Makassar (ANTARA) - Produk lokal dari Sulawesi Selatan berpeluang menembus pasar internasional, khususnya pada 13 negara yang hadir dalam Forum Business to Business (B2B) sebagai rangkaian Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar.

"IGS 2026 ini menjadi ajang strategis yang mempertemukan pelaku usaha lokal dengan calon mitra dagang dari berbagai negara. Ini memberikan ruang yang sangat besar bagi pengusaha lokal untuk memperluas jaringan pasar internasional," kata Ketua Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Sulawesi Selatan Haidir Halik, menyambut positif pelaksanaan forum tersebut di Makassar, Rabu.

Melalui forum ini, sedikitnya 13 negara menunjukkan ketertarikan terhadap berbagai produk unggulan Sulawesi Selatan untuk dijajaki sebagai peluang investasi maupun kerja sama perdagangan.

Adapun 13 negara yang terlibat dalam penjajakan kerja sama bisnis tersebut yakni Filipina, Belanda, Meksiko, Venezuela, Ukraina, Ethiopia, Tunisia, Kuba, Laos, Fiji, Kamboja, Nigeria, dan Kosta Rika.

Menurutnya, pertemuan berlangsung dalam format business matching antara pelaku usaha yang membutuhkan pasokan komoditas dengan produsen maupun eksportir dari Sulawesi Selatan.

"Dari yang kami lihat, banyak terjadi kecocokan transaksi. Ini tentu menjadi kabar baik bagi pengusaha lokal maupun pemerintah di Sulsel yang ingin memperluas pasar ekspor," ujarnya.

Menurut Haidir, manfaat terbesar dari kegiatan B2B di IGS 2026 tersebut adalah meningkatnya kapasitas dan daya saing pengusaha lokal melalui akses langsung ke pasar global.

Haidir menilai forum B2B IGS 2026 berhasil menciptakan banyak kecocokan transaksi antara pelaku usaha lokal dan pembeli internasional.

"Kami juga bisa belajar memahami kebutuhan pasar internasional sekaligus menjalin hubungan bisnis yang berkelanjutan," tambahnya.

Terkait produk yang paling diminati oleh para calon mitra dagang internasional, Haidir menyebut komoditas unggulan Sulawesi Selatan masih menjadi primadona. Nomor satu ialah kopi, setelah itu ada cokelat dan beberapa komoditas lainnya.

"Sepertinya kita perlu mulai mengangkat markisa sebagai produk khas daerah yang memiliki potensi besar. Pasokannya memang belum terlalu banyak, tetapi kualitasnya sangat baik dan memiliki peluang pasar yang menjanjikan," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa selama ini banyak negara membutuhkan komoditas unggulan dari Sulawesi Selatan, namun belum memiliki akses langsung kepada para produsen maupun eksportir lokal.

Karena itu, Haidir berharap forum B2B yang menjadi bagian dari IGS 2026 dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai sarana promosi sekaligus perluasan pasar bagi produk-produk unggulan daerah.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuktikan komitmennya mendukung usaha UMKM. Kali ini Purbaya mengenakan Jaket kulit produk UMKM asal Garut, Jawa Barat.

“Makasih UMKM Garut, lain kali saya mau cobain yang warna putih sekalian kesana meninjau langsung ya, sekali lagi sukses Astiga Leather,” katanya, Sabtu (30/5/2026).

Purbaya tampak antusias mengenakan jaket kulit trendy berwarna cokelat cerah, serasi dengan paduan kemeja warna putih dan celana panjang hitam yang sering dikenakannya.

Astiga menyediakan berbagai produk kerajinan diantara adalah jaket kulit yang menjadi produk utama.

Selain itu, ada juga produk-produk lain seperti tas, dompet, gantungan kunci dan lain-lain. Berdiri sejak tahun 1998, Astiga masih eksis sampai saat ini karena mampu beradaptasi dengan keinginan pasar dan perkembangan trend fashion dari masa ke masa.

Astiga merupakan salah satu brand yang merupakan contoh jika produk lokal mampu bersaing dengan produk Internasional.

Via Instagram resminya, tampak host Robby Purba hingga juri Indonesian Idol seperti Maia Estianty, Judika, Bunga Citra Lestari mampir di outlet Astiga Leather yang beralamat di Jl.Ahmad Yani No.320, Garut.

"Kulitnya bagus aku suka dengan mereka yang rapih banget kerjaannya,” kata Bunda Maia sapaan akrab Maia Estianty.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia pada 2026.

Berdasarkan berbagai data pemerintah dan lembaga ekonomi yang dirilis sepanjang 2026, kontribusinya sangat besar dalam beberapa aspek utama: Menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara lebih dari Rp8.500 triliun.

Menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Berkontribusi sekitar 60% investasi nasional hingga Menyumbang sekitar 16% ekspor nonmigas Indonesia.

Selain itu, pemerintah pada 2026 terus memperkuat UMKM melalui program pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), digitalisasi usaha, dan perluasan akses pasar. Target plafon pembiayaan program UMKM pada 2026 mencapai Rp315 triliun lebih.

BANDUNG - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai benteng bagi produk lokal dari serbuan produk impor murah. Menurutnya, pemberlakuan SNI wajib yang tepat dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus membuka jalan bagi industri kecil menengah (IKM) untuk menembus pasar ekspor.

Bane mengatakan, jumlah SNI wajib yang berlaku di Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut, jumlah SNI wajib Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Karena itu, Komisi VII melalui Panja SNI mendorong agar pemerintah memperluas pemberlakuan SNI wajib, khususnya pada sektor-sektor industri yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen dan daya saing produk nasional.

“Kita dari Panja SNI Komisi VII berharap industri di republik ini jauh lebih maju. Kita berharap SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen sebanyak-banyaknya, demi kepentingan konsumen sebanyak-banyaknya,” ujar Bane usai mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, SNI juga dapat berfungsi sebagai non-tariff barrier atau hambatan non-tarif untuk memproteksi industri dalam negeri. Dalam konteks perdagangan global yang semakin terbuka, menurutnya, standardisasi menjadi instrumen penting agar produk yang masuk ke pasar Indonesia tetap memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan pemerintah.

Ia mencontohkan sektor tekstil dan pakaian yang saat ini menghadapi tekanan dari masuknya produk impor dengan harga sangat murah. Jika Indonesia memiliki SNI wajib untuk produk-produk tekstil tertentu, kata Bane, maka produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke pasar domestik tanpa memenuhi standar yang berlaku.

“SNI yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia itu juga bagian dari non-tariff barrier. Artinya untuk memproteksi industri dalam negeri. Misalnya saat ini industri pakaian begitu bebas masuk dari berbagai negara dengan harga yang super murah. Seandainya di Indonesia sudah ada SNI wajib buat produk-produk tekstil, maka ada kemungkinan besar produk-produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Meski demikian, Bane mengingatkan agar pemberlakuan SNI wajib tidak justru menjadi hambatan baru bagi pelaku industri nasional. Ia menekankan pentingnya kepastian waktu dan proses dalam pengurusan SNI. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa setiap layanan standardisasi memiliki service level agreement yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, pelaku industri membutuhkan kepastian dalam proses pengurusan SNI agar dapat menyusun rencana produksi, distribusi, hingga pemasaran secara lebih baik. Jangan sampai, kata Bane, pelaku usaha harus menunggu dalam ketidakpastian, lalu pada akhirnya permohonannya ditolak tanpa kejelasan proses.

“Kita enggak mau pemberlakuan SNI malah mempersulit industri untuk berkembang. Harus ada kepastian pengurusan SNI itu berapa lama. Kalau sudah ada service level agreement, harus jelas berapa lama. Jangan menanti dalam ketidakpastian kemudian tiba-tiba ditolak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bane menilai SNI juga dapat menjadi pintu masuk bagi IKM untuk naik kelas dan menembus pasar ekspor. Menurutnya, dalam situasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah, produk Indonesia seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar luar negeri karena menjadi lebih kompetitif dari sisi harga.

Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku IKM. Salah satu penyebabnya, kata Bane, banyak produk IKM yang belum memenuhi persyaratan standardisasi yang dibutuhkan untuk dapat diterima di pasar ekspor. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih aktif mendampingi IKM agar mampu memperoleh SNI.

“Di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, harusnya ini menjadi peluang buat ekspor. Tapi banyak produk dalam negeri yang dihasilkan IKM tidak memiliki syarat yang dibutuhkan untuk jual ke luar negeri, salah satunya soal SNI,” katanya.

Bane menambahkan, pendampingan kepada IKM tidak cukup hanya berupa imbauan agar pelaku usaha mengurus SNI. Pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan afirmatif berupa keringanan biaya atau skema insentif yang lebih realistis. Ia menyoroti batas nilai penjualan Rp60 juta per tahun bagi IKM untuk mendapatkan fasilitas tarif nol persen dalam pengurusan SNI yang dinilainya terlalu rendah.

Menurutnya, ambang batas tersebut perlu dinaikkan agar lebih banyak IKM dapat memperoleh manfaat. Jika pembebasan biaya sepenuhnya belum memungkinkan, pemerintah dapat mempertimbangkan skema tarif diskon untuk meringankan beban pelaku IKM.

“Jangan dibatasi industri kecil menengah yang nilai jualnya Rp60 juta setahun baru dapat bebas tarif nol persen untuk mengurus SNI. Kalau hanya Rp60 juta, itu akan mempersulit IKM. Harusnya dinaikkan angkanya, supaya mereka dapat gratis pengurusan SNI atau diberikan tarif diskon,” ujarnya.

Bane menegaskan, arah kerja Panja SNI Komisi VII DPR RI salah satunya adalah mendorong peningkatan jumlah SNI wajib di Indonesia. Namun, peningkatan tersebut harus tetap diletakkan dalam dua kerangka utama, yakni perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri.

“Salah satu catatan kita, kita mau meningkatkan jumlah SNI wajib yang diberlakukan di Indonesia. Dengan catatan, SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri. Itu bagian yang penting,” pungkasnya.

DEPOK - Komuntas seni Jakarta Art Movement (JAM) mengagas diskusi publik bertajuk Menuju Musyawarah Revitalisasi Pangan Lokal di Sancaya Art Space, Kompleks Belleveu Mall, Cinere, Depok pada Kamis 28 Mei 2026. Event ini mengundang sejumlah aktivis, jurnalis, akademisi, seniman, peneliti juga tokoh-tokoh nasional.

Koordinator JAM, Bambang Asrini menyampaikan pesan bahwa isu Revitalisasi Pangan Lokal sejatinya terkait erat dengan identitas, karakter dan cara manusia memahami alam dan lingkungannya.

“Seni dan aktifitas kebudayaan menjadi penting untuk dieksplorasi yang satu dan lainnya tak terpisahkan. Saat sama nilai-nilai kebudayaan sangat majemuk layak didekati oleh tafsir kearifan kultural lokal sekaligus ilmu pengetahuan modern yang memuat pengetahuan-pengetahuan yang luas,” kata Bambang.

Sementara, Direktur Kebudayaan Universitas Indonesia, Ngatawi Al Zastrouw memaparkan bahwa isu pangan bukan hanya soal ketahanan pangan, gizi, atau logistik. Tetapi juga persoalan kultural dan tradisi, yang mana memerlukan kajian dan gerakan tanpa henti untuk menghidupkan kembali asa tentang demokrasi politik dan ekonomi yang berciri keadaban.

"Tugas budayawan adalah mewadahi keberagaman, termasuk generasi milenial. Kita memerlukan gerakan kebudayaan yang melibatkan institusi seperti kampus, komunitas, seniman serta para ahli lainnya. Gerakan ini harus istiqomah (konsisten) dan berjangka panjang, karena kerja kebudayaan adalah kerja dekade, bukan hasil instan 1–4 tahun” jelas Zastrouw.

Diskusi dihadiri Ditjen PPDT Kemendes PDT Samsul Widodo, peneliti senior BRIN Prof Siti Zuhro pegiat AEPI dan KPP Khudori. Gerakan dengan pemicu diskusi publik ini diharapkan akan menjadi awal-awal pertemuan untuk pada akhirnya bermuara pada sebuah event, misalnya, yakni acara pemuliaan Hari Tani Sedunia yang jatuh pada Oktober 2026 dan diselenggarakan di Makara Arts centre, Universitas Indonesia.

“Namun hakikatnya, sebuah gerakan organik tak hanya berhenti pada satu acara, demi kelangsungan terus-menerus persebaran ide-ide, nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin sepanjang tahun untuk mensosialisasikan kegundahan bersama tentang keseragaman pangan yang bisa memicu krisis pangan,” imbuh Bambang.

Peneliti Senior BRIN, Prof Siti Zuhro berpandangan, revitalisasi pangan lokal bukan sekadar upaya meningkatkan produksi pangan, melainkan gerakan strategis untuk mengembalikan kedaulatan bangsa melalui penguatan sistem pangan lokal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis budaya.

Perempuan yang akrab dipanggil Mbak Wiwik ini melanjutkan, secara historis Nusantara memiliki kekayaan pangan yang sangat beragam. Sagu di Papua dan Maluku, sorgum di Nusa Tenggara, jagung di Madura, talas di Jawa Barat, hingga berbagai umbi dan rempah-rempah merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sejak lama memiliki sistem pangan yang adaptif terhadap kondisi ekologis masing-masing daerah.

Namun modernisasi pembangunan sering kali memusatkan pangan hanya pada beras. Akibatnya, terjadi penyempitan makna ketahanan pangan menjadi sekadar ketersediaan beras nasional, sementara keragaman pangan lokal semakin terpinggirkan.

"Revitalisasi pangan Nusantara bukan hanya agenda pertanian, tetapi agenda kebangsaan. Ia membutuhkan sinergi negara, akademisi, komunitas adat, perempuan, generasi muda, seniman dan pelaku usaha untuk membangun sistem pangan yang mandiri, adil, dan bermartabat. Pangan harus dipandang bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar rakyat dan fondasi kedaulatan Indonesia," tuntasnya.

Sementara itu, Samsul Widodo dalam pemaparannya mengarahkan sistem pangan lokal terintegrasi pedesaan sebagai strategi utama untuk mencapai kemandirian pangan, mengentaskan kemiskinan, dan mendukung ekonomi sirkular di daerah tertinggal.

“Contohnya, masyarakat Regional Kepulauan Papua, sedang menghadapi isu besar yang disebut dengan Gastro-Kolonialisme. Yakni perubahan pola makan dan nutrisi di masyarakat akibat masuknya bahan makanan luar yang rendah gizi dan bahan makanan lokal yang tinggi gizi mulai ditinggalkan," katanya.

Makanan pokok lokal, seperti sagu dan ubi jalar, mulai ditinggalkan oleh masyarakat Kepulauan Papua, digantikan dengan beras dan mi instan. Gastro-Kolonialisme sering kali menyebabkan masalah gizi buruk yang sedang diterapkan Pemerintah diversifikasi pangan Lokal dengan gerakan promosi pangan alternatif seperti ubi, sorgum, atau jagung serta pelatihan pengolahan produk berbasis pangan lokal untuk meningkatkan nilai ekonomis.

Karena itu, sesuai dengan Prof. Siti Zuhro, dalam perspektif ekonomi-politik, revitalisasi pangan Nusantara harus dibaca sebagai kritik terhadap model pembangunan yang terlalu sentralistik dan kapitalistik.

“Petani sering ditempatkan hanya sebagai objek produksi, bukan subjek utama kebijakan. Distribusi lahan yang timpang, rantai pasok yang dikuasai tengkulak dan korporasi besar, serta lemahnya perlindungan harga hasil pertanian membuat kesejahteraan petani tetap rendah,” imbuhnya.

"Karena itu, revitalisasi pangan harus mencakup reformasi kelembagaan agraria, penguatan koperasi pangan, akses teknologi tepat guna, serta keberpihakan anggaran negara kepada petani kecil dan masyarakat adat," tandasnya.

JAKARTA - Di tengah tekanan ekonomi global yang memicu pelemahan nilai tukar rupiah dan menurunnya daya beli masyarakat, pemerintah terus mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai salah satu strategi penguatan ekonomi domestik. Upaya ini diperkuat dengan peluncuran buku berjudul Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif karya Dewi Tenty Septi Artiany, yang diharapkan menjadi panduan utama dalam pengembangan koperasi desa .

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyatakan, buku ini akan dijadikan rujukan dalam mempercepat realisasi target ambisius tersebut. "Dari target 80 ribu koperasi, sekitar 30 ribu bangunan sedang dikerjakan dan 6.300 sudah selesai serta siap beroperasi," ujar Ferry dalam peluncuran buku Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menkop menambahkan, setiap desa memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar yang mencakup pembangunan fisik, fasilitas gudang, perlengkapan, hingga penguatan sumber daya manusia. Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Diserbu Pendaftar, 383.830 Orang Incar Posisi Manager

Ferry juga menyoroti konsep merek kolektif yang diusung dalam buku tersebut. Menurutnya, konsep ini dapat menjadi instrumen penting dalam melindungi identitas produk lokal sekaligus membuka peluang pembiayaan.

"Produk UMKM lokal harus masuk ke koperasi desa agar benar-benar menjadi akses ekonomi rakyat," tegasnya.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Wakil Menteri Koperasi Atip Latipulhayat, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar, Dirjen AHU Kementerian Hukum Widodo, serta musikus Candra Darusman.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai koperasi kembali relevan sebagai solusi menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Ia menegaskan bahwa koperasi sejak lama menjadi "soko guru" perekonomian nasional, sebagaimana diwariskan oleh Mohammad Hatta.

Sementara itu Dewi Tenty menilai koperasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Meski jumlahnya tergolong tinggi, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 5% dan didominasi model simpan pinjam. Ia mendorong transformasi koperasi menjadi entitas produktif yang berorientasi pada produksi barang dan jasa.

Menurutnya, skema merek kolektif menjadi solusi untuk memperkuat daya saing produk anggota tanpa menghilangkan identitas masing-masing. "Merek kolektif itu komunal. Identitas tetap ada, namun akses pasar lebih luas dan kepemilikan anggota semakin kuat," jelasnya, seraya mencontohkan praktik serupa di Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Skandinavia.

LPDB Dorong Koperasi Lebih Berdaya, 15 Inkubator Terpilih Siap Dampingi Koperasi Naik Kelas



Anggito Abimanyu menyambut baik hadirnya buku tersebut sebagai literatur baru yang lebih relevan dengan kondisi kekinian. Namun, ia mengingatkan perlunya kejelasan konsep agar merek kolektif dapat diakui sebagai instrumen jaminan keuangan yang bankable.

Menanggapi hal itu, Dewi Tenty menyebut bahwa diskusi mengenai skema ini telah berlangsung sejak 2020. Tantangan ke depan adalah mendorong pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aset pembiayaan serta menghidupkan kembali pendidikan koperasi yang kini semakin minim di kurikulum sekolah.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan panduan strategis yang lebih aplikatif, program Kopdes Merah Putih diharapkan tidak sekadar menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi berkembang menjadi ekosistem ekonomi desa yang mampu menggerakkan produksi lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

BANDUNG BARAT - Upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan komoditas unggulan lokal terus dilakukan. Salah satunya melalui Program Desa Sejahtera Astra yang dijalankan di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagai wujud nyata dari upaya tersebut, Astra menjadi bagian dalam Kolaborasi Kampus Berdampak melalui pendekatan One Village One CEO (OVOC) yaitu sebuah program pengembangan ekosistem bisnis desa hulu-hilir berbasis produk unggulan lokal di Desa Sejahtera Astra Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat 24 April 2026.

Adapun aktivitas program yang akan dilaksanakan di Desa Sejahtera Astra Kabupaten Bandung Barat di mulai sejak 2020 meliputi analisa perencanaan potensi produksi bersama mitra kelompok tani, transfer pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan kualitas produk holtikultura termasuk aktivitas pemasaran serta kerjasama dengan mitra pasar.

Luas lahan yang dikelola yaitu sebesar 20 hektare dengan mencapai 650 masyarakat terpapar program dan kapasitas produksi yaitu 15 ton per siklus panen di enam desa. Masyarakat setempat mengembangkan komoditas hortikultura seperti selada air, labu, tomat, buncis kenya, cabai, kol merah, dan paprika, serta didukung dalam peningkatan kapasitas produksi, kualitas hasil panen, dan perluasan akses pasar, dengan tingkat penyerapan produk yang optimal.

Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto mengatakan, melalui program Desa Sejahtera Astra Bandung Barat petani mengalami peningkatan pendapatan dari Rp1,2 juta menjadi Rp2,5 juta per bulan.

“Kami memandang desa bukan hanya sebagai objek pemberdayaan, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui pengembangan komoditas unggulan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki daya saing dan akses pasar yang berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Sementara di wilayah lainnya, pihaknya terlibat dalam kolaborasi yang mencakup pada pengembangan desa serta peningkatan kapasitas pengolahan produk porang di Desa Sejahtera Astra Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial (Kemensos), Universitas Mataram serta offtaker produk porang yaitu PT Sanindo Pangan Rinjani yang dilaksanakan pada Kamis, 16 April 2026. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat dan semakin mengakselerasi program yang telah berjalan di Desa Sejahtera Astra Lombok Utara, NTB.

“Kami telah melakukan pendampingan di Desa Sejahtera Astra Lombok Utara sejak 2019 dan telah melibatkan 432 masyarakat dari 16 desa melalui pelatihan komprehensif mulai dari budidaya hingga pascapanen, pengolahan hasil pertanian, sertifikasi produk, hingga penguatan sarana produksi,” katanya.

Melalui proses tersebut, masyarakat mengembangkan komoditas unggulan seperti porang, sorgum, kemiri, mete, kelor, dan cabai sebagai penggerak ekonomi desa, yang turut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dari sebelumnya di bawah Rp1 juta menjadi sekitar Rp3 juta per bulan serta membuka peluang kerja baru.

Hingga 2025, Program Desa Sejahtera Astra telah menjangkau 1.533 desa di 180 kabupaten di seluruh Indonesia, dengan rata-rata peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 56,85% serta menciptakan lebih dari 3.700 lapangan kerja baru. Selain itu, sebanyak 492 desa telah berhasil menembus pasar ekspor ke 26 negara dengan total valuasi mencapai sekitar Rp411 miliar.

“Kami mendukung pemberdayaan masyarakat desa karena sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia,” ucapnya.

Palembang (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan pihaknya berkomitmen membantu produk lokal milik pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah mengakses pasar luar negeri.

"Sepanjang 2025, kami memfasilitasi 662 pelaku UMKM dari berbagai daerah di Tanah Air menjajaki pasar ekspor," kata Wamendag Dyah Roro Esti pada acara kuliah umum bersama mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) di Kampus Unsri Palembang, Sumatera Selatan, Kamis.

Untuk memfasilitasi pelaku UMKM melakukan ekspor produknya, menurut Dyah, ada tiga program utama Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang bisa dimanfaatkan.

Program itu yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar luar negeri, dan program dari lokal untuk global.

"Bagi pelaku UMKM yang tertarik memanfaatkan program tersebut dapat menghubungi timnya di Kemendag," ujarnya.

Dia menjelaskan, selain memfasilitasi pelaku UMKM mengakses pasar luar negeri, pihaknya terus
berupaya mengembangkan kewirausahaan nasional.

Jumlah UMKM secara nasional sekarang ini mencapai 64,2 juta usaha yang 26 juta usaha di antaranya usaha nonpertanian, mampu menyerap 120 juta tenaga kerja dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp9,5 triliun.

Untuk mengembangkan kewirausahaan nasional, pihaknya mendorong anak-anak muda termasuk mahasiswa berani mencoba merintis usaha.

"Merintis usaha bisa dimulai sejak masih duduk di bangku kuliah secara kecil-kecilan atau kerja sama dengan pemilik usaha waralaba," ujar Wamendag Dyah Roro Esti.

Sementara Wakil Rektor I Unsri Prof Rujito Agus Suwignyo pada kesempatan itu mengatakan pihaknya sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki komitmen kuat mendukung lahirnya 'young entrepreneurs' yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, kreatif, dan berdaya saing global.

Melalui berbagai program pengembangan kewirausahaan mahasiswa, inkubasi bisnis, serta kolaborasi dengan dunia industri, Unsri berupaya membangun ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa.

Mahasiswa saat ini adalah pelaku ekonomi masa depan, dengan dukungan kebijakan yang tepat, akses pasar, serta pemahaman terhadap dinamika perdagangan nasional dan global, generasi muda Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, kehadiran Wakil Menteri Perdagangan di kampus Unsri Palembang menjadi sangat penting dan strategis.

"Kami berharap, melalui insight Wamendag Dyah Roro Esti, mahasiswa Unsri dapat memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai peluang dan tantangan di bidang perdagangan, serta bagaimana memposisikan diri sebagai entrepreneur muda yang kompetitif," harap Prof Rujito.

Sedangkan Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang saat mendampingi Wamendag menambahkan pihaknya mendorong lahirnya pelaku usaha muda dengan membuat program 'Sultan Muda'.

Melalui program tersebut pada 2026 ini ditargetkan lahir 1.000 pelaku usaha muda baik dari kalangan kampus perguruan tinggi maupun masyarakat umum, kata Wagub Cik Ujang.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita memiliki produksi jagung di sini tahun 2024 catatan saya kurang lebih ada 1,5 juta ton sehingga persoalan bahan baku untuk pakan ternak tidak jadi persoalan sehingga ditempatkan di Gorontalo program itu..,

Gorontalo (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan, program Kementerian Transmigrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan produk lokal.

"Ada beberapa program dari Kementerian Transmigrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi untuk bisa mengembangkan produk lokal, dan itu berbeda-beda," ujar Viva Yoga di Pulubala, Gorontalo pada Rabu.

Dia menambahkan, kalau misalnya di daerah Jambi itu masyarakat transmigrasi lebih banyak menanam sawit, kemudian kalau di daerah Gorontalo yakni perkebunan jagung atau kelapa dan nanti ada program hilirisasi ayam dari Danantara sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail .

Dalam kesempatan sama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan bahwa hilirisasi ayam adalah salah satu program yang mendukung Astacita di bidang pangan.

Dia mengatakan, pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama ID Food untuk segera merealisasikan pembangunannya dan itu akan diawali dengan pembangunan pabrik pakan ternak. Mengapa ini didahulukan karena Gorontalo ini basisnya adalah produksi jagung.

"Kita memiliki produksi jagung di sini tahun 2024 catatan saya kurang lebih ada 1,5 juta ton sehingga persoalan bahan baku untuk pakan ternak tidak jadi persoalan sehingga ditempatkan di Gorontalo program itu. Insya Allah bisa segera direalisasikan. Kalau itu jadi maka klaster-klaster daerah transmigrasi juga menjadi ekosistem utama untuk mendukung program ini," kata Gusnar Ismail.

Sebagai informasi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, pihaknya memetakan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi guna meningkatkan produktivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mencegah lahan terlantar dan ditinggalkan.

Iftitah menjelaskan, pemetaan dilakukan sebagai bagian perubahan paradigma transmigrasi, yang kini tidak lagi berfokus pada pembagian lahan semata, melainkan pada penguatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan produktif.

Kementerian Transmigrasi, lanjutnya, berfokus membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) membuka peluang besar untuk memajukan produk-produk lokal dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Yang dijual (di gerai KDKMP) harapan kami, kami menawarkan kepada pelaku-pelaku UMKM itu kita kurasi kemudian kita inkubasi,” katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Ferry mengatakan secara umum gerai KDKMP akan menjual sembako hingga obat-obatan sekaligus kebutuhan dan potensi di setiap wilayah.

Meski demikian, sebanyak 83.000 KDKMP di Indonesia ini juga bisa menjadi wadah untuk penjualan produk-produk lokal dan UMKM.

Ferry meminta agar masyarakat Indonesia tidak takut untuk menciptakan produk-produk sendiri termasuk tidak perlu khawatir dan bingung mengenai proses pemasaran produknya.

“Bukan saya mengecilkan kemampuan kami, dulu kalau UMKM membuat produk, itu takut khawatir tidak laku dijual di retail modern, mau ekspor ribet, akhirnya mengecilkan kepercayaan diri kita membuat produk sendiri,” katanya.

Ia ingin masyarakat Indonesia menciptakan produk yang kreatif dan menjualnya di gerai-gerai KDKMP yang ada di wilayahnya masing-masing.

Bahkan, menurut Ferry, masyarakat dapat memulai dengan membuat produk-produk sederhana seperti sabun, shampoo, detergen, sambal, kecap, sambal, saos, makanan, roti, dan sebagainya.

Nantinya, kata dia, pemerintah dan mitra akan menginkubasi dan mengurasi produk-produk lokal tersebut agar layak dan memiliki nilai tambah untuk dapat dijual di etalase gerai KDKMP.

Ia menyebutkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan koperasi berskala besar seperti Koperasi Pelabuhan Indonesia (Kopelindo) juga memiliki peluang untuk membantu dan melakukan pembiayaan kepada produk-produk UMKM.

“Saya jamin produk-produk itu akan diprioritaskan, dijual di seluruh gerai gerai KDKMP. Ayo kita bangun kepercayaan diri kita untuk membuat produk-produk lokal yang ada di wilayah kita masing-masing,” kata Ferry.

Ia menegaskan apabila masyarakat mampu masif dan aktif menciptakan produk lokal hingga menjadi produk yang dijual di KDKMP dan dikonsumsi oleh warga maka akan terjadi perputaran ekonomi yang berkelanjutan.

Kegiatan itu, tambah dia, juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas terutama bagi generasi Z dan Milenial yang kini sedang membutuhkan pekerjaan.

“Jangan takut tidak laku dijual, saya pastikan barang-barang produk-produk lokal yang kita kurasi dan kita inkubasi ini akan dijual di rak-rak paling depan di KDKMP,” kata Ferry.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta koperasi-koperasi di Bali menjual produk lokal seperti babi dan beras Sudaji.

Hal ini disampaikan Koster di Denpasar, Sabtu, saat menerima audiensi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali yang membahas penguatan koperasi multipihak yang beranggotakan koperasi-koperasi eksisting di Bali.

“Koperasi harus menjadi penggerak utama ekonomi Bali yang berbasis potensi lokal, produk pertanian, peternakan, dan seluruh turunannya harus menjadi kekuatan utama kita,” kata dia.

Gubernur Koster ingin mempertegas arah pembangunan ekonomi Bali berbasis kearifan lokal melalui pentingnya koperasi mengedepankan produk asli Bali dengan identitas dan branding Bali yang kuat.

Ini merupakan pengejawantahan dari konsep Ekonomi Kerthi Bali yang telah dicanangkan Pemprov Bali, yakni sistem ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, berkelanjutan, dan berlandaskan budaya Bali.

Koperasi diminta fokus pada pengembangan usaha sektor pertanian dan peternakan sebagai pilar penting ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

Gubernur Koster menilai Bali memiliki banyak potensi UMKM sektor pangan yang mungkin tidak besar dari sisi luasan cakupan, namun jumlahnya banyak dan memiliki keunggulan kualitas untuk dikembangkan secara serius.

“UMKM pangan kita ini kecil-kecil, tetapi banyak, kalau ditata dengan baik, bisa kita dorong agar bergaung di level nasional,” ujarnya.

Adapun salah satu komoditas produk lokal yang menjadi perhatian khusus adalah peternakan babi, dimana Bali memiliki sumber daya manusia peternak babi yang unggul dan berpengalaman.

Dengan pengelolaan yang lebih terencana dan intensif, ia meyakini Bali berpeluang mengambil peran strategis dalam pasar babi nasional dibantu koperasi sebagai wadah menyalurkannya.

Selain itu, pengembangan peternakan babi akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pemurnian dan penguatan plasma nutfah babi lokal Bali yang diintensifkan di lokasi tertentu, serta pengembangan babi ras guna memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas.

Selain sektor peternakan, Pemprov Bali juga mendorong koperasi mengembangkan komoditas pertanian unggulan, salah satunya padi Sudaji.

“Berdasarkan hasil riset, padi Sudaji memiliki masa panen relatif singkat, yakni sekitar 105 hari, dengan hasil yang menjanjikan per hektare menjadikan komoditas ini potensial untuk mendukung kemandirian pangan Bali,” kata Wayan Koster.

Kepada perwakilan koperasi-koperasi di Bali, Pemprov Bali menjanjikan akan memperkuat regulasi dan infrastruktur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Gubernur Koster menegaskan bahwa upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat ekosistem Ekonomi Kerthi Bali yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta menjauhkan sistem ekonomi daerah dari dominasi kapitalisme yang tidak berpihak pada rakyat.

“Kami ingin ekonomi Bali tumbuh kuat, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai lokal, koperasi, dan kebersamaan, inilah Ekonomi Kerthi Bali,” ucapnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan, para pedagang pakaian bekas atau thrifting mulai menggeser jualannya ke produk-produk buatan dalam negeri. Ia mengklaim proses substitusi tersebut telah berlangsung bertahap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Maman mengatakan, upaya pengalihan dari pakaian bekas impor ke produk lokal bukan sekadar rencana, melainkan sudah mulai diterapkan di lapangan.

"Sudah kami jalankan kok, sudah mulai kami pelan-pelan kami lakukan substitusi. Per hari ini (pedagang thrifting) sudah mulai jalan semua kok, pelan-pelan," ujar Maman saat konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

Pemerintah, katanya, akan memastikan pedagang thrifting seperti di Pasar Senen, Jakarta dan Pasar Gedebage, Bandung, masih dapat beroperasi dalam waktu dekat karena mereka masih memiliki stok barang lama. Namun, seiring diberlakukannya pengetatan larangan impor pakaian bekas, stok tersebut akan semakin berkurang. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan mata pencaharian.

"Tapi lama-lama pasti kan supply pasokan produknya akan menipis. Nah itu kan nggak boleh kita biarkan. Makanya nanti kita ganti dengan produk brand lokal," lanjutnya.

Maman mengungkapkan, pemerintah telah melakukan konsolidasi dengan sekitar 1.300 merek lokal yang mencakup berbagai jenis produk seperti pakaian, celana, sepatu, dan sandal. Dalam waktu dekat, daftar merek tersebut akan dibahas bersama pedagang thrifting untuk mempercepat perpindahan dari barang impor bekas ke produk buatan lokal.

Ia menambahkan, Kemendag juga akan terlibat dalam proses percepatan ini. "Nanti juga dari Kementerian Perdagangan akan ikut kolaborasi untuk bagaimana mempercepat dan melakukan akselerasi substitusi produk ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, koordinasi antara Kemendag dan Kementerian UMKM terus diperkuat untuk mendongkrak kualitas dan daya saing pelaku UMKM.

Menurut Budi, sinergi kebijakan menjadi faktor penting agar UMKM dapat berkembang. "Dari perspektif masing-masing kementerian, kami terus kebijakan kita yang selalu mendukung UMKM kita," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, bakal menyetop aktivitas impor balpres pakaian bekas. Tujuannya untuk mencegah peredaran barang-barang ini yang biasanya masuk secara ilegal.

Cara penyetopan importir balpres ini akan ia lakukan dengan cara memasukkan para pemasok balpres ke dalam daftar hitam atau blacklist importir.

"Kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, enggak boleh impor barang-barang lagi," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Purbaya memastikan, dengan cara ini pasar-pasar pakaian bekas seperti di Pasar Senen atau tempat-tempat pusat thrifting tidak akan mati, sebab akan ia pastikan pasokan penggantinya dari produsen dalam negeri.

"Nanti kan kita isi dengan barang-barang dalam negeri. Apa kalian ingin menghidupkan UMKM ilegal? bukan itu tujuan kita," kata Purbaya.

"Kita tujuannya menghidupkan UMKM ilegal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja yang menyerap sisi produksi di sini, jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," paparnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian UMKM tengah menyiapkan pendampingan bagi pelaku usaha yang sebelumnya menjual pakaian bekas impor untuk beralih ke produk lokal.

"Pada saat transisi ini kami diminta untuk mendampingi. Bahwa memang penggantian substitusi dari barang pakaian bekas impor menjadi barang lokal salah satu pilihan," ujar Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, saat konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jumat (7/11/2025).

Ia mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan lebih dari 150 brand lokal yang siap menjadi alternatif pemasok.

Temmy menjelaskan, peralihan tersebut diharapkan tak hanya mendorong penggunaan produk dalam negeri, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan brand sendiri.

Pemerintah akan bertemu dengan asosiasi untuk membicarakan kesiapan brand lokal untuk memberikan dukungan bagi pelaku usaha.

"Hari Senin kita akan coba ketemu dengan asosiasi untuk membicarakan kesiapan brand lokal untuk men-support mereka. Mungkin kita juga akan bahas skema bisnisnya seperti apa, plus kemungkinan KUR (Kredit Usaha Rakyat) bisa men-support juga untuk pembiayaan teman-teman ini," terangnya.

Menurutnya, peralihan ini memerlukan modal yang lebih besar daripada menjual pakaian bekas impor. Karena itu, dukungan fasilitas pembiayaan menjadi penting agar pelaku usaha tetap bisa menjalankan bisnisnya.

"Modalnya lumayan ya dibandingkan dengan sekarang jualan pakaian bekas impor pasti modalnya lebih tinggi lagi. Tapi yang pasti kami dari Kementerian kami tidak akan membiarkan teman-teman UKM ini tidak memiliki penghasilan," jelas Temmy.

Ia menegaskan, selama rantai pasok yang digunakan legal, pemerintah membuka ruang untuk kolaborasi antara pedagang, platform digital, dan pemasok produk lokal.

"Tadi saya juga sampaikan bahwa kalau teman-teman platform punya channel kepada supplier produk legal. Ya silahkan dihubungkan, selama itu legal diperbolehkan," pungkasnya.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]