Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pelaku Usaha PeternakanSapi Potong Indonesia (Gapuspindo) menanggapi rencana pemerintah untuk mengimpor sekitar 100.000 sapi hidup dari Brasil.

Direktur Eksekutif Gapuspindo Djoni Liano memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri.

“Jadi tidak ada jalan lain, kita harus melakukan impor. Kalau saya melihatnya seperti itu, hitungan pemerintah juga begitu, defisitnya [produksi daging sapi] masih 54% dari kebutuhan nasional, kan,” kata Djoni saat ditemui usai rpat di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa rencana tersebut relevan dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada komoditas protein dalam beberapa waktu mendatang.

Menurut Djoni, impor tersebut tak hanya dilakukan untuk sapi potong, melainkan juga sapi indukan untuk meningkatkan populasi dalam negeri.

Namun demikian, dia menyebut bahwa pemerintah perlu memikirkan model bisnis agar rencana tersebut dapat berkelanjutan dan memiliki nilai tambah bagi peternak dan masyarakat.

“Apakah mendistribusikan kepada masyarakat atau memang untuk mengembangkannya di station pemerintah begitu, kan, sebelum didistribusikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Apabila skema tersebut berjalan, maka dia menyebut nilai tambah tersebut dapat mencakup penyerapan tenaga kerja, hingga pemberdayaan bahan baku lokal. Meski begitu, dia menggarisbawahi pentingnya konsistensi kebijakan dari pemerintah agar hal ini dapat terwujud.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah membuka opsi untuk mempermudah impor sapi hidup guna memenuhi kebutuhan daging nasional pada 2026.

Hal ini disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi penetapan cadangan pangan pemerintah (CPP) 2026 bersama sejumlah menteri dan kepala badan teknis pada Senin (29/12/2025) lalu.

Menurutnya, apabila impor sapi hidup dioptimalkan, maka nilai tambah itu akan mencakup pemberdayaan tenaga kerja, mendorong program penggemukan, hingga penyerapan bahan pakan seperti rumput.

“Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya. Sapi [hidup], agar punya nilai tambah,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi pengusaha daging merespons penurunan kuota impor daging sapi pada 2026. Mereka menilai kebijakan tersebut bersifat mendadak dan minim penjelasan.

Wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna DK bersama perwakilan Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI), Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI), serta Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (NAMPA) mendatangi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan). Mereka meminta penjelasan langsung terkait penetapan kuota impor daging sapi tersebut.

“Kami datang meminta penjelasan pemerintah mengapa kuota impor daging sapi reguler hanya 30.000 ton untuk lebih dari 100 importir. Tahun lalu, kuota yang diberikan mencapai 180.000 ton,” kata Marina kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Para pengusaha menilai pemangkasan kuota tersebut terlalu tajam dan tidak disertai sosialisasi. Kuota 30.000 ton dipahami sebagai alokasi untuk satu tahun penuh, sehingga menyulitkan perusahaan yang telah menyusun rencana usaha dengan asumsi volume impor mendekati realisasi tahun sebelumnya.

Marina merinci, Kementan menetapkan total kuota impor daging sebesar 297.000 ton pada 2026. Kuota tersebut terdiri atas 100.000 ton daging kerbau asal India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, serta 75.000 ton dari negara lain yang seluruhnya dialokasikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

“Perusahaan swasta yang jumlahnya 108 hanya memperoleh 30.000 ton. Sisanya 17.000 ton dialokasikan untuk kebutuhan daging industri,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) Teguh Boediyana menilai kebijakan kuota impor daging pada tahun ini berada di luar kelaziman. Porsi kuota untuk swasta hanya sekitar 16 persen dari total kuota nasional dan dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pasar.

“Dengan kuota sekecil itu, situasinya sangat berat bagi pengusaha. Mereka sudah menyiapkan kebutuhan minimal seperti tahun lalu. Jika kuota tidak memadai, konsekuensinya bisa terjadi gejolak hingga pemutusan hubungan kerja,” kata Teguh.

Pengusaha juga mengingatkan dampak kebijakan tersebut terhadap industri hotel, restoran, dan katering yang memiliki kebutuhan daging spesifik dan tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh BUMN. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu rantai pasok sektor horeka di tengah tekanan ekonomi.

Para asosiasi memastikan surat keberatan dan permintaan evaluasi kebijakan kuota impor daging tersebut tidak hanya disampaikan kepada Kementerian Pertanian, tetapi juga kepada Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Mereka berharap pemerintah segera meninjau ulang kebijakan tersebut.