Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Jakarta mengeluarkan kebijakan terkait dengan larangan menyalakan kembang api saat malam pergantian Tahun Baru 2026.

Sebagai ganti kembang api dalam rangkaian perayaan malam pergantian tahun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan berbagai atraksi drone di delapan lokasi.

Kendati demikian, larangan menyalakan kembang api dan petasan tersebut diperuntukkan bagi instansi pemerintah provinsi dan swasta, seperti dinas hingga pengelola hotel atau pusat perbelanjaan.

Tak heran, jika dentuman dan warna-warni kembang api masih saja menghiasi langit Jakarta, terutama ketika mengiringi pergantian hari tahun baru 2026.

Dari pantauan Bisnis, perayaan malam tahun baru di sekitar Bundaran HI dan FX Sudirman tetap saja diwarnai dengan kembang api.

Tepat pukul 00.00 WIB, kembang api menyala dari panggung utama Bundaran HI yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, dan sejumlah duta besar.

Sontak masyarakat bersorak melihat kembang api menyala dari panggung utama dan penjuru jalan lainnya.

Pasalnya, Pramono sempat menyatakan melarang pesta kembang api saat malam pergantian tahun sebagai bentuk solidaritas kepada korban bencana di Sumatra dan Aceh.

Kendati Pramono sebelumnya juga mengimbau warga Jakarta agar menahan diri untuk tidak menyalakan kembang api, tetapi dia mengakui bahwa Pemprov DKI tidak bisa sepenuhnya melarang masyarakat secara personal yang menyalakan kembang api atau petasan.

Adapun, setelah kembang api menghiasi langit Jakarta di sekitar Bundaran HI, band D'Masiv langsung mengambil alih panggung membawakan sejumlah lagu sehingga berhasil mencuri perhatian masyarakat untuk bernyanyi bersama.

Penampilan Band D'Masiv juga diiringi oleh atraksi drone, membentuk formasi salah satunya adalah Jakarta For Sumatra.

Acara tersebut tidak luput dari doa bersama agar Sumatra dan Aceh segera pulih total setelah diterpa bencana. Tak hanya itu, acara perayaan malam tahun baru juga disertai dengan pengumpulan donasi dari masyarakat melalui barcode Qris untuk nantinya disalurkan kepada korban terdampak bencana di Sumatra dan Aceh.

Selain dari donasi tersebut, sekitar 10% pendapatan dari wisata Ancol pada Rabu (31/12/2025) juga turut disumbangkan oleh Pemprov DKI.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya bakal menindak warga yang menyalakan kembang api menjelang malam pergantian tahun baru 2026.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan penindakan itu bakal berupa teguran maupun mengimbau untuk mematikan kembang api yang ada.

“Ya, tindakan itu dalam artian mungkin kita [imbau] matikan atau kita larang ya. Kira-kira seperti itu,” ujar Komarudin di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Dia menambahkan penindakan ini dilakukan pihaknya lantaran penggunaan kembang api saat malam tahun baru sudah dilarang oleh Pemprov DKI Jakarta.

Larangan untuk pesta kembang api ini merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.

“Saat ini saudara-saudara kita masih dalam kondisi yang musibah, terutama saudara kita di Sumatera. Tentu kita diharapkan bisa lebih berempati,” imbuhnya.

Komarudin kemudian menyarankan agar masyarakat merayakan momentum pergantian tahun baru ini dengan lebih

“Silakan melaksanakan momentum pergantian tahun, mungkin lebih khidmat, lebih bermanfaat agar tentunya pelaksanaan malam tahun baru juga bisa lebih bermakna, mengingat juga masih banyak saudara kita yang tertimpa musibah,” tambah dia.

Adapun, polisi dengan pangkat melati tiga ini tidak tidak menampik kalau nantinya masih ada masyarakat yang menyalakan kembang api.

"Namun, tentunya kita juga tidak menampik dimungkinkan juga masih akan banyak yang orang perorangan yang membawa atau memiliki atau sudah menyimpan. Sekali lagi kami menghimbau untuk kita sama-sama berempati," pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Momen perayaan Tahun Baru 2026 di Bali akan terasa berbeda karena adanya larangan penggunaan kembang api.

Padahal penggunaan kembang api sangat identik dengan perayaan tahun baru, dan menjadi salah satu momen yang ditunggu oleh wisatawan maupun warga di Bali. Tahun - tahun sebelumnya, hampir setiap destinasi penting seperti di Pantai, hotel maupun Daya Tarik Wisata (DTW) menggunakan kembang api.

Pemerintah minta warga maupun wisatawan tidak menyalakan kembang api. Pengelola DTW juga dilarang menggunakan kembang api. Menurut pemerintah perayaan Tahun Baru 2026 tidak dilaksanakan secara berlebihan karena adanya bencana besar di Sumatera dan Aceh.

Para pengelola DTW mengaku sudah menerima arahan agar tidak menggunakan kembang api di malam tahun baru. Asisten Manager DTW Tanah Lot, I Putu Toni Wirawan menjelaskan di Tanah Lot tidak akan ada perayaan dengan kembang api. Menurutnya selain karena larangan dari pemerintah, banyak pura di Tanah Lot merupakan wisata budaya, di dalamnya banyak pura yang harus dijaga.

"Tidak ada perayaan dengan kembang api, karena Tanah Lot ini pariwisata budaya, banyak pura juga di dalamnya," jelas Toni kepada media, Kamis (31/12).

Wakil Ketua PHRI Kabupaten Badung yang juga menjabat sebagai Bendesa Adat Kuta, Komang Alit Ardana juga menyebut di Pantai Kuta dilarang penggunaan kembang api di malam tahun baru. Alasannya sebagai bentuk simpati terhadap korban bencana di Sumatera.

"Perayaan tahun baru harus dilakukan dengan simpati kepada saudara yang terkena korban bencana di Sumatera," kata Alit.

Destinasi lain juga memilih tidak menggunakan kembang api, seperti pengelola Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang memilih menggunakan laser show sebagai pengganti dari kembang api.

Jutaan wisatawan diproyeksikan akan merayakan tahun baru di Bali, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Okupansi hotel juga sudah mulai meningkat, di Kuta misalnya, PHRI mencatat okupansi mayoritas hotel sudah 100%.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara resmi melarang penyalaan petasan dan kembang api di seluruh wilayahnya selama perayaan Malam Tahun Baru 2026.

Kebijakan ini diambil demi menjaga keamanan, ketertiban, serta ketenangan masyarakat selama malam pergantian tahun ini.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan larangan ini akan diiringi dengan pengawasan ketat di lapangan dan penindakan tegas bagi para pelanggar.

“Kota Bandung melarang menyalakan kembang api dan petasan di malam Tahun Baru. Patroli keliling akan dilakukan mulai besok. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi Tindak Pidana Ringan,” tegas Farhan.

Farhan juga menegaskan bahwa patroli akan digencarkan untuk memastikan aturannya tersebut dipatuhi.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pengamanan tidak hanya berfokus pada larangan petasan dan kembang api, tetapi juga pada penertiban parkir liar.

Parkir liar selama ini kerap menimbulkan kemacetan dan potensi kerawanan lainnya di sejumlah titik kota. Sebanyak 17 ruas jalan telah diidentifikasi sebagai fokus pengawasan utama karena rawan parkir liar dan potensi gangguan ketertiban lainnya.

“Sama seperti parkir liar, ini kita jaga setiap malam. Semua demi kenyamanan dan keselamatan warga,” tambah Farhan, menjelaskan prioritas Pemkot.

Meskipun tidak menggelar perayaan besar, Farhan menuturkan bahwa kewaspadaan akan terus diutamakan. Aparat tetap disiagakan untuk menjaga setiap titik keramaian guna memastikan malam pergantian tahun berlangsung aman dan kondusif.

Di samping upaya penegakan aturan, Farhan juga mengimbau masyarakat untuk menyambut Tahun Baru dengan sikap yang lebih bijak dan penuh empati, khususnya terhadap saudara-saudara di Sumatra yang tengah menghadapi musibah bencana alam.

“Dengan kebersamaan dan kesadaran bersama, Kota Bandung diharapkan dapat memasuki tahun 2026 dalam suasana yang aman, damai dan penuh harapan,” jelasnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan masyarakat di Jawa Barat untuk tidak menyelenggarakan pesta kembang api saat malam tahun baru 2026.

Malam pergantian tahun sebaiknya dihabiskan dengan memanjatkan doa atau berkumpul bersama keluarga. "Saya mengimbau semuanya untuk tidak pesta kembang api," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Selasa (30/12/2025).

KDM pun berencana menghabiskan malam tahun baru bersama putrinya. Menurutnya ASN Pemprov Jabar pun akan menggelar acara. "Di gedung Sate, di masjidnya nanti akan ada doa bersama menyambut pergantian tahun 2025/2026," ujarnya.

Larangan penggunaan kembang api pada malam tahun baru 2026 juga telah disampaikan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit. Larangan tersebut diambil dengan pertimbangan kondisi Indonesia yang masih berada dalam suasana duka, khususnya bagi masyarakat di Sumatera dan Aceh, yang terdampak bencana alam beberapa waktu lalu.

Selain pertimbangan empati, kebijakan pelarangan kembang api juga bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Oleh karena itu, pelaksana perayaan tanpa izin resmi, seperti balapan, pawai, atau pesta tahun baru di ruang publik, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

DKI Jakarta Larang Kembang Api

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan perayaan tahun baru 2026 digelar secara sederhana tanpa pesta kembang api. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati atas duka bencana yang dialami masyarakat di Sumatra.

Pramono menekankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin menampilkan kesan kemewahan yang berlebihan dan mengabaikan rasa empati terhadap para korban bencana di berbagai daerah.

Meski digelar secara sederhana, Pramono memastikan perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta tetap berlangsung dan diharapkan dapat menjadi momentum kebersamaan sekaligus refleksi.

“Insya Allah, Jakarta tetap menghadirkan kebersamaan, menjaga empati, dan menumbuhkan harapan saat melangkah ke tahun yang baru,” ujar Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan pihaknya tidak bisa melarang masyarakat Jakarta menyalakan kembang api saat merayakan pergantian tahun 2026.

Pasalnya, kata dia, larangan menyalakan kembang api dan petasan diperuntukkan bagi instansi pemerintah provinsi dan swasta, seperti dinas hingga pengelola hotel atau pusat perbelanjaan.

"[Larangan menyalakan] Kembang api yang kami edarkan memang kepada instansi. Tapi, kami juga tidak bisa melarang masyarakat. Tidak mungkin kami memeriksa masyarakat yang ada di Monas atau ada di mana untuk tidak menyalakan kembang api," katanya dilansir dari Antara, Senin (29/12/2025).

Sebagai ganti kembang api dalam rangkaian perayaan pergantian tahun yang diadakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Bang Doel, sapaan akrabnya, mengatakan akan ada atraksi drone yang tak kalah menarik.

Dia pun berharap pertunjukan tersebut tidak mengurangi kebahagiaan masyarakat pada malam pergantian tahun.

"Agar tidak mengurangi rasa bahagia, kami adakan [atraksi] drone, cukup banyak, dengan transisi," ujar Rano.

Nantinya, sambung dia, terdapat delapan lokasi penyambutan Tahun Baru 2026 yang tersebar di lima wilayah Jakarta, dengan panggung utama di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno beserta jajaran akan hadir di titik utama. Sedangkan titik di wilayah-wilayah lainnya akan dihadiri oleh wali kota masing-masing.

"Kami membangun delapan panggung, dari mulai GBK, di FX sampai ke Kota Tua. Tanggal 30 dan 31 Desember kami akan gladi resik. GR tanggal 30 Desember dari pagi sampai jam 22.00 WIB, karena pihak hotel sekitar sana berharap 22.00 WIB ke atas tidak ada kegiatan," ungkap Rano.

Sejumlah musisi juga dijadwalkan tampil pada malam pergantian tahun yang berlokasi di Bundaran HI, salah satunya band D'Masiv.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan bakal beri pendampingan ke Pemprov Jakarta soal larangan kembang api jelang pergantian tahun 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan penegakan aturan surat edaran Pemprov Jakarta soal larangan kembang api dilakukan oleh Satpol PP.

"Penegakan surat edaran gubernur DKI oleh Satpol PP dan tentunya ada pendampingan dari kepolisian khususnya Polda Metro Jaya," ujar Budi saat dihubungi, Minggu (28/12/2025).

Sejalan dengan SE Pemprov Jakarta itu, Budi mengimbau agar masyarakat bisa merayakan pergantian malam tahun baru 2026 dengan doa bersama.

Doa bersama, kata Budi, disampaikan untuk para korban yang terdampak bencana alam di Sumatra agar bisa kuat dan bangkit dalam menghadapinya.

"Polda Metro Jaya melakukan himbauan ke para importir, pedagang dan PHRI untuk merayakan pergantian malam tahun baru 2026 dengan doa bersama dan mengedepankan empati terhadap saudara-saudara kita yang terdampak musibah bencana alam di Sumatera," pungkasnya.

Pramono Larang Kembang Api

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan perayaan tahun baru 2026 digelar secara sederhana tanpa pesta kembang api. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati atas duka bencana yang dialami masyarakat di Sumatra.

Pramono menekankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin menampilkan kesan kemewahan yang berlebihan dan mengabaikan rasa empati terhadap para korban bencana di berbagai daerah.

Meski digelar secara sederhana, Pramono memastikan perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta tetap berlangsung dan diharapkan dapat menjadi momentum kebersamaan sekaligus refleksi.

“Insya Allah, Jakarta tetap menghadirkan kebersamaan, menjaga empati, dan menumbuhkan harapan saat melangkah ke tahun yang baru,” ujar Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA - Malam tahun baru 2026 akan sepi dari pesta kembang api.

Pasalnya, beberapa daerah termasuk Jakarta telah mengeluarkan imbauan larangan pesta kembang api 2026 karena kondisi.

Berikut 8 daerah yang larang pesta kembang api di malam tahun baru 2026

1. Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan menyalakan kembang api saat malam pergantian Tahun Baru 2026. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang digelar pemerintah maupun pihak swasta.

"Tadi dalam rapat saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Kami akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/25).

Pramono mengatakan larangan tersebut mencakup kegiatan di hotel, pusat perbelanjaan, hingga lokasi keramaian lainnya. SE akan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dalam waktu dekat.

Meski begitu, Pramono mengakui Pemprov DKI tidak bisa sepenuhnya melarang masyarakat secara personal yang menyalakan kembang api atau petasan. Namun, ia mengimbau warga Jakarta untuk menahan diri.

2. Banten

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerbitkan kebijakan larangan penggunaan kembang api dan petasan menjelang perayaan Tahun Baru 2026.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Banten Andra Soni sebagai upaya menjaga ketertiban umum, keamanan, serta keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025 tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Menjelang Perayaan Tahun Baru 2026 di Wilayah Provinsi Banten yang ditetapkan di Serang pada 24 Desember 2025.

Dalam surat edaran tersebut, gubernur Banten mengimbau sekaligus melarang seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan atau petasan dalam bentuk dan jenis apa pun. Baik menjelang maupun pada saat perayaan Tahun Baru 2026.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif. Selain itu, larangan tersebut juga bertujuan untuk menghindari potensi gangguan keselamatan, kebakaran, serta kecelakaan yang kerap terjadi akibat penggunaan petasan, khususnya di lingkungan permukiman.

Gubernur Banten juga menekankan bahwa larangan ini memiliki makna sosial yang lebih luas sebagai wujud empati dan solidaritas kemanusiaan atas musibah yang dialami korban bencana alam di wilayah Sumatera. Pemerintah Provinsi Banten mengajak masyarakat merayakan Tahun Baru dengan cara yang lebih sederhana, aman, dan penuh kepedulian sosial.

Melalui surat edaran itu, gubernur Banten menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut di wilayah masing-masing serta melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

Pemerintah daerah juga diminta melakukan koordinasi dengan unsur TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan ketertiban umum. Selain itu, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda diharapkan turut berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Dengan diterbitkannya kebijakan ini, Pemprov Banten berharap perayaan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, serta mencerminkan kepedulian sosial seluruh elemen masyarakat.

3. Cirebon

Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Polsek Pabedilan Polresta Cirebon melalui Bhabinkamtibmas Desa Pabedilan Kidul melaksanakan kegiatan sambang dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka Operasi Lilin Lodaya 2025.

okus utama dalam kegiatan sambang tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya serta larangan penggunaan kembang api dan petasan secara berlebihan, yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

Dalam sosialisasinya, petugas menyampaikan beberapa imbauan penting, di antaranya mengingatkan warga agar tidak menyalakan kembang api dan petasan karena berisiko menimbulkan kebakaran di kawasan permukiman padat serta dapat menyebabkan cedera. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk merayakan malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih positif, seperti doa bersama dan silaturahmi keluarga, guna menjaga ketenangan dan kenyamanan lingkungan, khususnya bagi lansia, anak-anak, dan warga yang sedang sakit.

Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi kendaraan maupun arak-arakan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi (knalpot brong), karena dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam mendukung pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2025, sehingga perayaan malam Tahun Baru 2026 di wilayah hukum Polsek Pabedilan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

4. Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Jatim tidak menggelar pesta kembang api saat pergantian tahun 2025 ke 2026 dan menggantinya dengan doa bersama.

Dilansir dari Antara, dia menjelaskan imbauan tersebut merupakan wujud empati dan solidaritas atas musibah banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, khususnya Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara, yang menimbulkan korban jiwa serta dampak sosial luas.

Menurut Khofifah, doa bersama dapat menjadi simbol kebersamaan nasional sekaligus momentum memperkuat nilai kemanusiaan, solidaritas, dan spiritualitas dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan.

Selain itu, dia mengingatkan kondisi cuaca pada akhir tahun masih berpotensi ekstrem berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan puncak hujan di Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 20 persen, Januari 2026 sebesar 58 persen, dan Februari 2026 sebesar 22 persen.

Khofifah berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan doa bersama menyambut Tahun Baru 2026.

5. Yogyakarta

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan melarang masyarakat maupun pihak penyelenggara menggelar pesta kembang api saat malam Tahun Baru 2026.

Terkait sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut, akan menjadi kewenangan kepolisian.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan Mabes Polri tidak memberikan izin pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026 dan menyerahkan teknis penindakan kepada kepolisian daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerbitkan kebijakan larangan penggunaan kembang api dan petasan menjelang perayaan Tahun Baru 2026.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Banten Andra Soni sebagai upaya menjaga ketertiban umum, keamanan, serta keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025 tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Menjelang Perayaan Tahun Baru 2026 di Wilayah Provinsi Banten yang ditetapkan di Serang pada 24 Desember 2025.

Dalam surat edaran tersebut, gubernur Banten mengimbau sekaligus melarang seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan atau petasan dalam bentuk dan jenis apa pun. Baik menjelang maupun pada saat perayaan Tahun Baru 2026.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif. Selain itu, larangan tersebut juga bertujuan untuk menghindari potensi gangguan keselamatan, kebakaran, serta kecelakaan yang kerap terjadi akibat penggunaan petasan, khususnya di lingkungan permukiman.

Gubernur Banten juga menekankan bahwa larangan ini memiliki makna sosial yang lebih luas sebagai wujud empati dan solidaritas kemanusiaan atas musibah yang dialami korban bencana alam di wilayah Sumatera. Pemerintah Provinsi Banten mengajak masyarakat merayakan Tahun Baru dengan cara yang lebih sederhana, aman, dan penuh kepedulian sosial.

Melalui surat edaran itu, gubernur Banten menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut di wilayah masing-masing serta melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

Pemerintah daerah juga diminta melakukan koordinasi dengan unsur TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan ketertiban umum. Selain itu, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda diharapkan turut berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Dengan diterbitkannya kebijakan ini, Pemprov Banten berharap perayaan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, serta mencerminkan kepedulian sosial seluruh elemen masyarakat.