Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas program gentengisasi.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mengusulkan agar genteng dari Plered, Kabupaten Purwakarta, juga digunakan, tidak hanya dari Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

Selama ini genteng dari Jatiwangi sudah digunakan dalam program tersebut. Namun produksi genteng dari daerah lain di Jawa Barat juga perlu dilibatkan.

"Hari ini saya di Jakarta ketemu Pak Menteri, ngurusin genteng. Itu bukan hanya dari Majalengka, tapi juga ada genteng dari Purwakarta, yaitu genteng Plered," ujar Dedi Mulyadi dikutip Selasa (24/3/2026).

Menurutnya jika lebih banyak daerah dilibatkan, maka manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh para perajin genteng di Jawa Barat.

Sementara itu, Maruarar Sirait mengatakan distribusi genteng dari Jawa Barat berjalan baik. Ia menyebut kualitas genteng sudah sesuai dan harganya juga terjangkau.

"Kemarin hasilnya bagus, kualitasnya baik, harganya masuk. Awalnya ada 14 truk, nanti bulan ini disiapkan jadi 600 truk," katanya.

Ia menambahkan, peningkatan jumlah distribusi itu ditargetkan mulai berjalan pada Mei 2026. "600 truk di bulan Mei," katanya.

Saat ini, pemerintah masih menyiapkan produksi dan pengiriman genteng agar bisa memenuhi kebutuhan program perumahan.

Diketahui, program gentengisasi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas rumah masyarakat, sekaligus membantu usaha genteng lokal agar terus berkembang.

Sebelumnya diberitakan, gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penggantian atap rumah berbahan seng dan asbes dengan genteng mendapat respons positif dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, kebijakan tersebut sejalan dengan arah penataan permukiman yang selama ini telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dia menilai penggunaan genteng sebagai material atap rumah bukanlah hal baru di wilayahnya.

"Jawa Barat itu dari dulu sudah mengkritisi rumah yang pakai asbes dan seng, karena secara tampilan tidak sesuai dengan prinsip estetika," ujar Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (3/2/2026).

Usaha genteng milik Hena Gian Hermana terus bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan industri bahan bangunan.

Dari halaman rumah yang sederhana, tumpukan genteng yang dijemur di bawah terik matahari menjadi bagian dari aktivitas produksi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Bagi Gian, genteng bukan sekadar material bangunan. Di balik setiap keping yang dicetak, ada cerita tentang ketekunan, keberanian mengambil risiko, dan keyakinan bahwa usaha tradisional pun bisa berkembang jika dikelola dengan baik.

Dia mengatakan, pabrik genteng yang telah berdiri sejak 1985 ini awalnya lahir sebagai respons atas tingginya permintaan atap genteng pada masa itu. Sementara itu, kapasitas produksi pabrik- pabrik genteng di wilayah Jatiwangi belum mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat.

Sayangnya, permintaan pasar yang tinggi itu terkendala dengan berbagai tantangan seperti perubahan zaman, ketatnya persaingan produk, tingginya biaya produksi, keterbatasan bahan baku, berkurangnya jumlah tenaga kerja, hingga keterbatasan modal.

"Berbicara usaha pabrik genteng, tentunya tidak lepas dari yang namanya pasang surut. Tantangan zaman, persaingan produk, biaya produksi tinggi, bahan baku terbatas, dan berkurangnya jumlah pegawai menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya pabrik genteng yang tidak bisa bertahan," tutur Gian.

Perjalanan usaha Gian mulai berubah ketika ia menjadi nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau memberinya ruang untuk memperluas usaha.

Tambahan modal tersebut digunakan untuk membeli mesin cetak yang lebih modern serta memperbaiki tungku pembakaran agar lebih efisien. Dampaknya terasa signifikan. Kapasitas produksi meningkat, kualitas genteng lebih seragam, dan waktu pengerjaan menjadi lebih cepat.

"BRI ini tentu menjadi mitra utama bagi para pelaku usaha pabrik genteng, karena BRI memiliki fasilitas pinjaman bunga rendah KUR bagi para pelaku usaha UMKM seperti kami, sehingga kami senantiasa bisa terus melakukan produksi genteng," urainya.

Tak hanya soal pembiayaan, pendampingan dari BRI juga membantu Gian lebih tertib dalam mengelola keuangan usaha. Ia mulai memisahkan keuangan pribadi dan usaha, mencatat arus kas, hingga merencanakan pengembangan jangka panjang.

Karena pemberdayaan dari BRI ini, produksi pun semakin meningkat sehingga kebutuhan tenaga kerja pun bertambah. Gian merekrut warga sekitar untuk membantu proses produksi, mulai dari pencetakan hingga pengangkutan.

Usahanya kini menjadi salah satu sumber penghasilan bagi beberapa keluarga di lingkungannya.

Di tengah maraknya material atap modern seperti baja ringan dan genteng metal, Gian tetap optimistis. Menurutnya, genteng tanah liat memiliki pasar tersendiri, terutama bagi masyarakat yang mengutamakan ketahanan panas dan nilai estetika tradisional.

"Kami terus menjaga kualitas supaya pelanggan tetap percaya," ujarnya.

Ke depan, Gian berencana memperluas jaringan pemasaran, tidak hanya mengandalkan pembeli lokal tetapi juga menyasar proyek-proyek perumahan skala lebih besar. Ia juga mulai mempertimbangkan inovasi desain agar produknya mampu bersaing dengan model genteng yang lebih modern.

Oleh karena itu, Gian berharap BRI dan pemerintah dapat semakin memperkuat sinergi dalam memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM pabrik genteng, baik melalui akses permodalan maupun kepastian permintaan pasar yang didukung oleh kebijakan yang berpihak.

"Dukungan tersebut penting agar usaha pabrik genteng tidak sekadar bertahan untuk memenuhi kebutuhan atap, tetapi juga tetap lestari sebagai bagian dari warisan leluhur, kekayaan budaya lokal, serta sumber penghidupan berkelanjutan bagi para pekerja," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gian juga menyinggung tentang program "Gentengisasi" yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Gian menyebut, Program Gentengnisasi ini bagaikan oase di tengah gurun yang telah lama dinantikan.

Kehadirannya menjadi harapan besar agar genteng Jatiwangi kembali bangkit sebagai genteng nomor satu di Indonesia dan meraih kembali masa kejayaannya untuk kelima kalinya.

Diharapkan pula, program ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan serta menghadirkan dampak positif yang lebih luas, tidak hanya bagi para pemilik pabrik, tetapi juga bagi seluruh pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri ini.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menginisiasi program "gentengisasi", yakni penggantian atap rumah berbahan seng dengan genteng tanah liat. Gentengisasi merupakan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Sementara itu, sebagai bank dengan fokus pada UMKM dan ekonomi kerakyatan, BRI terus berperan aktif mendukung program pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional, salah satunya melalui dukungan pembiayaan KUR Perumahan untuk program gentengisasi.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa BRI mengambil peran strategis dalam memfasilitasi pembiayaan antara pengusaha genteng dan developer (pengembang perumahan).

Dalam skemanya, BRI hadir setelah terdapat kontrak kerja sama antara pengusaha genteng dan developer, sehingga pembiayaan dapat segera difasilitasi.

"Peran BRI berada di tengah. Ketika sudah ada kontrak antara pengusaha genteng dan developer atau user, BRI siap memfasilitasi pembiayaannya. Kebetulan kita sudah ada KUR Perumahan, bahan bangunan seperti ini merupakan bagian dari KUR Perumahan. Sebagai bank yang DNA-nya memang berpihak pada usaha kecil dan rakyat, sesuai dengan namanya Bank Rakyat Indonesia, kami siap menyediakan pembiayaan untuk mendukung kebutuhan tersebut," kata Hery.

Hery juga menegaskan bahwa sebagai bagian dari komitmen BRI terhadap KUR Perumahan, pembiayaan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mendorong efek berganda.

Antara lain, mulai dari aktivitas produksi UMKM bahan bangunan, penguatan rantai pasok industri perumahan, serta membuka peluang lapangan kerja di berbagai daerah.

Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal sekaligus memperkuat industri dalam negeri, khususnya industri genteng.

Bisnis.com, MAJALENGKA- Program gentengisasi yang digagas pemerintah pusat mulai menyerap produk industri kecil di sentra gentengJatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Melalui sejumlah program perbaikan rumah rakyat, komitmen pembelian genteng dari berbagai pihak diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar pada tahap awal tahun ini.

MenteriKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,Maruarar Siraitmengatakan, pemerintah ingin memastikan proyek pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga membuka pasar bagi industri kecil di daerah.

Ia menilai industri genteng tradisional seperti yang berkembang di Jatiwangi memiliki potensi besar untuk menopang kebutuhan pembangunan perumahan di berbagai daerah.

"Permintaan genteng dari sentra industri Jatiwangi sebagian besar berasal dari program perbaikan rumah tidak layak huni yang dibiayai pemerintah pusat maupun daerah," kata Maruarar yang akrab disapa Ara, Kamis (12/3/2026).

Menurut Ara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program perbaikan rumah tahap awal tahun ini mengalokasikan pembangunan untuk sekitar 250 unit rumah. Jika setiap unit membutuhkan genteng senilai sekitar Rp2 juta, maka potensi belanja genteng diperkirakan mencapai Rp500 juta.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka pada 2026 menargetkan perbaikan sekitar 1.715 rumah tidak layak huni. Program tersebut diperkirakan akan menyerap produk genteng lokal dengan nilai belanja sekitar Rp1,5 miliar.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merencanakan perbaikan sekitar 900 rumah di wilayah Kabupaten Majalengka. Kebutuhan genteng dari program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp1 miliar.

"Jika seluruh program tersebut berjalan sesuai rencana, total komitmen pembelian genteng dari berbagai skema pembangunan rumah rakyat diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar," katanya.

Selain berasal dari program pemerintah, permintaan genteng juga datang dari sektor swasta, khususnya pengembang rumah subsidi yang memanfaatkan produk UMKM untuk kebutuhan proyek mereka.

Dalam tahap awal distribusi, sebanyak 24 truk genteng diproyeksikan dikirim dari sentra produksi di Jatiwangi ke berbagai proyek pembangunan rumah di sejumlah daerah. Sebagian pengiriman ditujukan untuk proyek perumahan di wilayah Bogor dan Serang.

"Pengiriman tersebut menandai mulai bergeraknya kembali rantai produksi industri genteng lokal yang sempat mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Pelaku usaha genteng di Jatiwangi, Riswan menilai, meningkatnya permintaan dari program perumahan pemerintah memberikan peluang bagi industri lokal untuk bangkit kembali.

Ia mengatakan dukungan kebijakan pemerintah membuka pasar baru bagi produk yang selama ini banyak bergantung pada permintaan regional.

"Selama beberapa tahun terakhir industri genteng tradisional menghadapi tantangan penurunan permintaan akibat perubahan material bangunan dan fluktuasi sektor konstruksi," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya mendukung keberhasilan program “Gentengisasi” melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP).

Dukungan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa menggunakan material atap lebih sejuk dan layak, seperti genteng, dibandingkan seng atau asbes, sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan kenyamanan hunian masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi, didampingi Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Bupati Majalengka Eman Suherman, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman di BRILiaN Club, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Hery menegaskan BRI mengambil peran strategis dalam memfasilitasi pembiayaan antara pengusaha genteng dan developer (pengembang perumahan).

Dalam skemanya, BRI hadir setelah terdapat kontrak kerja sama antara pengusaha genteng dan developer, sehingga pembiayaan dapat segera difasilitasi.

Peran BRI berada di tengah. Ketika sudah ada kontrak antara pengusaha genteng dan developer atau user, BRI siap memfasilitasi pembiayaannya. Kebetulan, kata dia, BRI sudah ada KUR Perumahan, bahan bangunan seperti ini merupakan bagian dari KUR Perumahan.

‘’Sebagai bank yang DNA-nya memang berpihak pada usaha kecil dan rakyat, sesuai dengan namanya Bank Rakyat Indonesia, kami siap menyediakan pembiayaan untuk mendukung kebutuhan tersebut,” kata Hery dalam keterangan, Senin (2/3/2026).

Hery juga menegaskan, sebagai bagian dari komitmen BRI terhadap KUR Perumahan, pembiayaan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, juga mendorong efek berganda.

Mulai dari aktivitas produksi UMKM bahan bangunan, penguatan rantai pasok industri perumahan, serta membuka peluang lapangan kerja di berbagai daerah.

Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal sekaligus memperkuat industri dalam negeri, khususnya industri genteng.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas konsistensi BRI dalam mendukung Program Pemerintah, termasuk KUR Perumahan.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BRI atas komitmennya memastikan KUR Perumahan terserap dengan sangat baik. Hingga saat ini, BRI merupakan bank penyalur terbesar KUR Perumahan. Peran dan dukungan BRI tentu sangat strategis dalam memperkuat program perumahan rakyat. Terima kasih Pak Dirut, Pak Hery,” ujar Maruarar.

Melalui dukungan terhadap program Gentengisasi, BRI hadir memperkuat kualitas hunian masyarakat, sekaligus mendorong kesejahteraan dari level paling mendasar dan pemerataan pembangunan sesuai dengan Asta Cita.

Di sisi lain, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok material dan tenaga kerja menjadikan program ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menciptakan multiplier effect dari sisi ekonomi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyatakan komitmen mendukung keberhasilan program "Gentengisasi" melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP).

Dukungan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat menggunakan material atap yang lebih sejuk dan layak, seperti genteng, dibandingkan seng atau asbes, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kenyamanan hunian masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi yang didampingi Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Bupati Majalengka Eman Suherman, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman di BRILiaN Club, Jakarta, pada Jumat (27/2).

Hery menegaskan bahwa BRI mengambil peran strategis dalam memfasilitasi pembiayaan antara pengusaha genteng dan developer (pengembang perumahan). Dalam skemanya, BRI hadir setelah terdapat kontrak kerja sama antara pengusaha genteng dan developer, sehingga pembiayaan dapat segera difasilitasi.

"Peran BRI berada di tengah. Ketika sudah ada kontrak antara pengusaha genteng dan developer atau user, BRI siap memfasilitasi pembiayaannya. Kebetulan kita sudah ada KUR Perumahan, bahan bangunan seperti ini merupakan bagian dari KUR Perumahan. Sebagai bank yang DNA-nya memang berpihak pada usaha kecil dan rakyat, sesuai dengan namanya Bank Rakyat Indonesia, kami siap menyediakan pembiayaan untuk mendukung kebutuhan tersebut," kata Hery.

Sebagai bagian dari komitmen BRI terhadap KUR Perumahan, pembiayaan ini turut mendorong efek ganda, mulai dari aktivitas produksi UMKM bahan bangunan, penguatan rantai pasok industri perumahan, serta membuka peluang lapangan kerja di berbagai daerah. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal sekaligus memperkuat industri dalam negeri, khususnya industri genteng.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas konsistensi BRI dalam mendukung Program Pemerintah, termasuk KUR Perumahan.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BRI atas komitmennya dalam memastikan KUR Perumahan terserap dengan sangat baik. Hingga saat ini, BRI merupakan bank penyalur terbesar KUR Perumahan. Peran dan dukungan BRI tentu sangat strategis dalam memperkuat program perumahan rakyat. Terima kasih Pak Dirut, Pak Hery," ujar Maruarar.

Melalui dukungan terhadap program Gentengisasi, BRI hadir memperkuat kualitas hunian masyarakat, sekaligus mendorong kesejahteraan dari level paling mendasar dan pemerataan pembangunan sesuai Asta Cita. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok material dan tenaga kerja memberi nilai lebih pada sisi ekonomi.

IDXChannel – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program gentengisasi berpotensi menjadi penggerak ekonomi dengan dampak berantai yang luas. Kebijakan yang digagas atas arahan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja baru, serta menggerakkan industri pembiayaan nasional.

Menurut Maruarar, kebutuhan genteng untuk proyek perumahan nasional masih jauh melampaui kapasitas produksi pengrajin saat ini. Kondisi tersebut membuka peluang ekspansi usaha sekaligus penyerapan tenaga kerja dalam skala besar.

“Untuk satu rumah dibutuhkan sekitar 480 genteng. Jika dibangun 6.000 rumah, kebutuhannya mencapai sekitar 2,9 juta genteng. Produksi yang ada belum mencukupi. Artinya, perlu penambahan tenaga kerja,” ujar Maruarar di Brilian Club, Jumat (27/2/2026).

Saat ini, pengusaha genteng skala menengah rata-rata mempekerjakan 100 hingga 200 orang dengan kapasitas produksi tahunan sekitar 300 ribu hingga 500 ribu genteng. Dengan target pembangunan ribuan unit rumah, para pelaku usaha dipastikan harus meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Untuk menopang ekspansi tersebut, sektor perbankan dan lembaga pembiayaan turut dilibatkan, antara lain melalui dukungan BRI dan BP Tapera. Ketersediaan pembiayaan dinilai krusial agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan.

Maruarar menegaskan, keberhasilan program gentengisasi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pengembang, serta perbankan. Jika ekosistem ini berjalan optimal, manfaatnya akan dirasakan secara merata oleh masyarakat dan pelaku ekonomi.

“Ini sinergi. Masyarakat diuntungkan karena kualitas rumah meningkat, industri menikmati kenaikan produksi, pengembang terbantu, dan perbankan berperan dalam pembiayaan. Semua ikut bergerak,” katanya.

Ke depan, program gentengisasi diharapkan dapat menjadi model integrasi kebijakan perumahan dengan pemberdayaan industri lokal, khususnya di daerah sentra produksi seperti Jawa Barat yang selama ini menjadi salah satu kontributor terbesar pembangunan rumah nasional.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Insya Allah nanti ada 52 rumah yang direnovasi menjadi layak huni

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai melaksanakan program Gentengisasi sebagai bagian dari penataan kawasan padat penduduk di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan bahwa penataan kawasan Menteng Tenggulun merupakan kolaborasi lintas pihak antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia perbankan, pelaku corporate social responsibility (CSR), hingga Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta.

“Insya Allah nanti ada 52 rumah yang direnovasi menjadi layak huni. Dari jumlah itu, 23 rumah milik pelaku UMKM yang rumahnya diperbaiki, dan 10 UMKM lain juga akan kami bina untuk pembiayaan. Semua pembiayaan renovasi rumah dan penataan lorong dilakukan melalui dana CSR secara gotong royong,” ujar Sri Haryati dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Program ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki kualitas rumah tidak layak huni, meningkatkan sanitasi, serta mendorong aktivitas ekonomi warga melalui penguatan UMKM.

Program ini menargetkan 52 rumah untuk direnovasi, di mana 23 di antaranya merupakan rumah pelaku UMKM yang akan mendapat pembinaan lanjutan.

Selain memperbaiki rumah, penataan juga mencakup perbaikan lorong kawasan, dan pembentukan kawasan wisata kuliner berbasis UMKM. Kawasan Menteng Tenggulun, yang selama ini dikenal sebagai wilayah padat di tengah kawasan elite Menteng, akan dijadikan pilot project“Kampung Gotong Royong” dengan konsep hunian sehat dan ekonomi warga yang tumbuh.

Program ini turut melibatkan “Ladies Banker”, yakni kelompok profesional perempuan di sektor perbankan yang akan memberikan pendampingan bagi UMKM, terutama dalam literasi keuangan dan kreativitas usaha. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen menata jalur dan koridor usaha warga agar lebih tertib dan menarik.

Dirjen Sri Haryati menambahkan, total kebutuhan anggaran untuk program ini masih dalam tahap perhitungan, dengan estimasi awal sekitar Rp5 miliar yang bersumber dari dana CSR. Pelaksanaan fisik akan dimulai setelah Lebaran 2026, dengan target penyelesaian bertahap mulai Juni hingga Juli 2026.

“Konsepnya tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga membangun semangat gotong royong antarwarga, pemerintah, dan dunia usaha. Kami ingin Menteng Tenggulun menjadi contoh bagaimana kawasan padat bisa bertransformasi menjadi lingkungan yang sehat, tertib, dan berdaya ekonomi,” kata Sri Haryati.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah mencanangkan program penggantian atap seng menjadi genteng atau gentengisasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Apersi, Dedy Indra Setiawan menjelaskan bahwa pada dasarnya pihaknya mendukung program tersebut dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Akan tetapi, Dedy menilai implementasi gentengisasi perlu melalui tinjauan mendalam agar tidak menimbulkan distrorsi di pasar properti. Diperlukan kepastian industrialisasi genteng guna menjamin pasokan tetap aman.

"Kami mendukung usulan Presiden terkait gentengsasi. Hanya saja perlu beberapa persiapan, seperti industri yang membuat genteng sudah siap belum?," kata Dedy kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Pasalnya, apabila program ini tak dibarengi dengan kesiapan industri, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kelangkaan genteng sebagai bahan bangunan. Apabila demikian, nantinya harga genteng dikhawatirkan akan mengalami kenaikan.

Jika kelangkaan genteng tersebut benar terjadi, hal itu akan berdampak pada meningkatnya harga jual rumah, tidak terkecuali harga rumah subsidi.

"Kemudian harga rumah subsidi perlu ditinjau kembali terkait gentengisasi. Harus ada peningkatan harga," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan program penggantian atap seng menjadi genteng atau gentengisasi akan sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara ini menjelaskan, hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional dan diharapkan dapat berdampak pada pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Jadi kalau mau simple sih kita bisa saja impor, tapi menurut saya kita jangan melakukan itu. Kita gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan daripada industri dalam negeri kita," kata Marurar dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Kompleks DPR RI, Rabu (18/2/2026).

Ara menambahkan, nantinya pemerintah tak hanya menyerap produksi genteng dari industri besar, melainkan juga ikut menyerap produk genteng yang diproduksi oleh para pelaku UMKM.

"Karena pegawai-pegawai dari industri genteng rumah itu besar sekali jumlahnya. Semoga program ini bisa membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Insinyur Indonesia (PII) merespons positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan program gentengisasi atau penggantian atap seng menjadi genteng bagi hunian rakyat.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan standarisasi kualitas bangunan di Indonesia.

Ketua Umum PII, Ilham Akbar Habibie menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya menyasar aspek estetika bangunan, tetapi juga memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penggunaan material genteng dianggap lebih unggul dibandingkan seng, terutama dalam hal ketahanan terhadap iklim.

"Genteng itu mungkin dibandingkan dengan seng gitu kan, kualitasnya lebih baik dan bukan saja soal estetika, tapi juga lebih tahan terhadap korosi dan sebagainya. Saya kira itu mungkin salah satu aspek, itu terkait dengan kualitas hidup bangsa kita," ujar Ilham di Jakarta, dikutip Minggu (8/2/2026).

Putra presiden ke-3 RI ini menyebutkan bahwa material seng memiliki kerentanan tinggi terhadap korosi, terutama di wilayah tropis dengan tingkat kelembapan dan salinitas tinggi.

Sebaliknya, genteng berbahan batu atau material padat lainnya mampu memberikan perlindungan jangka panjang yang lebih mumpuni bagi penghuninya.

Meski demikian, Ilham mengakui bahwa secara kelembagaan PII belum melakukan kajian teknis mendalam terkait program tersebut karena merupakan wacana yang relatif baru. Namun, dia melihat adanya sinkronisasi antara visi Presiden dengan prinsip keinsinyuran dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan.

"Dan saya kira mungkin dari pemikiran saya secara pribadi itu untuk meningkatkan dan memaksimalkan kualitas hidup daripada bangsa kita. Itu satu hal yang baik, tapi kita sebagai organisasi [PII] belum pernah membahasnya, ini kan relatif baru," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggagas program nasional penggantian atap rumah berbahan seng dengan genteng sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang indah, sejuk, dan layak huni.

Gagasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Prabowo menilai penggunaan atap seng yang semakin masif di hampir seluruh kota, kecamatan, hingga desa telah mengurangi kualitas lingkungan permukiman. Selain menimbulkan panas bagi penghuni, seng juga mudah berkarat dan dinilai tidak mencerminkan keindahan Indonesia.

"Tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Seng panas, seng berkarat,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka mewajibkan penggunaan genteng Jatiwangi pada seluruh proyek bangunan milik pemerintah daerah, baik pembangunan baru maupun renovasi.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah afirmatif untuk melindungi industri genteng tradisional yang selama dua dekade terakhir terus mengalami penurunan akibat tekanan material bangunan modern.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan kebijakan Gentengisasi bukan sekadar instruksi administratif, melainkan upaya konkret menciptakan pasar bagi produk lokal yang selama ini terpinggirkan. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sebagai penggerak ekonomi rakyat, terutama ketika mekanisme pasar tidak lagi berpihak pada industri tradisional.

“Penggunaan genteng Jatiwangi diwajibkan di seluruh bangunan pemerintah. Ini bentuk keberpihakan nyata, bukan simbolik. Kalau pemerintah sendiri tidak menggunakan produk lokal, maka industri ini akan terus tergerus,” ujar Eman, Rabu (4/2/2026).

Genteng Jatiwangi selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan Majalengka. Namun, penetrasi atap modern seperti galvalum, spandek, dan genteng beton membuat permintaan genteng tanah liat terus menurun.

Produk modern dinilai lebih ringan, cepat dipasang, dan memiliki harga yang lebih kompetitif dibanding genteng tradisional yang diproduksi secara manual.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap struktur industri genteng di Jatiwangi. Banyak unit produksi skala kecil berhenti beroperasi, sementara regenerasi tenaga kerja semakin melemah.

Generasi muda dinilai enggan melanjutkan usaha genteng karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi di tengah perubahan selera pasar.

Selain tekanan pasar, pelaku industri juga menghadapi kenaikan biaya produksi. Bahan baku tanah liat semakin sulit diperoleh akibat konversi lahan dan keterbatasan akses, sementara ongkos distribusi masih menjadi persoalan karena efisiensi logistik yang belum optimal. Faktor-faktor tersebut membuat harga genteng tanah liat sulit bersaing dengan produk pabrikan modern.

Eman menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan pasar bebas. Ia menekankan perlunya intervensi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan industri rakyat yang memiliki nilai ekonomi sekaligus kultural.

Pemerintah daerah, kata dia, berupaya menjadikan proyek-proyek publik sebagai jangkar permintaan agar industri genteng tetap hidup.

“Kami ingin membentuk permintaan dasar. Ketika kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, hingga sekolah menggunakan genteng lokal, maka roda produksi akan tetap berputar,” ujarnya.

Selain kebijakan penggunaan produk lokal, Pemkab Majalengka juga mendorong dukungan lembaga strategis, termasuk Bank Indonesia, untuk terlibat dalam penguatan industri genteng. Dukungan yang diharapkan mencakup akses pembiayaan terjangkau, pelatihan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan, serta promosi produk pada skala yang lebih luas.

Jatiwangi Art Factory

Di sisi lain, upaya revitalisasi juga dilakukan melalui pendekatan non-ekonomi. Pemerintah daerah menggandeng komunitas seni dan budaya, termasuk Jatiwangi Art Factory, untuk memperkuat citra genteng sebagai bagian dari identitas daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat menambah nilai produk dan memperluas persepsi genteng dari sekadar material bangunan menjadi simbol budaya.

Secara historis, industri genteng Jatiwangi telah berkembang sejak awal abad ke-20. Pada periode 1950 hingga 1980-an, kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra genteng terbesar di Asia Tenggara dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Namun, perubahan tren material bangunan sejak awal 2000-an menyebabkan industri tersebut terus mengalami kontraksi.

"Melalui kebijakan afirmatif ini, Pemkab Majalengka berharap genteng Jatiwangi tidak hanya bertahan sebagai produk tradisional, tetapi kembali memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Kami menilai pelestarian industri lokal menjadi bagian penting dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Eman.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka mewajibkan penggunaan genteng Jatiwangi pada seluruh proyek bangunan milik pemerintah daerah, baik pembangunan baru maupun renovasi.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah afirmatif untuk melindungi industri genteng tradisional yang selama dua dekade terakhir terus mengalami penurunan akibat tekanan material bangunan modern.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan kebijakan Gentengisasi bukan sekadar instruksi administratif, melainkan upaya konkret menciptakan pasar bagi produk lokal yang selama ini terpinggirkan. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sebagai penggerak ekonomi rakyat, terutama ketika mekanisme pasar tidak lagi berpihak pada industri tradisional.

“Penggunaan genteng Jatiwangi diwajibkan di seluruh bangunan pemerintah. Ini bentuk keberpihakan nyata, bukan simbolik. Kalau pemerintah sendiri tidak menggunakan produk lokal, maka industri ini akan terus tergerus,” ujar Eman, Rabu (4/2/2026).

Genteng Jatiwangi selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan Majalengka. Namun, penetrasi atap modern seperti galvalum, spandek, dan genteng beton membuat permintaan genteng tanah liat terus menurun.

Produk modern dinilai lebih ringan, cepat dipasang, dan memiliki harga yang lebih kompetitif dibanding genteng tradisional yang diproduksi secara manual.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap struktur industri genteng di Jatiwangi. Banyak unit produksi skala kecil berhenti beroperasi, sementara regenerasi tenaga kerja semakin melemah.

Generasi muda dinilai enggan melanjutkan usaha genteng karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi di tengah perubahan selera pasar.

Selain tekanan pasar, pelaku industri juga menghadapi kenaikan biaya produksi. Bahan baku tanah liat semakin sulit diperoleh akibat konversi lahan dan keterbatasan akses, sementara ongkos distribusi masih menjadi persoalan karena efisiensi logistik yang belum optimal. Faktor-faktor tersebut membuat harga genteng tanah liat sulit bersaing dengan produk pabrikan modern.

Eman menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan pasar bebas. Ia menekankan perlunya intervensi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan industri rakyat yang memiliki nilai ekonomi sekaligus kultural.

Pemerintah daerah, kata dia, berupaya menjadikan proyek-proyek publik sebagai jangkar permintaan agar industri genteng tetap hidup.

“Kami ingin membentuk permintaan dasar. Ketika kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, hingga sekolah menggunakan genteng lokal, maka roda produksi akan tetap berputar,” ujarnya.

Selain kebijakan penggunaan produk lokal, Pemkab Majalengka juga mendorong dukungan lembaga strategis, termasuk Bank Indonesia, untuk terlibat dalam penguatan industri genteng. Dukungan yang diharapkan mencakup akses pembiayaan terjangkau, pelatihan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan, serta promosi produk pada skala yang lebih luas.

Jatiwangi Art Factory

Di sisi lain, upaya revitalisasi juga dilakukan melalui pendekatan non-ekonomi. Pemerintah daerah menggandeng komunitas seni dan budaya, termasuk Jatiwangi Art Factory, untuk memperkuat citra genteng sebagai bagian dari identitas daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat menambah nilai produk dan memperluas persepsi genteng dari sekadar material bangunan menjadi simbol budaya.

Secara historis, industri genteng Jatiwangi telah berkembang sejak awal abad ke-20. Pada periode 1950 hingga 1980-an, kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra genteng terbesar di Asia Tenggara dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Namun, perubahan tren material bangunan sejak awal 2000-an menyebabkan industri tersebut terus mengalami kontraksi.

"Melalui kebijakan afirmatif ini, Pemkab Majalengka berharap genteng Jatiwangi tidak hanya bertahan sebagai produk tradisional, tetapi kembali memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Kami menilai pelestarian industri lokal menjadi bagian penting dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Eman.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka mewajibkan penggunaan genteng Jatiwangi pada seluruh proyek bangunan milik pemerintah daerah, baik pembangunan baru maupun renovasi.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah afirmatif untuk melindungi industri genteng tradisional yang selama dua dekade terakhir terus mengalami penurunan akibat tekanan material bangunan modern.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan kebijakan Gentengisasi bukan sekadar instruksi administratif, melainkan upaya konkret menciptakan pasar bagi produk lokal yang selama ini terpinggirkan. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sebagai penggerak ekonomi rakyat, terutama ketika mekanisme pasar tidak lagi berpihak pada industri tradisional.

“Penggunaan genteng Jatiwangi diwajibkan di seluruh bangunan pemerintah. Ini bentuk keberpihakan nyata, bukan simbolik. Kalau pemerintah sendiri tidak menggunakan produk lokal, maka industri ini akan terus tergerus,” ujar Eman, Rabu (4/2/2026).

Genteng Jatiwangi selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan Majalengka. Namun, penetrasi atap modern seperti galvalum, spandek, dan genteng beton membuat permintaan genteng tanah liat terus menurun.

Produk modern dinilai lebih ringan, cepat dipasang, dan memiliki harga yang lebih kompetitif dibanding genteng tradisional yang diproduksi secara manual.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap struktur industri genteng di Jatiwangi. Banyak unit produksi skala kecil berhenti beroperasi, sementara regenerasi tenaga kerja semakin melemah.

Generasi muda dinilai enggan melanjutkan usaha genteng karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi di tengah perubahan selera pasar.

Selain tekanan pasar, pelaku industri juga menghadapi kenaikan biaya produksi. Bahan baku tanah liat semakin sulit diperoleh akibat konversi lahan dan keterbatasan akses, sementara ongkos distribusi masih menjadi persoalan karena efisiensi logistik yang belum optimal. Faktor-faktor tersebut membuat harga genteng tanah liat sulit bersaing dengan produk pabrikan modern.

Eman menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan pasar bebas. Ia menekankan perlunya intervensi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan industri rakyat yang memiliki nilai ekonomi sekaligus kultural.

Pemerintah daerah, kata dia, berupaya menjadikan proyek-proyek publik sebagai jangkar permintaan agar industri genteng tetap hidup.

“Kami ingin membentuk permintaan dasar. Ketika kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, hingga sekolah menggunakan genteng lokal, maka roda produksi akan tetap berputar,” ujarnya.

Selain kebijakan penggunaan produk lokal, Pemkab Majalengka juga mendorong dukungan lembaga strategis, termasuk Bank Indonesia, untuk terlibat dalam penguatan industri genteng. Dukungan yang diharapkan mencakup akses pembiayaan terjangkau, pelatihan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan, serta promosi produk pada skala yang lebih luas.

Jatiwangi Art Factory

Di sisi lain, upaya revitalisasi juga dilakukan melalui pendekatan non-ekonomi. Pemerintah daerah menggandeng komunitas seni dan budaya, termasuk Jatiwangi Art Factory, untuk memperkuat citra genteng sebagai bagian dari identitas daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat menambah nilai produk dan memperluas persepsi genteng dari sekadar material bangunan menjadi simbol budaya.

Secara historis, industri genteng Jatiwangi telah berkembang sejak awal abad ke-20. Pada periode 1950 hingga 1980-an, kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra genteng terbesar di Asia Tenggara dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Namun, perubahan tren material bangunan sejak awal 2000-an menyebabkan industri tersebut terus mengalami kontraksi.

"Melalui kebijakan afirmatif ini, Pemkab Majalengka berharap genteng Jatiwangi tidak hanya bertahan sebagai produk tradisional, tetapi kembali memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Kami menilai pelestarian industri lokal menjadi bagian penting dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Eman.