Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebut usulan pengembang terkait dengan revisi harga rumah subsidi belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menilai gagasan tersebut belum dapat dipenuhi lantaran mempertimbangkan daya beli serta kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai masih belum kuat.

“Sebenarnya kalau saat ini situasinya belum memungkinkan ya untuk menaikkan harga rumah subsidi tapak. Kita harus melihat dulu kondisi masyarakat yang masih belum memungkinkan lah,” ujar Heru saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Rabu (24/6/2026).

Heru juga mengaku hingga saat ini belum ada pembahasan lanjutan mengenai usulan kenaikan harga jual rumah subsidi tersebut, khususnya di lingkungan bersama Komite Tapera.

Adapun, sejumlah pengembang mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi minimal sebesar 10% seiring dengan pembengkakan biaya konstruksi di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan inflasi komponen logistik.

Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Harry Endang Kawidjaja mengungkapkan, volatilitas rupiah saat ini telah memicu lonjakan biaya khusus pada struktur bangunan rata-rata hingga 20%.

Kenaikan paling agresif terjadi pada komoditas material alam yang melonjak hingga 50%, dipicu oleh kebijakan moratorium penambangan di beberapa daerah serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Sudah banyak yang teriak naik, karena peningkatannya itu sekitar 20% di bangunan saja. Yang paling tinggi sih di material alam ya, sampai 50%. Pasir, batu, secara rata-rata sih naik di bangunan tuh 20%," ujar Endang saat ditemui di sela-sela diskusi Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal, dikutip Kamis (28/5/2026).

Endang menjelaskan, komponen bangunan berkontribusi sekitar 50% dari total struktur biaya rumah subsidi, sehingga kenaikan biaya bangunan 20% secara otomatis mengerek total biaya pengembangan sebesar 10%.

Selain material alam seperti batu dan pasir, pembengkakan pengeluaran pengembang juga disebabkan oleh merangkak naik haraga besi baja serta penyesuaian upah pekerja imbas kenaikan harga bensin.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah mencanangkan program penggantian atap seng menjadi genteng atau gentengisasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Apersi, Dedy Indra Setiawan menjelaskan bahwa pada dasarnya pihaknya mendukung program tersebut dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Akan tetapi, Dedy menilai implementasi gentengisasi perlu melalui tinjauan mendalam agar tidak menimbulkan distrorsi di pasar properti. Diperlukan kepastian industrialisasi genteng guna menjamin pasokan tetap aman.

"Kami mendukung usulan Presiden terkait gentengsasi. Hanya saja perlu beberapa persiapan, seperti industri yang membuat genteng sudah siap belum?," kata Dedy kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Pasalnya, apabila program ini tak dibarengi dengan kesiapan industri, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kelangkaan genteng sebagai bahan bangunan. Apabila demikian, nantinya harga genteng dikhawatirkan akan mengalami kenaikan.

Jika kelangkaan genteng tersebut benar terjadi, hal itu akan berdampak pada meningkatnya harga jual rumah, tidak terkecuali harga rumah subsidi.

"Kemudian harga rumah subsidi perlu ditinjau kembali terkait gentengisasi. Harus ada peningkatan harga," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan program penggantian atap seng menjadi genteng atau gentengisasi akan sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara ini menjelaskan, hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional dan diharapkan dapat berdampak pada pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Jadi kalau mau simple sih kita bisa saja impor, tapi menurut saya kita jangan melakukan itu. Kita gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan daripada industri dalam negeri kita," kata Marurar dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Kompleks DPR RI, Rabu (18/2/2026).

Ara menambahkan, nantinya pemerintah tak hanya menyerap produksi genteng dari industri besar, melainkan juga ikut menyerap produk genteng yang diproduksi oleh para pelaku UMKM.

"Karena pegawai-pegawai dari industri genteng rumah itu besar sekali jumlahnya. Semoga program ini bisa membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah memberi sinyal harga rumah subsidi yang disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak akan naik dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Fahri untuk menanggapi usulan pengembang agar pemerintah mengerek harga rumah subsidi.

Fahri mengatakan keputusan pemerintah tidak mengerek harga rumah subsidi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang hendak menghadirkan rumah murah bagi masyarakat.

"Trennya harus dibikin murah ya. Makanya di dalam kebijakan nanti ya mudah-mudahan ini kan tidak naik, kita tunggu Perpresnya dulu ya," kata Fahri saat ditemui di Tangerang, Banten, Rabu (14/1/2026).

Fahri menambahkan, untuk menjaga keterjangkauan harga rumah, pemerintah saat ini tengah menggodok skema baru. Salah satunya bakal diwujudkan melalui pembangunan hunian rakyat di atas lahan milik negara.

Sejalan dengan hal itu, ke depan penyediaan rumah murah akan difokuskan pada pengembangan hunian vertikal yang bakal berlokasi di daerah perkotaan.

"Karena kalau kita bangun di atas tanah swasta itu jatuhnya bukan rumah subsidi, karena pasti mahal. Karena harga tanah, terutama di perkotaan sudah mahal," imbuhnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan juga sempat mengungkap rencana pemerintah hendak membangun hunian vertikal rumah susun (rusun) di eks kompleks rumah dinas anggota DPR RI yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan.

Anggota Satgas Perumahan, Panangian Simanungkalit menjelaskan bahwa pengembangan rusun tersebut merupakan strategi pemerintah mencapai target 3 juta rumah. Di mana, 1 juta akan dibangun di perkotaan dan 2 juta akan direalisasikan lewat skema renovasi.

"Ide kita jangan 3 juta rumah itu [dibangun semua] yang penting adalah 2 juta renovasi karena kan perbaikan rumah lebih penting daripada pembangunan rumah kalau di perdesaan. Nah 1 jutanya didukung lewat pembangunan rusun di kota," jelasnya dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menambahkan, nantinya satu unit rusun tersebut akan dijual mulai dari Rp360 juta. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat memiliki hunian di tengah kota.

Mekanismenya, masyarakat yang membeli akan mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan tenggat waktu tertentu. Mengingat, rusun tersebut berdiri di tanah atau aset milik negara seluas 23 hektare (Ha).

Sementara itu, sejumlah pengembang mengusulkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera melakukan evaluasi terhadap harga jual patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, menjelaskan langkah ini dinilai sebagai respons di tengah meningkatnya beban biaya konstruksi serta sulitnya mendapatkan suplai tanah atau land bank di tengah kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diperketat oleh Pemerintah.

Selain itu, Bambang menegaskan bahwa revisi batas harga rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu dilakukan seiring dengan adanya penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 serta laju inflasi yang secara langsung mengerek biaya operasional para pengembang di lapangan.

“Setelah UMP 2026 dan inflasi dirumuskan, serta dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, Kementerian PKP harus segera mengevaluasi harga patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia,” ujar Bambang kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha properti mengusulkan adanya penyesuaian harga rumah subsidi pada 2026. Tekanan biaya konstruksi hingga hambatan ketersediaan lahan menjadi pemantik usulan evaluasi harga patokan hunian murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, mengungkapkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu segera mengkaji ulang harga rumah bersubsidi. Langkah ini dinilai relevan seiring dengan dinamika ekonomi terkini.

Bambang merinci, setidaknya ada tiga variabel utama yang membebani margin pengembang saat ini. Di antaranya, kenaikan upah pekerja, inflasi material bangunan, dan kelangkaan suplai tanah (land bank).

“Setelah UMP 2026 dan inflasi dirumuskan, serta dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, Kementerian PKP harus segera mengevaluasi harga patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia,” ujar Bambang kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/1/2026)," ujar Bambang kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/1/2026).

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyoroti bahwa kebijakan LSD bukan hanya soal harga, melainkan ancaman terhadap volume pasokan hunian nasional.

"Pengaruh kebijakan LSD itu nanti bukan pada harga jual rumah, tapi menurut saya berpengaruh kepada jumlah produksi rumah. Produksi akan semakin sedikit ketika moratorium LSD belum ada perubahan," jelas Junaidi.

Untuk diketahui, ketetapan harga rumah subsidi saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Adapun harga rumah subsidi berbeda-beda di setiap wilayahnya, mulai dari kisaran Rp162 juta hingga yang tertinggi Rp240 juta.

Berikut daftar harga rumah subsidi di seluruh wilayah Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024
2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024
3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024
4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024
5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024
6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengembang mengusulkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera melakukan evaluasi terhadap harga jual patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, menjelaskan langkah ini dinilai sebagai respons di tengah meningkatnya beban biaya konstruksi serta sulitnya mendapatkan suplai tanah atau land bank di tengah kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diperketat oleh Pemerintah.

Selain itu, Bambang menegaskan bahwa revisi batas harga rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu dilakukan seiring dengan adanya penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 serta laju inflasi yang secara langsung mengerek biaya operasional para pengembang di lapangan.

“Setelah UMP 2026 dan inflasi dirumuskan, serta dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, Kementerian PKP harus segera mengevaluasi harga patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia,” ujar Bambang kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/1/2026).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menjelaskan bahwa, dalam waktu dekat kebijakan LSD akan berdampak pada alokasi suplai rumah subsidi.

Pasalnya, pengembang sendiri tidak dapat serta merta mengerek harga rumah selain pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai penetapan harga rumah subsidi.

"Pengaruhnya kebijakan LSD itu nanti ini bukan pada harga jual rumah, tapi menurut saya berpengaruh kepada jumlah produksi rumah. Nah, produksi rumah akan semakin sedikit ketika LSD itu masih belum ada perubahan untuk proses moratoriumnya atau dicabut, gitu ya," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid meminta para pengembang perumahan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi area permukiman.

Nusron menekankan hal tersebut penting dilakukan guna mendorong perubahan pola pengadaan tanah oleh pelaku industri perumahan agar lebih selaras dengan agenda ketahanan pangan nasional.

"Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” jelasnya.

Nusron menyebut, pelarangan alih fungsi lahan sawah tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 41/2009 dan diperkuat oleh penerbitan Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Dia menjabarkan, penyusutan luas lahan sawah di Indonesia masih terjadi setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hektare hingga 220 hektare per hari. Angka tersebut diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.

“Kami dikasih mandat oleh undang-undang dan keputusan kabinet, sawah tidak dialihfungsikan. Kenapa? Ini untuk kepentingan generasi mendatang,” pungkasnya.