Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah yang secara tegas memisahkan produk simpanan dan investasi di perbankan syariah.

Aturan yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 29 April 2026 ini menjadi tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta penguatan ketentuan dalam POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Produk Investasi dan Produk Simpanan Perbankan Syariah.

Melalui beleid tersebut, OJK mendefinisikan produk investasi perbankan syariah sebagai dana yang dipercayakan nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad sesuai prinsip syariah dengan risiko ditanggung oleh nasabah investor. Produk ini menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko dengan akad seperti mudarabah atau akad lain yang sesuai prinsip syariah.

Dalam siaran persnya, OJK menyebut penerbitan aturan ini menjadi milestone penting dalam memperkuat fondasi industri perbankan syariah nasional. Regulasi baru tersebut juga dinilai dapat mendorong diferensiasi produk bank syariah dibandingkan perbankan konvensional.

“Dengan hadirnya POJK ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui keunikan produk perbankan syariah dalam rangka meningkatkan nilai tambah serta memperkuat daya saing perbankan syariah sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI),” tulis OJK dalam siaran pers, Kamis (7/5/2026).

OJK menjelaskan model bisnis produk investasi perbankan syariah sejatinya telah diterapkan di sejumlah negara dengan sistem keuangan syariah maju seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Di negara-negara tersebut, bank syariah mengelola dana investasi melalui skema profit-sharing investment accounts yang menawarkan potensi imbal hasil lebih tinggi dibandingkan produk simpanan biasa, dengan risiko investasi yang dipahami nasabah.

POJK ini juga mengatur berbagai aspek teknis penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah, mulai dari fitur dasar dan tambahan produk, tata kelola dan manajemen risiko, kebijakan dan prosedur pelaksanaan, prinsip pemisahan pengelolaan dan pencatatan, hingga perlindungan konsumen bagi nasabah investor.

Dalam ketentuan peralihan, bank syariah yang telah memiliki produk investasi sebelum aturan ini berlaku wajib menyesuaikan produknya paling lambat dua tahun sejak POJK berlaku dan/atau sampai jangka waktu akad berakhir. Sementara itu, permohonan izin produk investasi yang sedang diproses sebelum aturan berlaku akan disesuaikan dengan ketentuan baru tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke level 7.458,49 pada perdagangan hari ini, Jumat (10/4/2026). Saham CITY, WBSA hingga DIVA terpantau melonjak dan memuncaki daftar top gainers sore ini.

Mengutip data RTI Business pukul 16.00 WIB, indeks komposit menguat 2,07% atau 150,90 poin ke level 7.458,49. Adapun, IHSG bergerak di rentang 7.346 hingga 7.488 sepanjang sesi.

Terpantau ada sebanyak 485 saham menguat, 181 saham melemah, dan 153 saham bergerak di tempat pada akhir perdagangan hari ini. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp13.215 triliun.

Dari jajaran saham berkapitalisasi pasar besar (big caps), saham BBRI terpantau menguat 3,35% ke posisi Rp3.390 per saham. Disusul BBCA yang juga yang menguat 3,47% ke Rp6.700 per saham. Sementara saham CUAN terpantau menguat 5,91% atau 75 poin ke level Rp1.345 per lembar.

Sementara itu, saham ANTM terpantau melemah 1,07% ke Rp3.710. Disusul DSSA yang melemah 0,32% ke Rp3.110. Sementara itu, saham BRMS terpantau stagnan di level Rp845 per saham.

Dari jajaran top gainers, ada saham CITY yang naik 34,72% nyaris ke Rp194 per saham. Sementara saham WBSA yang baru saja resmi melantai di BEI hari ini terpantau melesat 34,52% ke posisi 226 per lembar. Tak ketinggalan saham DIVA juga melonjak 34,51% ke posisi Rp191 per lembar.

Analis sebelumnya memperkirakan IHSG menguat menguji resistance 7.300–7.350 pada perdagangan hari ini, Jumat (10/4/2026).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Kamis (9/4/2026) IHSG naik tipis 0,4% ke level 7.307, dibandingkan dengan penguatan indeks komposit di hari Rabu (8/4/2026) sebesar 4,4%.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan penguatan IHSG itu didorong oleh koreksi tajam harga minyak mentah setelah Presiden AS Donald Trump setuju untuk menunda rencana serangan infrastruktur di Iran selama dua pekan.

"Secara teknikal, pembentukan histogram positif berlanjut disertai dengan kenaikan volume beli," tulis Phintraco Sekuritas, Jumat (10/6/2026).

Selanjutnya, Phintraco Sekuritas menunjukkan RSI juga mengindikasikan penguatan IHSG yang berpotensi berlanjut hari ini. Adapun, IHSG telah menembus level MA5 dan MA20, sehingga IHSG diperkirakan menguat untuk menguji resistance berikutnya 7.300–7.350.

Dari domestik, investor tengah mencermati data cadangan devisa Indonesia yang turun ke level US$148,2 miliar pada Maret 2026 dari US$151,9 miliar pada Februari 2026. Level cadangan devisa itu merupakan yang terendah sejak Juli 2024 terutama disebabkan oleh upaya Bank Indonesia menstabilkan rupiah di tengah kenaikan tekanan pasar global.

Meskipun demikian, lanjut Phintraco Sekuritas, cadangan devisa RI masih relatif aman karena mencakup enam bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah jauh di atas patokan internasional sekitar tiga bulan impor.

Selanjutnya, investor juga memperhatikan OJK yang sedang merancang aturan baru rencana bisnis bank untuk mendukung program prioritas pemerintah dan UMKM, menjaga stabilitas keuangan, serta pembangunan nasional.

Dengan demikian, Phintraco Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham seperti BBNI, BBCA, UNVR, ISAT, dan ASII untuk dicermati hari ini.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat untuk uji resistance 7.300–7.350 pada perdagangan hari ini, Jumat (10/4/2026).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat 4,42% menjadi 7.279,21 pada perdagangan Kamis (9/4/2026).

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan penguatan IHSG itu didorong oleh koreksi tajam harga minyak mentah setelah Presiden AS Donald Trump setuju untuk menunda rencana serangan infrastruktur di Iran selama dua pekan.

"Secara teknikal, pembentukan histogram positif berlanjut disertai dengan kenaikan volume beli," tulis Phintraco Sekuritas, Jumat (10/6/2026).

Selanjutnya, Phintraco Sekuritas menunjukkan RSI juga mengindikasikan penguatan IHSG yang berpotensi berlanjut hari ini. Adapun, IHSG telah menembus level MA5 dan MA20, sehingga IHSG diperkirakan menguat untuk menguji resistance berikutnya 7.300–7.350.

Dari domestik, investor tengah mencermati data cadangan devisa Indonesia yang turun ke level US$148,2 miliar pada Maret 2026 dari US$151,9 miliar pada Februari 2026. Level cadangan devisa itu merupakan yang terendah sejak Juli 2024 terutama disebabkan oleh upaya Bank Indonesia menstabilkan rupiah di tengah kenaikan tekanan pasar global.

Meskipun demikian, lanjut Phintraco Sekuritas, cadangan devisa RI masih relatif aman karena mencakup enam bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah jauh di atas patokan internasional sekitar tiga bulan impor.

Selanjutnya, investor juga memperhatikan OJK yang sedang merancang aturan baru rencana bisnis bank untuk mendukung program prioritas pemerintah dan UMKM, menjaga stabilitas keuangan, serta pembangunan nasional.

Dengan demikian, Phintraco Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham seperti BBNI, BBCA, UNVR, ISAT, dan ASII untuk dicermati hari ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur beberapa industri pembiayaan pada 2026. Aturan-aturan baru tersebut akan menjadi lanjutan dari berbagai regulasi yang sudah diterbitkan.

Rencana penerbitan berbagai aturan baru tersebut disebutkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman. Aturan-aturan yang akan diresmikan pun akan berada dalam ranah sektor usaha PVML.

“Tahun 2026 ini akan diterbitkan pula sejumlah peraturan lanjutan, yang antara lain mengatur penguatan tata kelola, kesehatan lembaga, pengelolaan risiko, serta aspek penyelenggaraan dan pengawasan sektor PVML,” ujar Agusman dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner bulanan (RDKB) Februari 2026 di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dalam berbagai peraturan baru tersebut, dia menyebut akan diatur deregulasi, atau penghapusan pembatasan, serta penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan di sektor PVML. Hal itu dilakukan untuk mempermudah dan memperluas akses pembiayaan.

Salah satu cara yang dilakukan dalam upaya pemudahan dan perluasan akses pembiayaan tersebut adalah penyederhanaan proses perizinan. Dengan adanya upaya itu, dia mengharapkan bahwa industri-industri yang ada di sektor PVML dapat didukung agar lebih sehat dan berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan manfaat pada perekonomian negara dan masyarakat.

OJK melalui bidang PVML sendiri telah menerbitkan sebanyak 27 peraturan pada 2025. Dalam peraturan-peraturan tersebut, OJK berupaya untuk menguatkan kerangka regulasi bagi sektor PVML. OJK pun mencoba untuk menyempurnakan proses bisnis internal.

Agusman menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang sudah dan akan dibuat oleh sektor PVML OJK ditujukan untuk mendukung peraturan yang sudah ada di dalam Undang-Undang.

“Semua ini terutama adalah dalam rangka membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang P2SK [Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan], Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023,” jelasnya.

Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh OJK di sektor PVML pada 2025 adalah Peeraturan OJK (POJK) Nomor 29/2025 tentang Perubahan atas PPOJK Nomor 39/2024 tentang Pergadaian. Dalam POJK itu, lembaga regulator keuangan tersebut melakukan deregulasi bisnis pergadaian atau gadai, terutama yang bersinggungan dengan pertumbuhan usahanya.

Kemudian, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL), yang mengatur layanan paylater, terutama mengenai pihak yang dapat menyelenggarakannya dan pembedaan BNPL dengan layanan pinjaman daring atau pindar.

Selain itu, OJK juga mengeluarkan POJK Nomor 35 Tahun 2025 Perubahan tentang perubahan atas POJK 46/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura​. Lagi-lagi, peraturan ini ditujukan untuk deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan beberapa ketentuan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.38/2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian konsumen dan menegakkan keadilan di sektor jasa keuangan.

Aturan yang berlaku sejak diundangkan pada 22 Desember 2025 itu merupakan tindak lanjut pelaksanaan wewenang OJK dalam melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan Gugatan.

Kebijakan itu sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Gugatan oleh OJK merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan prinsip hak gugat institusional (legal standing) sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan bukan gugatan perwakilan kelompok (class action),” jelas OJK dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).

Gugatan diajukan berdasarkan penilaian OJK atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki izin atau pernah memiliki izin dari OJK, serta pihak lain dengan itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian. Dalam gugatan tersebut, OJK mengedepankan prinsip kepentingan umum, kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.

Dalam proses gugatan tersebut, OJK memastikan konsumen tidak dibebani biaya sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi konsumen dan masyarakat tanpa terkendala beban biaya.

Adapun POJK ini efektif berlaku sejak diundangkan pada 22 Desember 2025. Beleid ini antara lain mengatur soal:

a. Kewenangan Pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

b. Tujuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

c. Pelaksanaan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

d. Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan; dan

e. Laporan Pelaksanaan Putusan

“Dengan diterbitkannya POJK No.38/2025, diharapkan dapat memperkuat peran OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan,” pungkas OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut aturan lama terkait penyelenggaraan teknologi informasi (TI) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS), seiring penerbitan ketentuan baru yang menetapkan standar keamanan digital lebih ketat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 34 Tahun 2025 dan aturan pelaksananya melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 43 Tahun 2025 .

Dengan berlakunya ketentuan baru ini, OJK mencabut POJK Nomor 75/POJK.03/2016 serta Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2017 yang selama ini menjadi acuan penyelenggaraan TI BPR dan BPRS.

Regulasi tersebut dirancang untuk menjawab meningkatnya risiko siber dan kebutuhan perlindungan data nasabah di tengah akselerasi digitalisasi industri BPR/BPRS .

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan aturan baru ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan penyelenggaraan TI yang lebih optimal dan aman, termasuk dari sisi sumber daya manusia, proses, dan teknologi.

“Dengan diterbitkannya ketentuan ini, diharapkan BPR dan BPR Syariah memiliki environment yang mendukung penyelenggaraan TI secara optimal serta tata kelola yang baik,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (8/1/2026).

POJK 34/2025 mengatur secara lebih rinci tata kelola TI, termasuk penetapan wewenang dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris, penguatan manajemen risiko TI, hingga kewajiban memiliki rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan. Selain itu, aturan ini juga mewajibkan penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia .

Ketentuan penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah ini mengatur antara lain mengenai:

a. Tata kelola TI, antara lain penetapan wewenang serta tanggung jawab dari Direksi dan Dewan Komisaris

b. Arsitektur TI bagi BPR dan BPR Syariah yang menyediakan layanan digital

c. Manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI, antara lain terkait pengamanan informasi, kerja sama dengan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi (PPJTI) dan kepemilikan Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan/DRP)

d. Penempatan sistem elektronik BPR dan BPR Syariah pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia; serta

e. Ketahanan dan keamanan siber yang juga diperlukan sebagai respon atas meningkatnya konektivitas sistem TI BPR dan BPR Syariah dengan pihak ketiga.

Dian juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pelindungan nasabah dalam pengembangan sistem teknologi informasi di BPR/S.

“Seluruh BPR/S diharapkan dapat membangun sistem TI, baik secara mandiri atau menggunakan vendor TI, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak membahayakan kesehatan BPR/S, dan mengedepankan prinsip pelindungan nasabah,” tegasnya.

Ketentuan ini mulai berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Pada saat POJK dan PADK ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank BCA Syariah mencermati dua aturan baru yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah nasional.

Kedua aturan itu yakni POJK No. 20/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK No. 21/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) bagi BUS.

“BCA Syariah terus mempelajari dan berkoordinasi dengan OJK terkait dengan penerapan peraturan tersebut,” kata Direktur BCA Syariah Pranata kepada Bisnis, dikutip Selasa (4/11/2025).

OJK dalam aturan terbarunya menambahkan indikator Liquidity Coverage Ratio (LCR) untuk memperkuat likuiditas jangka pendek dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) untuk mengukur kestabilan pendanaan jangka panjang.

Penambahan parameter tersebut bertujuan untuk mendukung penguatan struktur likuiditas dan permodalan sehingga bank umum syariah dan unit usaha syariah semakin tangguh.

Pranata mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, LCR dan NSFR BCA Syariah berada di kisaran 202% per Juni 2025 dan NSFR di kisaran 130% per Desember 2024.

Saat ini, Pranata menyebut bahwa likuiditas BCA Syariah masih terjaga dengan baik, ditandai dengan FDR per September 2025 berada di sekitar 86%. “Dengan rasio tersebut BCA Syariah masih memiliki keleluasaan untuk melakukan ekspansi bisnis dan memenuhi ketentuan OJK,” ujarnya.

Untuk terus menjaga rasio yang memadai, Pranata mengatakan BCA Syariah meningkatkan dana murah (CASA) dan menambah diversifikasi nasabah.

Perseroan juga terus menjaga keseimbangan portofolio liabilitas dan aset, serta menjaga kualitas pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) menilai rancangan aturan pengelolaan rekening yang bakal diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat efektif melindungi nasabah dari penyalahgunaan rekening.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik rancangan aturan tersebut mengingat pengelolaan rekening dormant bagi perbankan seperti pisau bermata dua.

“Di satu sisi adanya keuntungan bagi bank atas biaya administrasi yang dikenakan atas rekening dorman dan juga dana mengendap, tapi di sisi lain ada risiko atas penyalahgunaan rekening-rekening tersebut,” ungkap Ganda kepada Bisnis, dikutip Senin (13/10/2025).

Adapun salah satu yang bakal diatur dalam beleid itu yakni terkait jenis rekening. Nantinya, rekening akan dibagi menjadi tiga jenis yakni rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dorman.

Untuk rekening tidak aktif dan dorman akan dibedakan dengan parameter keaktifan nasabah melakukan transaksi aktif berupa penyetoran, penarikan, dan cek atau inquiry saldo, baik di kantor fisik maupun melalui delivery channel.

Kategori ini dikecualikan untuk rekening yang tujuan pembukaannya untuk tujuan khusus atau penerimaan dana saja.

Selain itu, OJK melalui beleid itu juga akan mewajibkan perbankan memiliki kebijakan pengelolaan rekening yang mencakup komunikasi dengan nasabah, flagging rekening, serta pemantauan dan pengendalian internal terhadap rekening tidak aktif dan rekening dorman.

Melihat rancangan aturan tersebut, Ganda melihat bahwa regulasi ini cukup efektif dalam meningkatkan pengelolaan rekening dan mencegah penyalahgunaan rekening nasabah.

“Jika melihat rancangan aturan tersebut, saya menilai cukup efektif dalam peningkatan pengelolaan rekening dan mencegah penyalahgunaan rekening nasabah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merampungkan rancangan aturan baru yang akan menyeragamkan kebijakan pengelolaan rekening tidak aktif atau dormantaccount di seluruh perbankan.

Selama ini, setiap bank memiliki kriteria berbeda dalam menentukan rekening dormant. Padahal, rekening dorman semula hanya bersifat administratif untuk membantu bank melakukan kontrol terhadap rekening nasabah.

“OJK sedang menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang pengelolaan rekening, termasuk rekening dorman, untuk menyeragamkan kebijakan antarbank, melindungi nasabah, dan menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae.

Aturan baru ini akan menjadi pedoman bagi industri perbankan dalam mengelola rekening nasabah, dengan mengacu kepada praktik di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Hongkong, Australia, Bahama, dan Malaysia.

Dalam rancangan tersebut, rekening nasabah akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dorman. Pembedanya didasarkan pada tingkat aktivitas nasabah dalam melakukan transaksi seperti penyetoran, penarikan, atau inquiry saldo, baik di kantor cabang maupun melalui kanal digital (delivery channel).

Namun, OJK menegaskan pengecualian bagi rekening yang dibuka untuk tujuan khusus, seperti penerimaan dana tertentu.

“Bank diwajibkan memiliki kebijakan pengelolaan rekening yang mencakup komunikasi dengan nasabah, flagging rekening, pemantauan, serta pengendalian internal terhadap rekening tidak aktif dan dorman,” jelasnya

Selain itu, nasabah diberi keleluasaan untuk mengaktifkan kembali rekening tidak aktif atau dorman baik secara langsung di kantor cabang maupun melalui aplikasi digital bank. OJK juga mengingatkan pentingnya nasabah memperbarui data pribadi dan menjaga keaktifan transaksi dengan itikad baik.

Aturan ini nantinya akan diberlakukan dengan masa transisi guna memastikan kesiapan sistem informasi perbankan. OJK menekankan bahwa kebijakan baru ini tidak hanya memberi kepastian hukum bagi bank, tetapi juga memperkuat perlindungan bagi nasabah.

“Tujuan akhirnya adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank akan meningkat tanpa kekhawatiran,” ujar OJK.

Lebih lanjut, Dian memastikan bahwa pengelolaan rekening dorman akan dilakukan dengan tingkat kerahasiaan tinggi agar data nasabah tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Harapan kami, setelah aturan ini berlaku, tidak akan ada lagi sengketa atau persoalan chaotic terkait rekening dorman seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” tutup Dian.

Sebelumnya, Dian menegaskan kepada seluruh perbankan agar tidak serta-merta melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah yang tidak aktif atau dormant. pihaknya saat ini tengah mengkaji pengaturan khusus mengenai pengelolaan rekening tidak aktif.

“OJK mengimbau industri perbankan untuk tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening tidak aktif, kecuali terindikasi transaksi keuangan mencurigakan atau tindak pidana,” ujar Dian.

Selain itu, OJK juga mendorong bank untuk lebih proaktif menghubungi nasabah yang rekeningnya tidak bertransaksi dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini dilakukan agar nasabah bisa segera melakukan aktivasi ulang rekeningnya sekaligus menjalani proses customer due diligence (CDD) ulang.

Langkah tersebut, menurut Dian, diharapkan dapat memperkuat prinsip kehati-hatian, menjaga kepercayaan nasabah, sekaligus memastikan kepatuhan industri perbankan terhadap standar tata kelola.