Kewajiban neto yang menurun dipengaruhi oleh penurunan posisi kewajiban finansial luar negeri (KFLN) yang lebih dalam dari penurunan posisi aset finansial luar negeri

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi investasi internasional (PII) Indonesia pada triwulan I 2026 mencatat kewajiban neto yang menurun menjadi 227,6 miliar dolar AS, dari posisi sebesar 273,4 miliar dolar AS pada akhir triwulan IV 2025.

“Kewajiban neto yang menurun dipengaruhi oleh penurunan posisi kewajiban finansial luar negeri (KFLN) yang lebih dalam dari penurunan posisi aset finansial luar negeri (AFLN),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, posisi AFLN Indonesia menurun terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi cadangan devisa sejalan dengan kebutuhan valas untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons BI terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Posisi AFLN pada akhir triwulan I 2026 tercatat sebesar 556,7 miliar dolar AS, turun 0,4 persen (quarter to quarter/qtq) dari 559,1 miliar dolar AS pada akhir triwulan IV 2025.

Penurunan posisi AFLN juga dipengaruhi oleh pelemahan harga aset dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap beberapa mata uang negara penempatan aset, di tengah meningkatnya posisi aset investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya.

Di sisi lain, posisi KFLN Indonesia menurun di tengah aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio yang tetap terjaga.

Posisi KFLN Indonesia pada akhir triwulan I 2026 tercatat sebesar 784,3 miliar dolar AS, turun sebesar 5,8 persen (quarter to quarter/qtq) dari 832,6 miliar dolar AS pada akhir triwulan IV 2025.

Penurunan tersebut terutama bersumber dari pelemahan nilai instrumen keuangan domestik di tengah kinerja investasi langsung yang tetap membukukan surplus yang mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi domestik.

Posisi investasi portofolio dan investasi lainnya menurun sejalan dengan pembayaran surat utang sektor swasta dan pinjaman luar negeri yang jatuh tempo.

Selain itu, posisi KFLN juga dipengaruhi oleh pelemahan harga saham dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.

BI memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan I 2026 tetap terjaga, sehingga mendukung ketahanan eksternal.

Hal ini tecermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB pada triwulan I 2026 sebesar 15,5 persen, lebih rendah dibandingkan 18,9 persen pada triwulan IV 2025.

Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (92,5 persen) terutama dalam bentuk investasi langsung.

BI menyatakan bahwa ke depan, pihaknya senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek PII Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. Selain itu, BI akan terus memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengamankan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII guna memastikan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka ramah pendanaan bank (bankable) dan terbebas dari risiko kegagalan finansial.

Kepastian hukum dan investasi tersebut dikunci dengan penandatanganan perjanjian penjaminan oleh Pemprov Jabar melalui Badan Usaha Pelaksana PT Jabar Environmental Solutions (JES) bersama PT PII di Indramayu beberapa waktu lalu.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Minggu, menegaskan bahwa intervensi penjaminan ini merupakan komitmen serius pemerintah daerah dalam menghadirkan jangkar kepastian hukum, sekaligus memastikan seluruh tahapan konstruksi di lapangan berjalan sesuai rencana.

"Saya mengapresiasi peran PT PII yang telah memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek ini karena hal tersebut menjadi landasan kuat untuk memastikan proyek berjalan sesuai komitmen," kata Dedi.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar menaruh harapan besar pada TPPASR Legok Nangka yang berada di Kabupaten Bandung sebagai solusi jangka panjang yang mendesak untuk mengatasi keterbatasan kapasitas (overcapacity) tempat pembuangan akhir konvensional yang saat ini kondisinya sudah sangat kritis.

Fasilitas pengolahan sampah regional terpadu ini nantinya akan melayani enam wilayah metropolitan sekaligus, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang, dengan kapasitas tampung mencapai 2.131 ton per hari.

Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana, memaparkan bahwa langkah Pemprov Jabar ini sangat strategis karena sektor persampahan memerlukan kepastian pengembalian investasi yang kuat agar bank mau menyalurkan modalnya.

Proyek ini tercatat sebagai proyek skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama pada tahun 2026, sekaligus portofolio persampahan pertama yang dijamin oleh PT PII.

"Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat kelayakan mendapat pembiayaan bank sehingga mampu menarik partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan," kata Andre.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif Pemprov Jabar dalam mengejar standardisasi penjaminan ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, melainkan juga pada kualitas lingkungan hidup jangka panjang.

"Proyek ini dapat mengurangi timbulan sampah, peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah, serta penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan sampah menjadi energi," ujar Andre.

Melalui skema KPBU modern ini, Pemprov Jabar akan mengadopsi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy).

Sistem mutakhir tersebut diklaim mampu mereduksi timbulan volume sampah hingga 85 persen, sekaligus memproduksi daya listrik bersih hingga sebesar 40,79 Megawatt (MW).

Capaian penandatanganan ini kini memposisikan Pemprov Jabar sebagai pionir transformasi tata kelola sampah yang modern, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh ekosistem masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) memangkas modal anak usahanya yang berbasis di Singapura, Batavia Prosperindo Pte Ltd (BPD) senilai SGD2,6 juta atau sekitar Rp34,71 miliar.

Nilai transaksi tersebut setara dengan 1,91 persen dari total ekuitas konsolidasian perseroan per 31 Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp1,8 triliun.

Direktur Utama BPII Rudi Setiadi Tjahjono menjelaskan, pengurangan modal dilakukan melalui penurunan modal disetor pada BPD.
Setelah transaksi tersebut, jumlah kepemilikan saham BPII di anak usaha tersebut berkurang sebanyak 34.083.406 saham dari sebelumnya 36.683.406 saham.

Meski demikian, perubahan tersebut tidak mengubah status pengendalian Perseroan terhadap BPD. BPII tetap menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan langsung sebesar 100 persen

Rudi menegaskan, aksi korporasi tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan maupun operasional Perseroan.

"Transaksi ini tidak berdampak langsung terhadap kondisi keuangan Perseroan sehingga tidak terdapat dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan," ujarnya dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (3/6/2026).

Perseroan memastikan, pengurangan modal pada anak usaha tersebut tidak akan memengaruhi aktivitas bisnis maupun strategi operasional grup secara keseluruhan.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII melakukan penjaminan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPASR) Legok Nangka di Provinsi Jawa Barat.

Proyek ini menjadi proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sektor persampahan pertama yang memperoleh penjaminan dari PT PII.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PII Andre Permana mengatakan, proyek pengelolaan sampah tersebut mencakup wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang dengan kapasitas pengolahan hingga 2.131 ton per hari.

ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI Warga mengambil gambar suasana proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (20/2/2022). Proyek persampahan regional tersebut direncanakan akan melayani enam kota/kabupaten d Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Garut, dan Kota Sumedang dengan target dapat beroperasi pada 2023 atau 2024.

Menurut dia, proyek ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk mengatasi persoalan pengelolaan sampah yang selama ini menjadi tantangan multidimensi di Indonesia.

Andre menyebut, penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat bankabilitas proyek, sehingga mampu menarik partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan, terlebih melibatkan investor dan potential international lenders.

"Dukungan PT PII sebagai SMV Kementerian Keuangan RI terhadap proyek sektor persampahan ini mencerminkan komitmen PT PII dalam mendukung Proyek Strategis Nasional sekaligus memperluas dukungan terhadap sektor-sektor infrastruktur yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelas Andre dalam siaran pers, Jumat (5/6/2026).

Proyek persampahan pertama dalam portofolio penjaminan

Andre menyebut penjaminan TPPASR Legok Nangka menjadi pencapaian penting bagi PT PII.

SHUTTERSTOCK/ROMAN KAIETZ Ilustrasi pengelolaan sampah.

Selain menjadi proyek KPBU pertama yang dijamin perusahaan pada 2026, proyek tersebut juga menjadi proyek sektor persampahan pertama dalam portofolio penjaminan PT PII.

“Penjaminan TPPASR Regional Legok Nangka merupakan pencapaian penting bagi PT PII," tutur dia.

"Selain menjadi proyek KPBU pertama yang kami jamin pada tahun 2026, proyek ini juga merupakan proyek sektor persampahan pertama dalam portofolio penjaminan PT PII yang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian daerah melalui pengurangan timbunan sampah, peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah, serta penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan sampah menjadi energi,” ujar Andre.

Ia menambahkan, proyek tersebut diharapkan dapat menjadi model pengembangan infrastruktur persampahan yang berkelanjutan.

Menurut Andre, dukungan penjaminan dari PT PII juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek infrastruktur lingkungan hidup yang selama ini dinilai memiliki tingkat kompleksitas tinggi, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan.

Selain itu, proyek ini juga menunjukkan bahwa skema KPBU dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas.

Dorong pengembangan waste-to-energy

PT PII menilai teknologi waste-to-energy (WtE) memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan penerapan prinsip ekonomi sirkular.

Teknologi tersebut memungkinkan sampah perkotaan maupun industri diolah menjadi sumber daya baru berupa energi listrik dan panas, sekaligus mengurangi volume timbunan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

“Dukungan terhadap proyek ini merupakan komitmen kami mendukung keberlanjutan/sustainability. Waste-to-Energy (WtE) adalah pilar penting dalam keberlanjutan yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular," terang Andre.

"Teknologi ini mengubah sampah perkotaan atau industri menjadi sumber daya baru berupa energi listrik dan panas, sekaligus menekan volume timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bahkan hingga 85 persen,” ungkap Andre.

freepik ilustrasi ekonomi sirkular

Dalam pelaksanaannya, proyek KPBU Pengolahan Sampah Regional Legok Nangka juga memperoleh dukungan pemerintah melalui fasilitas Viability Gap Fund (VGF).

Dukungan tersebut disebut sebagai wujud komitmen Kementerian Keuangan dalam mendorong pembiayaan pembangunan yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan.

Selain VGF, proyek tersebut juga mendapatkan fasilitas Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan pada tahap penyiapan dan pendampingan transaksi.

Fasilitas ini diberikan untuk memastikan proyek memiliki tingkat kelayakan yang baik dan menarik bagi investor.

Melalui skema KPBU, pemerintah berupaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan usaha guna menghadirkan layanan publik yang lebih baik sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, proyek TPPASR Legok Nangka dikembangkan di tengah meningkatnya volume sampah perkotaan dan regional serta keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir yang tersedia saat ini.

Melalui penerapan teknologi pengolahan modern, proyek tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan timbunan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sekaligus mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sementara itu, hingga Juni 2026, PT PII tercatat telah memberikan penjaminan terhadap 62 proyek yang terdiri dari 38 proyek KPBU dan 24 proyek non-KPBU di tujuh sektor, yakni jalan, ketenagalistrikan, telekomunikasi, air minum, pariwisata, transportasi, konservasi energi, dan persampahan.

Total nilai investasi dari proyek-proyek tersebut mencapai lebih dari Rp 705 triliun.

IDXChannel - PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) menyuntik modal hingga Rp150 miliar kepada PT Prima Jaya Permai melalui mekanisme penerbitan saham baru.

Melalui transaksi tersebut, BPII akan menguasai sekitar 19,3 persen saham PT Prima Jaya Permai.

PT Prima Jaya Permai merupakan perusahaan holding yang membawahi empat anak usaha yang bergerak di sektor kawasan industri dan real estate.

Empat anak usaha tersebut adalah PT Megatama Putra Sejahtera, PT Teguh Anindyaguna, PT Citraduta Sukses Semesta, dan PT Bintang Anugrah Permai.

Dalam keterbukaan informasi, Kamis (21/5/2026) transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi afiliasi karena baik BPII maupun PT Prima Jaya Permai sama-sama dimiliki secara tidak langsung oleh Star Malacca Investment Pte Ltd.

Perseroan menegaskan, penyertaan modal tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha perseroan ke sektor properti.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, SURABAYA - Gentur Prihantono Sandjoyo Putro kembali terpilih sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Jawa Timur untuk periode 2026–2029. Ia meraih 35 suara atau sekitar 60% dari total 58 suara sah dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar di Malang, Minggu (10/5/2026).

Hasil pemilihan kali ini memperpanjang masa jabatan Gentur yang sebelumnya telah memimpin PII Jawa Timur pada periode 2022–2026. Ia menyisihkan dua kandidat lainnya, yakni Bambang Sujanarko dan Muhammad Sigit Darmawan.

Atas hasil tersebut, Gentur menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pengurus Cabang PII kabupaten/kota di Jawa Timur yang kembali memberikan kepercayaan kepadanya untuk melanjutkan kepemimpinan setelah periode 2022—2026.

"Saya berharap PII Jawa Timur mampu tampil sebagai organisasi profesi yang modern dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara," ujarnya.

Gentur menegaskan komitmennya untuk memposisikan insinyur Jawa Timur sebagai lokomotif kemajuan bangsa melalui penguatan kompetensi dan karakter.

Menurutnya, peran insinyur sangat krusial dalam menggerakkan hilirisasi industri dan pembangunan nasional yang progresif.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang turut hadir dalam Muswil, menegaskan bahwa profesionalisme insinyur menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan kewilayahan.

Ia menyebut visi menjadikan Jawa Timur sebagai "Gerbang Nusantara" memerlukan dukungan SDM unggul dari kalangan insinyur berkompetensi tinggi.

"Kolaborasi insinyur yang berhimpun di PII sangat dibutuhkan dalam komitmen mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Nusantara," ujar Emil.

Ketua Panitia Muswil PII Jawa Timur 2026, Fachrul Kurniawan, mengapresiasi kelancaran proses pemilihan yang berjalan kondusif. Ia mengajak seluruh pihak untuk kembali bersatu memperkuat peran PII di tingkat cabang maupun wilayah.

Senada, Wakil Ketua Panitia Muswil, Awang Djohan Bachtiar, menilai dinamika pemilihan merupakan hal wajar dalam organisasi. Ia berharap seluruh anggota kembali bersinergi untuk mengoptimalkan kebermanfaatan organisasi bagi masyarakat.

Acara Muswil tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya Anggota DPR RI Heru Cahyono, Sekretaris Jenderal PII Teguh Haryono, serta perwakilan pengurus PII dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar perusahaan tercatat terkait pemenuhan aturan porsi saham publik (free float) minimal 15 persen dari total saham yang beredar. Dari jumlah 965 emiten, sebanyak 566 emiten telah memenuhi aturan atau 59 persen dari total emiten.

Dengan demikian, ada 312 emiten yang belum memenuhi free float 15 persen. Sebanyak 77 emiten diberikan batas hingga 31 Maret 2027, sedangkan 235 emiten diberikan waktu sampai 31 Maret 2029.

Saham-saham yang diberikan batas waktu dalam tiga tahun ke depan, yakni PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) yang saat ini memiliki free float sebesar 10,5 persen usai masuknya investor asal Prancis, Bel sebagai pengendali bersama dengan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD).

Corporate Secretary KEJU, Jeffrey Halim sebelumnya mengatakan, perseroan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan free float 15 persen secara bertahap. Meski begitu, dia tak mengungkapkan strategi untuk meningkatkan free float.

"Hingga saat ini, free float kami di level 10 persen lebih, dan tentunya kami akan lakukan peningkatan free float secara bertahap hingga 2029," katanya dikutip Senin (11/5/2026).

Selain KEJU, ada juga PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) memiliki free float sebesar 9,7 persen. Lalu ada PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) dengan free float 12,1 persen.

Emiten lainnya yakni PT Acset Indonusa Tbk (ACST) dengan free float 8,83 persen, PT Multitrend Indo Tbk (BABY) dengan free float 4,59 persen, dan PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) dengan free float 10,12 persen.

Di samping itu, ada juga 43 emiten papan akselerasi yang tidak diberikan batas waktu untuk free float 7,5 persen. Sebanyak 10 emiten diberikan pengecualian, dan 25 emiten terkena delisting, baik force delisting maupun voluntary delisting.

BEI memberikan masa transisi kepada emiten yang belum dapat memenuhi ketentuan free float. Untuk memenuhi aturan itu, pengendali dan afiliasinya harus menjual sahamnya kepada publik atau melakukan aksi korporasi untuk menarik investor baru ke dalam perseroan.

(Rahmat Fiansyah)

Peningkatan kewajiban neto PII tersebut bersumber dari kenaikan posisi KFLN sebesar 61,9 miliar dolar AS (8,0 persen, yoy) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan posisi AFLN sebesar 34,9 miliar dolar AS (6,7 persen, yoy),

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan, Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia sepanjang 2025 mencatat peningkatan kewajiban neto menjadi 272,6 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2024 yang sebesar 245,7 miliar dolar AS.

“Peningkatan kewajiban neto PII tersebut bersumber dari kenaikan posisi KFLN sebesar 61,9 miliar dolar AS (8,0 persen, yoy) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan posisi AFLN sebesar 34,9 miliar dolar AS (6,7 persen, yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) terutama dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung yang disertai dengan kenaikan harga saham domestik.

Sementara itu, kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) dipengaruhi oleh peningkatan posisi pada seluruh komponen, baik dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, maupun cadangan devisa.

Secara triwulanan, PII Indonesia juga mencatat kewajiban neto yang meningkat dari 261,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025 menjadi 272,6 miliar dolar AS pada akhir triwulan IV 2025.

Peningkatan kewajiban neto tersebut dipengaruhi oleh kenaikan posisi KFLN yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan posisi AFLN.

Posisi KFLN Indonesia pada akhir triwulan IV 2025 tercatat sebesar 831,1 miliar dolar AS, meningkat dari 807,3 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025.

Peningkatan posisi KFLN tersebut terutama bersumber dari aliran masuk modal asing pada investasi portofolio, investasi langsung, dan investasi lainnya yang mencerminkan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi Indonesia.

Selain itu, peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh penguatan indeks harga saham domestik.

Sedangkan posisi AFLN pada akhir triwulan IV 2025 tercatat sebesar 558,5 miliar dolar AS, meningkat dari 545,5 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025.

Sebagian besar komponen AFLN mencatatkan peningkatan posisi. Selain cadangan devisa, kenaikan AFLN juga didorong oleh investasi langsung dan investasi portofolio.

BI mencatat bahwa peningkatan posisi AFLN juga dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dan indeks harga saham global.

Secara umum, BI memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan IV 2025 dan keseluruhan tahun 2025 tetap terjaga, sehingga mendukung ketahanan eksternal.

Hal ini tercermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB pada tahun 2025 yang tetap terjaga sebesar 18,8 persen serta struktur kewajiban PII Indonesia yang didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,2 persen), terutama dalam bentuk investasi langsung.

Bank sentral menyampaikan bahwa ke depan, pihaknya senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek PII Indonesia.

BI juga terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Selain itu, bank sentral akan terus memantau potensi risiko terkait perkembangan kewajiban neto PII terhadap perekonomian Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia masih kekurangan tenaga insinyur (engineer).

Saat ini, jumlah insinyur di Indonesia tercatat kurang lebih 700 ribu orang. Airlangga menyebut Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 45 persen insinyur untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Secara spesifik, kebutuhan insinyur di sektor semikonduktor diperkirakan mencapai 15 ribu orang. Sementara untuk bidang digital, Indonesia memerlukan sekitar 150 ribu insinyur dalam kurun waktu satu hingga enam tahun ke depan.

Ia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah mendorong program pendidikan vokasional guna melakukan pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling).

Menurut Airlangga, sekitar 47 persen insinyur di Indonesia membutuhkan reskilling dan upskilling untuk menjawab tuntutan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Airlangga memaparkan, keterampilan masa depan terbagi ke dalam tiga bidang utama. Pertama, keterampilan kognitif yang berfokus pada kemampuan berpikir analitis, kreatif, dan sistematis.

Kedua, keterampilan teknologi yang berfokus pada AI, analisis big data, serta keahlian keamanan siber berkelas dunia. Ketiga, keterampilan engagement yang berfokus pada manajemen dan pemasaran melalui integrasi teknologi yang mulus.

"Kemudian dengan program yang kemarin di London ditandatangani antara Danantara dan Arm (British Semiconductor Company, red) itu disiapkan pelatihan untuk 150 ribu engineers kepada ekosistem Arm," kata Airlangga usai acara World Engineering Day for Sustainable Development 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

"Jadi kita sekarang lebih spesifik lagi mencari kebutuhan engineers untuk industri-industri yang didorong oleh pemerintah," imbuhnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie menyebut rasio insinyur Indonesia masih rendah. Dari sekitar 700 ribu insinyur, rasionya hanya sekitar 2.500 per 1 juta penduduk.

Ilham membandingkan dengan Vietnam yang memiliki rasio sekitar 9.000 insinyur per 1 juta penduduk. Apalagi jika dibandingkan dengan China, angkanya jauh lebih timpang.

"Jadi kita kurang. Kita ada sejuta penduduk, (rasionya) hanya 2.500-an saja. Mestinya minimal kayak Vietnam lah 10.000, jadi kali 4," kata Ilham.

IDXChanne - PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) mengantongi pendapatan dividen Rp28,27 miliar untuk tahun buku 2025 dari PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM).

BPAM adalah entitas anak BPII dengan kepemilikan saham mencapai 82,08 persen atau setara 79.998 saham.

Sebelumnya, perseroan juga menerima setoran dividen interim dari BPAM dengan total nilai Rp73,83 miliar pada April-Juli 2025.

BPII juga menerima dividen sebesar Rp2,05 miliar dari PT Woori Finance Indonesia Tbk (BPFI) pada 30 Juli 2025 dan dari PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk (MTWI) Rp6,9 miliar pada 24 September 2025.

BPFI adalah entitas asosiasi dengan kepemilikan 7,78 persen, sedangkan MTWI adalah entitas anak dengan kepemilikan 85,90 persen.

Dari sisi kinerja, BPII membukukan laba bersih Rp97,7 miliar hingga kuartal III-2025, turun 19,5 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp121,3 miliar.

Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 9,48 per unit.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Batavia Prosperindo International Tbk. (BPII) menerima pendapatan dividen dari entitas anaknya senilai Rp28,72 miliar untuk tahun buku 2025. Tambahan kas tersebut memperkuat posisi keuangan perseroan di awal tahun ini.

Berdasarkan keterbukaan informasi tertanggal 25 Februari 2026, BPII telah menerima pendapatan dividen dari anak usaha, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM), sebesar Rp28.727.543.221.

BPAM merupakan entitas anak yang 82,08% sahamnya dimiliki oleh BPII atau setara dengan 79.998 lembar saham. Dengan kepemilikan mayoritas tersebut, kontribusi dividen BPAM menjadi salah satu sumber pendapatan berulang (recurring income) bagi perseroan.

Corporate Secretary BPII Kamal menyampaikan bahwa penerimaan dividen tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

“Pada tanggal 25 Februari 2026, Perseroan telah menerima pendapatan dividen untuk tahun buku 2025 dari entitas anak Perseroan, yaitu PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebesar Rp28.727.543.221,” ujar Kamal dalam keterbukaan informasi, Kamis (26/2/2026).

Adapun, penyampaian informasi tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik serta peraturan Bursa Efek Indonesia.

Sebelumnya, BPII juga tercatat telah membagikan dividen interim kepada para pemegang saham senilai Rp41,51 miliar atau setara Rp4,2 per saham. Pembagian dividen tersebut telah diputuskan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris pada 28 Agustus 2025.

Manajemen BPII menyampaikan bahwa dividen interim tersebut setara sekitar 52,25% dari laba bersih semester I/2025.

Adapun jadwal pembagian dividen interim tersebut mencakup cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 10 September 2025, ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 11 September 2025, serta tanggal pembayaran dividen tunai pada 23 September 2025.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA —Indeks harga saham gabungan (IHSG) selama sepekan, 16—20 Februari 2026, bergerak menguat tipis. Meski demikian, sejumlah saham tersungkur atau paling boncos dan masuk 10 saham top losers, seperti HILL, SGRO hingga LINK.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG mengalami kenaikan tipis 0,72% dalam sepekan dari 8.212,27 pada pekan lalu ke level 8.271,76 pada penutupan perdagangan Jumat (20/2/2026).

Penguatan IHSG didorong oleh saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) yang menguat 4,64%, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) naik 11,49%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 1,59%, PT Merdeka Battery Minerals Tbk. (MBMA) melejit 17,93%, PT MD Pictures Tbk. (FILM) melesat 12,78%, dan PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) naik 8,22% dalam sepekan.

Sementara itu, saham-saham yang menjadi pemberat (top laggards) IHSG sepekan, yaitu saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) turun 7,77%, PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) melemah 4,11%, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) terkoreksi 6,05%, PT Astra International Tbk. (ASII) turun 1,5%, dan PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) terdepresiasi 1,06%.

Di sisi lain, sejumlah saham mengalami penurunan harga saham yang signifikan dan masuk jajaran 10 top losers IHSG pada pekan ini.

Saham PT Hillcon Tbk. (HILL) memimpin jajaran 10 top losers sepekan lantaran terkoreksi 27,50% ke level Rp58. Begitu juga dengan PT Satu Visi Putra Tbk. (VISI) yang jeblok 24,44% ke level Rp680 dan saham PT Prime Agri Resources Tbk. (SGRO) yang merosot 23,25% ke Rp6.025.

Pelemahan harga saham juga dialami oleh PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG) yang lesu 18,59% ke Rp127, saham PT Link Net Tbk. (LINK) terkoreksi 15,77% ke Rp2.350, saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk. (BAIK) melemah 14,17% ke Rp442, dan saham PT Unggul Indah Cahaya Tbk. (UNIC) terkoreksi 12,87% ke Rp11.175.

Koreksi juga dialami oleh PT Guna Timur Raya Tbk. (TRUK) yang melemah 11,39% ke Rp420, saham PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. (BPII) melemah 9,65% ke Rp515, dan saham PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. (ROCK) melemah 9,60% ke Rp2.730.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad menyampaikan kapitalisasi pasar BEI juga mengalami peningkatan sebesar 0,35% menjadi Rp14.941 triliun dari Rp14.889 triliun pada pekan sebelumnya.

Di sisi perdagangan, selama 18—20 Februari 2026, BEI mencatat rata-rata frekuensi transaksi harian sebanyak 3,06 juta kali transaksi, rata-rata volume transaksi harian BEI sebanyak 47 miliar lembar saham, dan rata-rata nilai transaksi harian sebesar Rp23,89 triliun.

Daftar 10 Top Losers Sepekan:

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.