JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa berfungsi melindungi wilayah pesisir Jawa bagian utara dari ancaman banjir rob.AHY mengatakan, wilayah pesisir Jawa bagian utara alias Pantura berkontribusi terhadap 27% dari PDB nasional. Hal tersebut karena aktivitas industri yang kuat di wilayah tersebut dibandingkan wilayah lain.

"(Proyek GSW) perlindungan terhadap aset nasional. Sudah saya sampaikan tadi termasuk ada aglomerasi perkotaan, pelabuhan, bandara, jalan, dan utilitas lainnya," ujar AHY dalam sambutannya pada acara Kick Off Meeting Perlindungan Pesisir Utara Jawa di Kementerian KKP, Senin (4/5/2025).

Dalam paparannya, AHY mempresentasikan bahwa proyek Giant Sea Wall akan melindungi 70 kawasan industri , 28 kawasan peruntukan industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan 5 wilayah pusat pertumbuhan industri.

Proyek Giant Sea Wall 575 Km Dibangun dalam 15 Segmen, Jakarta dan Semarang Duluan



Aset-aset strategis tersebut terancam tenggelam akibat banjir rob pada tahun 2050 apabila tidak mendapatkan penanganan yang serius sejak saat ini. Mengingat kondisi permukaan tanah di pesisir utara Jawa mencapai 20 cm per tahun, yang disebabkan oleh pengambilan air tanah serta peningkatan aktivitas itu sendiri.

"Potensi kerugian ekonomi 27 persen terhadap PDB nasional, ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius," tambahnya.

BRIN: Giant Sea Wall Terlalu Berat malah Bisa Tenggelamkan Pesisir Jawa



Melalui paparannya pada agenda Kick Off Meeting Perlindungan Pesisir Utara Jawa di Kementerian KKP, AHY melaporkan bahwa Kabupaten Demak diperkirakan akan terendam banjir rob setinggi 2 meter pada tahun 2050.

Sedangkan di Semarang, pada tahun 2050 air laut akan membanjiri wilayah pesisir setinggi 83 cm apabila tidak ada penanganan serius. Penurunan muka tanah di wilayah ini mencapai 20 cm per tahun, yang akan mempercepat terjadinya banjir rob.

Kabupaten lain yang juga punya potensi serupa ialah Tuban, Jawa Timur. Tuban punya ancaman terendam air laut hingga setinggi 1,5 meter pada tahun 2050. Meskipun penurunan muka tanah di wilayah ini tergolong lebih kecil yaitu 2-5 cm per tahun, jika dibanding Kabupaten lainnya.

JAKARTA - Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sekaligus Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan, rencana pembangunan Giant Sea Wall akan sepanjang 575 km akan dibangun dalam 15 segmen. Didit mengatakan, sejumlah wilayah masuk dalam penanganan di tahap awal, seperti teluk Jakarta , Semarang, dan wilayah Jateng bagian utara.

"Pembangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Panturan Jawa. Kita bagi ke dalam 15 segmen dimana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," ujar Didit dalam konferensi pers Kick Meeting Giant Sea Wall di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sumber pembiayaan proyek ini secara keseluruhan akan ditanggung APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan pembiayaan investor. Salah satu pertimbangan Jakarta dan Semarang mendapatkan penanganan lebih awal karena melihat penurunan muka tanah yang lebih cepat dibandingkan kota-kota lainnya. Selain itu kedua kota ini juga dinilai punya lebih banyak aset ekonomi yang perlu dilindungi.

AHY Sebut Potensi Kerugian Rp6.396 Triliun Jika Tanggul Laut Tak Dibangun



Penurunan muka tanah di Jakarta dan Semarang sendiri setiap tahunnya mencapai 20 cm. Hal tersebut diakibatkan oleh penyedotan air tanah yang signifikan serta peningkatan aktifitas industri di kawasan tersebut.

"Oleh karena itu kami juga melaksanakan kegiatan perencanaan. Groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama. Dimana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, pengendalian banjir Pantura membutuhkan integrasi dari hulu ke hilir, darat ke laut, serta pemerintah pusat dan daerah.

Ia menjabarkan, penanganan di hulu meliputi pembangunan wilayah resapan dan waduk. Pekerjaan ini menjadi tugas Pemerintah Daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.Proyek Giant Sea Wall Dibangun Bertahap, Dimulai dari Pantura

Sementara penanganan di hilir membangun banjir kanal serta sistem polder untuk mengatur elevasi air dengan pintu air, pompa, untuk nantinya membuang air ke laut. Pekerjaan ini masih menjadi tanggung jawab pemda dan Kementerian PU.

Adapun tugas dari Badan Otorita membangun waduk retensi di wilayah yang saat ini menjadi pesisir. Kemudian sekitar 4-6 km dari bibir pantai, barulah dibangun tanggul beton. Waduk retensi yang dibangun di bibir pantai inilah yang berfungsi sebagai penampungan air sebelum kembali di pompa ke luar melewati tanggul.

"Tentunya kita berharap adalah penjajakan investor. Karena ini akan membutuhkan anggaran yang besar. Tentu tidak semua menggunakan APBN atau APBD. Kita harus hadir dengan berbagai skema pembiayaan yang kreatif, yang inovatif," pungkas AHY.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan potensi ekonomi yang hilang apabila proyek tanggul laut tidak dibangun mencapai USD368 miliar atau setara Rp6.396 triliun.

AHY menjelaskan perhitungan dampak ekonomi tersebut diukur dari potensi hilangnya sejumlah industri yang berlokasi di wilayah pesisir Jawa, potensi hilangnya area persawahan masyarakat, kampung-kampung nelayan, hingga aset-aset properti yang berpotensi terpendam banjir rob.

"Potensi kerugian ekonomi 27 persen terhadap PDB nasional, ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius," ujarnya dalam acara Kick Off Meeting Perlindungan Pesisir Utara Jawa di Jakarta, Senin (4/5/2026).

AHY mengatakan bahwa ancaman banjir rob di wilayah pesisir Jawa mengancam 20 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah populasi mencapai 55 juta penduduk. Sementara yang dihidup di wilayah pesisir dan menjadi paling rentan sebesar 26 persen dari jumlah populasi tersebut.

Adapun dampak terhadap produktivitas pangan juga juga mengancam apabila banjir rob melanda. Sebab dari jumlah luasan sawah di Jawa yang seluas 1,5 juta hektare, sekitar 115 ribu hektar berada di wilayah pesisir.

"Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk," tambahnya.

AHY menyebutkan kondisi pesisir jawa saat ini dihadapkan oleh 2 tantangan sekaligus. Pertama penurunan muka tanah yang mencapai 20 cm per tahun, dan kedua kenaikan air laut yang mencapai 1,2 cm per tahun. Sehingga sampai pada titiknya, pesisir utara Jawa berpotensi akan tenggelam jika tidak ada penanganan sejak dini.

"Ini juga mengakibatkan terus mengintainya banjir rob yang bisa menghancurkan properti, merusak rumah-rumah warga, dan kembali saya juga mengingatkan bahwa ini berpotensi pada terjadinya bencana yang lebih buruk dan fatal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menekankan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) belum akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, saat ini pihaknya masih berfokus pada pematangan tahap perencanaan teknis agar proyek infrastruktur strategis tersebut dilakukan secara tepat dan tidak gegabah.

“Tentunya kami sudah mendapatkan tugas dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, untuk bisa mempersiapkan perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan, baik untuk kegiatan yang ada kaitan dengan perencanaan program, maupun dari pelaksanaan kegiatan infrastruktur nantinya,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Didit menegaskan bahwa perlindungan pesisir utara Jawa tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan tanggul fisik semata. Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan melibatkan pembangunan tanggul pantai serta pemanfaatan ekosistem tanaman mangrove.

Seiring dengan hal itu, Didit mengaku belum dapat memastikan kapan proses pembangunan Giant Sea Wall dapat dilaksanakan. Dia pun menekankan, tidak dapat memastikan konstruksi bakal dijalankan pada tahun ini. Kecuali, proses perencnaan benar-benar telah rampung dilakukan.

"Saya tidak pernah mengatakan, [pembangunan dilaksanakan] bulan September [tahun ini], tidak pernah saya katakan seperti itu. Tapi saya berusaha untuk mempercepat infrastruktur itu tapi dengan tidak gegabah, karena harus dilakukan rencana program lain," jelasnya.

Adapun, dalam merampungkan tahap perencanaan ini, BOPPJ bakal menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai kementerian dan lembaga. Koordinasi juga dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat kecamatan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan komitmen pemerintah untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di wilayah Jakarta. Rencananya groundbreaking megaproyek bakal dilaksanakan pada September 2026.

Pramono menuturkan, rencana tersebut pun tetap menunggu arahan penuh dari pemerintah pusat sebelum melakukan realisasi pembangunan tanggul di tengah laut.

"Jakarta akan mengerjakan, tetapi kapan dimulainya? Rencana groundbreaking-nya itu mulai bulan September tahun ini,” ujarnya saat ditemui di kawasan Harmoni, Selasa (20/1/2026).

Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendapat jatah pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 19 kilometer (km). Bertambah 7 km dari rencana awal sepanjang 12 km.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan penanganan darurat pascabanjir yang merendam ruas Jalan Tol Tangerang–Merak tepatnya di KM 50. Selain pemulihan konektivitas, pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur pengendali banjir permanen untuk mengantisipasi luapan Sungai Cidurian.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan langkah jangka pendek yang diambil saat ini adalah membangun tanggul darurat sepanjang 300 meter di sisi jalan tol.

Konstruksi sementara ini menggunakan kombinasi geobag dan Movable Concrete Barrier (MCB) guna menahan limpasan air agar tidak kembali masuk ke badan jalan tol yang menjadi jalur vital logistik Jawa–Sumatra.

“Kementerian PU berkomitmen untuk terus memberikan dukungan infrastruktur pengendalian banjir, baik melalui langkah darurat maupun penanganan jangka panjang, agar resiko dapat diminimalkan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (3/2/2026).

Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau–Ciujung–Cidurian (BBWS C3) memastikan ruas tol KM 50 kini telah pulih dan dapat dilalui secara aman oleh seluruh golongan kendaraan. Kendati demikian, siaga alat berat dan personel masih dilakukan mengingat debit Sungai Cidurian dilaporkan masih relatif tinggi.

Selain di area jalan tol, BBWS C3 juga mengerahkan dua unit mobile pump berkapasitas 250 liter per detik di Kabupaten Tangerang. Pompa tersebut difokuskan untuk mengatasi genangan di fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah Kecamatan Kresek yang terdampak langsung oleh kenaikan debit sungai.

Kepala BBWS Cidanau–Ciujung–Cidurian, Dedi Yudha Lesmana mengatakan bahwa seluruh peralatan dan material kebencanaan telah disiapkan di lokasi-lokasi strategis. Menurutnya, penentuan metode penanganan lanjutan akan terus disesuaikan dengan kondisi aksesibilitas dan cuaca di lapangan.

“Peralatan dan material kebencanaan milik BBWS C3 sudah siap digunakan. Namun, kami tetap memperhatikan kondisi lapangan, terutama akses menuju lokasi, sebelum menentukan metode penanganan yang paling tepat,” ujar Dedi.

Adapun, untuk solusi jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan desain tanggul permanen Sungai Cidurian. Rencana ini mencakup perkuatan tanggul dengan pemasangan parapet serta pembangunan pintu air sebagai skema pengendalian banjir yang lebih komprehensif bagi kawasan tersebut.

Dalam pelaksanannya, Dedi menekankan bahwa pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan PT Marga Mandalasakti selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Eddy Hermawan mengungkapkan kekhawatiranya terhadap ancaman tenggelamnya kawasan pesisir (coastal area) Pulau Jawa khususnya wilayah Pantai Utara Jawa atau Pantura. Pembangunan dinding laut raksasa (giant sea wall) yang saat ini tengah dicanangkan bersama pemerintah pusat dinilai terlalu membebani tanah.

Menurut dia, pendekatan alami kini menjadi solusi yang lebih realistis terkait ancaman tenggelamnya kawasan pesisir. "Saya akan fokus kepada bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di sekitar coastal area. Pantai. Jangan gunakan giant wall. Karena itu beratnya minta ampun. Dia akan menenggelamkan,” ujar Eddy, Rabu (4/2/2026).

Konsep utamanya adalah mengembalikan fungsi alam melalui sistem main loop dan pemecah gelombang alami. Misalnya menggunakan hutan mangrove sebagai penyangga (buffer) di mana energi besar dari laut tidak langsung menghantam daratan melainkan diredam secara bertahap melalui sistem vegetasi yang berlapis.

"Jadi gimana? Back to natural. Gimana caranya? Bikin main loop dengan lipat-lipat-lipat. Jadi bagaimana inisi gelombang yang begitu besar kita pecahkan. Inisi supaya habis. Jadi kita pasang mangrove sebagai buffer,” katanya.

Selain itu, faktor keselamatan penduduk menjadi prioritas melalui langkah relokasi yang terukur. Dia mengusulkan agar penduduk yang tinggal terlalu dekat dengan bibir pantai akan dipindahkan ke area yang lebih tinggi dan berjarak setidaknya 500 meter dari pantai guna meminimalisir risiko terjangan tsunami atau rob.

Eddy menuturkan pendekatan alami lebih masuk akal mengingat tidak ada teknologi yang mampu menghentikan mencairnya es di kutub secara instan. Pembangunan yang terlalu masif seperti deretan hotel di wilayah Semarang justru memperparah kondisi karena penyedotan air tanah yang berlebihan dan penurunan muka tanah (subsidence) yang sudah mencapai titik mengkhawatirkan.

"Teknologi mana yang bisa mencegah supaya es di kutub tidak mencair? Nggak bisa. Artinya, back to natural. Itu teknologi tidak buang gede, lebih natural, lebih realistis. Karena kalau bapak bayangkan ya dari mulai pantulan itu hotel-hotel dominan terutama di Semarang. Daya untuk menyedot dan subsidensinya itu sudah no limit,” ujarnya.

Maka itu, sinergi antara pemecah gelombang alami, pemindahan penduduk ke lokasi yang lebih tinggi, dan penghentian eksploitasi lahan di pesisir adalah kunci keamanan jangka panjang.

Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan membangun struktur beton yang justru menambah beban bagi tanah pesisir yang kian rapuh. "Pindahkan mereka, bikin yang lebih tinggi, insyaallah aman. Itu teknologi tidak buang gede, lebih natural, lebih realistis,” kata Eddy.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bekerja sama dengan pemerintah pusat melakukan normalisasi Kali Ciliwung , sebagai upaya pengendalian banjir di Ibu Kota. Dalam proses pengerjaan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan relokasi warga di sekitar aliran kali.

"Ciliwung tentunya ada pembebasan lahan, ada relokasi, dan penanganannya segera dilakukan," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kali Cakung Lama, Jakarta Timur, Selasa (27/1/2026).

Sementara, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun tanggul dalam proyek normalisasi ini. Pramono menyebut, pihaknya kini telah mengeluarkan dokumen hukum resmi penetapan lokasi (penlok) untuk melakukan pembebasan lahan.

"Membuat tanggul dan sebagainya itu kan dilakukan oleh PU, Kementerian PU, tetapi pembebasan lahan oleh DKI Jakarta. DKI Jakarta sudah mengeluarkan penlok untuk itu. Jadi akan segera ditangani," ujar dia.

Selain Kali Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta juga telah memutuskan akan melakukan normalisasi di Kali Cakung Lama dan Kali Krukut. Pembebasan lahan juga akan dilakukan untuk melakukan normalisasi kedua kali tersebut. "Untuk normalisasi sungai atau Kali Cakung Lama, pasti nanti di ujungnya akan ada pembebasan lahan," ujarnya.

Pembebasan ini akan menyasar bangunan tempat tinggal yang tingginya di atas Kali Cakung Lama. Selain pelebaran sungai, normalisasi ini juga akan membuat jalan inspeksi di samping kali.

"Terutama yang kemarin yang kita lihat yang hampir di atas sungai itu sudah apa ya, menjadi rumah, pasti akan ada pembebasan lahan dan juga apa, pelebarannya sampai dengan 15, dan itu kiri kanannya kita buat apa? Jalan inspeksi, pasti juga ada pembebasan lahan," ucapnya.

Pramono menegaskan, pembebasan lahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pihaknya juga menyatakan siap untuk menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan warga. "Sehingga dengan demikian kalau toh harus ada pembebasan lahan, kami lakukan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) pada tahun ini. Di mana, berdasarkan rencana megaproyek tersebut akan membentang di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura).

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana memulai konstruksi tanggul laut pada September 2026.

"Obrolan [terkait rencana pembangunan] memang sudah ada. Tidak hanya dengan DKI tapi kan juga ada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa," kata Diana saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (20/1/2026).

Diana menambahkan, pada tahap awal Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa bersama Pemerintah Provinsi DKI akan menggarap proyek Giant Sea Wall di sekitar kawasan permukiman nelayan.

Adapun, pembangunan tanggul laut di sepanjang Pantura Jawa yang terbentang dari Banten hingga Gresik akan dilakukan secara bertahap.

"Anggarannya bermacam-macam, tapi kalau yang di dalam waktu dekat mungkin Pak Pramono dari anggaran DKI juga. [15 Km itu dieksekusi] DKI, penuh oleh DKI," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan komitmen pemerintah untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di wilayah Jakarta. Rencananya groundbreaking megaproyek bakal dilaksanakan pada September 2026.

Pramono menuturkan, rencana tersebut pun tetap menunggu arahan penuh dari pemerintah pusat sebelum melakukan realisasi pembangunan tanggul di tengah laut.

"Jakarta akan mengerjakan, tetapi kapan dimulainya? Rencana groundbreaking-nya itu mulai bulan September tahun ini,” ujarnya saat ditemui di kawasan Harmoni, Selasa (20/1/2026).

Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendapat jatah pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 19 kilometer (km). Bertambah 7 km dari rencana awal sepanjang 12 km.

Adapun secara keseluruhan, Tanggul Laut Raksasa nantinya di desain akan membentang di sepanjang Pantura dengan total panjang mencapai 535 kilometer.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan komitmen pemerintah untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di wilayah Jakarta. Rencananya groundbreaking megaproyek bakal dilaksanakan pada September 2026.

Pramono menuturkan, rencana tersebut pun tetap menunggu arahan penuh dari pemerintah pusat sebelum melakukan realisasi pembangunan tanggul di tengah laut.

“Jakarta akan mengerjakan, tetapi kapan dimulainya? Rencana groundbreaking-nya itu mulai bulan September tahun ini,” ujarnya saat ditemui di kawasan Harmoni, Selasa (20/1/2026).

Jakarta sendiri mendapat jatah pembangunan giant sea wall sepanjang 19 kilometer (km). Bertambah 7 km dari rencana awal sepanjang 12 km.

Selagi menunggu arahan pemerintah pusat, Pramono menuturkan bahwa pihaknya tengah menggarap tanggul laut lepas pantai atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Utara Jakarta.

Tanggul tersebut menjadi penting untuk mencegah kebocoran air laut yang dikhawatirkan merendam hingga pusat kota.

“Yang dulu sempat heboh ketika Pak Ahok menyampaikan kalau ini bocor bisa sampai Monas. Maka sekarang ini kita menyelesaikan itu [NCICD],” tambahnya.

NCICD di kawasan Ancol pun telah rampung dan telah masuk dalam tahap penataan kawasan.

Sebelumnya, Badan Otorita Pengelola (BOP) tanggul laut Pantura tengah mempercepat penyelesaian rencana konstruksi tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang akan membentang di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura) sepanjang 535 km.

Presiden Prabowo Subianto pun menyebutkan, infrastruktur tersebut sangat diperlukan guna menahan penurunan muka tanah, khususnya di sepanjang pesisir utara Jawa.

"Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk, air laut naik 5 cm setahun, jadi harus segera kita selamatkan," jelasnya dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Kabinet Merah Putih di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Terlebih, tambah Prabowo, hampir 60% pusat industri di Pulau Jawa berlokasi di sekitar pesisir Pantai Utara Jawa. Apabila tidak diselamatkan, hal itu dikhawatirkan akan menghambat performa ekonomi nasional.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar pembangunan tanggul laut yang jadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dilanjutkan sampai 2029. Adapun dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A pemprov Jakarta diminta membangun sepanjang 28,279 KM.

Dari kewajiban yang diberikan, Pemprov DKI Jakarta baru membangun tanggul sepanjang 11,82 KM. Pembangunan tanggul selanjutnya akan menggunakan skema multi year agar proyek tersebut bisa selesai dengan baik.

“Dari seluruhnya sepanjang 28,2 kilometer, sudah dibangun 11,82 (kilometer), kurang 16,4 kilometer. Dan saya meminta untuk tetap dilanjutkan multi-year sampai dengan 2029 supaya betul-betul selesai,” kata Pramono usai meninju tanggul laut di kawasan Ancol, Pademangan Jakarta Utara, Jumat (19/12/2025).

Pramono meyakini jika proyek tanggul laut ini rampung, maka akan memberikan dampak luar bisa sebagai penahan bisa banjir rob. Maka dari itu, Pramono meminta pembangunan tanggul yang menjadi kewenangan pemprov DKI Jakarta bisa diselesaikan secara cepat.

“Kalau ini selesai, maka persoalan utama banjir yang berkaitan dengan rob untuk daerah ini akan tertangani,”ujarnya.

Pramono menyampaikan ada beberapa segmen pembangunan tanggul laut yang tak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. “Karena ada beberapa segmen yang kemudian ada yang tanggung jawabnya Pelindo, ada yang tanggung jawabnya Kementerian PU,” ucapnya.

Selain untuk menahan rob, area tanggul laut ini juga diminta Pramono untuk dipercantik. "Yang paling penting adalah saya meminta tempat ini untuk dibeautifikasi sehingga tidak hanya beton-beton dan sebagainya," ucap dia.

Bila kawasan tanggul laut telah dipercantik maka area tersebut bisa menjadi sarana edukasi. Sebagi contohnya bisa digunakan untuk kegiatan tour anak sekolah.

"Nanti akan kita buat untuk misalnya lah tur anak sekolah untuk melihat laut dan sebagainya karena tempatnya memang bagus sekali," tuturnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan Peninjauan tanggul laut di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara yang merupakan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A. Tanggul sepanjang 2,1 Km ini ia sebut sudah hampir rampung.

"Pembangunan tanggul NCICD kawasan Ancol Barat yang panjangnya total di fase A ini 2,1 kilometer. Tadi saya mendapatkan laporan dari Ibu Kepala Dinas dan tim bahwa pembangunan untuk 2,1 (kilometer) ini sudah selesai 95 persen," ujar Pramono kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Dia menegaskan bahwa tanggul laut Ancol ini mulai dibangun sejak era kepimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain untuk menahan rob kawasan tanggul laut ini juga diminta Pramono untuk dipercantik.



"Yang paling penting adalah saya meminta tempat ini untuk dibeautifikasi sehingga tidak hanya beton-beton dan sebagainya," ucap dia.



Bila kawasan tanggul laut telah dipercantik maka area tersebut bisa menjadi sarana edukasi. Sebagi contohnya bisa digunakan untuk kegiatan tour anak sekolah.

"Nanti akan kita buat untuk misalnya lah tur anak sekolah untuk melihat laut dan sebagainya karena tempatnya memang bagus sekali," tuturnya.

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden RI bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengingatkan bahwa ancaman perubahan iklim semakin mengkhawatirkan. Ia menilai pembangunan tanggul laut raksasa menjadi langkah mendesak untuk melindungi masyarakat dari kenaikan permukaan air laut yang terus meningkat setiap tahun.

Dalam acara Investing on Climate di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jumat (5/12/2025), Hashim menyebut bahwa dampak perubahan iklim kini semakin parah dan menimbulkan banyak korban, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara tetangga. Menurutnya, kondisi pesisir Pulau Jawa menjadi salah satu contoh ancaman yang nyata.

Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp1.341 Triliun Tak Kunjung Dibangun, AHY Ungkap Alasannya



"Kita bisa lihat ya di Jakarta Utara dan dampak daripada itu banyak rakyat kita yang dari, ya maaf ya, saya kira yang paling kena dampak negatif adalah rakyat kita dari lapisan bawah. Yang melihat setiap tahun, kalau tidak salah naik 2,5 cm atau 5 cm setiap tahun," terangnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia harus segera membangun tanggul laut raksasa untuk melindungi sepanjang pesisir utara Pulau Jawa yang padat penduduk. Hashim juga memperingatkan bahwa tanpa pembangunan infrastruktur besar tersebut, potensi dampaknya bisa sangat luas.

Ia menyebut ratusan juta jiwa berisiko terdampak jika permukaan laut terus naik tanpa mitigasi serius. Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp1.750 T Dilirik Investor China hingga Korea

"Kita harus membangun suatu tanggul laut raksasa. Bukan hanya untuk menjaga Teluk Jakarta malah untuk menjaga panti utara seluruh Pulau Jawa. Coba dibayangkan ya, kalau tidak salah, kalau itu tidak dibangun nanti kurang lebih 80 sampai 100 juta jiwa bisa terkena dampak negatif," ujar Hashim.