Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto merekomendasikan aktivitas penyadapan dilakukan sejak tahap penyelidikan dengan alasan memberikan kepastian hukum terhadap terduga pelanggar narkotika.

Kepastian hukum yang dimaksud adalah apakah pihak terduga merupakan korban, pengguna, atau pengedar yang memiliki jaringan luas terhadap peredaran narkotika.

"Padahal seyogianya, kewenangan penyadapan tersebut juga sangat penting dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan unsur tindak pidana," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa BNN ingin memberikan pandangan yang mendalam teknik penyelidikan khusus ini pada hakikatnya adalah aktivitas intelijen yang bersifat tertutup.

Tujuan penyadapan di tahap awal, katanya, bukan untuk mendapatkan alat bukti pro justitia, melainkan murni mencari bukti permulaan dan memetakan jaringan kejahatan yang sering kali tidak terlihat di permukaan.

"Mempertimbangkan karakteristik kejahatan narkotika yang bergerak sangat senyap, BNN menekankan urgensi agar teknik penyelidikan khusus termasuk penyadapan dapat dan sah dilaksanakan sejak tahap penyelidikan," ucapnya.

Baginya, langkah ini selaras dengan pandangan strategis Polri dan telah didukung oleh Undang-Undang KUHAP yang memberikan ruang agar tindakan penyadapan dapat diatur tersendiri atau lex specialis dalam RUU Narkotika.

Suyudi melanjutkan dalam melaksanakan ketentuan alat bukti pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dia menyebut hal tersebut juga telah dikonkretkan sebagai hasil penyadapan sehingga RUU Narkotika ini tetap harus mengatur penyadapan secara tegas.

Dia memahami saat ini masih sering terjadi silang pendapat institusi Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan kelompok masyarakat sipil beranggapan bahwa sesuai Konvensi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan memperhatikan HAM, teknik khusus ini terutama penyadapan sebaiknya dilakukan pada tahap penyidikan.

"Kami memandang bahwa dalam hal kewenangan dalam melakukan penyadapan ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apakah secara urgensinya khusus diberikan kepada penyidik BNN saja atau pun juga termasuk penyidik Polri," ucapnya.

Bisnis.com, KUNINGAN- BalaiTaman Nasional Gunung Ciremai(BTNGC) menegaskan aktivitas penyadapan getah pinus yang terjadi di kawasan konservasi Gunung Ciremai saat ini berstatus ilegal. Penegasan itu disampaikan Kepala BTNGC, Toni Anwar, menyusul polemik panjang terkait pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di zona taman nasional.

“Kami tegaskan, sampai saat ini belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani. Artinya, aktivitas penyadapan yang terjadi belum memiliki dasar legal formal,” kata Toni dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Menurut Toni, kawasan Gunung Ciremai merupakan hutan negara dengan fungsi konservasi yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Status tersebut membuat setiap bentuk pemanfaatan kawasan harus mengacu pada regulasi konservasi, bukan lagi aturan hutan produksi seperti sebelum 2004.

Ia menjelaskan, tegakan pinus di Gunung Ciremai memang ditanam pada periode 1978–2002 saat kawasan itu masih berstatus hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani. Pada masa tersebut, getah pinus dipungut sebagai komoditas hasil hutan.

Namun, sejak perubahan fungsi menjadi taman nasional pada 2004, pendekatan pengelolaan kawasan berubah secara fundamental.

“Perubahan status kawasan menjadi konservasi membawa konsekuensi hukum. Norma yang digunakan adalah Undang-Undang Konservasi, sehingga prinsip perlindungan ekosistem menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Toni menyebutkan, peluang pemanfaatan HHBK di kawasan konservasi mulai terbuka setelah terbitnya regulasi kemitraan konservasi pada 2018. Aturan tersebut memberi ruang kepada masyarakat sekitar kawasan untuk mengajukan kerja sama melalui skema kemitraan, termasuk pemanfaatan tradisional di zona tertentu.

Menindaklanjuti ketentuan itu, BTNGC melakukan review zonasi pada 2022 dan menetapkan zona tradisional seluas sekitar 1.808 hektare. Langkah tersebut diambil untuk mengakomodasi pengajuan pemanfaatan tradisional dari masyarakat sekitar.

Tercatat ada 38 proposal kerja sama yang diajukan Kelompok Tani Hutan (KTH). Dari hasil verifikasi administrasi dan lapangan, sebanyak 25 KTH dinilai dapat diproses lebih lanjut untuk dipertimbangkan sebagai mitra. Rinciannya, 19 KTH tergabung dalam Paguyuban Silihwangi Majakuning dan enam KTH tergabung dalam LPP PWNU Jawa Barat.

Sementara itu, dari total 1.808 hektare zona tradisional, sekitar 608 hektare direkomendasikan sebagai calon areal yang dapat dipertimbangkan untuk pemungutan getah pinus, berdasarkan hasil verifikasi objek.

Namun, Toni menegaskan seluruh proses tersebut masih berada pada tahap administrasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Hingga kini, PKS sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan belum diteken.

“Kami sudah melakukan verifikasi subjek dan objek, penandaan batas zonasi, serta melaporkan hasilnya kepada Dirjen KSDAE. Tetapi selama PKS belum ditandatangani, tidak ada dasar legal untuk penyadapan,” katanya.

Ia mengakui di lapangan sudah ditemukan aktivitas penyadapan yang berlangsung cukup lama dan memicu pro-kontra di masyarakat. BTNGC, lanjutnya, tidak pernah mengeluarkan perintah maupun persetujuan terhadap kegiatan tersebut.

BTNGC juga telah melakukan konsultasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, termasuk menyampaikan pembaruan data subjek dan objek calon mitra kerja sama.

Selain itu, pada Februari 2025, pejabat Kementerian Kehutanan bersama Direktorat Konservasi Kawasan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi kawasan dan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyampaikan keprihatinan terhadap potensi dampak ekologis dari aktivitas penyadapan yang sudah berjalan. Kekhawatiran juga muncul terkait kemungkinan konflik sosial jika polemik tidak segera diselesaikan.

Toni menegaskan, BTNGC dalam pengelolaan kawasan akan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, regulasi, serta kajian ilmiah. Terlebih, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Konservasi, kebijakan pemanfaatan di kawasan konservasi akan semakin ketat.

“Komitmen kami jelas, menjaga kelestarian kawasan Gunung Ciremai sebagai sistem penyangga kehidupan. Setiap pemanfaatan harus sesuai aturan dan tidak boleh mengorbankan fungsi konservasi,” ujar Toni.

Ia menambahkan, keputusan akhir terkait kebijakan pemungutan HHBK getah pinus di kawasan taman nasional akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Hingga ada keputusan resmi, BTNGC menegaskan aktivitas penyadapan yang berlangsung saat ini tidak memiliki legalitas.

Bisnis.com, KUNINGAN- Gelombang penolakan terhadap dugaan praktik penyadapan getah pinus di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) kian menguat.

Sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas pencinta alam mendesak aparat penegak hukum segera menghentikan aktivitas yang diduga berlangsung tanpa dasar perizinan resmi serta mengusut aktor yang terlibat dalam rantai distribusinya.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Kuningan untuk Alam Raya (AKAR), serta komunitas pecinta alam lainnya menilai praktik penyadapan di kawasan konservasi bertentangan dengan prinsip perlindungan ekosistem.

Aktivis AKAR, Amalo mengatakan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam kawasan taman nasional wajib mengantongi izin sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika terbukti tidak memiliki dasar Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi dengan otoritas berwenang, aktivitas tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam.

“Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang menampung dan memperdagangkan getah hasil sadapan. Rantai distribusinya harus jelas dan sesuai hukum,” ujar Amalo, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, sorotan publik menguat setelah beredar informasi kalau penyadapan telah berlangsung sejak 2021 di lereng Gunung Ciremai yang termasuk zona taman nasional. Kawasan ini memiliki fungsi strategis sebagai daerah tangkapan air, habitat satwa liar, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat di Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Ia menyebut penyadapan berlebihan dapat berdampak ekologis serius. Ia menilai teknik koakan yang tidak sesuai standar berpotensi merusak batang pinus dan menurunkan kualitas tegakan hutan.

"Kerusakan vegetasi bisa memengaruhi debit air dan meningkatkan risiko longsor di lereng Ciremai. Ini bukan semata soal ekonomi, tapi keselamatan lingkungan,” katanya.

Selain isu legalitas dan dampak ekologis, massa aksi juga menyoroti dugaan perundungan terhadap aktivis lingkungan yang sebelumnya menyampaikan kritik atas praktik penyadapan tersebut. Mereka meminta jaminan perlindungan agar kebebasan berpendapat dalam isu lingkungan tetap terjaga.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Gunung Ciremai sekaligus menyesalkan adanya dugaan intimidasi terhadap aktivis.

“Saya menyesalkan kejadian perundungan tersebut. Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak terkait agar hal serupa tidak terulang,” ujarnya.

Terkait polemik penyadapan, Dian menegaskan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan kementerian terkait sejak enam bulan terakhir untuk meminta kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat mengenai pengelolaan kawasan.

Ia menekankan komitmen Kuningan sebagai kabupaten konservasi yang pembangunan daerahnya harus selaras dengan prinsip keberlanjutan. “Kuningan adalah Kabupaten Konservasi. Arah pembangunan wajib berwawasan lingkungan,” tegasnya.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola TNGC belum memberikan penjelasan rinci mengenai status legalitas aktivitas penyadapan yang dipersoalkan. Namun, pengawasan kawasan taman nasional disebut terus dilakukan guna mencegah perambahan dan pemanfaatan sumber daya tanpa izin.

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Usulan ini disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah dan DPD RI terkait evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Perubahan Kedua Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, Kamis (27/11/2025).

RUU itu dinilai penting untuk mengatur secara komprehensif, tegas, dan akuntabel mengenai praktik penyadapan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak privasi warga negara. "Diusulkan sebagai RUU usulan inisiatif Badan Legislasi," ujar Bob.

Legislator Partai Gerindra itu mengatakan sebelumnya Badan Legislasi DPR juga sudah membahas soal hukum secara umum atau universal. Selanjutnya, pihaknya akan membahas spesifik kepada hukum pidana, karena penyadapan yang dimaksud adalah terkait pidana.

Di samping RUU Penyadapan, Baleg DPR juga mengusulkan penyusunan RUU tentang Pemanfaatan Air Minum dan Sanitasi. RUU itu diusulkan guna merespons berbagai polemik soal perusahaan air minum dalam kemasan akhir-akhir ini.

"Pengelolaan air minum dan sanitasi ini penting sekali. Ini menjadi hal yang sangat berpengaruh pada hajat hidup orang banyak," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan aturan terkait penyadapan akan dimuat dalam undang-undang tersendiri. Tidak ada aturan khusus soal penyadapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dimuatnya aturan penyadapan dalam UU tersendiri juga telah menjadi perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Putusan MK menyatakan bahwa untuk penyadapan wajib diatur dalam UU tersendiri dan sementara kita persiapkan bersama DPR dan pemerintah," ujar Supratman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Daftar Isi

• 1. Masalah Baterai
• 2. Performa Menjadi Lamban
• 3. Penggunaan Data yang Tinggi
• 4. Telepon atau SMS yang Aneh
• 5. Iklan Pop-up
• Cara Menangani dan Mencegah HP Disadap

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada banyak modus kejahatan di dunia maya yang bisa berujung pada kerugian mental dan materiil. Tak jarang rekening korban terkuras habis gara-gara aksi penipuan yang metodenya sebenarnya mudah dikenali.

Salah satu modus penipuan yang marak terjadi adalah penyadapan HP untuk mencuri data penting, termasuk kredensial perbankan. Untuk itu, penting bagi Anda mengenali gejala-gejala ponsel yang telah diretas agar dapat mengambil tindakan pencegahan.

Berikut 5 kemungkinan HP sedang disadap, dikutip dari Techlicious:

1. Masalah Baterai

Salah satu tanda HP disadap adalah baterai yang tiba-tiba bermasalah. Anda perlu curiga jika tiba-tiba baterai terkuras habis dengan cepat.

Sebenarnya masa pakai baterai ponsel dipastikan akan berkurang sesuai dengan pemakaian. Namun malware atau aplikasi mata-mata yang menyusup juga bisa menggunakan sumber daya yang banyak dengan tujuan melakukan pengiriman informasi ke server kriminal.

2. Performa Menjadi Lamban

Kemungkinan lain adalah performa smartphone menjadi melambat dan aplikasi sulit untuk diakses. Sejumlah aplikasi juga akan ditemukan berjalan meski sudah ditutup atau ponsel restart berulang kali.

Jika HP disadap, malware yang masuk ke dalam perangkat akan membebani sumber daya ponsel. Salah satu kemungkinannya akan membuat bentrok dengan aplikasi lain.

3. Penggunaan Data yang Tinggi

Selain baterai, para hacker juga akan menguras data korbannya. Mereka baru menyadarinya saat tagihan atau penggunaan data internet melambung tinggi.

Hal ini berasal dari malware atau aplikasi mata-mata yang terus berjalan. Semua sistem itu akan terus menerus mengirimkan informasi kembali ke server milik pelaku.

4. Telepon atau SMS yang Aneh

Anda juga patut waspada jika menemukan adanya panggilan atau SMS ke nomor yang tidak dikenal atau misterius. Anda dapat memeriksa tagihan telepon untuk mencari tahu apakah ada biaya yang tidak dikenali dari penggunaan tersebut.

5. Iklan Pop-up

Sebagai catatan, tidak semua iklan pop-up merujuk pada HP yang diretas. Namun pengguna tetap perlu berhati-hati jika terjadi di perangkatnya.

Karena iklan pop-up bisa diartikan HP disusupi adware, yakni salah satu jenis malware yang memanen klik dan uang korbannya.

Cara Menangani dan Mencegah HP Disadap

1. Pastikan Hanya Mengunduh Aplikasi Terpercaya

Menginstal aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya dapat membuka celah keamanan dan membuat ponsel Anda rentan terhadap peretasan atau penyebaran malware. Oleh karena itu, sangat penting untuk hanya mengunduh aplikasi dari toko aplikasi resmi seperti Google Play Store, App Store, atau Samsung Galaxy Store.

Selain itu, pastikan untuk mengecek keaslian aplikasi dengan membandingkannya dengan situs web resmi pengembang untuk memastikan bahwa aplikasi yang Anda unduh adalah versi asli dan bukan aplikasi palsu yang berpotensi berbahaya.

2. Gunakan Aplikasi Anti-Malware

Malware dapat menyusup ke dalam ponsel Anda melalui berbagai cara, seperti pengunduhan aplikasi dari sumber yang tidak aman atau melalui celah keamanan lainnya.

Menginstal dan menggunakan aplikasi anti-malware dan antivirus yang terpercaya dapat membantu mendeteksi dan menghapus malware yang mungkin telah terinstal di ponsel Anda. Lakukan pemindaian secara rutin untuk memastikan keamanan ponsel Anda.

3. Cek Pakai Kode MMI

Kode Man-Machine Interface (MMI) adalah kode rahasia yang dapat digunakan untuk mengecek apakah ada fitur pengalihan panggilan atau perekaman yang aktif di ponsel Anda.

Kode ini dapat bervariasi tergantung pada jaringan yang Anda gunakan, tetapi umumnya menggunakan kode seperti ##002#, *72, *73, atau *#21#.

Dengan menelepon kode ini, Anda dapat melihat informasi tentang pengalihan panggilan atau perekaman yang mungkin telah diaktifkan secara diam-diam oleh pihak lain.

4. Aktifkan Verifikasi 2 Langkah

Verifikasi 2 langkah adalah fitur keamanan tambahan yang membutuhkan dua faktor autentikasi untuk masuk ke akun atau aplikasi Anda. Dengan mengaktifkan verifikasi 2 langkah, Anda dapat mencegah peretas untuk mengakses akun atau aplikasi Anda meskipun mereka berhasil mendapatkan kata sandi Anda.

Verifikasi 2 langkah biasanya menggunakan kombinasi kata sandi dan kode satu kali yang dikirimkan ke ponsel Anda atau aplikasi autentikator.

5. Matikan GPS Location

Fitur GPS Location dapat membocorkan lokasi Anda secara real-time kepada orang lain tanpa sepengetahuan Anda. Untuk mencegah hal ini, Anda dapat menonaktifkan fitur GPS Location di pengaturan ponsel Anda.

Selain itu, pastikan untuk tidak membagikan lokasi secara langsung kepada orang lain melalui aplikasi seperti WhatsApp atau aplikasi lainnya yang memiliki fitur berbagi lokasi.

Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, Anda dapat mengurangi risiko ponsel Anda disadap atau dipantau oleh pihak lain.

Namun, tetap waspada dan segera lakukan penanganan jika Anda menemukan tanda-tanda bahwa HP Anda telah disadap atau dipantau secara ilegal. Hati-hati di internet!

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Daftar Isi

• 1. OTP
• 2. Keluar dari WhatsApp
• 3. Pesan Terbaca
• 4. Pesan Terkirim Sendiri
• 5. Status WA Asing
• 6. Melakukan panggilan telepon
• Aktifkan Verifikasi Dua Langkah
• Lapor ke WhatsApp
• Log in Ulang
• Kunci Layar Akun WhatsApp
• Rajin Cek WhatsApp Web

Jakarta, CNBC Indonesia - Layanan pesan singkat WhatsApp memiliki 3 miliar pengguna aktif pada kuartal-I (Q1) 2025. Popularitasnya membuat banyak penipu online mencari kesempatan untuk menjerat korban.

Modus penipuan WhatsApp beragam, salah satunya dengan melakukan penyadapan terhadap aktivitas pengguna. Untuk itu, pengguna WhatsApp perlu waspada dan mengenali tanda-tanda akun disadap orang lain.

Penyadapan bisa membawa kerugian besar, mulai dari pencurian identitas, pelanggaran privasi, hingga pembobolan akun keuangan.

Ada banyak cara peretas untuk melakukan pembajakan dan memata-matai calon korban. Di antaranya dengan memasang aplikasi pihak ketiga, memanfaatkan WhatsApp Web, hingga mengirimkan malware ke ponsel.

Hal ini bisa sangat membahayakan, apalagi Whatsapp kini juga digunakan untuk menerima One Time Password dari berbagai aplikasi, termasuk aplikasi belanja online dan finansial.

Berikut ini adalah tanda-tanda yang bisa dikenali ketika WhatsApp hendak disadap:

1. OTP

One Time Password (OTP) merupakan enam angka kode dan biasanya dikirimkan ke SMS saat akan mengakses WhatsApp. Dengan begitu, jika ada pesan yang masuk, maka ada pihak yang berusaha masuk ke akun WhatsApp. Jangan berikan kode OTP ini pada siapapun.

2. Keluar dari WhatsApp

Salah satu ciri yang bisa dikenali adalah tiba-tiba keluar dari WhatsApp. Bisa jadi ada perangkat lain yang mencoba masuk ke akun WhatsApp. Anda bisa mengetahui perangkat lain itu dengan menekan ikon tiga titik dan pilih WhatsApp Web.

3. Pesan Terbaca

Saat ada pesan yang sudah terbuka dan dibaca, Anda harus berhati-hati. Hal ini bisa jadi pertanda akun kamu telah dibajak.

4. Pesan Terkirim Sendiri

Ciri ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Harap waspada jika tiba-tiba ada pesan yang terkirim sendiri, padahal Anda tidak pernah mengirimkannya.

5. Status WA Asing

Terdapat status Whatsapp yang tiba-tiba muncul, padahal bukan dibuat oleh pengguna sendiri.

6. Melakukan panggilan telepon

Terdapat panggilan telepon asing di WhatsApp yang bukan dibuat oleh pengguna sendiri.

Sebelum penyadapan seperti di atas terjadi pada Anda, ada cara yang bisa dilakukan yakni dengan melakukan verifikasi dua langkah atau two-step verification.

Aktifkan Verifikasi Dua Langkah

Agar terhindar menjadi korban penyadapan WhatsApp, segera lakukan verifikasi dua langkah. Dengan cara tersebut, pelaku kejahatan tak bisa mengakses WhatsApp, karena tak mengetahui kode yang digunakan. Berikut ini cara mengaktifkannya:

Klik opsi tiga titik

Masuk ke Settings, lalu menuju Account dan klik Two-Step Verification

Tekan Enable

Masukkan enam kode

Jangan lupa masukkan alamat email untuk memulihkan kode saat lupa

Namun, kalau penyadapan sudah telanjur terjadi, maka Anda bisa menggunakan cara ini.

Lapor ke WhatsApp

Saat mengetahui akun telah diretas, langsung nonaktifkan akun segera. Pengguna bisa menghubungi email dukungan WhatsApp di [email protected] dengan keyword "Lost/stolen: please deactivate my account" di badan email untuk menonaktifkan akun.

Setelah itu, pengguna bisa menyampaikan detail kronologi kejadian, termasuk kapan dan kemungkinan bagaimana akun diretas.

Pengguna kemudian punya waktu 30 hari untuk mengaktifkan kembali akun sebelum dihapus selamanya.

Log in Ulang

Pengguna bisa melakukan instal ulang WhatsApp untuk menangani penyadapan. Langkah ini dapat dilakukan jika pengguna telah menekan tombol persetujuan memindahkan akun.

Perlu diingat, instal ulang dengan nomor yang telah terdaftar sebelumnya. Dengan begitu, WhatsApp bisa mengetahui kode OTP yang dikirimkan ke nomor tersebut.

Kunci Layar Akun WhatsApp

Cara terakhir adalah mengunci layar seperti yang ada pada perangkat Android. Dengan begitu, tidak ada orang lain yang bisa mengaksesnya. Caranya buka menu Pengaturan > Privasi > pilih opsi Kunci Layar > Pindai sidik jari.

Rajin Cek WhatsApp Web

Selain itu, pengguna juga perlu rajin untuk memeriksa perangkat lain yang login menggunakan WhatsApp versi web. Apabila ada perangkat yang tidak dikenal, maka segera keluarkan.

Begini cara mengecek perangkat yang terhubung lewat WhatsApp Web:

Tekan opsi tiga titik

Klik WhatsApp Web

Berikutnya akan terlihat daftar perangkat yang terhubung dengan akun WhatsApp

Pilih Keluar dari semua perangkat.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - NSO Group, pengembang spyware Pegasus asal Israel, dilaporkan diakuisisi oleh grup investor asal Amerika Serikat (AS). Termasuk salah satunya adalah produser Hollywood Robert Simonds yang menjadi pemimpin kelompok itu.

Web berita Calcalist Tech melaporkan hal tersebut. Laporan mengatakan mengatakan kendali perusahaan akan segera lepas dari Israel.

Tak diketahui berapa jumlah pasti kesepakatan. Calcalist Tech hanya menyebutkan nilainya mencapai puluhan juta dolar.

Menurut laporan yang dipublikasikan pada 10 Oktober 2025 lalu, kesepakatan kemungkinan akan ditandatangani dalam beberapa hari.

Meski begitu, untuk penyelesaiannya tetap membutuhkan waktu. Karena membutuhkan persetujuan dari Badan Pengendalian Ekspor Pertahanan (DECA) di Kementerian Pertahanan Israel, dikutip Selasa (14/10/2025).

Dalam laporan yang sama juga disebutkan kesepakatan mencakup divestasi utang NSO sekitar US$500 juta.

Selain itu keterlibatan pendiri Omri Lavie juga akan berakhir setelah akuisisi benar-benar selesai. Jika laporan itu benar, tidak ada lagi pendiri NSO yang tersisa di perusahaan.

Shalev Hulio, pendiri lain perusahaan diketahui sudah tidak ada di NSO pada 2023 lalu.

Sebagai informasi, perusahaan induk yang berbasis di Luxemburg diketahui memiliki NSO sejak Maret 2023. Perusahaan diketahui dimiliki sepenuhnya oleh

Pengalihan kepemilikan terjadi saat kreditur bergerak menagih utang US$500 juta yang digunakan sebelumnya untuk membeli saham dari Fransisco Partners.

Simonds sendiri Simonds diketahui pernah bergabung menjadi dewan direksi dari perusahaan induk tersebut. Kemudian pada Juni 2023, dia juga pernah mencoba mengakuisisi NSO.

Namun kemudian diketahui langkah itu gagal. Simonds mengundurkan diri dari kursi dewan dua bulan kemudian.

Pernah terdeteksi di RI

Perangkat Pegasus buatan NSO Group dikabarkan digunakan untuk menyadap dan menjebol HP warga RI. Laporan Indonesia Leaks yang dipublikasikan beberapa media menyatakan kehadiran Pegasus dibuktikan dengan masuknya perangkat terkait di Indonesia.

Pegasus masuk melalui dua perangkat milik Q Cyber Technologies Sarl lewat Bandara Soekarno Hatta pada 2020 lalu. Indonesia Leaks, mengutip sumber dari Bea Cukai, mengonfirmasi hal tersebut dan alat dengan kode UKHI 1212635 datang pada 1 Desember 2020.

Perangkat Pegasus sendiri merupakan spyware buatan perusahaan asal Israel NSO Group. Economic Times menyebutkan jika Pegasus sebagai Spyware terkuat yang pernah ada dan bisa masuk ke dalam ponsel baik Android serta iOS.

Spyware adalah program yang dirancang untuk menembus pertahanan keamanan di HP lewat "pintu belakang". HP yang terinfeksi Spyware bakal mengirim informasi tentang aktivitas pemilik HP ke pihak ketiga.

Pegasus mampu mengeksplorasi bug yang belum ditemukan pada sistem operasi terkait. Jadi meski sudah menggunakan tambalan keamanan, keamanan ponsel masih bisa dijebol.

Keberadaan Pegasus pertama kali dilaporkan oleh 2016 oleh The Citizen Lab, organisasi keamanan siber asal Kanada. Spyware berhasil masuk ke dalam HP milik aktivis hak asasi manusia bernama Ahmed Mansoor. Pada September 2018, organisasi yang sama melaporkan 25 negara sudah terinfeksi Pegasus.

Kabarnya infeksi tersebut menggunakan teknik spear fishing melalui pesan teks atau email dengan link berbahaya. Tahun 2019, Pegasus dilaporkan menyusup ke WhatsApp dan bisa menghapus riwayat panggilan tidak terjawab.

Pada tahun yang sama, WhatsApp mengumumkan Pegasus berhasil mengeksploitasi bug di dalam aplikasi. Dalam kejadian itu, ada 1.400 HP Android dan IOS yang menjadi korban.

iMessage juga jadi aplikasi yang berhasil dimasuki Pegasus. Yakni dengan memasangnya melalui pemancar dan penerima radio di dekat korban.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]