REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas produksi di tengah perubahan permintaan pasar yang berlangsung semakin cepat. Penggunaan teknologi digital dan otomatisasi mulai menjadi salah satu pilihan pelaku industri untuk mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan akurasi pengambilan keputusan.

Kementerian Perindustrian mencatat industri tekstil dan produk tekstil nasional menyerap 3,96 juta tenaga kerja serta menarik investasi Rp20,23 triliun. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, peningkatan produktivitas dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing industri.

Perkembangan tersebut mendorong sejumlah penyedia teknologi menawarkan sistem manufaktur yang mengintegrasikan perangkat produksi dengan kecerdasan buatan (AI) dan analisis data. Salah satunya dilakukan Jack Technology melalui peluncuran SmartLink Master dalam ajang di Ho Chi Minh City, Vietnam, pada 16 Juni 2026.

CEO Jack Technology Moli mengatakan, kebutuhan modernisasi industri tekstil dan garmen semakin terlihat di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

"Transformasi menuju manufaktur cerdas semakin relevan bagi industri tekstil dan garmen di kawasan Asia Tenggara, termasuk di sejumlah negara seperti Indonesia dan Vietnam. Di Indonesia, misalnya, pemerintah setempat bertekad merevitalisasi industri tekstil dan garmen," ujar Moli dalam siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, industri garmen saat ini menghadapi tuntutan untuk memproduksi barang dalam jumlah yang lebih beragam dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Kondisi tersebut membuat sistem produksi yang terhubung dan berbasis data semakin dibutuhkan.

Teknologi yang diperkenalkan perusahaan menggabungkan sistem AI, analisis data produksi, serta pengelolaan alur kerja dalam satu platform. Sistem tersebut juga dikembangkan menggunakan platform Mendix milik Siemens.

Senior Vice President Siemens Digital Industries Software Asia Pacific Jornt Moerland mengatakan, Siemens dan Jack Technology tengah menjajaki pengembangan lini produksi berbasis digital twin serta proyek percontohan pabrik pintar untuk industri garmen.

Prospek industri tekstil Indonesia sendiri masih menunjukkan tren pertumbuhan dalam jangka panjang. Berdasarkan laporan IMARC Group, nilai pasar manufaktur tekstil Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar 42 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 64,2 miliar dolar AS pada 2034.

Moli mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan efisiensi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar.

"Sejalan dengan perkembangan industri, perusahaan tekstil dan garmen tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kapasitas produksi, namun juga mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan dinamika pasar. Karena itu, penerapan teknologi digital dan otomatisasi kelak menentukan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan operasional yang lebih optimal," ujar Moli.

Penggunaan AI, otomatisasi, dan sistem produksi berbasis data diperkirakan akan semakin luas di industri tekstil dan garmen seiring meningkatnya kebutuhan terhadap efisiensi, ketepatan produksi, dan kecepatan merespons perubahan pasar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kenaikan Pajak Air Tanah (PAT) yang signifikan menjadi perhatian serius bagi industri garmen dan tekstil.

Pelaku industri menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan bagi sektor yang saat ini masih menghadapi tantangan global dan perlambatan permintaan.

Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, industri menghormati kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui konservasi air serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, menurut dia, kebijakan tersebut perlu dilihat secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terhadap keberlangsungan industri nasional, khususnya sektor padat karya.

“Industri menghormati kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui konservasi air serta untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kebijakan ini perlu dilihat secara komprehensif agar tidak menimbulkan unintended impact terhadap keberlangsungan industri nasional, khususnya sektor padat karya,” kata Anne dalam siaran pers, Rabu (3/6/2026).

Menurut Anne, industri garmen dan tekstil merupakan sektor yang memiliki intensitas penggunaan air yang tinggi, terutama pada segmen midstream atau industri tekstil.

Karena itu, kenaikan tarif pajak air bawah tanah dan air permukaan yang meningkat drastis hingga 120 persen sampai 250 persen di beberapa daerah dinilai menimbulkan tekanan operasional yang signifikan bagi industri tersebut.

Beban operasional meningkat

Anne menjelaskan, dampak kenaikan tarif PAT dapat terlihat dari kebutuhan air industri garmen yang cukup besar.

Sebagai gambaran, industri garmen di Bandung, Jawa Barat, rata-rata menggunakan air bawah tanah sekitar 30 meter kubik hingga 40 meter kubik per hari.

Dengan tingkat penggunaan tersebut, sebelumnya tagihan pajak air tanah untuk satu titik sumur berkisar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Namun, setelah kenaikan tarif PAT, biaya yang harus dibayarkan meningkat menjadi sekitar Rp 8 juta hingga Rp 9 juta per bulan.

“Itu untuk penggunaan satu titik sumur saja. Kalau ada 10 titik, PAT-nya bisa sampai 80-90 juta per bulannya,” ujar Anne.

Menurut dia, tekanan yang ditimbulkan kenaikan tarif tersebut akan terasa lebih besar pada industri tekstil yang memiliki kebutuhan air jauh lebih tinggi dibandingkan industri garmen.

Anne menyebutkan, penggunaan air pada industri tekstil dapat mencapai sekitar 300 meter kubik per hari atau sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan industri garmen.

Kebutuhan air yang besar tersebut terutama digunakan dalam proses wet processing, seperti pencelupan (dyeing), printing, penyempurnaan (finishing), dan pencucian (washing).

Berpotensi menekan daya saing

AGTI menilai kenaikan PAT secara langsung akan meningkatkan biaya produksi atau cost of production industri garmen dan tekstil.

Menurut Anne, kenaikan biaya tersebut berpotensi menurunkan margin usaha dan bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang telah mengikat kontrak pesanan jauh sebelum kebijakan kenaikan PAT diberlakukan.

“Kondisi ini tentunya akan berdampak pada penurunan daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun ekspor,” ucapnya.

Ia menambahkan, kenaikan biaya produksi tidak hanya mendorong perusahaan melakukan efisiensi, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga jual produk kepada konsumen.

Dalam kondisi persaingan global yang ketat, tambahan beban biaya tersebut dinilai dapat semakin menggerus margin industri.

“Dalam kondisi persaingan global yang ketat, tambahan beban biaya ini berisiko menggerus margin industri dan berpotensi berdampak pada keberlanjutan usaha serta penyerapan tenaga kerja,” kata Anne.

Menurut dia, sektor garmen dan tekstil merupakan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Karena itu, kebijakan yang menambah beban operasional perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan kemampuan industri dalam mempertahankan penyerapan tenaga kerja.

Pembatasan penggunaan air tanah juga jadi perhatian

Selain kenaikan tarif PAT, AGTI juga menyoroti kebijakan pembatasan penggunaan air tanah di sejumlah daerah yang masuk kategori zona merah.

Menurut Anne, kebijakan tersebut menjadi perhatian bagi pelaku industri garmen dan tekstil di berbagai wilayah karena dapat memengaruhi operasional perusahaan yang selama ini masih bergantung pada sumber air tanah untuk mendukung proses produksi.

Karena itu, AGTI mendorong pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan yang dinilai membebani industri tersebut.

Asosiasi juga meminta adanya ruang dialog antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mencari formulasi kebijakan yang lebih seimbang.

“Karena itu, kami meminta dibuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang implementatif,” ujarnya.

AGTI usulkan kenaikan dilakukan bertahap

Dalam menyikapi kenaikan tarif PAT, AGTI mengusulkan agar pemerintah daerah menetapkan tarif yang lebih realistis dan proporsional.

Menurut Anne, kenaikan tarif sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak diberlakukan sekaligus agar tidak menimbulkan tekanan mendadak terhadap arus kas perusahaan.

Selain itu, AGTI juga mengusulkan adanya insentif atau kompensasi bagi sektor padat karya dan industri yang berorientasi ekspor.

Menurut dia, dukungan tersebut diperlukan agar perusahaan tetap dapat menjaga keberlangsungan usaha di tengah meningkatnya biaya operasional.

AGTI juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung transformasi industri menuju penggunaan air yang lebih efisien dan praktik usaha yang lebih berkelanjutan.

Dengan dukungan tersebut, pelaku industri diharapkan dapat menjalankan upaya efisiensi penggunaan air tanpa harus menghadapi tekanan biaya yang terlalu besar dalam waktu singkat.

Keberlanjutan lingkungan dan industri perlu berjalan beriringan

Anne menegaskan bahwa industri garmen dan tekstil pada prinsipnya mendukung upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan konservasi sumber daya air.

Namun, menurut dia, kebijakan yang diterapkan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan industri nasional.

Ia menilai kedua tujuan tersebut tidak harus saling bertentangan dan dapat dijalankan secara bersamaan melalui kebijakan yang tepat.

“Jadi, diperlukan kebijakan yang seimbang agar industri nasional tetap kompetitif sekaligus berkontribusi terhadap agenda sustainability,” katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Mei 2026 memperlihatkan geliat baru sektor manufaktur nasional, terutama dari subsektor pakaian jadi yang mencatatkan ekspansi tertinggi.

Namun di balik optimisme tersebut, industri tekstil nasional masih menghadapi paradoks yakni, sektor garmen tumbuh ditopang permintaan ekspor, sementara industri tekstil hulunya masih tertekan akibat tingginya ketergantungan impor bahan baku, pelemahan rupiah, hingga beban bunga yang meningkat.

Diketahui, Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Mei 2026 mencapai 53,56 atau meningkat dibandingkan April 2026 sebesar 51,75. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 20 subsektor berada pada fase ekspansi dan berkontribusi sebesar 97,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas pada triwulan I/2026.

Subsektor dengan nilai IKI tertinggi pada Mei 2026 tercatat slah satunya berasal dari industri pakaian jadi. Namun, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, capaian tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal stabilisasi ketimbang indikasi pemulihan penuh industri padat karya nasional.

Menurutnya, penguatan IKI belum terjadi secara merata di seluruh rantai industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Industri pakaian jadi memang mencatat pertumbuhan paling tinggi, tetapi industri tekstil hulu serta subsektor kulit dan alas kaki masih mengalami kontraksi.

“Ini menunjukkan bahwa ekspansi baru terjadi di level hilir, sementara fondasi industrinya belum benar-benar ikut menguat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Yusuf menjelaskan, pemulihan industri TPT yang sehat seharusnya terlihat sejak industri serat, benang, kain, hingga garmen bergerak dalam arah yang sama. Namun, kondisi saat ini menunjukkan rantai pasok industri masih terfragmentasi.

Dia menyebut, pertumbuhan industri pakaian jadi terjadi karena kenaikan order, sementara industri hulunya belum memperoleh dorongan permintaan yang setara.

Yusuf mengatakan, kenaikan IKI subsektor pakaian jadi dipicu oleh kombinasi membaiknya permintaan ekspor dan pola musiman menjelang puncak konsumsi global pada semester II. Kenaikan variabel pesanan baru dan produksi menunjukkan bahwa pabrik tengah merespons order riil, bukan sekadar optimisme pelaku usaha.

Selain itu, strategi diversifikasi rantai produksi global atau Cina Plus One turut memberi keuntungan bagi negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh karena banyak merek internasional mulai mengurangi ketergantungan produksi dari Cina.

Kendati demikian, Yusuf menilai terdapat persoalan struktural yang masih membayangi industri garmen nasional. Dia menuturkan, industri pakaian jadi saat ini masih sangat bergantung pada bahan baku impor, terutama melalui fasilitas kawasan berikat.

“Dengan kondisi seperti itu, tingginya IKI lebih mencerminkan daya saing tenaga kerja dan kapasitas produksi jahit Indonesia, bukan berarti rantai pasok domestiknya sudah kuat,” katanya.

Dia menambahkan, ketergantungan impor bahan baku membuat industri rentan terhadap tekanan nilai tukar dan gejolak ekonomi global. Apalagi, banyak pabrik tekstil nasional masih beroperasi dengan tingkat utilisasi sekitar 40% hingga 70%.

Karena itu, lanjutnya, momentum penguatan ini belum bisa disebut sebagai pemulihan struktural. Ada faktor musiman yang cukup besar di balik kenaikan tersebut, terutama karena periode Mei hingga Juli biasanya menjadi fase peningkatan order untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa menjelang musim gugur dan akhir tahun.

Kekhawatiran pelaku usaha terhadap enam bulan ke depan juga masih cukup tinggi, terutama akibat pelemahan rupiah dan kondisi suku bunga global yang belum benar benar longgar. Pelemahan rupiah menurutnya memperbesar tekanan terhadap industri TPT karena bahan baku seperti benang, kain greige, bahan kimia, hingga aksesori masih banyak diimpor.

Tekanan tersebut diperberat oleh kenaikan BI Rate menjadi 5,25% yang berdampak pada kenaikan biaya modal kerja industri padat karya. Jika tekanan eksternal membesar sementara kurs belum stabil, pertumbuhan subsektor pakaian jadi berpotensi melambat pada kuartal IV nanti.

“Di sinilah paradoks industri tekstil nasional terlihat jelas. Dari luar terlihat ekspansif karena garmen tumbuh, tetapi di dalam struktur industrinya masih rapuh,” tegas Yusuf.

Dia memperkirakan, dampak kenaikan suku bunga dan pelemahan rupiah baru akan terasa penuh dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Jika kurs belum stabil, risiko efisiensi tenaga kerja dan pengurangan kapasitas produksi dinilai akan meningkat, terutama bagi pabrik yang orientasi ekspornya lemah.

Akan tetapi, Yusuf menilai subsektor pakaian jadi tetap memiliki peran penting bagi perekonomian nasional karena daya serap tenaga kerjanya besar, terutama di kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun, dia mengingatkan bahwa dalam kondisi saat ini, subsektor pakaian jadi lebih tepat diposisikan sebagai stabilisator lapangan kerja ketimbang motor penciptaan pekerjaan baru.

“Penyerapan tenaga kerja yang signifikan hanya akan terjadi jika ada investasi baru dan pembangunan pabrik tambahan, bukan sekadar kenaikan order di fasilitas produksi yang sudah ada,” katanya.

Untuk menjaga keberlanjutan ekspansi industri TPT, Yusuf mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kawasan berikat agar pasar domestik tidak terus dibanjiri produk impor berfasilitas yang melemahkan industri tekstil hulu nasional. Selain itu, dia menilai industri padat karya membutuhkan skema pembiayaan berbunga rendah untuk menahan dampak kenaikan suku bunga terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di samping itu, pemerintah juga diminta mempercepat pendalaman industri hulu seperti petrokimia dan serat sintetis guna mengurangi ketergantungan impor bahan baku, serta memperketat pengawasan terhadap impor ilegal dan pakaian bekas yang dinilai terus menggerus pasar produsen loka

Sektor Hulu Hadapi Tekanan Berlapis

Di sektor hulu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah segera mengambil langkah intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, memperkuat perlindungan industri tekstil domestik, serta menahan laju impor pakaian jadi yang dinilai mulai menekan industri kecil hingga sektor hulu tekstil nasional.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pemerintah perlu bergerak cepat agar momentum kenaikan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada subsektor pakaian jadi tidak hanya menjadi pertumbuhan semu yang ditopang ekspor semata.

Menurutnya, penguatan subsektor pakaian jadi saat ini belum mencerminkan kondisi industri tekstil nasional secara keseluruhan karena sektor hulu dan industri kecil menengah (IKM) masih menghadapi tekanan berat.

“Kami berharap pemerintah bisa menstabilkan nilai tukar dulu. Baru bicara insentif ke depan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Aqil menilai, kenaikan IKI yang ditopang subsektor pakaian jadi lebih mencerminkan pertumbuhan ekspor industri garmen yang banyak beroperasi di kawasan berikat dan menggunakan bahan baku impor. Dia menjelaskan, industri pakaian jadi di kawasan berikat memang masih bertumbuh seiring meningkatnya permintaan ekspor.

“Kalau melihat kenaikan di pakaian jadi, saya melihat itu ditopang pertumbuhan ekspor. Karena pakaian jadi sekarang banyak di kawasan berikat yang notabene bahan bakunya impor. Jadi, Indeks Kepercayaan Industri itu mencerminkan pertumbuhan ekspor dari sisi pakaian jadinya.” jelasnya.

Akan tetapi, lanjutnya, industri tekstil domestik yang memasok pasar lokal justru menghadapi tekanan dari kenaikan biaya produksi dan membanjirnya produk impor. Adapun data impor pakaian jadi pada 2025 bahkan meningkat hampir 70% setelah kebijakan safeguard berakhir pada tahun lalu.

“Kami khawatir yang paling terdampak itu industri kecil, baik rumahan maupun yang hanya punya 10 sampai 15 mesin,” katanya.

Aqil menyebut, banjir impor pakaian jadi berpotensi memicu pengurangan produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada pelaku usaha kecil yang memiliki daya tahan terbatas terhadap persaingan harga.

Dampak PHK pun akan berimbas langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, APSyFI meminta pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan industri dalam negeri, termasuk melalui evaluasi kebijakan impor dan penerapan kembali instrumen safeguard untuk produk tekstil tertentu. Pemerintah juga diminta memberikan insentif bagi industri padat karya seperti diskon biaya energi maupun pengurangan pajak agar pelaku usaha dapat bertahan di tengah tekanan biaya produksi.

Aqil mengatakan, persoalan terbesar industri saat ini adalah tingginya harga bahan baku dan pelemahan rupiah yang membuat biaya impor semakin mahal.

Dia menyebut, harga polyester meningkat hingga sekitar 40%, sementara sejumlah produsen bahan baku mulai menahan pasokan akibat ketidakpastian pasar. “Masalah utama sekarang itu harga dan stabilitas kurs,” tegasnya.

Tekanan industri juga datang dari kenaikan harga gas industri berbasis LNG yang disebut mencapai US$21 hingga US$24 per MMBTU. Di sisi lain, pasokan gas dari Perusahaan Gas Negara atau PGN disebut belum terpenuhi penuh karena adanya perebutan alokasi antara sektor industri dan pembangkit listrik.

Menurut Aqil, kondisi tersebut semakin membebani industri tekstil yang selama ini memiliki margin usaha tipis dan ketergantungan tinggi terhadap energi serta bahan baku impor. Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat segera melakukan pembenahan kebijakan impor, menjaga stabilitas rupiah, serta memperkuat dukungan terhadap industri tekstil domestik agar ekspansi subsektor pakaian jadi dapat berlanjut secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.

Sektor Hilir Minta Jaga Daya Saing

Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia Anne Patricia Sutanto mengatakan, ekspor tekstil dan garmen Indonesia pada 2025 menunjukkan kenaikan tipis, hampir US$12 miliar. Sementara itu, volume perdagangan pada Januari 2026 juga mengalami pertumbuhan.

Anne menyebut ekspor tekstil dan garmen pada Januari 2026 meningkat sekitar 4,38% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Namun, impor juga naik lebih tinggi yakni sekitar 16,71% YoY.

Menurutnya, kondisi geopolitik di Timur Tengah turut memicu ketidakpastian terhadap harga energi yang sangat memengaruhi industri tekstil, khususnya sektor hulu. “Di hulu, industri tekstil sangat membutuhkan energi. Kalau di hilir kitia sangat membutuhkan labor intensive,” katanya saat menyambangi kantor Bisnis Indonesia, pekan lalu.

AGTI juga meminta pemerintah memperbaiki biaya logistik, distribusi, hingga akses pembiayaan ekspor agar produk tekstil nasional lebih kompetitif di pasar global.

Lebih lanjut, Anne menjelaskan industri tekstil nasional memang masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Sekitar 70% kebutuhan bahan baku industri tekstil dari hulu hingga hilir masih berasal dari luar negeri. Karena itu, kebijakan pembatasan impor maupun hambatan administrasi dinilai harus dirancang secara hati-hati agar tidak justru membebani industri domestik.

“Kalau bahan bakunya tidak diproduksi di dalam negeri tetapi impornya dibatasi, tentu akan ada biaya tambahan yang akhirnya dibayar konsumen,” katanya.

Dia juga menyoroti tingginya beban administrasi dan dokumentasi impor yang dinilai menambah biaya produksi industri nasional. Menurut Anne, kondisi tersebut membuat industri tekstil Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asean yang sudah terintegrasi dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Indonesia, sebut Anne, tidak bisa hanya mengandalkan kampanye penggunaan produk lokal tanpa memperbaiki struktur biaya industri secara menyeluruh. Lebih lanjut, dia menilai, apabila Indonesia mampu meningkatkan daya saing domestik, industri tekstil nasional berpotensi menjadi bagian penting dalam rantai pasok regional di kawasan Asean dan negara mitra RCEP seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

“Kalau kita kompetitif secara domestik, sebenarnya Indonesia bisa menjadi supply chain untuk negara-negara RCEP maupun Asean,” sebutnya.

JAKARTA - Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyoroti perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran dapat berdampak bagi penutupan perusahaan bidang tekstil, garmen, plastik, hingga elektronik di Indonesia. Pihaknya bakal menunggu 3 bulan ke depan tentang ada tidaknya PHK massal.

"Semua pengusaha juga kalau bisa kan jangan PHK, jadi dia enggak akan mungkin dia akan mengatakan PHK. Kita tunggu 3 bulan ke depan, ada 10 perusahaan kemungkinan di industri tekstil, garmen, plastik, komponen elektronik yang akan tutup di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sebagian di Jakarta," ujar Said, Kamis (7/5/2026).

Para buruh berharap sejatinya ke depan tidak ada PHK massal. PHK massal itu bisa saja terjadi imbas adanya konflik global yang masih menghantui hingga kini.

"Itu kemungkinan akibat perang Amerika Serikat-Israel versus Iran, kalau masih berlanjut. Karena biaya energi kan tinggi," katanya.

Dia prihatin atas PHK massal yang terjadi pada PT Krakatau Osaka Steel (KOS), yang mana ratusan karyawan terpaksa berhenti kerja imbas penutupan perusahaan tersebut. Pihaknya telah membuka posko pengaduan bagi karyawan yang terkena PHK.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dinilai masih berada pada fase cautious recovery atau pemulihan yang bersifat hati-hati, seiring perbaikan kinerja yang mulai terlihat namun belum merata di seluruh rantai industri.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, pertumbuhan sektor TPT mulai menunjukkan perbaikan pada paruh kedua 2025. Setelah hanya tumbuh tipis 0,93% pada kuartal III/2025, kinerja industri meningkat menjadi 4,37% pada kuartal IV/2025.

Beberapa pabrikan juga mulai menaikkan kapasitas produksi secara bertahap untuk mengantisipasi permintaan awal 2026. "Ini sinyal positif, tetapi lebih tepat dibaca sebagai awal pemulihan, bukan tanda bahwa masalah sudah selesai," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Kendati demikian, pemulihan tersebut belum terjadi secara merata. Yusuf menjelaskan, segmen hilir seperti garmen dan apparel relatif lebih cepat pulih karena langsung terhubung dengan permintaan pasar. Sebaliknya, sektor hulu seperti serat dan benang masih menghadapi tekanan dengan tingkat utilisasi yang rendah, bahkan di bawah 50%.

Kondisi ini, kata Yusuf, mencerminkan struktur industri yang belum sepenuhnya sehat. Ketimpangan antara hulu dan hilir dinilai membuat fondasi pemulihan industri masih rapuh dan rentan terhadap gejolak.

Di sisi lain, industri TPT tetap memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini menyerap sekitar 3,75 juta tenaga kerja atau hampir seperlima dari total tenaga kerja manufaktur, serta menghasilkan devisa ekspor mencapai US$6,92 miliar.

“Ini bukan sekadar sektor industri, tetapi juga penopang lapangan kerja dan stabilitas sosial. Karena itu, arah kebijakan akan berdampak luas,” tegas Yusuf.

Terkait dinamika ketenagakerjaan, Yusuf menilai narasi meredanya pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu dicermati secara lebih hati-hati. Hingga Maret 2026, lebih dari 8.000 pekerja masih terdampak PHK, dengan sektor tekstil menjadi salah satu yang paling terpukul.

Menurutnya, kondisi saat ini lebih tepat disebut sebagai fase stabilisasi, bukan kebangkitan. Laju PHK memang mulai melambat, namun aktivitas industri belum sepenuhnya kembali ekspansif.

“Setelah gelombang penutupan pabrik dan PHK besar sejak 2023, termasuk kasus seperti Sritex yang cukup simbolik, industri ini masih dalam proses pemulihan luka. Itu tidak bisa selesai dalam waktu singkat," jelasnya.

Yusuf menekankan, momentum kebangkitan baru akan terlihat apabila stabilisasi diikuti peningkatan utilisasi kapasitas produksi. Pemerintah menargetkan utilisasi industri dapat mencapai sekitar 70% sebagai indikator pulihnya permintaan dan produksi.

Jika utilisasi naik, artinya pesanan kembali, produksi meningkat, dan perusahaan mulai merekrut tenaga kerja lagi. "Di titik itu kita bisa bicara pemulihan yang lebih solid,” imbuhnya.

Yusuf menilai, kunci pemulihan memang ada pada strategi pemerintah dan tidak bisa hanya mengandalkan siklus global. Pemerintah perlu memastikan pasar domestik lebih berkeadilan di tengah tekanan produk impor, baik legal maupun yang masuk secara tidak terkendali.

Instrumen seperti pengawasan impor dan kebijakan anti-dumping dinilai penting untuk menciptakan level playing field bagi industri dalam negeri.

Selain itu, isu energi juga menjadi faktor krusial. Industri tekstil yang padat energi sangat sensitif terhadap harga dan ketersediaan gas. Ketidakstabilan pasokan dinilai langsung menggerus daya saing.

“Tanpa perbaikan di sisi energi, efisiensi sulit dicapai,” tegasnya.

Di saat yang sama, pemanfaatan perjanjian dagang dinilai perlu dioptimalkan untuk membuka akses pasar ekspor, yang justru menawarkan peluang ekspansi lebih besar.

Adapun dari sisi pelaku usaha, transformasi dinilai tidak bisa ditunda. Model bisnis berbasis produksi massal berbiaya murah semakin tertekan oleh persaingan dari negara seperti Bangladesh dan Vietnam.

Yusuf mengatakan, pelaku industri perlu naik kelas ke produk bernilai tambah tinggi, seperti high value garments dan material berkelanjutan yang sejalan dengan tren permintaan global.

Selain itu, modernisasi mesin dan digitalisasi juga menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efisiensi dan integrasi rantai pasok.

Banyak persoalan seperti ketergantungan bahan baku impor, biaya logistik, hingga produktivitas tenaga kerja, bermuara pada lemahnya efisiensi. "Ini membutuhkan investasi jangka panjang, bukan sekedar respon jangka pendek,” pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Fynd, perusahaan teknologi ritel berbasis kecerdasan buatan (AI) asal India, mengoperasikan layanannya di Indonesia.

Ekspansi ini menjadi bagian dari strategi perusahaan memperluas jejak di Asia Tenggara, sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi digital nasional yang diproyeksikan mencapai USD 130 miliar.

Masuknya Fynd yang didukung oleh Reliance Retail Ventures Limited bukan sekadar menawarkan fitur tambahan untuk e-commerce, melainkan membangun fondasi infrastruktur ritel berbasis kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi.

Perusahaan ini ingin mendorong transformasi menyeluruh pada sektor fashion dan ritel, mulai dari proses desain, produksi, distribusi, hingga penjualan omnichannel.

Integrasi Toko Fisik, Online, hingga Rantai Pasok dalam Satu Ekosistem

Di Indonesia, Fynd menghadirkan rangkaian solusi berbasis AI-native yang dirancang untuk menyederhanakan operasional pelaku ritel dan merek fashion.

Platform ini memungkinkan integrasi toko fisik dan daring dalam satu sistem terpadu.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten tekstil dan garmen, PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) menjadi salah satu perusahaan asal Indonesia yang menandatangani kerja sama nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) di sel-sela acara kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke AS pada Rabu (18/2/2026) malam waktu setempat.

Vice President Director Pan Brothers Anne Patricia Susanto menjelaskan MoU yang diteken perusahaan dengan Ravel Holding Inc. meliputi kerja sama pemanfaatan worn clothing yang telah di-shredded di negara asal untuk kemudian dikelola dan di-recycle menjadi serat (recycled fiber) di Indonesia.

"Kerja sama ini bukan dalam bentuk impor pakaian bekas utuh untuk diperjualbelikan di pasar domestik," kata Anne saat dihubungi Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Anne menjelaskan bahwa permintaan awal dari pihak Amerika Serikat agar Indonesia menampung worn clothing tidak dapat dipenuhi, sehingga disepakati jalan tengah berupa proses penghancuran (shredding) dilakukan di sana.

Selanjutnya, material pakaian bekas pakai yang sudah dicacah di AS akan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri daur ulang di Indonesia dalam kerangka investasi dan penguatan teknologi ekonomi sirkular.

Anne, yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), menambahkan bahwa dalam skala lebih luas kerja sama yang dijalin perwakilan Indonesia dengan perusahaan AS juga dalam rangka memperkuat industri garmen dan tekstil nasional.

"Secara struktur industri dan dampak makro, penguatan pasokan kapas tetap menjadi fokus utama karena berdampak langsung terhadap daya saing industri garmen dan tekstil nasional secara keseluruhan," tandasnya.

Selain Pan Brothers, ada 10 MoU lainnya yang juga diteken dengan perwakilan AS. Dengan demikian, total ada 11 MoU yang dihasilkan dari gelaran Indonesa-US Business Summit. Total kerja sama tersebut mencapai US$38,4 miliar atau sekitar Rp650,07 triliun.

"Kami melihat kerja sama ini sebagai fondasi untuk memperkuat integrasi rantai pasok garmen dan tekstil, meningkatkan nilai tambah ekspor, serta mendorong daya saing global industri nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar India untuk Indonesia Shri Sandeep Chakravorty bersama sejumlah pengusaha asal India pada Kamis (19/2/2026).
Luthfi menilai pertemuan itu sebagai momen penting untuk mempromosikan peluang investasi yang dimiliki Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menjajaki peluang investasi di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hijau (green economy), tenaga medis, serta industri garmen yang bersifat padat karya.
Investasi anyar dari pertemuan strategis tersebut begitu dinanti oleh Luthfi. Pasalnya, realisasi investasi memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Tercatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar 5,37%. Hal itu diikuti dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,39%.
"Itu semua berkat investasi yang datang dari luar negeri, salah satunya India, dan investasi dalam negeri. Jawa Tengah adalah provinsi yang ramah untuk berinvestasi," ujar Luthfi.
Saat ini, investasi India di Jawa Tengah diperkirkan mencapai angka Rp646,52 miliar. Realisasi investasi itu terdiri dari beberapa sektor seperti industri tekstil sekitar 62%, hotel dan restoran 16%, perdagangan dan reparasi sekitar 12%, industri kayu 4%, serta industri dan sektor lainnya.
Duta Besar India untuk Indonesia, Shri Sandeep Chakravorty, mengungkapkan ketertarikannya terhadap Jawa Tengah. Terlebih, dari segi demografis, baik Indonesia maupun India sama-sama memiliki jumlah penduduk yang tinggi.

"Saya mengapresiasi iklim investasi di Jawa Tengah yang stabil, termasuk dalam hal sosial dan ekonomi. Perusahaan kami sangat bahagia di Jawa Tengah, seperti di rumah sendiri," katanya.
Sandeep menambahkan bahwa sekitar Agustus 2026 nanti akan ada groundbreaking salah satu perusahaan dari India di Jawa Tengah. Nilai investasi perusahaan tersebut mencapai sekitar US$30 juta.
Sebagai informasi, realisasi investasi Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai Rp88,50 triliun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,64 triliun.

Angka ini menjadi capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Dari nilai investasi itu, terdapat sebanyak 105.078 proyek yang terealisasi, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Minat investasi di industri garmen dan tekstil nasional masih terjaga di tengah isu badai PHK dalam beberapa tahun terakhir.

Indonesia tetap dipandang sebagai salah satu basis produksi penting dalam rantai pasok dunia, terutama bagi merek-merek internasional yang membutuhkan kapasitas besar dan standar produksi yang andal.

Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia menegaskan bahwa sektor garmen dan tekstil masih menarik bagi investor asing. Daya tarik Indonesia tidak lepas dari ketersediaan tenaga kerja, pengalaman panjang industri nasional, serta kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar internasional.

“Ya industri garmen dan tekstil Indonesia masih diminati oleh investor asing. Indonesia tetap dipandang sebagai salah satu basis produksi penting dalam rantai pasok global,” kata Anne kepada Bisnis, dikutip Minggu (25/1/2026).

Anne menjelaskan, banyak perusahaan garmen nasional telah berkembang menjadi mitra strategis bagi berbagai brand internasional. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap kualitas produk, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen keberlanjutan industri garmen dan tekstil di Indonesia.

Selain faktor kepercayaan, minat investor juga didorong oleh langkah pelaku industri yang terus berinvestasi dalam efisiensi energi, digitalisasi proses produksi, serta penerapan praktik berkelanjutan.

"Sehingga Indonesia tidak hanya kompetitif dari sisi biaya, tetapi juga dari sisi kepatuhan ESG dan tuntutan pasar global," tuturnya.

Dalam konteks tersebut, industri garmen dan tekstil dinilai masih memiliki prospek yang kuat sebagai bagian penting dari penguatan rantai pasok global sekaligus motor pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Berdasarkan data resmi dan publikasi sektor, realisasi investasi di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki pada 2024 menunjukkan peningkatan signifikan. Total investasi tercatat naik dari sekitar Rp29,9 triliun pada 2023 menjadi Rp39,2 triliun pada 2024, atau tumbuh lebih dari 30% secara tahunan.

Merujuk data terbaru Kemenperin, realisasi investasi industri tekstil dan pakaian jadi pada triwulan I-III tahun 2025 mencapai Rp16,11 triliun atau tumbuh 5,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut mencerminkan pulihnya minat investasi serta meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek industri garmen dan tekstil di Indonesia, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Dari sisi komposisi, investasi berasal dari kombinasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sektor tekstil tetap menjadi salah satu kontributor utama investasi manufaktur, dengan porsi PMDN yang kuat dan kontribusi PMA yang signifikan, khususnya untuk proyek berorientasi ekspor, modernisasi mesin, serta penguatan kapasitas produksi.

"Kombinasi PMDN dan PMA ini mencerminkan bhawa baik investor domestik maupun asing masih melihat sektor garmen dan tekstil sebagai sektor strategis dan prospektif untuk jangka menengah dan panjang," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang fokus pada sektor tekstil.

Langkah ini dilakukan setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil raksasa di Indonesia, mengalami pailit dan menutup operasionalnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia akan mengelola BUMN baru tersebut untuk menangani masalah garmen dan tekstil.

“Kita harapkan dalam waktu dekat prosesnya selesai agar kegiatan ekonomi Sritex tetap berjalan meski statusnya pailit,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/1/2026).

Meski Sritex resmi pailit, Prasetyo menegaskan operasional dan kegiatan ekonomi perusahaan harus tetap berjalan.

Sritex mempekerjakan lebih dari 10 ribu karyawan dan menghasilkan produk tekstil serta garmen untuk pasar domestik dan ekspor.

Arahan Presiden dan Roadmap Industri Tekstil

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembentukan BUMN baru tekstil ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, 11 Januari 2026.

“BUMN baru khusus tekstil akan dibentuk, bukan menghidupkan perusahaan lama,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, pembentukan BUMN baru tersebut akan diikuti dengan penyusunan peta jalan (roadmap) penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Studi awal terkait rencana ini disebut telah rampung dan siap ditindaklanjuti.

Pemerintah berharap roadmap tersebut mampu menjadi panduan untuk modernisasi industri tekstil nasional, sekaligus memperkuat struktur industri dari hulu hingga hilir.

Kemudian untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah juga menyiapkan pendanaan sebesar 6 miliar dollar AS atau setara Rp 101,2 triliun (kurs Rp 16.868) melalui BPI Danantara.

Dana ini akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis di sektor tekstil, seperti pengadaan barang modal, adopsi teknologi baru, serta peningkatan kapasitas ekspor industri tekstil.

Targetnya, ekspor tekstil yang saat ini sekitar 4 miliar dollar AS dapat meningkat hingga 40 miliar dollar AS dalam 10 tahun.

Dukungan DPR dan Fungsi BUMN Tekstil

Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menyambut baik rencana pembentukan BUMN tekstil. Menurut Bambang, sandang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 13/2011 tentang penanganan fakir miskin.

“BUMN sandang diharapkan menjadi stabilisator industri dan harga di pasar, sekaligus menjaga kualitas produk,” ujarnya.

Bambang mengkritik pembubaran Industri Sandang Nusantara (ISN) pada 2020 yang dinilai merugikan rakyat dan industri dalam negeri.

Ia berharap BUMN tekstil baru dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku, terutama dari China yang mencapai 60-90 persen, serta mendukung peningkatan konsumsi produk dalam negeri.

Pendapat CEO Danantara Soal Investasi Tekstil

Rosan Roeslani, CEO Danantara sekaligus Kepala BKPM, menyatakan Danantara terbuka terhadap investasi di sektor tekstil, termasuk aset bermasalah seperti Sritex.

Selain aspek finansial, Danantara juga memiliki sejumlah parameter lain yang menjadi pertimbangan utama.

“Kita terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kita apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi,” kata Rosan di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Salah satu parameter penting yang menjadi perhatian Danantara adalah penciptaan lapangan kerja.

Rosan menyebut, Danantara terbuka untuk masuk ke investasi dengan tingkat imbal hasil yang lebih rendah, selama mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

“Mungkin tekstil kan salah satu yang dari segi penciptaan lapangan pekerjaan itu sangat besar,” tambah dia.

Terkait isu restrukturisasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Rosan tidak menyebut secara spesifik, namun mengakui Danantara melihat potensi pada aset-aset yang masuk kategori distressed asset atau aset bermasalah.

Menurutnya, selama ada keyakinan perusahaan dapat dipulihkan, Danantara siap mempertimbangkan langkah restrukturisasi.

“Jadi kita melihat potensi-potensi yang ada saja. Apalagi kalau itu sudah termasuk dalam distressed asset. Kita lihat, selama kita yakin bahwa nanti kita bisa turn around perusahaan itu melakukan restrukturisasi secara maksimal,” jelas dia.

Ia menambahkan, pendekatan restrukturisasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penguatan permodalan, tetapi juga mencakup pembenahan pasar, kepastian pembeli (off-taker), serta aspek bisnis lainnya.

“Seperti yang kita lakukan misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang memang perlu mendapatkan penyehatan secara keseluruhan tidak hanya dari permodalan saja tapi juga dari marketnya, dari off-takernya dan lain-lain. Jadi kita terbuka untuk itu,” tegas dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judulBUMN Tekstil Dihidupkan Lagi? Bos Danantara Beberkan Peluangnyadan DPR Sebut Kebangkitan BUMN Tekstil Penting bagi Industri Nasional

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang pemberian insentif bagi industri tekstil dan garmen nasional ke depan, seiring dengan perlunya perhatian khusus terhadap sektor-sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026), merespons pertanyaan terkait kemungkinan insentif bagi industri tekstil.

Prasetyo mengatakan, pemerintah masih akan mencermati kebutuhan di sektor tersebut sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut. Namun, ia menegaskan bahwa industri tekstil, garmen, hingga alas kaki memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.

“Ya nanti kita coba lihat bilamana memang diperlukan karena kan bagaimanapun garmen, tekstil, industri-industri sepatu, dan seterusnya ini kan industri padat karya yang harus membutuhkan perhatian lebih juga dari pemerintah,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi tumpuan bagi jutaan tenaga kerja.

Oleh karena itu, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan kerja, termasuk kemungkinan pemberian insentif.

“Ini kan industri padat karya yang harus membutuhkan perhatian lebih juga dari pemerintah,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 88.519 orang sepanjang 2025, meningkat sekitar 13,54% dari tahun sebelumnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa sektor padat karya seperti industri tekstil, garmen, hingga alas kaki masih mendominasi jumlah PHK nasional. Penyelamatan sektor ini pun dinilai mendesak.

“Sektor ini kan memang jumlah pekerjanya banyak. Kalau terjadi PHK, tentu dalam jumlah banyak juga,” kata Ristadi saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2025).

Lebih lanjut, pihaknya mengaku telah mendorong pemerintah untuk menyelamatkan industri padat karya selama kurang lebih dalam lima tahun terakhir. Menurut Ristadi, upaya pemerintah dalam rangka menjaga eksistensi industri tekstil dan garmen mulai tampak dalam beberapa waktu terakhir.

Beberapa kebijakan yang dinilai berpihak terhadap perlindungan industri padat karya Tanah Air adalah pembatasan importasi barang tekstil-garmen, kenaikan bea masuk impor tekstil, hingga pelarangan impor pakaian bekas.

Teranyar, pihaknya mengamati bahwa pemerintah mendorong penyelamatan industri tekstil secara lebih serius melalui pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) hingga menyiapkan dana sekitar Rp100 triliun untuk program peremajaan mesin tekstil.

Dengan adanya upaya tersebut, Ristadi berharap agar tekanan kinerja industri tekstil berbalik arah, sehingga jumlah PHK dapat berkurang dan serapan tenaga kerja kembali memadai.

“Kalau kebijakan ini berjalan lancar, bisalah industri tekstil dan garmen kembali bangkit,” tuturnya.

Adapun, Kemnaker mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus PHK tertinggi sepanjang 2025, yakni 18.815 orang. Terdapat Jawa Tengah yang menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Di samping itu, pemerintah berencana mengucurkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp101,28 triliun (asumsi kurs Rp16.880) untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menjaga keberlangsungan sektor padat karya, bukan hanya mengejar pertumbuhan sektor padat modal.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk mempertahankan yang labor intensive-based, pemerintah akan menyiapkan dana sekitar US$6 miliar untuk menjaga agar teknologinya tetap bersaing dan investasinya tetap berjalan,” kata Airlangga di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).