Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap rencana skema pengadaan tanah dan sinkronisasi tata ruang guna mengakomodasi proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan menyatakan bahwa dukungan pengadaan lahan ini merupakan bagian dari komitmen mempercepat infrastruktur perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.

Dalam laporannya, pihaknya saat ini tengah melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) untuk memastikan proyek tersebut memiliki kepastian secara spasial dan legalitas lahan.

"Ada tiga hal dukungan kami, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) agar proyek ini tidak hanya feasible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya," kata Ossy dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Ossy menjelaskan bahwa penyesuaian tata ruang tidak hanya dilakukan di level nasional, namun juga akan menyasar tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk perlindungan pesisir.

Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Tentunya hal ini [dukungan perceatan KKPR] dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian baik di wilayah Laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” imbuhnya.

Terkait aspek pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN memastikan kesiapan penuh untuk memfasilitasi kebutuhan lahan infrastruktur tanggul laut guna memitigasi ancaman banjir rob di utara Jawa.

Ossy menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas kementerian agar proses integrasi dan tumpang susun peta lahan dapat dilakukan secara optimal tanpa kendala birokrasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan wilayah pesisir Jawa tengah menghadapi tekanan ganda (twin pressure).

Fenomena tersebut dipicu oleh adanya penurunan permukaan tanah yang dibarengi kenaikan permukaan air laut. AHY menekankan, penurunan permukaan tanah (land subsidence) dilaporkan mencapai 1 cm hingga 20 cm per tahun, dengan kondisi terburuk terjadi di Jakarta dan Semarang.

Di sisi lain, tambah AHY, kenaikan air laut kian masif akibat pemanasan global tercatat sebesar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun.

"Bisa dilihat proyeksi penggenangan air laut hingga 2050 jika tanpa intervensi, ini bisa buruk sekali. Ini berpotensi pada terjadinya bencana yang lebih buruk dan fatal," ujar AHY.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh percepatan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Proyek infrastruktur skala besar yang semula diproyeksikan rampung dalam 20 tahun itu kini ditargetkan pekerjaannya terselesaikan hanya dalam waktu 15 tahun.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan langkah tersebut diambil menyusul eskalasi risiko di kawasan pesisir yang kian mengkhawatirkan. Menurutnya, intervensi infrastruktur yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan tersebut tidak dapat lagi ditunda.

"Diperlukan intervensi infrastruktur berskala besar yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial," kata Khofifah Indar Parawansa, Senin (27/4/2026).

Khofifah menyebut fokus utama pembangunan GSW di Jawa Timur akan menyasar 3 kawasan strategis di wilayah Pantura, yakni Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Gresik.

Ketiga daerah itu dinilai sebagai zona merah pesisir yang menghadapi tekanan multidimensi, mulai dari penurunan muka tanah hingga ancaman terhadap aktivitas industri.

Khofifah menjelaskan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, penurunan muka tanah di sejumlah wilayah tersebut telah mencapai 1-2 cm tiap tahun.

Kondisi ini kian diperparah dengan fenomena kenaikan muka air laut dan gelombang pasang ekstrem yang mengancam stabilitas logistik nasional.

"Ketiga wilayah ini merupakan zona kritis dengan kerentanan tinggi terhadap banjir rob serta tekanan aktivitas ekonomi pesisir," tuturnya.

Secara kelembagaan, posisi Jawa Timur dalam proyek tersebut tergolong strategis. Berdasarkan Pasal 6 Perpres 77/2025, Gubernur Jawa Timur bersama ketiga bupati setempat masuk dalam Dewan Pengelola Pantura Jawa.

Hal ini memberikan ruang bagi masing-masing pemda untuk dapat melakukan sinkronisasi langsung dengan pemerintah pusat dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Lebih lanjut, Khofifah memaparkan bahwa GSW bukan sekadar proyek perlindungan secara fisik, melainkan instrumen perlindungan aset ekonomi. Wilayah Pantura Jatim, tutur dia, merupakan urat nadi logistik yang menopang pelabuhan dan kawasan industri vital.

Gangguan pada wilayah tersebut dipastikan bakal berdampak ganda terhadap rantai pasok nasional dan ketahanan pangan, mengingat banyaknya lahan pertanian produktif yang terdapat di kawasan pesisir Jatim.

"GSW bersifat transformasional. Ini adalah upaya revitalisasi kawasan pesisir, modernisasi sektor perikanan, hingga penguatan daya saing kawasan sebagai koridor ekonomi utama," tutur Khofifah.

Selain fokus pada poros Tuban-Gresik, Khofifah juga memberikan catatan khusus terkait perlunya perluasan intervensi ke wilayah Pulau Madura.

Dia menilai kawasan pesisir utara Madura, mulai dari Bangkalan hingga Sumenep, memiliki tingkat kerentanan serupa yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

"Saya rasa wilayah pantai utara Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep ini juga kerentanannya perlu diintervensi," ujarnya.

Terkait pelaksanaan, Pemprov Jatim menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Hal ini krusial untuk menjamin kepastian investasi dan mencegah tumpang tindih lahan yang berpotensi memicu konflik sosial dengan nelayan maupun pelaku usaha.

"Keberhasilan GSW ditentukan oleh pendekatan eco-engineering yang mengintegrasikan aspek infrastruktur, sosial, dan ekologi secara inklusif," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan proyek strategis tersebut sudah memasuki tahapan penelitian dan assessment untuk segera dilakukan tahapan groundbreaking yang rencananya berjalan pada tahun ini.

Didit mengungkapkan bahwa progres perkembangan proyek Giant Sea Wall tersebut saat ini masih dilakukan pendalaman secara holistik oleh berbagai pakar maupun ahli terkait.

Selain itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga menyebut proyek yang dibangun dengan panjang sekitar 500-700 kilometer yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur tersebut akan dibangun di tengah perairan lepas sejauh 4-6 kilometer dari pesisir pantai.

"[Proyek Giant Sea Wall] sedang dilaksanakan penelitian dan assessment. Seperti apa nanti dibangun di tengah laut, sekitar 4 sampai 6 kilometer di bibir pantai," ungkap Didit.

Mengenai waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu menyelamatkan 60% pusat industri nasional dan lebih dari 30 juta penduduk itu, Didit menyebut akan dilakukan usai groundbreaking program serta groundbreaking infrastruktur rampung dilaksanakan.

Seperti diketahui, proyek tersebut ditargetkan akan menjalani groundbreaking pada sekitar September 2026 mendatang.

"Rencananya kita akan melaksanakan kegiatan ini, setelah selesai semua baru kita siapkan karena ada dua program di dalamnya. Ada groundbreaking program, ada groundbreaking infrastruktur. Harus berjalan bersama-sama. Kira-kira seperti itu ya," bebernya.

Sebagai tambahan informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa.

Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi perubahan iklim. Giant Sea Wall bertujuan untuk melindungi puluhan juta penduduk pantai utara Jawa dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.

Bisnis.com, SEMARANG — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkap pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall (GSW) yang terintegrasi dengan Tol Semarang - Demak dinilai belum optimal dalam menanggulangi banjir rob di Semarang.

Dody menjelaskan, evaluasi tersebut muncul berdasarkan tinjauan teknis dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).

Sejalan dengan hal itu, Dody menyebut kini tengah mematangkan integrasi proyek tersebut agar selaras dengan skema besar megaproyek Giant Sea Wall (GSW) di pesisir utara Jawa. Langkah ini diambil untuk memastikan infrastruktur yang sudah terbangun dapat berfungsi efektif sebagai benteng pertahanan pesisir jangka panjang.

“Seperti tadi saya sampaikan, yang kita kerjakan hari ini di Tol Semarang — Demak itu menurut BOPPJ kurang maksimal menurut mereka, jadi nanti akan diperbesar lagi nantinya,” ujar Dody di Semarang, dikutip Senin (2/3/2026).

Dody menambahkan, guna memperkuat sinkronisasi teknis, Kementerian PU berencana mengirimkan sejumlah personel untuk ditugaskan langsung (BKO) di lingkungan BOPPJ. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu menghilangkan kendala teknis dalam eksekusi proyek infrastruktur di sepanjang jalur Pantura.

“Kalau untuk GSW Semarang — Demak [yang sudah dibangun] itu harus terintegrasi dengan [tanggul laut yang dibangun] BOPPJ. Makanya kita sekarang koordinasinya cukup erat dengan mereka [BOPPJ],” tegas Dody.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan konstruksi Jalan Tol Semarang-Demak rampung pada April 2027.

"Tercatat progres fisik pekerjaan Tol Semarang-Demak hingga 23 Desember 2024 mencapai 29,69% dengan target selesai April 2027,” jelas Dody dalam keterangan tertulis.

Untuk diketahui, Tol Semarang-Demak terdiri atas dua seksi utama. Seksi 1 Semarang/Kaligawe – Sayung sepanjang 10,64 km yang saat ini tengah dalam konstruksi dan Seksi 2 Sayung – Demak sepanjang 16,31 km telah beroperasi sejak 25 Februari 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkap bahwa cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir kian mengancam kelangsungan hidup nelayan kecil di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan, sebanyak 95% nelayan di lebih dari 350 desa pesisir terdampak cuaca buruk. Selain itu, sebanyak 63% nelayan bahkan terpaksa menghentikan aktivitas melaut sementara akibat tingginya risiko keselamatan di laut.

Kondisi tersebut tercermin dari hasil pendataan dampak cuaca ekstrem terhadap nelayan kecil yang dilakukan melalui survei kampung nelayan basis KNTI di 41 kabupaten/kota pada 14 provinsi, yang dilaksanakan oleh DPP KNTI pada 23–24 Januari 2026.

Menurutnya, cuaca ekstrem tak hanya mengancam keselamatan nelayan, tetapi juga memicu kerusakan infrastruktur pesisir serta menekan produksi perikanan tangkap. Kondisi tersebut kian memperberat tekanan ekonomi nelayan kecil yang bergantung pada hasil laut untuk menopang kebutuhan hidup harian.

Dani menilai, situasi ini menuntut peran negara yang lebih kuat dalam memberikan perlindungan. Menurutnya, nelayan tidak seharusnya dihadapkan pada pilihan antara menjaga keselamatan jiwa atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada nelayan. Di tengah cuaca ekstrem, risiko melaut semakin tinggi dan tidak bisa ditanggung nelayan seorang diri,” ujar Dani, dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Dani, penyampaian informasi prakiraan cuaca saja tidak cukup untuk melindungi nelayan kecil. Diperlukan skema perlindungan sosial dan ekonomi yang konkret agar nelayan tidak terdorong untuk melaut dalam kondisi berbahaya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain perikanan tangkap, cuaca ekstrem turut berdampak pada sektor perikanan budidaya dan produksi garam. Survei KNTI mencatat petambak ikan di Tegal, Pemalang, Kendal, Karawang, dan Bekasi mengalami kerugian akibat tambak terendam banjir, sementara petambak garam di Lombok Timur dan Jepara menghadapi penurunan produksi dan pendapatan.

Dampak cuaca ekstrem dirasakan hampir merata di berbagai wilayah. Di Maluku Utara, misalnya, nelayan tuna di wilayah tersebut sudah hampir dua bulan tidak dapat melaut secara normal akibat angin kencang, hujan deras, dan gelombang tinggi.

"Kalaupun ada yang melaut, risikonya sangat tinggi. Bahkan dalam satu minggu terakhir ini tidak ada nelayan yang melaut sama sekali,” ujar Sekretaris KNTI Kota Ternate, Maluku Utara, Gafur Kaboli menambahkan.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku Tengah dan Halmahera Selatan. Bahkan, cuaca ekstrem juga memicu insiden keselamatan.

Di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Ketua KNTI setempat Abdul Razak mengungkapkan seorang nelayan kecil dilaporkan hilang setelah terbawa arus laut saat tetap memaksakan diri melaut di tengah cuaca buruk.

“Nelayan terpaksa melaut dengan modal nekat demi mendapatkan penghasilan, padahal risikonya sangat besar,” ujarnya.

KNTI pun mendorong respons terpadu pemerintah pusat dan daerah melalui penguatan perlindungan nelayan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dukungan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta percepatan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur pesisir.

Penurunan produksi perikanan dan garam berpotensi mengganggu rantai pasok pangan nasional serta menghambat hilirisasi sektor kelautan dan perikanan di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata.

Bisnis.com, JAKARTA — Sepanjang 2025, sektor kelautan Indonesia menghadapi tekanan berlapis, mulai dari isu pagar laut, pembangunan infrastruktur pesisir, polemik kepemilikan pulau kecil, hingga udang yang terpapar Cesium-137 (Cs-137).

Pemerintah mulai menyiapkan langkah strategis untuk pengelolaan pesisir dan perikanan untuk 2026, termasuk pengawasan wilayah tangkap, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga penguatan rantai pasok produk perikanan untuk menjaga daya saing ekspor. Berikut kaleidoskop kelautan Indonesia sepanjang 2025:

1. Pagar Laut

Pada Januari 2025, kasus pagar laut yang membentang 30,16 kilometer (km) di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten menjadi perhatian publik. Pagar ini awalnya tidak diketahui siapa pembangunnya dan tidak memiliki dokumen izin yang jelas.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya menyatakan pagar tersebut tidak berizin dan melakukan penyegelan pada 9 Januari 2025.

Bareskrim Polri menaikkan kasus temuan pagar laut di Tangerang ke tahap penyidikan setelah gelar perkara pada 4 Februari 2025 karena ditemukan indikasi dugaan pemalsuan dokumen surat hak milik (SHM) dan surat hak guna bangunan (SHGB) di area tersebut.

Selanjutnya, KKP membongkar pagar laut ilegal di Desa Segarajaya, Bekasi Jawa Barat pada 11 Februari 2025, yang dilakukan secara mandiri oleh tim PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).

Pembongkaran tersebut merupakan tindak lanjut atas penyegelan yang dilakukan KKP melalui Ditjen PSDKP pada 15 Januari 2025 karena tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Pada bulan yang sama, KKP juga menjatuhkan denda administrasi Rp48 miliar kepada dua pelaku, yaitu A selaku kepala desa dan T selaku perangkat desa.

Pada September 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan pihaknya telah menyelesaikan sengketa pagar laut dengan membatalkan SHGB maupun SHM terhadap 50 bidang seluas 74,77 hektare (ha).

2. Pulau Anambas Dijual Online

Pada Juni 2025, sejumlah pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas muncul di situs privateislandsonline.com. Dalam tautan tersebut, pulau pertama tercantum seluas 141 ha dan pulau kedua 18 ha, sehingga total luasnya mencapai 159 ha. Penjual tidak mencantumkan harga dan hanya menyebutkan harga sesuai permintaan.

Namun, KKP menegaskan tidak ada pulau yang bisa diperjualbelikan. Pemerintah menyatakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, serta pariwisata.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana menerbitkan legalitas atas sejumlah pulau kecil terluar di Indonesia. Kepemilikan pulau-pulau tersebut akan sepenuhnya berada di tangan negara. Apabila terdapat badan usaha yang ingin bekerja sama dalam pengelolaannya, pemerintah akan menerbitkan Sertifikat Hak Usaha atau Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan milik negara.

3. Tanggul Beton Laut Cilincing

Pada September 2025, media sosial digemparkan dengan keberadaan tanggul beton sepanjang 2–3 kilometer di pesisir Cilincing, Jakarta Utara dan mengganggu kegiatan nelayan pesisir.

Beton tersebut diketahui milik anak usaha PT Karya Teknik Utama, yakni PT Karya Citra Nusantara (KCN). Adapun, PT Karya Teknik Utama adalah perusahaan yang bergerak dalam industri galangan kapal, yang berlokasi di Jalan Marunda Pulo Nomor 1 Kelurahan Cilincing

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, PT Karya Teknik Utama sudah memiliki izin lengkap, termasuk PKKPRL serta perizinan berusaha.

KKP telah melakukan verifikasi terkait keluhan nelayan Cilincing atas proyek reklamasi milik PT KCN dan telah mengantongi izin dokumen yang lengkap.

Atas polemik itu, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi menyampaikan konstruksi beton di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara itu merupakan breakwater (pemecah gelombang) untuk membangun dermaga.

Konstruksi tersebut juga merupakan bagian dari proyek pembangunan kawasan pelabuhan yang digagas pemerintah dengan menggandeng swasta, termasuk dalam proyek non-APBD maupun non-APBN.

Udang Terkontaminasi Radioaktif ....

Udang Radioaktif

4. Udang RI Terpapar Cesium-137

Sektor perikanan diguncang temuan udang Indonesia yang diproduksi oleh PT Bahari Makmur Sejati (BMS) terpapar radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

Mulanya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration/FDA) Amerika Serikat mengumumkan adanya temuan kandungan Cs-137 dalam udang beku impor pada Agustus 2025.

Cemaran Cs-137 itu diduga berasal dari PT Peter Metal Technology (PMT) yang bergerak di industri peleburan logam stainless steel. Senyawa radionuklida tersebut diduga terlepas ke udara saat proses induksi besi, lalu menyebar hingga ke area pengepakan udang milik PT BMS.

Pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 1.562 warga di Desa Cikande, Banten imbas adanya temuan senyawa radioaktif Cs-137 dan dipastikan tidak ada paparan serius pada sekitar.

Imbasnya, industri udang Indonesia melaporkan kerugian signifikan dengan penurunan serapan hingga 35% setelah otoritas Amerika Serikat mendeteksi kontaminasi radioaktif pada salah satu pengiriman udang beku pada Agustus. Pembeli dari AS maupun negara lain menahan diri sembari memastikan keamanan seluruh produk udang asal Indonesia.

5. 100 Kampung Nelayan Merah Putih

Pemerintah menjadikan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai prioritas sektor kelautan dan perikanan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan hingga akhir 2026.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui hunian layak, fasilitas perikanan, serta akses layanan publik. Pada 2025, KKP menargetkan pembangunan 100 lokasi KNMP diperkirakan menyerap 7.000 tenaga kerja.

Secara terperinci, pembangunan KNMP tahap I mencakup 65 lokasi dengan anggaran Rp1,34 triliun dan progres pembangunan 60–80%, ditargetkan rampung Januari 2026. Sedangkan tahap II meliputi 35 lokasi dengan anggaran Rp859 miliar.

Pengelolaan KNMP akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dengan penguatan unit usaha perikanan, seperti cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, dan SPBN.

Kemudian, serapan tenaga kerja baru di 100 lokasi KNMP terdiri dari sekitar 2.000 nelayan baru dan 5.000 tenaga operasional. Setiap lokasi diperkirakan menyerap sekitar 50 tenaga operasional di berbagai lini usaha, termasuk cold storage, pabrik es, bengkel, tambatan kapal, SPBN, sentra kuliner, dan koperasi.

Selain itu, KKP juga menyiapkan sekitar 1.000 kapal ikan berkapasitas 30 gross ton yang akan menyerap sekitar 10.900 tenaga kerja, mulai dari nahkoda hingga anak buah kapal (ABK), yang direkrut dari wilayah setempat.

Bisnis.com, CIREBON- Nelayan di Citemu, Kabupaten Cirebon meminta kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka agar dukungan pemerintah terhadap akses permodalan dapat ditingkatkan.

Salah satunya melalui Koperasi Merah Putih di Desa Citemu yang diharapkan bisa menyediakan pinjaman lebih fleksibel dengan sistem cicilan menyesuaikan pendapatan nelayan. Sebab, penghasilan para nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan hasil tangkapan yang tidak menentu.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh para nelayan saat berdialog dengan Gibran di kawasan pesisir utara Cirebon, Kamis (23/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyoroti bahwa kebijakan ekonomi pesisir belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar di lapangan, terutama akses pembiayaan, infrastruktur, dan jaminan pasar hasil tangkapan.

Seorang nelayan, Abdul Halim, mengatakan bahwa sebagian besar nelayan di Citemu masih kesulitan memperoleh modal usaha karena skema pinjaman yang berlaku di lembaga keuangan belum sesuai dengan pola pendapatan nelayan yang fluktuatif.

Ia berharap koperasi lokal dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesisir.

“Kami berharap pemerintah bisa memperluas skema pembiayaan yang tidak memberatkan. Ketika ombak besar atau musim paceklik, nelayan tetap bisa membayar cicilan tanpa takut terjerat utang,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).

Menurut Halim, koperasi yang didukung pemerintah semestinya tidak hanya berperan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan hasil tangkap dan penyedia kebutuhan logistik laut.

Dengan demikian, nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak yang selama ini mendikte harga ikan di pasar.

Selain soal modal, nelayan juga menyoroti buruknya infrastruktur pendukung di kawasan pesisir Citemu. Mereka meminta agar pemerintah segera membangun breakwater atau pemecah gelombang untuk mencegah sedimentasi lumpur yang masuk ke muara Kali Selo Pengantin.

Masalah ini telah lama mengganggu jalur keluar masuk perahu nelayan, terutama saat air laut surut.

“Kalau muara dangkal, kami tidak bisa melaut tepat waktu. Akibatnya tangkapan berkurang, dan ekonomi keluarga ikut tertekan,” tambah Halim.

Di sisi lain, kebutuhan dermaga yang layak di kawasan pesisir juga menjadi perhatian utama. Banyak nelayan terpaksa menambatkan perahu di tepian sungai yang sempit dan tidak aman, meningkatkan risiko kerusakan kapal ketika gelombang pasang.

Menanggapi hal itu, Wapres Gibran berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan koperasi, modernisasi alat tangkap, dan penyediaan infrastruktur dasar di kawasan pantai.

Pemerintah, lanjut Gibran, tengah berupaya memastikan berbagai program ekonomi maritim seperti Kampung Nelayan Terpadu dan Koperasi Merah Putih berjalan efektif di tingkat lokal. Ia menilai sektor pesisir merupakan fondasi penting dalam mendorong kemandirian pangan dan energi nasional.

“Nelayan adalah ujung tombak ekonomi biru. Mereka harus mendapat akses yang adil terhadap modal, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” kata Gibran.

Para nelayan berharap kunjungan Wapres ini menjadi awal dari perubahan nyata di wilayah pesisir Cirebon. Mereka ingin agar kebijakan ekonomi maritim tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar menjangkau masyarakat di lapangan yang selama ini hidup dalam ketidakpastian akibat cuaca, harga, dan modal.