Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengusulkan enam langkah strategis dalam proses konsolidasi industri perbankan nasional.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Nixon, konsolidasi perbankan tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan jumlah bank, melainkan harus memiliki tujuan akhir yang jelas terkait arah pengembangan industri perbankan nasional.

"Yang pertama adalah memang mesti ditetapkan institusinya, dirumuskan tujuan akhir dari sektor industri perbankan, bukan cuma menuju pengurangan jumlah perbankan. Jadi konsolidasinya ke arah mana, itu yang mesti didefinisikan," ujar Nixon.

Dia menilai pemerintah dan regulator perlu menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas beserta tahapan waktu pelaksanaannya agar seluruh pelaku industri dapat menyesuaikan diri secara bertahap.

Dia menilai bahwa masa transisi menjadi penting terutama bagi bank-bank kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan KBMI 2, Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

"Harus ada roadmap dan timeline yang diberikan untuk disesuaikan secara bertahap. Khususnya KBMI 1 dan 2, BPD maupun BPR, mereka perlu diberikan waktu yang cukup," katanya.

Selain itu, Perbanas juga mengusulkan pemberian insentif bagi bank yang melakukan konsolidasi, baik melalui merger maupun akuisisi. Insentif tersebut dapat berupa keringanan pajak, relaksasi regulasi sementara, hingga percepatan proses perizinan.

Menurut Nixon, salah satu hambatan dalam proses konsolidasi selama ini adalah lambatnya implementasi aturan turunan yang tidak sejalan dengan semangat percepatan yang telah ditetapkan dalam regulasi utama.

"Kalau terjadi konsolidasi, misalnya ada insentif pajak, kemudian proses merger dan akuisisi, relaksasi regulasi sementara, serta perizinannya bisa lebih cepat. Kadang-kadang di aturan turunannya tidak mengikuti percepatan regulasi yang diharapkan," ujarnya.

Usulan keempat yang disampaikan Perbanas adalah pentingnya konsistensi kebijakan antarotoritas.

Nixon menekankan perlunya harmonisasi berbagai regulasi, baik yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI), agar tidak menciptakan fragmentasi baru di industri perbankan.

Dia mencontohkan pengalaman dalam proses pemisahan (spin-off) unit usaha syariah yang menurutnya masih menghadapi kendala pada tahap implementasi meski telah memiliki landasan hukum yang kuat.

"Kita melihat aturan-aturan nanti baik POJK, PBI, semua harus diselaraskan dan menghindari kebijakan yang justru menambah fragmentasi. Kalau sudah ada undang-undang, pelaksananya juga harus mengikuti semangat yang sama," kata Nixon.

Selanjutnya, Perbanas mengusulkan agar pemegang saham, baik domestik maupun asing, tunduk pada prinsip kehati-hatian (prudential principles) yang sama. Selain itu, seluruh bank juga perlu memiliki standar rencana pemulihan (recovery plan) yang setara guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Usulan terakhir adalah perlunya regulasi yang adaptif. Nixon berpandangan bahwa undang-undang sebaiknya memuat norma-norma umum, sementara ketentuan teknis dapat diatur lebih rinci melalui peraturan OJK maupun Bank Indonesia sehingga lebih fleksibel menghadapi perubahan kondisi industri.

"Undang-undangnya mungkin lebih normatif dan tidak terlalu detail. Detail teknisnya kami sarankan diatur di POJK atau PBI sehingga tetap adaptif dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.

Melalui enam usulan tersebut, Perbanas berharap agenda konsolidasi perbankan nasional dapat memperkuat struktur industri, meningkatkan daya saing, serta menciptakan sistem perbankan yang lebih efisien dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan kesiapan pelaku industri yang berada di berbagai kelompok usaha bank.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih mengkaji rencana penghapusan kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 guna mendorong konsolidasi dan penguatan permodalan perbankan nasional. Realisasi kebijakan tersebut belum dipastikan apakah akan dijalankan tahun ini atau pada periode berikutnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, penguatan bank-bank KBMI 1 menjadi agenda strategis untuk memperkokoh struktur industri perbankan sekaligus menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi global. “OJK memandang penguatan bank-bank KBMI 1 sebagai bagian dari agenda strategis yang perlu ditempuh secara terarah dan prudent dalam rangka memperkuat struktur dan ketahanan perbankan nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Dian dalam keterangannya, Ahad (17/5/2026).

Menurut Dian, langkah tersebut semakin relevan seiring percepatan digitalisasi perbankan, perkembangan teknologi informasi, ketidakpastian ekonomi global, hingga meningkatnya risiko serangan siber yang menuntut bank memiliki skala usaha dan modal lebih kuat.

OJK menilai bank-bank KBMI 1 masih memiliki ruang untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan skala bisnis, baik melalui pertumbuhan organik maupun langkah anorganik seperti konsolidasi. OJK sebelumnya telah menyampaikan imbauan kepada bank-bank KBMI 1 sejak Oktober 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja usaha, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, serta prospek jangka panjang.

“Pendekatan anorganik melalui konsolidasi diperlukan untuk dapat menjadi dorongan terhadap kinerja bank yang dinilai mengalami stagnasi. Hal ini tentu membutuhkan kejujuran dan sikap visioner dari PSP dan manajemen bank untuk melihat prospek kinerjanya kedepan dalam posisi permodalan dan kinerjanya saat ini,” kata Dian.

Menindaklanjuti imbauan tersebut, sejak Desember 2025 OJK mengundang bank-bank KBMI 1 dalam forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion guna menyusun peta jalan penguatan industri. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas upaya penguatan fundamental dan konsolidasi yang saat ini masih bersifat imbauan.

Dian menegaskan OJK juga sedang menyiapkan kerangka kebijakan dan mekanisme yang tepat agar penguatan permodalan berlangsung secara prudent, terukur, dan berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan, perlindungan nasabah, serta kesinambungan fungsi intermediasi. “Sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap sejalan dengan kapasitas masing-masing bank,” ujarnya.

Sebelumnya, Dian mengungkapkan OJK tengah mendorong bank-bank KBMI 1 membuka opsi merger sebagai langkah memperkuat skala ekonomi. Ia bahkan menyampaikan rencana penghapusan kategori KBMI 1 dalam jangka waktu tertentu. “Saya sekarang sedang mendorong bank-bank KBMI 1 untuk mulai berbicara lah soal kemungkinan merger di antara mereka. Karena dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI 1,” kata Dian usai menghadiri Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2025 dalam rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya, Selasa (4/11/2025).

KBMI merupakan klasifikasi bank berdasarkan besaran modal inti yang berfungsi sebagai bantalan utama dalam menyerap risiko sekaligus menentukan kapasitas ekspansi bisnis bank. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, kategori KBMI terdiri dari empat kelompok, yakni KBMI 1 dengan modal inti hingga Rp6 triliun, KBMI 2 sebesar Rp6 triliun sampai Rp14 triliun, KBMI 3 sebesar Rp14 triliun hingga Rp70 triliun, dan KBMI 4 di atas Rp70 triliun.

Apabila penghapusan KBMI 1 direalisasikan, struktur klasifikasi bank akan disederhanakan menjadi tiga kelompok. KBMI 2 akan menjadi KBMI 1, KBMI 3 menjadi KBMI 2, dan KBMI 4 berubah menjadi KBMI 3. “Jadi yang ada cuma KBMI 1, 2, 3, tidak ada KBMI 4. Karena terus terang, di negara sebesar kita ini sekarang, dalam segala hal terkait skala ekonomi dan lain sebagainya, enggak mungkin kalau tidak dilakukan itu. Jadi, merger harus dilakukan,” kata Dian.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri perbankan nasional sekaligus memperbesar kapasitas pembiayaan ekonomi di tengah tuntutan efisiensi dan transformasi digital sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga pertumbuhan kredit perbankan tetap sehat dan berkelanjutan.

Regulator menekankan perlunya kesamaan pemahaman dalam penerapan business judgement rule terhadap kasus kredit macet di sektor perbankan, di tengah meningkatnya dinamika bisnis dan risiko pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan konsep business judgement rule dibutuhkan agar pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan secara profesional tidak serta-merta dipandang sebagai tindak pidana ketika berujung pada kredit bermasalah.

Menurut dia, perlindungan hukum penting diberikan sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan.

“Konsep Business Judgement Rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada Bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” ujar Dian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/5).

Menurut Dian, industri perbankan membutuhkan iklim usaha yang kondusif melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang berjalan selaras.

Hal itu dinilai penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas bankir sehingga perbankan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia juga menekankan pentingnya membangun kesepahaman antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri terkait penerapan business judgement rule dalam sektor perbankan.

Selain itu Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Jupriyadi, menjelaskan business judgement rule dapat diterapkan sepanjang syarat yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas terpenuhi.

Persyaratan tersebut meliputi keputusan yang diambil dengan itikad baik, sesuai prosedur, tanpa benturan kepentingan, serta adanya upaya mitigasi risiko secara maksimal.

Dia menilai apabila seluruh parameter tersebut sudah dijalankan, namun kerugian tetap terjadi akibat kegagalan usaha debitur atau faktor eksternal di luar kendali bank, maka kondisi tersebut merupakan business failure dan bukan tindak pidana.

Menurutnya, keseragaman penafsiran hukum penting agar tidak muncul chilling effect yang membuat bankir ragu mengambil keputusan bisnis.

Sementara itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI menyampaikan bahwa Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan business judgement rule merupakan instrumen antikriminalisasi yang dapat melindungi pejabat bank dari jerat pidana dalam kasus kredit macet. Hal ini selama keputusan diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, menerapkan prinsip kehati-hatian, bebas benturan kepentingan, dan sesuai kewenangan.

Namun demikian, dia menegaskan perlindungan tersebut gugur apabila ditemukan manipulasi, kolusi, pengabaian prinsip kehati-hatian, maupun penyampaian informasi palsu dalam proses pemberian kredit.

Dalam kondisi tersebut, kerugian yang timbul tidak lagi dipandang sebagai risiko bisnis, melainkan akibat dari tindak kejahatan.

Adapun Fakultas Hukum Universitas Trisakti Albert Aries menjelaskan pertanggungjawaban pidana di sektor perbankan pada prinsipnya hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau karena kealpaan yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menegaskan tetap menjadi penopang utama Bank Syariah Nasional (BSN) setelah pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN. Dengan aset BSN yang naik menjadi sekitar Rp71,3 triliun usai spin-off, BTN sebagai induk menargetkan BSN dapat mengejar aset di atas Rp100 triliun dalam dua tahun.

Direktur Consumer Banking BTN sekaligus Kuasa Pemegang Saham Pengendali BSN, Hirwandi Gafar, menyatakan kinerja UUS BTN selama beberapa tahun terakhir memberi landasan kuat bagi BSN sebagai entitas baru. Pertumbuhan aset yang solid ini menegaskan UUS BTN memiliki fundamental bisnis yang kuat untuk melangkah ke fase berikutnya.

“Sejalan dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta POJK No 12 Tahun 2023, pemisahan UUS BTN menjadi Bank Umum Syariah bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga momentum strategis. Dengan aset yang telah melebihi persyaratan minimum dan dukungan kajian konsultan independen, BTN memilih untuk melakukan spin-off UUS BTN ke dalam entitas Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai anak perusahaan BTN,” kata Hirwandi di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Aset UUS BTN sebelumnya mencapai Rp60,56 triliun pada Desember 2024 dan meningkat menjadi Rp68,36 triliun pada September 2025. Per November 2025, aset BSN tercatat sekitar Rp69 triliun sebelum naik menjadi Rp71,3 triliun setelah finalisasi pelimpahan aset yang ditetapkan dalam RUPSLB BSN pada 19 November 2025.

Dengan basis aset tersebut, BTN melihat peluang BSN untuk tumbuh lebih agresif sebagai bank syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia. Dukungan BTN sebagai induk mencakup permodalan, sinergi jaringan, dan pengembangan produk agar pembiayaan syariah bisa menjangkau lebih banyak nasabah.

Hirwandi menegaskan posisi BTN sebagai pemegang saham pengendali akan dimanfaatkan untuk memastikan pertumbuhan BSN tetap berimbang dengan bisnis konvensional. “Sebagai induk, BTN memiliki posisi kuat untuk mendukung penguatan BSN. Sinergi BTN dan BSN akan menciptakan pertumbuhan berimbang antara bisnis konvensional dan syariah. Sekaligus memperkuat citra BTN sebagai grup perbankan nasional yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada sustainability banking,” kata Hirwandi.

Sinergi BTN dan BSN ini diharapkan tidak hanya memperkuat pangsa pasar perbankan syariah, tetapi juga memberi alternatif layanan keuangan syariah bagi masyarakat di berbagai segmen. Dengan target aset di atas Rp100 triliun, realisasi ekspansi BSN dalam dua tahun ke depan akan banyak ditopang oleh kapasitas dan dukungan BTN sebagai induk usaha.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah resmi melakukan pelepasan atau spin off BTN Syariah menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dengan begitu, unit usaha syariah (UUS) BTN itu resmi berdiri menjadi bank umum syariah (BUS).

Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Selasa (18/11/2025) pukul 09.00 WIB di Menara BTN, Jakarta Pusat. Dalam agenda resmi yang diumumkan direksi, terdapat dua mata acara utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut.

Pertama, persetujuan atas pemisahan UUS BTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional. Manajemen menjelaskan bahwa langkah pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 12 Tahun 2023 dan POJK No. 2 Tahun 2024. BTN menegaskan bahwa perseroan telah memenuhi syarat batas nilai aset UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 59 POJK 12/2023.

Agenda kedua dalam RUPSLB BTN ialah persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan spin-off tersebut. Perubahan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal pemisahan resmi UUS BTN ke PT Bank Syariah Nasional.

Sebelumnya, PT Bank Syariah Nasional (BSN) pada Kamis (2/10/2025) meluncurkan identitas baru sebagai bank syariah hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan akuisisi Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan kehadiran BSN bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan langkah strategis BTN untuk memperkuat industri keuangan syariah di Tanah Air.

"Nama Bank Syariah Nasional mengandung visi besar melayani seluruh lapisan masyarakat. Sementara kata Nasional menegaskan jangkauan luas, kepercayaan, dan kredibilitas," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

Adapun identitas syariah menurut Alex, merupakan janji untuk menjalankan prinsip syariah dengan integritas dan profesionalisme.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengimbau bank-bank bermodal inti Rp3 triliun hingga Rp6 triliun, alias Kelompok Bank Bermodal Inti (KBMI) I, untuk naik kelas atau berkonsolidasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya akan menghapus kategori itu, dalam rangka memperkuat struktur dan ketahanan perbankan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah ini juga dipandang penting terutama dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi informasi, akselerasi digitalisasi perbankan, ketidakpastian kondisi ekonomi global, serta mengantisipasi risiko serangan siber.

Dian mengungkapkan bahwa pendekatan ini masih bersifat persuasif, dan membuka peluang pemberian insentif bagi bank-bank KBMI I yang melakukan konsolidasi untuk naik kelas ke KBMI II, alias meningkatkan modal inti menjadi Rp 6 triliun hingga Rp 14 triliun.

"Saat ini sifatnya imbauan secara persuasi, oleh karena itu tentu kita lihat perkembangannya ke depan apakah ini tentu perlu dikeluarkan aturan yang lebih jelas apakah itu nanti dalam bentuk POJK atau lainnya," ujar Dian saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Ia menambahkan, otoritas mendorong kesadaran para bank KBMI I untuk mulai melihat situasi perkembangan ekonomi makro dan mikro, serta kondisi masing-masing bank.

Oleh karena itu, Dian mengatakan pihaknya memberikan waktu yang cukup bagi bank-bank mini untuk "naik kelas" atau melakukan konsolidasi dengan baik.

Lantas, akan ada banyak sekali bank nasional yang akan terdampak dengan peraturan ini. Berdasarkan rangkuman CNBC Indonesia, setidaknya ada 34 bank umum nasional yang saat ini termasuk KBMI I. Sebagai catatan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) tidak termasuk dalam daftar ini:

1. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC)
2. PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA)
3. PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC)
4. PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD)
5. PT Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD)
6. PT Bank Shinhan Indonesia
7. PT Bank Ganesha Tbk (BGTG)
8. PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW)
9. PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP)
10. PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO)
11. PT Bank SBI Indonesia
12. PT Bank Mega Syariah
13. PT Bank Index Selindo
14. PT Bank Hibank Indonesia
15. PT Bank Resona Perdania
16. PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS)
17. PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)
18. PT Bank CTBC Indonesia
19. PT Bank Nano Syariah
20. PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI)
21. PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB)
22. PT Bank Digital BCA
23. PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU)
24. PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA)
25. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS)
26. PT Bank KB Bukopin Syariah
27. PT Bank Sahabat Sampoerna
28. PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR)
29. PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR)
30. PT Bank Seabank Indonesia
31. PT Bank BCA Syariah
32. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (BMAS)
33. PT Super Bank Indonesia
34. PT Bank Victoria International Tbk (BVIC)

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk membahas rencana pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) milik perseroan.

Melalui keterbukaan informasi BEI, rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 18 November 2025, pukul 10.00 WIB di Menara BTN, Jakarta Pusat.

Dalam agenda resmi yang diumumkan direksi, terdapat dua mata acara utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut. Pertama, persetujuan atas pemisahan UUS BTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional.

Manajemen menjelaskan bahwa langkah pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 12 Tahun 2023 dan POJK No. 2 Tahun 2024. BTN menegaskan bahwa perseroan telah memenuhi syarat batas nilai aset UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 59 POJK 12/2023.

"Tercatat bahwa UUS Perseroan memiliki total aset sebesar Rp54,3 triliun. Oleh karena itu, Perseroan selaku Bank Umum Konvensional ("BUK") wajib melakukan pemisahan (spin-off) UUS," terang manajemen dikutip Selasa, (28/10/2025).

Agenda kedua dalam RUPSLB BTN ialah persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan spin-off tersebut. Perubahan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal pemisahan resmi UUS BTN ke PT Bank Syariah Nasional.

Sebelumnya, PT Bank Syariah Nasional (BSN) pada Kamis (2/10/2025) meluncurkan identitas baru sebagai bank syariah hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan akuisisi Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan kehadiran BSN bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan langkah strategis BTN untuk memperkuat industri keuangan syariah di Tanah Air.

"Nama Bank Syariah Nasional mengandung visi besar melayani seluruh lapisan masyarakat. Sementara kata Nasional menegaskan jangkauan luas, kepercayaan, dan kredibilitas," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

Adapun identitas syariah menurut Alex, merupakan janji untuk menjalankan prinsip syariah dengan integritas dan profesionalisme.