Bisnis.com, JAKARTA - Megaproyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall kembali menjadi salah satu proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Negara menilai, ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut kian mengkhawatirkan, khususnya di pesisir utara Jawa. Pembangunan tanggul laut raksasa diposisikan sebagai solusi jangka panjang untuk melindungi pusat-pusat ekonomi nasional.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sudah merasakan dampak langsung dari perubahan iklim, terutama ancaman naiknya permukaan laut. Di pantai utara Ibu Kota, permukaan laut meningkat lima sentimeter setiap tahun. Bayangkan apa yang terjadi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan,” ujar Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Selasa (23/9/2025).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkap alasan utama pemerintah menetapkan konstruksi Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menuturkan bahwa megaproyek itu akan menyelamatkan pusat ekonomi yang banyak tersebar di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa. Terlebih, tambah Pambudy, saat ini 56% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berlokasi di wilayah Pulau Jawa.

"70% dari 56% [PDB di Pulau Jawa] ada di Pantai Utara. Dan dari 100% PDB kita, 20% ada di aglomerasi Jakarta, dan 18% ada di Jakarta," kata Pambudy dalam agenda Kebijakan Perkotaan Nasional, Senin (15/9/2025).

Sejalan dengan hal itu, pengembangan tanggul laut raksasa yang akan membentang dari Banten hingga Gresik merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia.

"Jadi penyelamatan infrastruktur wilayah Pantai Utara Jakarta adalah penyelamatan Indonesia," ujarnya.

Kontroversi dan Kendala

Meski pemerintah memosisikannya sebagai proyek strategis, Giant Sea Wall telah menghadapi perdebatan sejak lama. Kritik terhadap gagasan ini muncul baik dari kalangan ekonomi maupun lingkungan.

Pada tahapan awal, sejumlah pejabat Kementerian Koordinator menyatakan bahwa proyek ini belum masuk daftar Proyek Strategis Nasional karena masih perlu kajian komprehensif tentang kelayakan, penanganan dampak lingkungan, dan biaya yang dibutuhkan.

Mereka juga menekankan bahwa penurunan muka tanah harus ditangani melalui mitigasi lain, seperti pengurangan penggunaan air tanah.

Di kalangan publik dan kelompok lingkungan, terdapat kekhawatiran bahwa pembangunan struktur sebesar ini dapat membawa dampak ekologis yang serius, mulai dari gangguan ekosistem pesisir hingga perubahan pola sedimentasi pantai.

Pernyataan tentang ancaman terhadap mata pencaharian nelayan tradisional serta kebutuhan pasir laut untuk konstruksi yang sangat besar menjadi bagian dari kritik tersebut, yang sering muncul dalam laporan media dan opini.

Selain itu, proyek yang direncanakan membutuhkan waktu panjang—dokumen pemerintah menyebut pelaksanaan penuh bisa mencapai hingga 15–20 tahun atau lebih—yang menimbulkan pertanyaan tentang kesinambungan kebijakan di tengah dinamika politik dan perubahan prioritas pembangunan nasional.

Butuh Investasi Jumbo

Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) memproyeksikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) bakal menelan biaya investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun (asumsi kurs Rp16.815 per US$).

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa tanggul laut ini akan membentang sepanjang 535 kilometer (km). Konstruksi dijadwalkan mulai dari sisi barat di Banten, melintasi Jawa Barat, hingga mencapai Gresik di Jawa Timur secara bertahap.

“Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$80 miliar sampai US$100,” ujar Kepala BOPPJ dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Didit menjelaskan, pemerintah akan membagi pembangunan dalam beberapa tahapan dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah mencakup Jakarta serta kawasan Jawa Tengah seperti Kendal, Semarang, dan Demak.

Adapun, saat ini, pengembangan Giant Sea Wall tengah dalam tahap penelitian dan mitigasi lanjutan dalam rangka mendalami teknis kegiatan di lapangan.

Mempertimbangkan besarnya kebutuhan anggaran tersebut, Didit mengatakan, pemerintah membuka ruang bagi keterlibatan investor, baik dalam maupun luar negeri.

“Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunannya, kita melihat bahwa investasi ada yang dari APBN, ada yang dari APBN dan investor, dan ada yang dari investor murni,” tambahnya.

Terakhir, Didit mengatakan bahwa urgensi pembangunan GSW dinilai sangat tinggi karena infrastruktur ini dirancang untuk memproteksi wilayah Pantura hingga 300 tahun ke depan.

"Kita bukan bangun untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk 100, 200, 300 tahun ke depan. Nah, dengan kondisi seperti itu, ruginya atau mudaratnya atau urgensinya, kalau itu tidak diselesaikan akan jauh lebih besar," pungkasnya.

Gerak Bersama Cari Investor

Megaproyek tanggul laut raksasa alias giant sea wall kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto bertandang ke China. Di sana, salah satu pembahasan bersama Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping adalah peluang investasi pembangunan tanggul laut raksasa.

Keseriusan Presiden Prabowo terkait proyek ini tecermin dari keputusannya membentuk Badan Otorita Tanggul Laut. Tercatat pula, pemerintah juga menawarkan proyek ini ke sejumlah negara agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu diamini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia memastikan proyek tersebut terus berjalan sehingga peluang investasi dibuka ke banyak negara, termasuk China.

“Kami akan semakin membuka komunikasi, tentu tidak hanya China, tapi dengan berbagai negara lain termasuk investasi yang kita harapkan bisa masuk ke Indonesia untuk proyek besar seperti Giant Sea Wall tersebut,” kata AHY tanpa merincikan negara mana saja yang berminat, Kamis (11/9/2025).

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI-Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan sejumlah investor internasional tertarik masuk. Minat investasi itu berasal dari China, Belanda, hingga Jepang.

Dukungan juga datang dari kalangan pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah menjaring investor domestik maupun asing guna mendanai proyek Giant Sea Wall.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto menjelaskan, Giant Sea Wall sebenarnya bukanlah proyek baru. Pemerintah sudah merencanakannya sejak 1995.

Adapun, saat ini, Kadin masih menunggu BOPPJ yang tengah merampungkan penyusunan rencana induk atau roadmap pembangunannya.

“Tentu karena ini merupakan proyek yang jangka panjang dengan kebutuhan dana yang jumbo, maka diperlukan sinergi dengan seluruh stakeholder termasuk para pelaku usaha swasta, termasuk Kadin untuk ikut serta dalam rencana pembangunan GSW ini, khususnya dalam rangka mencari alternatif pendanaan yang bersumber dari para investor swasta dalam dan luar negeri,” ujar Carmelita kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).