Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan program bantuan pangan berupa telur ayam dan daging ayam karkas kembali digulirkan sebagai langkah menyerap produksi peternak sekaligus menopang harga unggas di tingkat produsen yang tengah tertekan.

Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah tengah mengintegrasikan penyerapan hasil peternak melalui berbagai program, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga mengusulkan kembali bantuan pangan telur dan daging ayam yang sebelumnya dijalankan pada 2023 dan 2024.

“Jadi yang harus kita selesaikan agar harga ayam di tingkat produsen, harganya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan harga daging ayam di tingkat konsumen. [Namun] saat ini bedanya relatif jauh. Ada usulan bantuan daging ayam dan telur ayam. Ini sangat baik untuk stabilisasi pasokan dan harga daging ayam dan telur ayam,” kata Sarwo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Sarwo menyampaikan usulan program tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun depan. Namun, apabila mendapat persetujuan revisi anggaran dari DPR, pelaksanaannya berpotensi dipercepat pada tahun ini.

“Tahun 2027 [sudah] kita usulkan. Tahun ini mungkin kalau dari Komisi IV DPR RI menghendaki revisi anggaran, maka akan dilaksanakan dalam tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pengalaman pelaksanaan bantuan pangan untuk penanganan stunting sebelumnya terbukti mampu menopang harga di tingkat peternak.

“Jadi memang pernah yang kita lakukan dulu dengan bantuan pangan stunting. Itu dulu dengan 1,4 juta keluarga penerima atau sekitar 14.000 ton per bulan, itu sudah cukup bagus menahan harga dan itu diakui oleh para peternak,” ucap Maino.

Program tersebut sebelumnya menyalurkan bantuan berupa 1 kilogram daging ayam dan 10 butir telur kepada 1,4 juta keluarga penerima selama tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng 8.778 peternak rakyat, terdiri atas 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.

Selain bantuan pangan, Bapanas akan mengoptimalkan penyerapan melalui GPM yang digelar rutin di berbagai daerah. Menurut Maino, meski volume penyerapannya tidak besar, pelaksanaan secara konsisten dapat membantu mengangkat harga ayam di tingkat peternak.

Bapanas juga mendorong agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG membeli produk unggas langsung dari peternak dengan harga mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP). Skema tersebut tersebut diharapkan dapat diterapkan secara nasional setelah program MBG kembali berjalan usai libur sekolah pada pertengahan Juli.

Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) Kusnan menyambut baik rencana integrasi penyerapan hasil peternak ke berbagai program pemerintah, termasuk rencana pengguliran kembali bantuan pangan telur ayam dan daging ayam.

Terlebih, kata dia, kondisi peternak rakyat saat ini membutuhkan intervensi agar dapat bertahan di tengah tekanan harga.

“Memang peternaknya harus naik kelas jadi tidak hanya live bird saja. Harapannya ini harus terintegrasi oleh program pemerintah yang saat ini sedang direncanakan pemerintah juga. Kondisi saat ini yang perlu diselamatkan adalah peternak yang kondisinya saat sedang tertekan dan untuk berlanjut agak berat,” ujar Kusnan.

Sebagai informasi, Bapanas telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp17,8 triliun untuk 2027 yang mendapat dukungan Komisi IV DPR. Dalam usulan tersebut, pemerintah mengalokasikan kebutuhan pasokan sekitar 5,78 ribu ton daging ayam dan 8,67 ribu ton telur ayam untuk program bantuan pangan dengan sasaran 1,45 juta penerima manfaat.

Pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat selama tiga bulan, dari Juli hingga September 2026. Langkah itu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan bantuan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam paket stimulus ekonomi semester II 2026.

"Bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk tiga bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima," ujar Airlangga dalam konferensi pers stimulus ekonomi semester II 2026 di Jakarta, Senin (22/6).

Airlangga menyebut pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp17,54 triliun untuk melanjutkan program tersebut.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga harga kedelai bagi perajin tahu dan tempe.

Menurutnya, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton kedelai.

"Untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton," katanya.

Airlangga menjelaskan subsidi tersebut akan diberikan apabila harga kedelai berada di atas harga acuan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia mengatakan kebijakan bantuan pangan dan subsidi kedelai telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan sejumlah kementerian terkait sebelum mendapat persetujuan Presiden.

"Baik terhadap bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden," ujarnya.

Secara keseluruhan, pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada semester II 2026.

Paket tersebut mencakup bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta berbagai insentif transportasi senilai Rp2,04 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi domestik di tengah risiko eksternal yang masih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengumumkan bakal memperpanjang penyaluran program bantuan sosial (Bansos) beras atau bantuan pangan hingga 3 bulan ke depan. Bantuan ini akan kembali disalurkan mulai Juli 2026.

Pengumuman terkait perpanjangan bansos beras ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Zulhas mengatakan bahwa bansos beras akan fokus disalurkan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang musim kemarau.

Nantinya, bantuan beras akan diberikan dalam bentuk 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, termasuk alokasi khusus untuk periode Juli.

“Bantuan beras atau bantuan pangan itu kita tambah tiga bulan. Tiga bulan. Juli, kemudian dua bulannya lagi disesuaikan dengan situasi musim paceklik. Tapi yang Juli harus. Itu sebanyak tiga kali, atau untuk tiga bulan, 10 kilogram kali 33,24 juta,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan perpanjangan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga sembako tidak boleh mengalami kenaikan, termasuk perubahan nilai tukar rupiah.

“Juga akan masuk musim kemarau nanti, dan juga melihat perkembangan terakhir, agar harga-harga sembako tidak boleh naik dalam situasi apapun, arahan Bapak Presiden tidak boleh membuat masyarakat jadi susah,” ujarnya.

Dengan tambahan tersebut, pemerintah memperkirakan penyaluran bantuan akan mengurangi stok cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 1 juta ton dari semula 5,2 juta ton di gudang Bulog.

“Agar hampir 34 juta masyarakat [KPM] kita yang paling rentan di bawah ini tidak terdampak oleh perubahan kurs atau perubahan apapun,” terangnya.

Selain itu, Zulhas juga menyatakan pemerintah tak lagi memasukkan minyak goreng kemasan sederhana Minyakita ke dalam program bantuan pangan, seiring melambungnya harga dan menipisnya pasokan di pasar tradisional.

“Minyakita kemarin ada sedikit kenaikan dan di beberapa daerah jauh, bahkan banyak sekali yang menyampaikan kepada kita, jadi kekurangan [Minyakita],” imbuhnya.

Untuk diketahui, tidak semua golongan bisa mendapatkan bantuan pangan beras dan minyak goreng yang disalurkan pemerintah. Pasalnya, bantuan ini fokus dialurkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terdapat sejumlah poin penting yang diperhatikan terkait dengan Bansos Pangan ini.

Berikut Syarat dan Cara Dapat Bansos Pangan Beras & Minyak Goreng:

Syarat Dapat Bansos Beras & Minyak Goreng

• Terdaftar sebagai keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos
• Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
• Membawa surat undangan sebagai penerima Bansos
• Membawa KTP & KK

Cara Pengambilan Bansos Beras & Minyak Goreng

• Datang sendiri atau diwakilkan untuk lansia/yang berhalangan hadir karena sakit ke lokasi pengambilan bansos sesuai surat undangan yang tertera (balai kota atau kantor desa)
• Membawa surat undangan, KTP/KK
• Proses verifikasi dengan petugas terkait
• Mengambil bansos sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan sosial (Bansos) beras atau bantuan pangan hingga 3 bulan ke depan, mulai Juli 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa bansos beras ini akan disalurkan ke 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang musim kemarau.

Dia menuturkan, perpanjangan bantuan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tidak terdampak kenaikan harga pangan, terutama di tengah potensi tekanan musim kemarau dan fluktuasi ekonomi global.

Nantinya, bantuan beras tersebut akan diberikan dalam bentuk 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, termasuk alokasi khusus untuk periode Juli.

“Bantuan beras atau bantuan pangan itu kita tambah tiga bulan. Tiga bulan. Juli, kemudian dua bulannya lagi disesuaikan dengan situasi musim paceklik. Tapi yang Juli harus. Itu sebanyak tiga kali, atau untuk tiga bulan, 10 kilogram kali 33,24 juta,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan perpanjangan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga sembako tidak boleh mengalami kenaikan, termasuk perubahan nilai tukar rupiah.

“Juga akan masuk musim kemarau nanti, dan juga melihat perkembangan terakhir, agar harga-harga sembako tidak boleh naik dalam situasi apapun, arahan Bapak Presiden tidak boleh membuat masyarakat jadi susah,” ujarnya.

Dengan tambahan tersebut, pemerintah memperkirakan penyaluran bantuan akan mengurangi stok cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 1 juta ton dari semula 5,2 juta ton di gudang Bulog.

“Agar hampir 34 juta masyarakat [KPM] kita yang paling rentan di bawah ini tidak terdampak oleh perubahan kurs atau perubahan apapun,” terangnya.

Selain itu, Zulhas juga menyatakan pemerintah tak lagi memasukkan minyak goreng kemasan sederhana Minyakita ke dalam program bantuan pangan, seiring melambungnya harga dan menipisnya pasokan di pasar tradisional.

“Minyakita kemarin ada sedikit kenaikan dan di beberapa daerah jauh, bahkan banyak sekali yang menyampaikan kepada kita, jadi kekurangan [Minyakita],” imbuhnya.

Zulhas menjelaskan bahwa sebelumnya sempat terjadi kebijakan penyaluran Minyakita untuk bantuan pangan yang berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar. Namun, dia menegaskan kondisi tersebut telah dievaluasi dan diperbaiki agar tidak terulang kembali.

“Pengalaman itu sudah kita perbaiki, tidak boleh ada lagi minyakita nanti yang untuk bantuan tetapi harus masuk ke pasar-pasar tradisional, karena minyakita itu intinya adalah mengganti minyak curah,” tandasnya.

Untuk diketahui, tidak semua golongan bisa mendapatkan bantuan pangan beras dan minyak goreng yang disalurkan pemerintah. Pasalnya, bantuan ini fokus dialurkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terdapat sejumlah poin penting yang diperhatikan terkait dengan Bansos Pangan ini.

Berikut Syarat dan Cara Dapat Bansos Pangan Beras & Minyak Goreng:

Syarat Dapat Bansos Beras & Minyak Goreng

• Terdaftar sebagai keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos
• Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
• Membawa surat undangan sebagai penerima Bansos
• Membawa KTP & KK

Cara Pengambilan Bansos Beras & Minyak Goreng

• Datang sendiri atau diwakilkan untuk lansia/yang berhalangan hadir karena sakit ke lokasi pengambilan bansos sesuai surat undangan yang tertera (balai kota atau kantor desa)
• Membawa surat undangan, KTP/KK
• Proses verifikasi dengan petugas terkait
• Mengambil bansos sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengungkap alasan minyak goreng kemasan sederhana Minyakita tak lagi masuk ke dalam bantuan pangan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan terganggunya pasokan Minyakita di sejumlah daerah, terutama wilayah yang jauh dari pusat distribusi, dipicu oleh kebijakan penyaluran sebelumnya yang turut menggunakan Minyakita untuk bantuan pangan.

Zulhas menyebut sejumlah laporan dari lapangan menunjukkan adanya kenaikan harga sekaligus kelangkaan Minyakita di beberapa wilayah.

“Minyakita kemarin ada sedikit kenaikan di beberapa daerah yang jauh, bahkan banyak sekali yang menyampaikan kepada kita, jadi kekurangan [Minyakita],” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Dia menjelaskan kondisi tersebut terjadi lantaran Minyakita sempat digunakan dalam program bantuan pangan, sehingga mengurangi ketersediaan di pasar.

“Memang kemarin ada kebijakan ya, minyakita dipakai untuk bantuan pangan, sehingga Minyakita tidak ada di pasar,” ujarnya.

Namun demikian, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut untuk memastikan distribusi kembali berjalan normal dan tidak mengganggu pasokan di pasar rakyat.

“Pengalaman itu sudah kita perbaiki, tidak boleh ada lagi minyakita nanti yang untuk bantuan tetapi harus masuk ke pasar-pasar tradisional, karena minyakita itu intinya adalah mengganti minyak curah,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Minyakita tidak lagi digunakan dalam program bantuan pangan pemerintah dan akan difokuskan sepenuhnya untuk menjaga ketersediaan di pasar rakyat.

Budi menjelaskan skema bantuan pangan minyak goreng kini dapat dilakukan langsung melalui produsen dengan berbagai merek alternatif di luar Minyakita.

“Bantuan pangan [pengganti Minyakita] bisa langsung kita dengan produsen. [Mereknya] apa aja nanti, tergantung,” kata Budi.

Budi menuturkan sebelumnya porsi Minyakita yang terserap untuk bantuan pangan mencapai sekitar 52%, sehingga berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar. Alhasil, pemerintah memutuskan untuk mengubah skema penyaluran agar distribusi ke masyarakat tetap terjaga.

“Minyakita memang tidak untuk bantuan pangan. Tadi yang penting ya, karena sekarang yang untuk bantuan pangan itu 52%, sehingga Minyakita di pasar itu berkurang,” ujarnya.

Dia menjelaskan ke depan Minyakita akan sepenuhnya difokuskan untuk pasar domestik, sehingga pasokan minyak goreng kemasan sederhana itu melimpah di pasar tradisional. Sementara itu, kebutuhan minyak goreng dalam program bantuan pangan akan dialihkan ke produk lain di luar Minyakita.

“Nanti bantuan pangan bisa langsung dikomunikasikan. Kita fasilitasi dengan produsen. Jadi ada minyak lain kan selain minyak kita. Tidak harus minyakita untuk bantuan pangan,” terangnya.

Untuk itu, Budi menegaskan Minyakita hanya diperuntukkan bagi pasar rakyat dan tidak lagi masuk dalam skema bantuan pangan pemerintah.

“Minyakita tetap enggak [masuk ke bantuan pangan]. Karena Minyakita itu hanya untuk pasar rakyat. Jadi tidak boleh lagi dengan bantuan pangan. Kalau mau bantuan pangan untuk minyak, nanti kita komunikasikan dengan produk minyak di luar Minyakita kan banyak jenis minyak,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan pangan beras bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang musim kemarau.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan perpanjangan bantuan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tidak terdampak kenaikan harga pangan, terutama di tengah potensi tekanan musim kemarau dan fluktuasi ekonomi global.

Nantinya, bantuan beras tersebut akan diberikan dalam bentuk 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, termasuk alokasi khusus untuk periode Juli.

“Bantuan beras atau bantuan pangan itu kita tambah tiga bulan. Tiga bulan. Juli, kemudian dua bulannya lagi disesuaikan dengan situasi musim paceklik. Tapi yang Juli harus. Itu sebanyak tiga kali, atau untuk tiga bulan, 10 kilogram kali 33,24 juta,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan perpanjangan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga sembako tidak boleh mengalami kenaikan, termasuk perubahan nilai tukar rupiah.

“Juga akan masuk musim kemarau nanti, dan juga melihat perkembangan terakhir, agar harga-harga sembako tidak boleh naik dalam situasi apapun, arahan Bapak Presiden tidak boleh membuat masyarakat jadi susah,” ujarnya.

Dengan tambahan tersebut, pemerintah memperkirakan penyaluran bantuan akan mengurangi stok cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 1 juta ton dari semula 5,2 juta ton di gudang Bulog.

“Agar hampir 34 juta masyarakat [KPM] kita yang paling rentan di bawah ini tidak terdampak oleh perubahan kurs atau perubahan apapun,” terangnya.

Selain itu, Zulhas juga menyatakan pemerintah tak lagi memasukkan minyak goreng kemasan sederhana Minyakita ke dalam program bantuan pangan, seiring melambungnya harga dan menipisnya pasokan di pasar tradisional.

“Minyakita kemarin ada sedikit kenaikan dan di beberapa daerah jauh, bahkan banyak sekali yang menyampaikan kepada kita, jadi kekurangan [Minyakita],” imbuhnya.

Zulhas menjelaskan bahwa sebelumnya sempat terjadi kebijakan penyaluran Minyakita untuk bantuan pangan yang berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar. Namun, dia menegaskan kondisi tersebut telah dievaluasi dan diperbaiki agar tidak terulang kembali.

“Pengalaman itu sudah kita perbaiki, tidak boleh ada lagi minyakita nanti yang untuk bantuan tetapi harus masuk ke pasar-pasar tradisional, karena minyakita itu intinya adalah mengganti minyak curah,” tandasnya.

Minyakita Tak Lagi Dipakai untuk Bansos

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Minyakita tidak lagi digunakan dalam program bantuan pangan pemerintah dan akan difokuskan sepenuhnya untuk menjaga ketersediaan di pasar rakyat.

Budi menjelaskan skema bantuan pangan minyak goreng kini dapat dilakukan langsung melalui produsen dengan berbagai merek alternatif di luar Minyakita.

“Bantuan pangan [pengganti Minyakita] bisa langsung kita dengan produsen. [Mereknya] apa aja nanti, tergantung,” kata Budi.

Budi menuturkan sebelumnya porsi MinyaKita yang terserap untuk bantuan pangan mencapai sekitar 52%, sehingga berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah skema penyaluran agar distribusi ke masyarakat tetap terjaga.

“Minyakita memang tidak untuk bantuan pangan. Tadi yang penting ya. Karena sekarang yang untuk bantuan pangan itu 52%, sehingga Minyakita di pasar itu berkurang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa bantuan sosial (Bansos) atau bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat Minyakita masih akan terus disalurkan hingga akhir Juni 2026.

Pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat Minyakita akan disalurkan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bapanas mencatat hingga 5 Juni, realisasi penyaluran bantuan pangan secara nasional telah mencapai 55,37% atau telah diterima sebanyak 18,4 juta KPM. Secara kuantitas, total beras yang dibutuhkan sebanyak 664.900 ton dan Minyakita 132,9 kiloliter. Dengan realisasi hari ini, masih ada beras 296.700 ton dan Minyakita 59.300 kiloliter yang masih terus akan disalurkan sampai akhir Juni.

Dalam laporan yang diterima Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebutuhan beras untuk bantuan pangan tersebut masih sangat memadai dengan total stok beras Bulog yang masih 5,3 juta ton. Sementara kebutuhan stok Minyakita untuk bantuan pangan juga telah disiapkan sepenuhnya.

Sampai awal Juni, pengadaan Minyakita untuk bantuan pangan telah menyentuh hampir 99%. Dari total kebutuhan Minyakita untuk bantuan pangan telah diperoleh stok sebanyak 131.400 kiloliter. Dari seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog, Kanwil Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masih berproses sedikit lagi untuk pengadaan Minyakita program bantuan pangan.

Terkait dengan hal tersebut, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan tatkala pemenuhan stok Minyakita untuk penyaluran bantuan pangan telah tuntas, maka Bulog dapat berfokus pula pada penyaluran Minyakita ke pasar-pasar. Apalagi periode salur bantuan pangan akan dicukupkan sampai akhir Juni ini.

"Dengan hampir rampungnya penyaluran bantuan pangan, stok Minyakita pemerintah yang dikelola Bulog selanjutnya bakal disalurkan seluruhnya ke pasar-pasar rakyat," kata Deputi Bapanas Ketut di Jakarta dikutip Sabtu (6/6/2026).

Penggencaran distribusi bantuan pangan diyakini Bapanas dapat ikut membantu intervensi pengendalian harga pangan pokok strategis. Apalagi pemerintah juga tengah berupaya menderaskan pasokan Minyakita bagi masyarakat, terutama ke pasar rakyat.

"Kami telah meminta Bulog untuk segera mengeksekusi bantuan pangan sampai Juni. Nah kalau bisa dikeluarkan, tentu bisa akan mengendalikan posisi harga, menstabilkan harga beras sekaligus menstabilkan harga minyak goreng tentunya," ujar Ketut.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan anggaran pelaksanaan program bantuan pangan telah tersedia di Bapanas dengan total mencapai Rp14,074 triliun.

Untuk diketahui, tidak semua golongan bisa mendapatkan bantuan pangan beras dan minyak goreng yang disalurkan pemerintah. Pasalnya, bantuan ini fokus dialurkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terdapat sejumlah poin penting yang diperhatikan terkait dengan Bansos Pangan ini.

Berikut Syarat dan Cara Dapat Bansos Pangan Beras & Minyak Goreng:

Syarat Dapat Bansos Beras & Minyak Goreng

• Terdaftar sebagai keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos
• Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
• Membawa surat undangan sebagai penerima Bansos
• Membawa KTP & KK

Cara Pengambilan Bansos Beras & Minyak Goreng

• Datang sendiri atau diwakilkan untuk lansia/yang berhalangan hadir karena sakit ke lokasi pengambilan bansos sesuai surat undangan yang tertera (balai kota atau kantor desa)
• Membawa surat undangan, KTP/KK
• Proses verifikasi dengan petugas terkait
• Mengambil bansos sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan

IDXChannel - Pemerintah membuka peluang untuk memperpanjang masa penyaluran program bantuan sosial (bansos) pangan selama dua bulan ke depan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdani menyatakan, pihaknya telah mengusulkan agar distribusi bantuan tersebut kembali dijalankan untuk periode Juni dan Juli 2026.

"Komisi IV (DPR) sudah menyetujui dan mudah-mudahan juga disetujui oleh pemerintah pusat," ujar Rizal dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Merujuk pada skema periode sebelumnya, Bulog mengusulkan agar setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. Dengan demikian, akumulasi bantuan yang akan diterima setiap keluarga mencapai 20 kg untuk total dua bulan tersebut.

"Per bulannya 10 kg, jadi kita akan distribusikan 20 kg selama dua bulan itu," kata Rizal.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah merampungkan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan Minyakita pada periode Februari-Maret 2026.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman sempat menyebutkan program bantuan tersebut menyasar hingga 33,2 juta KPM.

"Bapanas kembali melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kg dan 2 liter Minyakita selama dua bulan bagi 33,2 juta KPM," ujar Amran.

Cakupan jumlah penerima tersebut mengalami peningkatan drastis sebesar 81,9 persen jika dibandingkan dengan program serupa sebelumnya yang hanya menyasar 18,2 juta KPM tiap bulannya. Untuk teknis distribusinya, bantuan pangan ini akan disalurkan sekaligus untuk periode dua bulan.

Dalam prosesnya, Bulog bakal menggelontorkan stok beras sebanyak 664.800 ton dan minyak goreng sebesar 132.900 kiloliter, dengan dukungan anggaran negara yang mencapai Rp11,92 triliun.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan program bantuan pangan diperpanjang kembali hingga Juni mendatang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan harga pangan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog berkomitmen untuk terus mendistribusikan bantuan pangan yang telah diperpanjang kembali hingga Juni 2026.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa menjelaskan perpanjangan pelaksanaan program bantuan pangan hingga Juni dibutuhkan sebagai salah satu instrumen stabilisasi harga. Penderasan Minyakita ke pasaran juga diperlukan agar akses masyarakat semakin luas.

Sebagaimana diketahui, dalam paket bantuan pangan, termasuk pula penyaluran minyak goreng Minyakita yang disalurkan ke masyarakat berpenghasilan rendah. Minyakita sendiri bukan merupakan program subdisi pemerintah, melainkan kontribusi produsen minyak sawit dalam negeri untuk memenuhi pasar domestik terlebih dahulu agar mendapatkan izin ekspor.

"Dalam rangka mengantisipasi kenaikan minyak goreng, kami sudah menginstruksikan Bulog untuk segera mendistribusikan bantuan pangan karena sampai saat ini realisasinya kurang lebih 34%. Akhirnya dalam Rakornis di Kemenko Perekonomian diputuskan banpang [bantuan pangan] diperpanjang sampai Juni," kata Ketut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Penggencaran distribusi bantuan pangan diyakini Bapanas dapat ikut membantu intervensi pengendalian harga pangan pokok strategis. Apalagi pemerintah juga tengah berupaya menderaskan pasokan Minyakita bagi masyarakat, termasuk pula ke pasar rakyat.

"Kami minta Bulog untuk segera mengeksekusi bantuan pangan di posisi Mei sampai Juni. Nah kalau bisa dikeluarkan, tentu bisa akan mengendalikan posisi harga, menstabilkan harga beras sekaligus menstabilkan harga minyak goreng tentunya," jelas Ketut.

Ketut menyebut minyak goreng yang akan didistribusikan pada bantuan pangan tersebut mencapai sekitar 132.900 kiloliter. Dengan digelontorkannya bantuan pangan ini, maka harga Minyakita di pasar diharapkan bisa lebih stabil.

Mengenai rerata harga Minyakita skala nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sampai pekan kedua Mei cenderung mengalami penurunan secara mingguan. Meskipun masih sedikit berada diatas HET Minyakita yang dipatok di Rp15.700 per liter.

Sementara realisasi bantuan pangan sampai 20 Mei, dalam catatan Bapanas telah tersalurkan Minyakitahingga 46.200 kiloliter kepada 11,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masih ada pagu salur Minyakita sebanyak 86.800 kiloliter yang akan dikebut sampai pertengahan tahun 2026.

Dalam laporan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disusun Bapanas, per 20 Mei, stok CPP berupa minyak goreng masih cukup memadai. Bulog tercatat masih mengelola stok minyak goreng total 89.000 kiloliter dan ID FOOD 700 kiloliter.

"Dengan adanya bantuan pangan, sebagian besar masyarakat kita sudah tidak akan membeli minyak goreng, karena bantuannya 4 liter untuk setiap KPM. Jadi ini benar-benar sangat penting sekali," ujar Ketut.

Cara Cek Penerima Bantuan Sosial Pangan

Kendati demikian, tidak semua bisa mendapatkan bansos pangan. Pasalnya, bansos pangan hanya diberikan kepada empat golongan keluarga penerima manfaat (KPM). Keempat golongan penerima bansos pangan itu di antaranya adalah KPM program keluarga harapan PKH, KPM bantuan pangan nontunai BPNT, KPM penerima PKH plus BPNT, dan KPM balita atau anak yang berisiko stunting.

Cara cek Bansos Pangan:

• Buka laman website cekbansos.kemensos.go.id
• Ketika sudah berada laman cekbansos.kemensos.go.id, maka masukan wilayah penerima manfaat berupa; provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Mengisi data wilayah penerima manfaat
• Masukan nama penerima manfaat harus sesuai dengan data yang tertera di e-KTP atau Dukcapil
• Ketik huruf kode captcha
• Setelah itu klik 'Cari Data';
• Selanjutnya sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama Penerima Manfaat jika data tersebut terdaftar sebagai penerima bansos.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat proses pencairan sejumlah bantuan sosial (Bansos) reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Triwulan II/2026.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa proses pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pencairan bansos Triwulan II/2026 telah dilakukan.

Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN terus dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali. Untuk triwulan II pada bulan April ini, Kemensos menerima hasil pemutakhiran 10 hari lebih cepat dari triwulan sebelumnya.

“Alhamdulillah ini atas kesepakatan bersama, agar penyaluran bisa lebih cepat, Ibu Kepala BPS beserta jajaran bisa mempercepat penyerahan DTSEN hasil pemutakhiran itu 10 hari lebih cepat, jadi biasanya tanggal 20, kita bisa terima tanggal 10, Alhamdulillah untuk Triwulan kedua ini kita sudah bisa terima pada tanggal 10,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers dikutip Selasa (14/4/2026).

Gus Ipul menyampaikan DTSEN Volume 2 hasil pemutakhiran ini, akan digunakan sebagai dasar penetapan Bantuan Sosial (Bansos) reguler PKH dan BPNT pada triwulan II/2026.

“Saya bersyukur sekali, Alhamdulillah DTSEN semakin solid, DTSEN terus dilakukan langkah-langkah nyata, sehingga errornya terus menurun,” ujarnya.

Gus Ipul menyampaikan bahwa pembaruan DTSEN secara berkala merupakan langkah untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos.

“Ada yang sebelumnya tidak menerima, sekarang menerima. Dan ada yang selama ini menerima tetapi masuk ke inclusion error, sehingga tidak menerima lagi. Jadi memang data ini dinamis,” jelasnya.

Selain itu, pemutakhiran DTSEN juga telah diintegrasikan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat validitas data. Melalui langkah ini, Kemensos memastikan penyaluran bansos Triwulan II tahun 2026 lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.

Untuk triwulan II/2026, Gus Ipul memastikan kualitas DTSEN semakin solid. Kemensos menargetkan penyaluran bansos periode April, Mei, dan Juni dapat dilakukan tepat waktu dan diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.

Skema Pencairan Bansos

Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur, yakni perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Penyaluran Bansos melalui Bank Himbara dilakukan sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai bank Himbara yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN.

Akan tetapi, ada pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

Berikut Daftar Bansos Cair April 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Mengutip laman resmi Kemensos, PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pada 2026, tahap kedua berlangsung pada April hingga Juni.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) adalah sebagai berikut:

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
• Total bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako

BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Program ini menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Penyaluran BPNT mengikuti skema yang sama dengan PKH, yakni triwulan. Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Adapun pada tahap kedua yang dimulai April, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

Cara Cek Bansos April 2026:

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah-langkah cek status bansos:

Melalui Website Resmi Kemensos:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
• Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik “Cari Data”

Melalui Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
• Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
• Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
• Masukkan data sesuai KTP.
• Klik “Cari Data”.
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

Kriteria dan syarat penerima Bansos 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri
• Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada keluarga dalam desil 1 hingga 4.
• Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan bagi kelompok desil 1 hingga 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.

Cara Mencairkan Bansos 2026 via Pos & Bank Himbara:

Cara Mencairkan Bansos via Bank Himbara

• Bantuan dikirim langsung ke rekening penerima
• Penerima bisa menarik dana melalui ATM Bank Himbara
• Pencairan juga dapat dilakukan melalui teller bank
• Penerima wajib menunjukkan KTP atau kartu KKKS

Cara Mencairkan Bansos via Pos

• Penerima menerima surat undangan pencairan dari petugas desa/kelurahan atau kurir PT Pos
• Penerima datang ke kantor pos terdekat atau lokasi yang telah ditentukan
• Hadir sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan
• Untuk lansia dan penyandang disabilitas, pencairan dilakukan langsung ke rumah

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pencairan penerima bantuan sosial (Bansos) reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)) Triwulan II/2026.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pemutakhiran DTSEN volume 2 dilakukan sebagai dasar penyaluran bansos Triwulan II/2026. Pembaruan ini dilakukan guna memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN terus dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali. Untuk triwulan II pada bulan April ini, Kemensos menerima hasil pemutakhiran 10 hari lebih cepat dari triwulan sebelumnya.

“Alhamdulillah ini atas kesepakatan bersama, agar penyaluran bisa lebih cepat, Ibu Kepala BPS beserta jajaran bisa mempercepat penyerahan DTSEN hasil pemutakhiran itu 10 hari lebih cepat, jadi biasanya tanggal 20, kita bisa terima tanggal 10, Alhamdulillah untuk Triwulan kedua ini kita sudah bisa terima pada tanggal 10,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers dikutip Selasa (14/4/2026).

Gus Ipul menyampaikan DTSEN Volume 2 hasil pemutakhiran ini, akan digunakan sebagai dasar penetapan Bantuan Sosial (Bansos) reguler PKH dan BPNT pada triwulan II/2026.

“Saya bersyukur sekali, Alhamdulillah DTSEN semakin solid, DTSEN terus dilakukan langkah-langkah nyata, sehingga errornya terus menurun,” ujarnya.

Gus Ipul menyampaikan bahwa pembaruan DTSEN secara berkala merupakan langkah untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos.

“Ada yang sebelumnya tidak menerima, sekarang menerima. Dan ada yang selama ini menerima tetapi masuk ke inclusion error, sehingga tidak menerima lagi. Jadi memang data ini dinamis,” jelasnya.

Selain itu, pemutakhiran DTSEN juga telah diintegrasikan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat validitas data. Melalui langkah ini, Kemensos memastikan penyaluran bansos Triwulan II tahun 2026 lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran

Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur, yakni perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Untuk triwulan II/2026, Gus Ipul memastikan kualitas DTSEN semakin solid. Kemensos menargetkan penyaluran bansos periode April, Mei, dan Juni dapat dilakukan tepat waktu dan diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.

Berikut Daftar Bansos Cair April 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Mengutip laman resmi Kemensos, PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pada 2026, tahap kedua berlangsung pada April hingga Juni.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) adalah sebagai berikut:

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
• Total bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako

BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Program ini menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Penyaluran BPNT mengikuti skema yang sama dengan PKH, yakni triwulan. Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Adapun pada tahap kedua yang dimulai April, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

Cara Cek Bansos April 2026:

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah-langkah cek status bansos:

Melalui Website Resmi Kemensos:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
• Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik “Cari Data”

Melalui Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
• Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
• Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
• Masukkan data sesuai KTP.
• Klik “Cari Data”.
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

Kriteria dan syarat penerima Bansos 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri
• Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada keluarga dalam desil 1 hingga 4.
• Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan bagi kelompok desil 1 hingga 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kelancaran realisasi bantuan sosial (bansos) pangan yang menjadi program prioritas pemerintah.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani melihat kemungkinan program bansos pangan ini masih berlanjut pada 2026, seiring kebutuhan perlindungan sosial bagi kelompok berpendapatan rendah yang masih tinggi.

“Mudah-mudahan nanti tahun 2026 juga masih ada program-program ini untuk meringankan beban masyarakat yang ekonominya kurang mampu,” ujar Rizal dalam kunjungan ke Kantor Kelurahan Marunda, Jakarta Utara, Kamis (27/11/2025).

KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Ilustrasi bansos beras. Bansos Beras 10 Kg Disalurkan Oktober-November, Ini Cara Cek Penerimanya

Menurutnya, keberlanjutan program sangat penting untuk meringankan beban masyarakat, terutama menghadapi tekanan harga dan tantangan ekonomi.

Rizal menyampaikan bahwa perusahaan siap menjalankan setiap penugasan dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan manfaat bantuan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Bulog akan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan siap mendukung program pemerintah. Apabila diberikan penugasan, Bulog akan melaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan masyarakat,” kata Rizal.

Sebelumnya, Bulog melaporkan penyaluran bantuan pangan untuk periode Oktober–November 2025 baru mencapai sekitar 18 persen.

Rizal mengatakan, Bulog mulai menyalurkan paket bantuan tersebut pada awal hingga pertengahan November 2025 ini, namun realisasinya sempat tertahan karena adanya tambahan komoditas minyak goreng dalam paket bantuan.

KOMPAS.com/SUPARJO RAMALAN Bansos beras dan Minyakita di Jakarta mulai disalurkan Bulog Kamis (30/10/2025)

Adapun total pagu penyaluran bansos beras Bulog harus menyasar ssbanyak 18,2 juta penerima manfaat. Setiap keluarga menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Dengan kalkulasi itu, kebutuhan logistik yang harus dipenuhi Bulog mencapai 365.000 ton beras dan 73 juta liter minyak goreng.

Bulog memastikan akan tetap menjadi mitra pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung percepatan penyaluran bantuan di seluruh wilayah Indonesia.