Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan memberikan sanksi tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memanfaatkan kebijakan Work From Home (WFH) di hari Jumat dengan bekerja di cafe atau Work From Cafe (WFC).

Bahkan dirinya berkelakar jika pegawai yang tidak patuh atas aturan tersebut, maka perlu 'dibinasakan'.

"Mengenai work from cafe atau manapun, kalau itu terjadi maka pasti akan sanksi, tindakan yang tegas untuk itu. Pokoknya sanksi, kalau perlu dibinasakan," tegasnya kepada jurnalis di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan setiap pegawai wajib bekerja di rumah, jika dirasa perlu bepergian, maka diwajibkan menggunakan transportasi umum. Secara rinci, aturan ini akan diatur dalam Surat Edaran Gubernur yang segera diteken oleh dirinya.

"Siapapun yang mendapatkan fasilitas work from home tidak boleh menggunakan fasilitas transportasi yang bersifat perorangan.

Apakah itu motor, apakah itu mobil, dan sebagainya. Kalau mereka mau menggunakan transportasi, karena statusnya work from home harusnya kan di rumah. Kalau mereka mau bertransportasi maka harus transportasi publik. Itu diatur dalam SE yang akan dikeluarkan," jelasnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan mengatur pembagian pegawai yang menjalankan WFH dengan rentang 25% hingga 50%.

Kendati demikian, ada pengecualian penerapan WFH ini. Pramono menyampaikan bahwa pegawai yang menjabat di tingkat Madya Pratama, bekerja di bidang pelayanan publik seperti; Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kesehatan, Gulkarmat, Damkar tetap bekerja seperti biasa.

Dia menjelaskan penerapan WFH sesuai kebijakan pemerintah pusat yang secara rinci diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

"Sehingga dengan begitu nanti ada dua hari yang ada pengaturan khusus, setiap hari Rabu tetap untuk transportasi umum dijalankan, sedangkan hari Jumat kita akan menerapkan work from home," ujarnya.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ Tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam surat edaran tersebut terdapat sejumlah butir instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait penerapan budaya kerja baru bagi ASN di Pemda.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan bakal beri pendampingan ke Pemprov Jakarta soal larangan kembang api jelang pergantian tahun 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan penegakan aturan surat edaran Pemprov Jakarta soal larangan kembang api dilakukan oleh Satpol PP.

"Penegakan surat edaran gubernur DKI oleh Satpol PP dan tentunya ada pendampingan dari kepolisian khususnya Polda Metro Jaya," ujar Budi saat dihubungi, Minggu (28/12/2025).

Sejalan dengan SE Pemprov Jakarta itu, Budi mengimbau agar masyarakat bisa merayakan pergantian malam tahun baru 2026 dengan doa bersama.

Doa bersama, kata Budi, disampaikan untuk para korban yang terdampak bencana alam di Sumatra agar bisa kuat dan bangkit dalam menghadapinya.

"Polda Metro Jaya melakukan himbauan ke para importir, pedagang dan PHRI untuk merayakan pergantian malam tahun baru 2026 dengan doa bersama dan mengedepankan empati terhadap saudara-saudara kita yang terdampak musibah bencana alam di Sumatera," pungkasnya.

Pramono Larang Kembang Api

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan perayaan tahun baru 2026 digelar secara sederhana tanpa pesta kembang api. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati atas duka bencana yang dialami masyarakat di Sumatra.

Pramono menekankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin menampilkan kesan kemewahan yang berlebihan dan mengabaikan rasa empati terhadap para korban bencana di berbagai daerah.

Meski digelar secara sederhana, Pramono memastikan perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta tetap berlangsung dan diharapkan dapat menjadi momentum kebersamaan sekaligus refleksi.

“Insya Allah, Jakarta tetap menghadirkan kebersamaan, menjaga empati, dan menumbuhkan harapan saat melangkah ke tahun yang baru,” ujar Pramono.

sehingga libur Nataru menjadi momen berwisata yang aman, nyaman dan menyenangkan

Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur tentang Mitigasi Sektor Pariwisata pada musim Libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Surat edaran yang diterbitkan Rabu 18 Desember 2025 itu ditujukan kepada seluruh wali kota dan bupati dengan latar belakang Kepri sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang selalu mengalami lonjakan pengunjung pada musim Nataru.

"Kepadatan pengunjung saat libur Nataru selalu terjadi di aksesibilitas, amenitas dan atraksi/objek daya tarik wisata yang berpotensi menimbulkan berbagai tantangan. Termasuk tekanan pada infrastruktur, peningkatan sampah, kemacetan, risiko kesehatan, kelestarian lingkungan dan keamanan," kata Gubernur Kepri Ansar di Tanjungpinang, Sabtu.

Ansar menyebut SE itu didasarkan Surat Edaran Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor SE/5/HK.01.03/MP/2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman dan Menyenangkan pada Nataru, tanggal 28 November 2026, serta hasil rapat forkopimda terkait Koordinasi Kesiapan Pengamanan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut dan Penyeberangan Menjelang Nataru pada 2 Desember 2025.

Melalui SE Gubernur Kepri itu, Ansar meminta bupati/wali kota melalui dinas pariwisata kabupaten/kota se-Kepri mengantisipasi peningkatan aktivitas wisata pada libur Nataru dengan mengajak seluruh pelaku industri pariwisata dan pemangku kepentingan di daerah untuk bersama-sama melakukan langkah mitigasi, terutama dalam aspek aksesibilitas, amenitas dan atraksi wisata, sehingga libur Nataru menjadi momen berwisata yang aman, nyaman dan menyenangkan.

Adapun Langkah-langkah mitigasi yang dimaksud, antara lain dinas pariwisata kabupaten/kota melakukan koordinasi dan persiapan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan di lokasi daya tarik wisata.

Kemudian, memantau sekaligus perkembangan data kunjungan wisata dan tingkat hunian secara harian dan berkala selama periode libur Nataru, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Selanjutnya, memastikan penerapan protokol kesehatan dan penerapan CHSE baik dari pengelola lokasi wisata maupun bagi pengunjung.

"Termasuk peningkatan pelayanan dan pengamanan dilokasi wisata seperti kesediaan pemandu wisata, petugas informasi dan balawisata," ujar Ansar.

Selain itu, Ansar pun menekankan persiapan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Rumah Sakit, PMI, Kepolisian dan Basarnas setempat.

Lalu, untuk pengelola daya tarik wisata minat khusus seperti wisata pendakian, wisata selam agar mengambil tindakan mitigasi dan berkoordinasi dengan pihak berwenang atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat sebelum melakukan aktivitas wisata.

Pengelola daya tarik wisata pun diminta mengatur dan mempersiapkan tempat parkir pada saat meningkatnya kunjungan wisatawan, dan bagi daya tarik wisata yang bersinggungan dengan jalan arteri (jalan utama) untuk dapat mempersiapkan kantong-kantong parkir sehingga tidak menyebabkan kemacetan di jalan arteri.

Berikutnya, Ansar mengimbau pengelola/pelaku usaha pariwisata untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tempat hiburan masyarakat dan destinasi pariwisata yang berpotensi dipadati oleh masyarakat, serta menyediakan pilihan perlindungan asuransi bagi wisatawan.

"Pelaku wisata turut menyediakan tempat pengelolaan sampah dan limbah yang timbul dari kegiatan wisata agar kelestarian tetap terjaga," ucap Ansar.

Guna memastikan langkah mitigasi sektor pariwisata selama libur Nataru ini berjalan efektif, Ansar berharap bupati/wali kota menerbitkan surat edaran dan melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas wisatawan pada aspek aksesibilitas, amenitas dan atraksi di masing-masing daerah.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menghentikan sementara penerbitan izin pembangunan perumahan di wilayah Bandung Raya setelah rentetan banjir bandang dan longsor melanda kawasan tersebut.

Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM, yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai langkah cepat mitigasi risiko bencana di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penghentian sementara merupakan langkah antisipatif untuk mencegah bencana susulan. Ia menekankan pentingnya kajian risiko bencana dan penyesuaian tata ruang sebelum izin pembangunan dapat kembali diterbitkan.

Sekda Jabar Herman Suryatman, menjelaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menerbitkan Surat Edaran lanjutan soal "pengendalian pembangunan bangunan gedung dan permukiman". Surat ini memperkuat instruksi gubernur dan menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota.

“Pak Gubernur sejak Sabtu gercep memberikan arahan ke kami, dan kami sudah tindak lanjuti. Surat edaran tentang pengendalian pembangunan bangunan gedung dan permukiman sudah terbit,” ujar Herman, Selasa (9/12/2025).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini mencakup evaluasi menyeluruh, termasuk untuk pembangunan yang sudah mengantongi izin.

“Walaupun sudah keluar izin, mohon dievaluasi oleh kabupaten/kota, terutama di Bandung Raya yang risikonya sangat tinggi. Kalau tidak sesuai, tentu harus dilarang. Tidak boleh ada pembangunan yang berpotensi membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Herman, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa bencana yang terjadi tidak hanya disebabkan curah hujan ekstrem, tetapi juga diperburuk oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

“Fakta lapangan menunjukkan pemantik banjir dan longsor adalah alih fungsi lahan. Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan larangan alih fungsi lahan, dan itu jelas harus dipatuhi,” ujarnya.

Ia meminta baik warga maupun pengembang untuk menahan diri sebelum memastikan bahwa pembangunan mereka tidak bertentangan dengan prinsip mitigasi bencana.

“Mohon dievaluasi, mohon menahan diri agar pembangunan tidak kontraproduktif dengan mitigasi bencana. Pertumbuhan tetap kita respek, tapi keselamatan rakyat di atas segala-galanya,” katanya.

Dengan curah hujan diperkirakan masih tinggi hingga Februari, pemerintah meminta pengawasan ketat dari seluruh pemerintah kabupaten/kota. Herman menggunakan istilah tegas untuk menggambarkan pengawasan yang diperlukan.

“Kami imbau untuk pengendalian yang serius: cek, ricek, rocek. Pastikan tidak ada ruang terbuka hijau yang dilanggar, tidak ada bangunan di lereng berisiko, dan ikuti kaidah-kaidah lingkungan,” ujarnya.

Terkait pertanyaan mengenai program perumahan bersubsidi pemerintah pusat, Herman menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta menghentikan seluruh program, namun meminta kehati-hatian ekstra untuk wilayah Bandung Raya.

“Kita harus bijak. Evaluasi dulu, kendalikan pembangunan, jangan sampai pertumbuhan mengorbankan keselamatan masyarakat. Program lain tetap berjalan dalam koridor aturan dan kaidah lingkungan,” jelasnya.

Menurutnya pembangunan tetap dapat berjalan, tetapi tidak boleh keluar dari prinsip keberlanjutan dan keselamatan.

“Semuanya harus berjalan, tapi tetap dalam koridor kaidah lingkungan. Yang terpenting, keselamatan masyarakat harus dijamin. Ya, harus bijaklah,” pungkasnya.