Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) di DPR hari ini, Rabu (20/5/2026).

Penyampaian arah kebijakan fiskal yang menjadi landasan penyusunan RAPBN untuk tahun berikutnya ini biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Namun, baru kali ini Kepala Negara dijadwalkan menyampaikan langsung arah kebijakan fiskal pemerintah.

Saat dimintai konfirmasi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak ada dasar hukum tertentu yang mewajibkan penyampaian KEM & PPKF harus oleh Bendahara Negara.

"Saya pikir enggak ada undang-undangnya [yang mewajibkan] kan. Suka-suka saja, kebetulan Presiden mau ngomong ya enggak apa-apa," jelasnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Purbaya, ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan Presiden Prabowo nanti di DPR. Sebagaimana diketahui, biasanya Presiden dijadwalkan untuk menyambangi DPR sekitar satu tahun sekali saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut, ada sejumlah program-program unggulan pemerintah yang ingin dikomunikasikan langsung oleh Prabowo.

"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM & PPKF, di mana di KEM & PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," tuturnya.

Untuk diketahui, proses penyusunan KEM & PPKF telah dijadwalkan DPR untuk dimulai dalam waktu dekat. Setelahnya, pemerintah akan mulai menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebelum akhirnya disahkan pada rapat paripurna DPR.

Pada APBN 2026, sampai dengan akhir April, keuangan negara membukukan penerimaan senilai Rp918,4 triliun dan belanja Rp1.028,8 triliun. Akibatnya, defisit mencapai Rp164,4 triliun setelah pada April 2026 sempat surplus Rp4,3 triliun.

Meski demikian, keseimbangan primer kembali surplus menjadi Rp28 triliun setelah pada bulan sebelumnya mengalami defisit Rp95,8 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menyindir direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang suka meminta tantiem. Padahal, perusahaan yang dipimpinnya masih merugi.

Ia menyebutkan hal ini berbeda jauh dengan direksi PT Pertamina (Persero), meskipun terus untung dan memiliki aset berlimpah tidak pernah ngoyo.

"Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja tidak baik. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi," ujar Prabowo dalam Peresmian RDMP Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1).

Oleh sebab itu, Prabowo langsung memerintahkan Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani untuk segera membenahi BUMN-BUMN merugi tersebut, termasuk direksinya yang tidak bisa menjalankan tugas tapi ingin terus meminta gaji besar.

"Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN," katanya.

Kepada para direksi yang suka meminta tantiem, ia menekankan jangan pernah berharap lebih. Bila tidak senang, maka Prabowo mempersilahkan mereka untuk hengkang saja dari jabatannya.

"Kalau tidak mau, kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti," jelasnya.

Prabowo yakin masih banyak anak bangsa yang hebat dan pintar yang mau mengabdi kepada negara. Karenanya, tidak akan sulit mencari pengganti para direksi yang hanya peduli dengan keuntungan diri sendiri.

"Banyak yang siap menggantikan saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap menggantikan. Saya kira yang paling penting itu kita menuju swasembada energi, kita mampu," ujarnya.

Ini bukan kali pertama Prabowo menyinggung soal pemberian tantiem jumbo kepada petinggi BUMN.

Pada Agustus lalu, Prabowo pernah mengungkap ada komisaris BUMN yang meraup tantiem hingga Rp40 miliar setahun. Padahal, komisaris terkait hanya menghadiri rapat sebulan sekali.

"Masa ada komisaris yang rapat 1 bulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun," ujar Prabowo dalam Pidato Presiden dalam Rangka Penyampaian Pengantar RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).