Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Insinyur Indonesia (PII) merespons positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan program gentengisasi atau penggantian atap seng menjadi genteng bagi hunian rakyat.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan standarisasi kualitas bangunan di Indonesia.

Ketua Umum PII, Ilham Akbar Habibie menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya menyasar aspek estetika bangunan, tetapi juga memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penggunaan material genteng dianggap lebih unggul dibandingkan seng, terutama dalam hal ketahanan terhadap iklim.

"Genteng itu mungkin dibandingkan dengan seng gitu kan, kualitasnya lebih baik dan bukan saja soal estetika, tapi juga lebih tahan terhadap korosi dan sebagainya. Saya kira itu mungkin salah satu aspek, itu terkait dengan kualitas hidup bangsa kita," ujar Ilham di Jakarta, dikutip Minggu (8/2/2026).

Putra presiden ke-3 RI ini menyebutkan bahwa material seng memiliki kerentanan tinggi terhadap korosi, terutama di wilayah tropis dengan tingkat kelembapan dan salinitas tinggi.

Sebaliknya, genteng berbahan batu atau material padat lainnya mampu memberikan perlindungan jangka panjang yang lebih mumpuni bagi penghuninya.

Meski demikian, Ilham mengakui bahwa secara kelembagaan PII belum melakukan kajian teknis mendalam terkait program tersebut karena merupakan wacana yang relatif baru. Namun, dia melihat adanya sinkronisasi antara visi Presiden dengan prinsip keinsinyuran dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan.

"Dan saya kira mungkin dari pemikiran saya secara pribadi itu untuk meningkatkan dan memaksimalkan kualitas hidup daripada bangsa kita. Itu satu hal yang baik, tapi kita sebagai organisasi [PII] belum pernah membahasnya, ini kan relatif baru," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggagas program nasional penggantian atap rumah berbahan seng dengan genteng sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang indah, sejuk, dan layak huni.

Gagasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Prabowo menilai penggunaan atap seng yang semakin masif di hampir seluruh kota, kecamatan, hingga desa telah mengurangi kualitas lingkungan permukiman. Selain menimbulkan panas bagi penghuni, seng juga mudah berkarat dan dinilai tidak mencerminkan keindahan Indonesia.

"Tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Seng panas, seng berkarat,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka mewajibkan penggunaan genteng Jatiwangi pada seluruh proyek bangunan milik pemerintah daerah, baik pembangunan baru maupun renovasi.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah afirmatif untuk melindungi industri genteng tradisional yang selama dua dekade terakhir terus mengalami penurunan akibat tekanan material bangunan modern.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan kebijakan Gentengisasi bukan sekadar instruksi administratif, melainkan upaya konkret menciptakan pasar bagi produk lokal yang selama ini terpinggirkan. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sebagai penggerak ekonomi rakyat, terutama ketika mekanisme pasar tidak lagi berpihak pada industri tradisional.

“Penggunaan genteng Jatiwangi diwajibkan di seluruh bangunan pemerintah. Ini bentuk keberpihakan nyata, bukan simbolik. Kalau pemerintah sendiri tidak menggunakan produk lokal, maka industri ini akan terus tergerus,” ujar Eman, Rabu (4/2/2026).

Genteng Jatiwangi selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan Majalengka. Namun, penetrasi atap modern seperti galvalum, spandek, dan genteng beton membuat permintaan genteng tanah liat terus menurun.

Produk modern dinilai lebih ringan, cepat dipasang, dan memiliki harga yang lebih kompetitif dibanding genteng tradisional yang diproduksi secara manual.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap struktur industri genteng di Jatiwangi. Banyak unit produksi skala kecil berhenti beroperasi, sementara regenerasi tenaga kerja semakin melemah.

Generasi muda dinilai enggan melanjutkan usaha genteng karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi di tengah perubahan selera pasar.

Selain tekanan pasar, pelaku industri juga menghadapi kenaikan biaya produksi. Bahan baku tanah liat semakin sulit diperoleh akibat konversi lahan dan keterbatasan akses, sementara ongkos distribusi masih menjadi persoalan karena efisiensi logistik yang belum optimal. Faktor-faktor tersebut membuat harga genteng tanah liat sulit bersaing dengan produk pabrikan modern.

Eman menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan pasar bebas. Ia menekankan perlunya intervensi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan industri rakyat yang memiliki nilai ekonomi sekaligus kultural.

Pemerintah daerah, kata dia, berupaya menjadikan proyek-proyek publik sebagai jangkar permintaan agar industri genteng tetap hidup.

“Kami ingin membentuk permintaan dasar. Ketika kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, hingga sekolah menggunakan genteng lokal, maka roda produksi akan tetap berputar,” ujarnya.

Selain kebijakan penggunaan produk lokal, Pemkab Majalengka juga mendorong dukungan lembaga strategis, termasuk Bank Indonesia, untuk terlibat dalam penguatan industri genteng. Dukungan yang diharapkan mencakup akses pembiayaan terjangkau, pelatihan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan, serta promosi produk pada skala yang lebih luas.

Jatiwangi Art Factory

Di sisi lain, upaya revitalisasi juga dilakukan melalui pendekatan non-ekonomi. Pemerintah daerah menggandeng komunitas seni dan budaya, termasuk Jatiwangi Art Factory, untuk memperkuat citra genteng sebagai bagian dari identitas daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat menambah nilai produk dan memperluas persepsi genteng dari sekadar material bangunan menjadi simbol budaya.

Secara historis, industri genteng Jatiwangi telah berkembang sejak awal abad ke-20. Pada periode 1950 hingga 1980-an, kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra genteng terbesar di Asia Tenggara dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Namun, perubahan tren material bangunan sejak awal 2000-an menyebabkan industri tersebut terus mengalami kontraksi.

"Melalui kebijakan afirmatif ini, Pemkab Majalengka berharap genteng Jatiwangi tidak hanya bertahan sebagai produk tradisional, tetapi kembali memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Kami menilai pelestarian industri lokal menjadi bagian penting dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Eman.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka mewajibkan penggunaan genteng Jatiwangi pada seluruh proyek bangunan milik pemerintah daerah, baik pembangunan baru maupun renovasi.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah afirmatif untuk melindungi industri genteng tradisional yang selama dua dekade terakhir terus mengalami penurunan akibat tekanan material bangunan modern.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan kebijakan Gentengisasi bukan sekadar instruksi administratif, melainkan upaya konkret menciptakan pasar bagi produk lokal yang selama ini terpinggirkan. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sebagai penggerak ekonomi rakyat, terutama ketika mekanisme pasar tidak lagi berpihak pada industri tradisional.

“Penggunaan genteng Jatiwangi diwajibkan di seluruh bangunan pemerintah. Ini bentuk keberpihakan nyata, bukan simbolik. Kalau pemerintah sendiri tidak menggunakan produk lokal, maka industri ini akan terus tergerus,” ujar Eman, Rabu (4/2/2026).

Genteng Jatiwangi selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan Majalengka. Namun, penetrasi atap modern seperti galvalum, spandek, dan genteng beton membuat permintaan genteng tanah liat terus menurun.

Produk modern dinilai lebih ringan, cepat dipasang, dan memiliki harga yang lebih kompetitif dibanding genteng tradisional yang diproduksi secara manual.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap struktur industri genteng di Jatiwangi. Banyak unit produksi skala kecil berhenti beroperasi, sementara regenerasi tenaga kerja semakin melemah.

Generasi muda dinilai enggan melanjutkan usaha genteng karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi di tengah perubahan selera pasar.

Selain tekanan pasar, pelaku industri juga menghadapi kenaikan biaya produksi. Bahan baku tanah liat semakin sulit diperoleh akibat konversi lahan dan keterbatasan akses, sementara ongkos distribusi masih menjadi persoalan karena efisiensi logistik yang belum optimal. Faktor-faktor tersebut membuat harga genteng tanah liat sulit bersaing dengan produk pabrikan modern.

Eman menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan pasar bebas. Ia menekankan perlunya intervensi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan industri rakyat yang memiliki nilai ekonomi sekaligus kultural.

Pemerintah daerah, kata dia, berupaya menjadikan proyek-proyek publik sebagai jangkar permintaan agar industri genteng tetap hidup.

“Kami ingin membentuk permintaan dasar. Ketika kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, hingga sekolah menggunakan genteng lokal, maka roda produksi akan tetap berputar,” ujarnya.

Selain kebijakan penggunaan produk lokal, Pemkab Majalengka juga mendorong dukungan lembaga strategis, termasuk Bank Indonesia, untuk terlibat dalam penguatan industri genteng. Dukungan yang diharapkan mencakup akses pembiayaan terjangkau, pelatihan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan, serta promosi produk pada skala yang lebih luas.

Jatiwangi Art Factory

Di sisi lain, upaya revitalisasi juga dilakukan melalui pendekatan non-ekonomi. Pemerintah daerah menggandeng komunitas seni dan budaya, termasuk Jatiwangi Art Factory, untuk memperkuat citra genteng sebagai bagian dari identitas daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat menambah nilai produk dan memperluas persepsi genteng dari sekadar material bangunan menjadi simbol budaya.

Secara historis, industri genteng Jatiwangi telah berkembang sejak awal abad ke-20. Pada periode 1950 hingga 1980-an, kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra genteng terbesar di Asia Tenggara dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Namun, perubahan tren material bangunan sejak awal 2000-an menyebabkan industri tersebut terus mengalami kontraksi.

"Melalui kebijakan afirmatif ini, Pemkab Majalengka berharap genteng Jatiwangi tidak hanya bertahan sebagai produk tradisional, tetapi kembali memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Kami menilai pelestarian industri lokal menjadi bagian penting dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Eman.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka mewajibkan penggunaan genteng Jatiwangi pada seluruh proyek bangunan milik pemerintah daerah, baik pembangunan baru maupun renovasi.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah afirmatif untuk melindungi industri genteng tradisional yang selama dua dekade terakhir terus mengalami penurunan akibat tekanan material bangunan modern.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan kebijakan Gentengisasi bukan sekadar instruksi administratif, melainkan upaya konkret menciptakan pasar bagi produk lokal yang selama ini terpinggirkan. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sebagai penggerak ekonomi rakyat, terutama ketika mekanisme pasar tidak lagi berpihak pada industri tradisional.

“Penggunaan genteng Jatiwangi diwajibkan di seluruh bangunan pemerintah. Ini bentuk keberpihakan nyata, bukan simbolik. Kalau pemerintah sendiri tidak menggunakan produk lokal, maka industri ini akan terus tergerus,” ujar Eman, Rabu (4/2/2026).

Genteng Jatiwangi selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan Majalengka. Namun, penetrasi atap modern seperti galvalum, spandek, dan genteng beton membuat permintaan genteng tanah liat terus menurun.

Produk modern dinilai lebih ringan, cepat dipasang, dan memiliki harga yang lebih kompetitif dibanding genteng tradisional yang diproduksi secara manual.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap struktur industri genteng di Jatiwangi. Banyak unit produksi skala kecil berhenti beroperasi, sementara regenerasi tenaga kerja semakin melemah.

Generasi muda dinilai enggan melanjutkan usaha genteng karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi di tengah perubahan selera pasar.

Selain tekanan pasar, pelaku industri juga menghadapi kenaikan biaya produksi. Bahan baku tanah liat semakin sulit diperoleh akibat konversi lahan dan keterbatasan akses, sementara ongkos distribusi masih menjadi persoalan karena efisiensi logistik yang belum optimal. Faktor-faktor tersebut membuat harga genteng tanah liat sulit bersaing dengan produk pabrikan modern.

Eman menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan pasar bebas. Ia menekankan perlunya intervensi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan industri rakyat yang memiliki nilai ekonomi sekaligus kultural.

Pemerintah daerah, kata dia, berupaya menjadikan proyek-proyek publik sebagai jangkar permintaan agar industri genteng tetap hidup.

“Kami ingin membentuk permintaan dasar. Ketika kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, hingga sekolah menggunakan genteng lokal, maka roda produksi akan tetap berputar,” ujarnya.

Selain kebijakan penggunaan produk lokal, Pemkab Majalengka juga mendorong dukungan lembaga strategis, termasuk Bank Indonesia, untuk terlibat dalam penguatan industri genteng. Dukungan yang diharapkan mencakup akses pembiayaan terjangkau, pelatihan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan, serta promosi produk pada skala yang lebih luas.

Jatiwangi Art Factory

Di sisi lain, upaya revitalisasi juga dilakukan melalui pendekatan non-ekonomi. Pemerintah daerah menggandeng komunitas seni dan budaya, termasuk Jatiwangi Art Factory, untuk memperkuat citra genteng sebagai bagian dari identitas daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat menambah nilai produk dan memperluas persepsi genteng dari sekadar material bangunan menjadi simbol budaya.

Secara historis, industri genteng Jatiwangi telah berkembang sejak awal abad ke-20. Pada periode 1950 hingga 1980-an, kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra genteng terbesar di Asia Tenggara dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Namun, perubahan tren material bangunan sejak awal 2000-an menyebabkan industri tersebut terus mengalami kontraksi.

"Melalui kebijakan afirmatif ini, Pemkab Majalengka berharap genteng Jatiwangi tidak hanya bertahan sebagai produk tradisional, tetapi kembali memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Kami menilai pelestarian industri lokal menjadi bagian penting dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Eman.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal gentengisasi, yang mendorong penggunaan genteng sebagai atap rumah dan menyingkirkan dominasi atap seng, mendapat sambutan luas dari perajin genteng di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Di balik apresiasi itu, para pelaku industri genteng menagih komitmen konkret pemerintah agar wacana tersebut benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan berhenti sebagai pidato politik semata.

Perajin genteng di sentra Jatiwangi menilai pernyataan Presiden membuka harapan baru bagi keberlangsungan industri lokal yang selama ini terdesak produk atap pabrikan. Mereka berharap negara hadir melalui regulasi yang tegas, sehingga penggunaan genteng menjadi arus utama dalam pembangunan perumahan maupun infrastruktur.

Syamsul, pemilik Jebor Super Sri Jaya JTW di Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, menyebut pidato Presiden sebagai angin segar bagi perajin. Menurutnya, genteng bukan sekadar material bangunan, melainkan hasil kerajinan tangan yang memuat nilai ekonomi, seni, sekaligus budaya lokal Majalengka. Dia menilai sudah sewajarnya negara memberi keberpihakan.

Perajin di Majalengka siap jika kebijakan tersebut berdampak pada lonjakan permintaan. Dari satu pabrik miliknya saja, produksi genteng yang sudah matang mencapai sekitar 1.800 batang per hari dengan melibatkan 35 pekerja.

Dalam sepekan, kata Syamsul, ribuan genteng rutin dikirim ke luar daerah, termasuk ke sejumlah kota di Jawa Tengah. Bahkan, untuk jenis tertentu, masa inden bisa mencapai satu bulan akibat faktor cuaca dan tingginya permintaan.

“Kami siap kalau ada kebijakan yang jelas. Tinggal kemauan pemerintah saja,” ujar Syamsul, Rabu (4/2/2026).

Nada serupa disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majalengka, Iip Rivandi, yang juga berasal dari keluarga perajin genteng. Ia menilai pidato Presiden harus segera diturunkan menjadi instruksi resmi atau produk hukum agar dapat dilaksanakan hingga tingkat daerah. Tanpa payung kebijakan yang mengikat, menurutnya, pemerintah daerah akan kesulitan memaksa implementasi di lapangan.

Iip mengingatkan, Majalengka sebenarnya pernah memiliki Surat Edaran Bupati terkait penggunaan produk lokal. Namun, implementasinya terbatas dan hanya berlaku pada bangunan pemerintah yang bersumber dari APBD.

Sementara itu, sektor swasta dan industri yang beroperasi di daerah, nyaris tidak tersentuh aturan tersebut. Ia mencontohkan, banyak bangunan industri bahkan tidak menggunakan genteng lokal untuk fasilitas paling dasar seperti pos keamanan.

“Kalau hanya imbauan, hasilnya akan sama. Perajin tetap terpinggirkan,” kata Iip.

Menanggapi hal itu, Bupati Majalengka Eman Suherman menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti semangat yang disampaikan Presiden. Ia menilai penggunaan genteng sejalan dengan visi pembangunan Majalengka Langkung SAE, yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Eman menyebut, pemerintah daerah akan mendorong penggunaan genteng lokal pada pembangunan gedung pemerintahan, sekolah, serta fasilitas publik lainnya.

Selain dinilai lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan karakter iklim daerah, kebijakan tersebut diyakini mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan dan memperluas lapangan kerja.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menggagas program nasional penggantian atap rumah berbahan seng dengan genteng sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang indah, sejuk, dan layak huni.

Gagasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Prabowo menilai penggunaan atap seng yang semakin masif di hampir seluruh kota, kecamatan, hingga desa telah mengurangi kualitas lingkungan permukiman. Selain menimbulkan panas bagi penghuni, seng juga mudah berkarat dan dinilai tidak mencerminkan keindahan Indonesia.

“Tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Seng panas, seng berkarat,” tegas Prabowo.

Untuk itu, Presiden mengusulkan gerakan nasional yang ia sebut sebagai proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Menurutnya, industri genteng relatif mudah dikembangkan karena peralatannya tidak mahal dan bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri.

Prabowo menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih akan dilengkapi dengan pabrik genteng di berbagai daerah. Genteng tersebut akan dibuat dari bahan tanah yang dicampur dengan zat tambahan, termasuk limbah tertentu, agar lebih ringan dan kuat.

“Saya dapat laporan dari profesor-profesor kita, limbah abu batubara bisa dicampur dengan tanah dan menjadi bahan genteng yang baik,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan sebelum dan sesudah pelaksanaan program gentengisasi. Dia juga mendorong kepala daerah untuk berpartisipasi aktif demi mempercantik wilayah masing-masing.

“Bupati, wali kota yang mau kotanya indah, ayo bersama kita bikin kotamu indah, bikin kecamatanmu indah, bikin desamu indah,” kata Prabowo.

Kepala negara menyinggung bahwa secara historis, masyarakat Indonesia telah lama menggunakan bahan atap alami seperti rumbia, ijuk, atau sirap yang lebih sejuk dan ramah lingkungan. Namun, seiring waktu, bahan-bahan tersebut banyak tergantikan oleh seng.

Presiden ke-8 RI itu menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan visi kebangkitan bangsa. Ia menegaskan bahwa karat pada seng mencerminkan kemunduran, bukan kemajuan.

“Turis dari luar datang bukan untuk melihat seng berkarat. Karat itu lambang degenerasi,” ujar Prabowo.

Prabowo menargetkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, wajah Indonesia tidak lagi dipenuhi simbol-simbol kemunduran, melainkan mencerminkan kebangkitan nasional.

“Indonesia harus bangkit. Indonesia harus kuat. Indonesia harus indah. Rakyat kita harus bahagia,” pungkas Prabowo.