Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) sangat diperlukan dalam rangka menyelamatkan kehidupan 50 juta masyarakat.

AHY menjelaskan, saat ini tren penurunan muka tanah di Pantura ada di kisaran 1 centimeter (cm) hingga 1,5 cm per tahun. Apabila tak segera ditangani, hal itu bakal berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat pesisir.

"50 juta masyarakat berada di Pantura, kalau kita do nothing setiap tahun terjadi penurunan permukaan tanah 10 cm sampai 15 cm seperti terjadi di Jakarta Bagian utara itu," kata AHY di kantorya, Selasa (21/10/2025).

Selain itu, AHY menekankan bahwa pengembangan tanggul laut itu dilakukan bukan hanya sekedar menyelamatkan masyarakat. Melainkan, turut menyelamatkan simpul ekonomi yang ada di sekitar Pantura.

Dari sisi pendanaan, AHY memastikan proyek tersebut akan dilaksanakan menggunakan skema kerja sama investasi dengan badan usaha. Meski demikian, dia belum merinci perusahaan mana saja yang telah menyampaikan minat berkontribusi.

"Giant Sea Wall ini proyek yang besar sekali akan membutuhkan investasi yang juga tidak kecil dan tentu kita juga mempertimbangkan banyak hal, kita bisa ber-partner dengan salah satu negara atau bisa dengan sejumlah negara dan ini terus kita jajaki," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap Giant Sea Wall sepanjang 535 kilometer (Km) akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

Prabowo juga menyebut hampir 60% pusat industri di Pulau Jawa berlokasi di sekitar pesisir Pantai Utara Jawa. Apabila tak diselamatkan, hal itu dikhawatirkan akan menghambat performa ekonomi nasional.

Selain itu, Pantura Jawa juga menjadi salah satu pusat lumbung pangan, khususnya komoditas padi. Pengembangan Giant Sea Wall diperlukan untuk memastikan sawah-sawah di sekitar Pantura tetap produktif. "Dan puluhan ribu hektare sawah-sawah yang subur juga disitu [Pantura Jawa] harus kita selamatkan," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 535 kilometer (Km) akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

Dalam penjelasannya, infrastruktur tersebut sangat diperlukan guna menahan penurunan muka tanah khususnya di sepanjang pesisir utara Jawa.

"Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk, air laut naik 5 cm setahun, jadi harus segera kita selamatkan," jelasnya dalam Ratas bersama Kabinet Merah Putih di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Terlebih, tambah Prabowo, hampir 60% pusat industri di Pulau Jawa berlokasi di sekitar pesisir Pantai Utara Jawa. Apabila tak diselamatkan, hal itu dikhawatirkan akan menghambat performa ekonomi nasional.

Selain itu, Pantura Jawa juga menjadi salah satu pusat lumbung pangan, khususnya komoditas padi. Pengembangan Giant Sea Wall diperlukan untuk memastikan sawah-sawah di sekitar Pantura tetap produktif.

"Dan puluhan ribu hektare sawah-sawah yang subur juga disitu [Pantura Jawa] harus kita selamatkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita Pelaksana Pembangunan Pantai Utara Jawa (BOPPUJ), Didit Herdiawan Ashaf mengungkap konstruksi tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) berpeluang mendapat kucuran investasi dari perusahaan asal Tiongkok.

Didit menjelaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan China International Trust Investment Corporation (CITIC) dalam rangka membuka peluang kerja sama investasi tersebut.

"Dengan kerja sama investasi internasional diharapkan pembangunan tersebut dapat menjadi pengungkit bagi ketahanan pesisir, perlindungan masyarakat, serta penguatan ekonomi termasuk ekonomi biru di masa depan," tulis Didit dikutip dari akun Instagram resminya @didit.ashaf, Sabtu (27/9/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mengkalkulasikan pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal tembus hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219).

Adapun, proyek tersebut bakal terbentang dari Banten hingga Gresik. Nantinya, keberadaan GSW diharapkan mampu mengantisipasi persoalan ekosistem dan melindungi masyarakat pesisir dari ancaman banjir rob dan kerusakan lingkungan.