapat jatah pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 19 kilometer (km). Bertambah 7 km dari rencana awal sepanjang 12 km.

Adapun secara keseluruhan, Tanggul Laut Raksasa nantinya di desain akan membentang di sepanjang Pantura dengan total panjang mencapai 535 kilometer.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) sangat diperlukan dalam rangka menyelamatkan kehidupan 50 juta masyarakat.

AHY menjelaskan, saat ini tren penurunan muka tanah di Pantura ada di kisaran 1 centimeter (cm) hingga 1,5 cm per tahun. Apabila tak segera ditangani, hal itu bakal berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat pesisir.

"50 juta masyarakat berada di Pantura, kalau kita do nothing setiap tahun terjadi penurunan permukaan tanah 10 cm sampai 15 cm seperti terjadi di Jakarta Bagian utara itu," kata AHY di kantorya, Selasa (21/10/2025).

Selain itu, AHY menekankan bahwa pengembangan tanggul laut itu dilakukan bukan hanya sekedar menyelamatkan masyarakat. Melainkan, turut menyelamatkan simpul ekonomi yang ada di sekitar Pantura.

Dari sisi pendanaan, AHY memastikan proyek tersebut akan dilaksanakan menggunakan skema kerja sama investasi dengan badan usaha. Meski demikian, dia belum merinci perusahaan mana saja yang telah menyampaikan minat berkontribusi.

"Giant Sea Wall ini proyek yang besar sekali akan membutuhkan investasi yang juga tidak kecil dan tentu kita juga mempertimbangkan banyak hal, kita bisa ber-partner dengan salah satu negara atau bisa dengan sejumlah negara dan ini terus kita jajaki," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap Giant Sea Wall sepanjang 535 kilometer (Km) akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

Prabowo juga menyebut hampir 60% pusat industri di Pulau Jawa berlokasi di sekitar pesisir Pantai Utara Jawa. Apabila tak diselamatkan, hal itu dikhawatirkan akan menghambat performa ekonomi nasional.

Selain itu, Pantura Jawa juga menjadi salah satu pusat lumbung pangan, khususnya komoditas padi. Pengembangan Giant Sea Wall diperlukan untuk memastikan sawah-sawah di sekitar Pantura tetap produktif. "Dan puluhan ribu hektare sawah-sawah yang subur juga disitu [Pantura Jawa] harus kita selamatkan," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mematangkan rencana pengembangan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang dicanangkan akan membentang dari Tangerang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Megaproyek ini dinilai krusial guna menyelamatkan koridor Pantai Utara (Pantura) Jawa dari ancaman banjir rob yang Kian mengkhawatirkan akibat adanya tren penurunan muka tanah.