Bisnis.com, BALIKPAPAN — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini berada di persimpangan jalan. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berulang di sektor komoditas utama memicu alarm bahaya bagi stabilitas ekonomi daerah.

Jika tidak segera diantisipasi dengan cetak biru (blueprint) yang konkret, Kaltim terancam menghadapi fenomena eksodus tenaga kerja massal yang berpotensi melumpuhkan daya beli sekaligus membuat pertumbuhan ekonomi daerah jalan di tempat pada kisaran 4,9% hingga 5%.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi menyatakan keterbatasan ekosistem pasca-PHK di Kaltim menjadi pemantik utama terjadinya capital flight atau pelarian modal ke luar daerah.

Para mantan pekerja, baik dari level manajerial dengan pesangon besar maupun buruh, cenderung memilih pulang kampung halaman karena pasar domestik Kaltim yang memiliki populasi kecil dinilai kurang menjanjikan untuk ruang tumbuh usaha baru.

Bagai efek domino, dampak dari gejolak ini tidak hanya berhenti di level korporasi, melainkan merembet cepat ke sektor ekonomi mikro di wilayah lingkar industri.

Seiring penurunan operasional perusahaan, lini usaha penopang seperti kos-kosan, warung makan, hingga penyewaan transportasi perlahan gulung tikar.

"(Pekerja yang di-PHK) mau bangun usaha, misalnya pasarnya terbatas karena jumlah penduduk kita sedikit kan?" kata Purwadi dalam keterangan resmi, Selasa (2/6/2026).

Imbasnya, lanjut dia, daya beli masyarakat akan hancur, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, energi, dan kesehatan.

Purwadi menyebut kondisi ini kian diperparah oleh kebijakan restriksi ekspor satu pintu yang berisiko memicu penurunan indeks saham di bursa efek.

Dia menambahkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap tenaga kerja terbesar hingga 19% (sekitar 390.000 pekerja) dan menekan angka pengangguran di pedesaan tersebut hanyalah nilai semu.

"Penyerapan di sektor pertanian itu rapuh karena sifatnya musiman hanya aktif saat masa tanam dan panen. Realitasnya, mereka berada dalam kondisi setengah pengangguran. Sektor ini tampak megah seperti balon dari luar, namun sebenarnya keropos di dalam karena ada jeda menganggur yang belum terfasilitasi oleh kebijakan pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, akar persoalan dari kegagalan transisi ekonomi dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) ke sektor alternatif (seperti pariwisata, pertanian berkelanjutan, jasa, dan perdagangan) terletak pada akurasi data.

Dia menyebutkan mobilitas usaha korban PHK di lapangan sangat dinamis. Dalam hitungan bulan, mereka bisa berganti profesi dari membuka bengkel hingga beralih ke usaha kuliner demi menyambung hidup.

Adapun sinergi antara BPS, Bappeda, Bank Indonesia, dan instansi terkait mutlak diperlukan untuk merumuskan cetak biru yang adaptif dan diperbarui secara berkala, minimal setiap 3 bulan sekali.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Timur diharapkan bisa jadi instrumen strategis penggerak ekonomi pedesaan sekaligus pencipta lapangan kerja baru. Saat ini, sebanyak 1.037 unit koperasi telah tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim sehingga diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltim, Ronny Suhendra menyatakan tujuan utama pembentukan koperasi-koperasi tersebut adalah untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

"Tujuan utamanya adalah menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sehingga usaha-usaha masyarakat bisa berkembang sesuai potensi daerah masing-masing," ujar Ronny saat menjadi narasumber dalam Dialog Publika TVRI Kaltim, Senin (27/4/2026).

Dengan kata lain, program ini dirancang agar desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek aktif yang turut merasakan dampak pertumbuhan ekonomi.

Ronny menjelaskan, setiap koperasi yang terbentuk didorong untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan sembako, hingga usaha mikro kecil lainnya.

Konsep ini, menurutnya, diharapkan mampu memperkuat rantai pasokan dan distribusi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Semua koperasi yang dibentuk sudah mendapatkan pembinaan dan pengetahuan tentang bagaimana memulai usaha serta mengelola koperasi dengan baik," katanya.

Adapun, dia menuturkan, kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi momentum strategis yang membuka peluang pasar baru bagi produk dan jasa masyarakat desa di Benua Etam.

Bisnis.com, SAMARINDA — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan pertumbuhan ekonomi regional 2026 di kisaran 4,53% hingga 5,3%.

Sebagaimana diketahui, angka ini lebih rendah dari capaian hampir 6% pada 2024.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Jajang Hermawan menyatakan penurunan proyeksi terhadap laju pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari normalisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pasca-percepatan proyek infrastruktur pada 2024.

Jika pada 2024 merupakan periode akselerasi demi mengejar upacara perdana di bulan Agustus, maka 2025 dan 2026 menjadi fase konsolidasi fiskal yang lebih terukur.

"Juga kita ada penambahan dari sisi migas, nah, itu dari sektor pengolahan. Dari sektor pertanian juga ada satu kalau enggak salah pabrik kelapa sawit pertanian akan terpusat lalu sebagainya," ujarnya dalam temu media, Jumat (27/2/2026).

Dia menegaskan bahwa proyeksi pertumbuhan itu disusun dengan mempertimbangkan beberapa variabel krusial, terutama perlambatan ekonomi global yang berdampak langsung pada dinamika domestik.

Sektor batu bara, yang secara historis menjadi tulang punggung ekonomi Kaltim dengan kontribusi signifikan sejak 2010—2020, kini menghadapi hambatan serius.

Dia mengungkapkan stagnasi harga komoditas di pasar internasional, ditambah pembatasan alokasi produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) secara nasional, telah mempersempit ruang gerak ekspor ke pasar tradisional seperti Tiongkok dan India.

Ketergantungan pada sektor ekstraktif ini pernah membuat pertumbuhan ekonomi Kaltim terjerembab ke level 2%—3% pada periode tertentu.

"Nah that's why, makanya kenapa sangat rendah? Karena memang ekonomi Kaltim itu engine-nya cuma satu, sektor ekstraktif, sorry. Makanya pertumbuhan ekonomi Kaltim di rentang 2010 sampai 2020 itu rendah karena memang sangat bergantung dari tadi, globalnya seperti apa, harga batubaranya seperti apa," katanya.

Kendati demikian, ada angin segar yang mulai berhembus. Pemerintah Provinsi telah menginisiasi sejumlah proyek strategis yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru pada 2026.

Operasionalisasi Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan Kilang Soda Ash di Bontang diprediksi akan memberikan multiplier effect terhadap sektor industri pengolahan.

Tak pelak, peningkatan produksi migas sebesar 100.000 barel per hari, bersama dengan pengembangan pabrik kelapa sawit, diharapkan mampu mendongkrak sektor pertanian dan manufaktur. Investasi swasta pun mulai berdatangan, termasuk proyek pabrik pakan dan peternakan ayam milik Danantara yang akan memperkuat rantai pasok pangan regional.

Adapun, Jajang menuturkan gelombang kedua migrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke IKN dan Balikpapan akan menstimulasi sektor perdagangan dan konsumsi domestik. Fenomena ini berpotensi menciptakan efek berantai pada sektor jasa, properti, dan logistik yang selama ini kurang berkembang.

Bisnis.com, SAMARINDA — Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tetap menjadi penopang utama ekonomi regional Kalimantan meski laju pertumbuhan pada 2025 melambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, ekonomi penunjang ibu kota negara (IKN) Nusantara itu tumbuh 4,53% sepanjang 2025, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2024 yang mencapai 6,17%.

Capaian ini juga jauh di bawah ekonomi nasional yang menutup 2025 di level 5,11%.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur Mas'ud Rifai menyatakan secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp889,07 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp596,66 triliun. Adapun PDRB per kapita Kaltim mencapai Rp208,33 juta, mencerminkan besarnya skala ekonomi daerah tersebut di tingkat regional.

Secara terperinci, Kalimantan Timur menjadi kontributor terbesar perekonomian Pulau Kalimantan dengan pangsa 46,31%, jauh di atas Kalimantan Barat 17,11%, Kalimantan Selatan 15,89%, Kalimantan Tengah 12,56%, dan Kalimantan Utara 8,13%.

Dari sisi produksi, kinerja sektor ekonomi menunjukkan dinamika yang beragam. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,03%, diikuti industri pengolahan yang tumbuh 12,68% serta jasa lainnya sebesar 12,53%. Namun, tiga sektor mengalami kontraksi, yakni pertambangan dan penggalian yang terkontraksi 0,11%, konstruksi turun 0,17%, serta jasa keuangan dan asuransi yang menyusut 2,01%.

Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi motor utama pertumbuhan dengan kenaikan 6,03%. Kontribusi ekspor terhadap perekonomian Kalimantan Timur bahkan mencapai 116,89%, mencerminkan tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap aktivitas perdagangan luar negeri. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,04%, sementara konsumsi pemerintah mengalami penurunan tajam hingga 10,11%.

Secara kuartalan, ekonomi Kalimantan Timur pada kuartal IV/2025 tumbuh 5,04% secara year on year dan 3,66% secara quarter to quarter.

“Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2025 ini melambat dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yang tumbuh sebesar 6,17%,” ujarnya dalam rilis resmi, Senin.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2025 diprediksi mengalami normalisasi dengan titik tengah 5,4%, turun dari capaian tinggi tahun 2024 yang terdongkrak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Perlambatan ini terutama dipicu penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4% hingga 0,7% dari baseline, berdasarkan simulasi Computable General Equilibrium (CGE).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan struktur ekonomi provinsi yang bertumpu pada sektor ekspor batu bara, kelapa sawit, dan migas ini tidak dapat dilepaskan dari gejolak kondisi perekonomian global.

"Tantangan utama ke depan adalah adanya penurunan Transfer ke Daerah yang signifikan. Namun demikian, kami optimis pertumbuhan dapat meningkat ke level 5,6% atau 5,7% pada 2026 dengan syarat optimalisasi pada empat sektor kunci," ujarnya dalam keterangan resmi.

Keempat sektor tersebut mencakup realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp89 triliun, dan pembangunan IKN dengan alokasi anggaran Rp21 triliun untuk gedung legislatif dan yudikatif.

Kemudian, akselerasi pertumbuhan kredit perbankan dari 2%—3% menjadi 6%, serta penguatan sektor industri melalui penambahan kapasitas kilang RDMP Balikpapan sebesar 100.000 barel per hari dan industri turunan seperti soda ash di Bontang.

Di sisi lain, Bank Indonesia terus mendorong implementasi ekonomi hijau sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan.

Namun, upaya tersebut terkendala oleh belum adanya penetapan batas maksimum emisi (cap) per daerah yang menjadi prasyarat beroperasinya pasar karbon.

Budi menegaskan penetapan cap akan memaksa perusahaan yang melampaui batas emisi untuk membeli kredit karbon, sehingga menghidupkan pasar karbon secara efektif.

"Kaltim perlu berhati-hati agar tidak terus melakukan ekspansi tambang atau sawit yang mengorbankan hutan. Fokus harus beralih ke energi baru terbarukan seperti tenaga surya di daerah terpencil," tegasnya.

Kendati demikian, prospek ekonomi Kaltim tetap menunjukkan sinyal positif seiring dengan berbagai inisiatif strategis yang tengah bergulir.

Realisasi investasi skala besar, kontinuitas pembangunan IKN, serta diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi industri diharapkan mampu menjadi katalis pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

Lebih jauh, transformasi ekonomi Kaltim mulai membuahkan hasil melalui pergeseran struktur ekonomi dari ekstraktif menuju bernilai tambah.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad, memaparkan data kontribusi sektor pertambangan yang tergerus dari 53,24% pada 2022 menjadi 34,11% pada semester I/2025.

Sebaliknya, sektor industri pengolahan justru mengalami peningkatan dari 15,05% menjadi 20,33% dalam periode yang sama.

"Data ini menunjukkan bahwa kita sedang bergerak dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi bernilai tambah," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kalimantan Timur (Kaltim) bakal menghadapi tahun 2026 dengan stabilitas inflasi yang terjaga, namun di sisi lain dibayangi ancaman perlambatan ekonomi global dan lesunya permintaan batu bara.

"Tahun 2026 akan menjadi ujian nyata bagi ketahanan ekonomi Kaltim," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025).

Dia menambahkan, proyeksi tersebut merefleksikan kompleksitas tantangan yang harus dihadapi provinsi dengan kontribusi 46% terhadap ekonomi regional Kalimantan ini. Dalam hal pengendalian harga, Kaltim mencatatkan prestasi positif.

Inflasi Kaltim hingga November 2025 tercatat 1,96% secara tahunan (year-on-year/yoy) atau lebih rendah dari tingkat nasional yang mencapai 2,27% dan masih berada dalam koridor target pemerintah 2,5%±1%.

Kendati demikian, sejumlah komoditas tetap menjadi biang kerok tekanan inflasi. Emas perhiasan, beras, dan sigaret kretek mesin berkontribusi signifikan akibat volatilitas harga emas dunia, hambatan dalam rantai distribusi, serta kenaikan tarif cukai tembakau.

Budi mengungkapkan ketiga komoditas ini menjadi alarm peringatan dini bagi otoritas ekonomi daerah.

Dia menambahkan, proyeksi inflasi 2026 diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran, dengan catatan penting.

"Berlanjutnya upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah di seluruh wilayah Kaltim menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga tahun depan," katanya.

Namun, dia memaparkan risiko inflasi imported tetap mengintai. Pelemahan nilai tukar rupiah akibat kebijakan pengetatan moneter Federal Reserve Amerika Serikat berpotensi mendongkrak biaya impor.

Ditambah lagi, tren kenaikan harga emas global di tengah ketidakpastian geopolitik dapat memicu tekanan inflasi tambahan yang sulit diprediksi.

Secara umum, lanskap ekonomi internasional menampilkan gambaran yang kurang menggembirakan.

Pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan stagnan di level 3,1% pada 2025, yang terhambat oleh kebijakan moneter Amerika Serikat yang masih penuh ketidakpastian serta konflik geopolitik yang tak kunjung mereda.

Bagi Kaltim, tantangan paling mendesak datang dari sektor pertambangan yang masih mendominasi struktur ekonomi dengan kontribusi 34,22%.

Permintaan batu bara dari China sebagai pasar terbesar komoditas ini diperkirakan menyusut 1,49%.

Tak pelak, penurunan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan pergeseran fundamental dalam kebijakan energi global.

Transisi ke energi terbarukan di negara-negara mitra dagang semakin memperketat ruang gerak komoditas fosil.

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kata Budi, sektor pertanian muncul sebagai sumber harapan.

Subsektor perkebunan kelapa sawit mencatat pertumbuhan mengesankan sebesar 7,49% hingga kuartal III/2025, yang didorong oleh pemupukan yang lebih optimal dan peningkatan permintaan industri kayu dari pasar Amerika Serikat.

Program strategis pemerintah seperti pencetakan sawah seluas 1.890 hektare dan implementasi digital farming diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan.

Langkah ini sangat krusial mengingat Kaltim masih mengalami defisit neraca pangan.

Di sisi konsumsi domestik, daya beli masyarakat relatif terjaga dengan pertumbuhan pengeluaran rumah tangga mencapai 4,82%.

Budi menjelaskan kenaikan Upah Minimum Regional di awal 2025 menjadi penyangga utama konsumsi, sementara investasi swasta, baik asing maupun domestik tetap tumbuh positif meskipun dengan laju yang lebih moderat.

Lebih jauh, dia menyebutkan keberhasilan ekonomi Kaltim tahun depan akan sangat bergantung pada kemampuan melakukan diversifikasi ekonomi dan memperkuat sektor non-tambang.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam melaksanakan proyek-proyek strategis menjadi prasyarat mutlak mencapai target pertumbuhan.

Selain itu, beberapa faktor perlu diantisipasi secara cermat oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Lonjakan permintaan akibat program Makan Bergizi Gratis dan perpindahan bertahap pekerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berisiko menciptakan tekanan inflasi baru.

Sementara itu, peningkatan konektivitas transportasi dan transisi ke bahan bakar B50 diharapkan dapat meredam tekanan harga.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencanangkan strategi optimalisasi pendapatan daerah yang komprehensif melalui intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak alat berat sebagai respons terhadap kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Langkah ini sejalan dengan upaya menjadikan Kaltim sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ujang Rachmad, mengilustrasikan pendekatan ini dengan analogi makan rambutan.

Hal itu disampaikan dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Astara Hotel, Balikpapan, Senin (8/12/2025).

"Filosofinya ibarat makan rambutan dalam satu ikatan, kita tidak hanya mengambil yang merah (besar), tetapi juga yang hijau dan kecil," kata Ujang Rachmad.

Dia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menggali seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa terkecuali.

Lebih jauh, strategi pembangunan ekonomi Kaltim tidak semata-mata mengejar pertumbuhan nominal.

Pemerintah provinsi menempatkan investasi sebagai instrumen strategis untuk menciptakan lapangan kerja.

"Bagi kami, investasi bukan sekadar mengejar nominal angka, melainkan tentang pembukaan proyek baru yang mampu menyerap tenaga kerja," ujarnya.

Di sisi lain, momentum transformasi ekonomi dipandang serius seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), percepatan diversifikasi ekonomi, dan penyiapan Generasi Emas Kalimantan.

Dia menilai posisi Kalimantan Timur bukan lagi hanya sebagai daerah kaya sumber daya alam, melainkan sebagai pusat strategis dalam agenda transformasi ekonomi nasional.

Dalam kerangka visi "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas", pemerintah provinsi menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan wilayah semata.

Adapun, dia mengajak kolaborasi seluruh elemen, baik dunia usaha, investor, dan masyarakat untuk mewujudkan transformasi ekonomi tersebut.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membidik target pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 7,2%.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bappeda Kaltim) Wahyu Gatut Purboyo menyatakan upaya ini masih berhadapan dengan tantangan struktural, di mana Kaltim masih bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi 38,38% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2024.

"Provinsi Kalimantan Timur sebagai Superhub Ekonomi IKN menjadi pelaku utama perwujudan Pulau Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang mengarah pada pengembangan pusat aglomerasi dan sektor ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Saat ini, dia menerangkan struktur ekonomi Kaltim sepanjang 2019 hingga semester pertama 2025 pelan pelan mulai bergeser. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian, mengalami penurunan dari puncak 45,52% pada 2019 turun menjadi 34,73% pada semester I/2025, meski tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Sektor industri pengolahan, yang seharusnya menjadi mesin transformasi ekonomi, hanya tumbuh tipis dari 17,73% (2023) menjadi 18,26% (2024), masih jauh dari target kontribusi 18,78%—18,93% untuk tahun 2026.

Selain itu, Wahyu menyebutkan posisi Kaltim sebagai 'Superhub Ekonomi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara' menjadi narasi sentral dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang hingga 2045.

Visi tersebut, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024, menempatkan Kaltim sebagai penggerak aglomerasi ekonomi Nusantara berbasis klaster ekonomi masa depan.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tanpa sektor migas dan batubara pada semester I/2025 justru menunjukkan perlambatan signifikan menjadi 7,42%, turun dari 9,04% pada tahun sebelumnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mengonfirmasi kekhawatiran ini. Produksi batubara yang mencapai 308,67 juta ton pada 2024, tertinggi dalam lima tahun terakhir berbanding terbalik dengan nilai ekspor yang anjlok drastis dari US$ 25,7 miliar (2022) menjadi hanya US$ 9,02 miliar (2024).

Volatilitas ini menunjukkan betapa rentannya fondasi ekonomi daerah.

Di sisi lain, Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mengusung dua program unggulan, yaitu Gratispol dan Jospol.

Gratispol mencakup tujuh program layanan gratis, mulai dari biaya sekolah hingga umrah bagi petugas rumah ibadah. Sementara Jospol fokus pada 16 kegiatan strategis, termasuk hilirisasi industri pertanian, revitalisasi Sungai Mahakam, dan kemudahan investasi.

"Kedua program ini diinternalisasi ke dalam RPJMD Kaltim dan Renstra Perangkat Daerah 2025—2029 sebagai instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," jelas Wahyu.

Namun, efektivitas program populis tersebut masih perlu diuji dalam konteks pencapaian target makroekonomi. Tingkat kemiskinan yang ditargetkan turun menjadi 3,12% hingga 3,99% pada 2026, misalnya, memerlukan intervensi struktural yang lebih dalam ketimbang sekadar pemberian fasilitas gratis.

Di tengah ketergantungan pada batubara, potensi sektor lain justru menunjukkan performa menjanjikan.

Produksi kelapa sawit menembus 21,03 juta ton pada 2023, sementara sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya mencatat peningkatan konsisten menjadi 214.691 ton dan 240.751 ton pada 2024.

Sektor pariwisata juga mengalami rebound signifikan pasca-pandemi. Kunjungan wisatawan nusantara di Kota Samarinda melonjak menjadi 2,53 juta orang pada 2024, meskipun sempat mencapai 3,11 juta pada 2023.

Balikpapan pun mencatat 2,63 juta kunjungan wisatawan domestik pada periode yang sama.

Untuk mencapai target pertumbuhan 6,6% hingga 7,20% pada 2026, pemerintah daerah membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED).

Tim ini bertugas mengakselerasi realisasi anggaran, proyek infrastruktur, investasi, serta meningkatkan output industri manufaktur dan produktivitas sektor primer.

Adapun, dia menuturkan target-target makroekonomi lain yang harus dicapai Benua Etam pada 2026 meliputi, kontribusi PDRB industri pengolahan 18,78%—18,93%, tingkat inflasi terkendali di kisaran 2%—3%, Indeks Daya Saing Daerah mencapai 3,4%—3,45%, dan Indeks Gini turun menjadi 0,309—0,318.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur kuartal III/2025 mencapai 4,26% (year on year/YoY), meskipun melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 5,52%.

Kendati demikian, angka ini menunjukkan resiliensi ekonomi salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia tersebut di tengah dinamika perekonomian global.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur Yusniar Juliana menyatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kaltim kuartal III/2025 mencapai Rp218,19 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp149,27 triliun.

"Pertumbuhan ekonomi secara kuartalan tercatat 0,88% (quarter to quarter/QtQ), melambat signifikan dari kuartal II/2025 yang tumbuh 2,26%," ujarnya, Rabu (5/11/2025).

Dia mengungkapkan, sektor industri pengolahan tampil sebagai penyelamat dengan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,96% secara tahunan. Capaian ini menjadi sinyal positif transformasi struktural ekonomi Kaltim yang selama ini sangat bergantung pada sektor ekstraktif.

Menyusul di belakangnya, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh 12,97%, diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang menggeliat 12,32%. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi positif terhadap upaya mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tambang.

Namun demikian, tidak semua sektor menunjukkan performa positif. Sektor pertambangan dan penggalian, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kaltim dengan kontribusi 33,19% justru terkontraksi 0,22%.

Selain pertambangan, dua sektor lainnya juga mencatatkan kinerja negatif. Sektor konstruksi menyusut 1,40%, yang mencerminkan perlambatan proyek infrastruktur. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami kontraksi paling dalam sebesar 6,13%.

Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi motor pertumbuhan dengan ekspansi 5,73%, didorong oleh meningkatnya permintaan produk industri pengolahan di pasar luar wilayah. Komponen ekspor memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur PDRB dengan porsi mencapai 115,28%, meskipun harus dikurangi dengan impor yang juga tumbuh 5,81%.

Di sisi lain, pengeluaran konsumsi pemerintah mencatatkan lonjakan dramatis sebesar 15,95% secara kuartalan, yang mengindikasikan akselerasi belanja pemerintah daerah menjelang akhir tahun anggaran.

Adapun komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh moderat 2,54%, sedangkan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang ekonomi domestik turut naik sebesar 4,53%.

Secara kumulatif dari awal tahun hingga kuartal III/2025, ekonomi Kaltim tumbuh 4,35% (year to date/YtD) dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Dalam konteks regional, ekonomi Pulau Kalimantan secara keseluruhan tumbuh 4,70%. Adapun, Kaltim tetap menjadi kontributor terbesar dengan porsi 45,61% terhadap nilai tambah regional Kalimantan.

Sebagai informasi, struktur ekonomi yang masih didominasi lima sektor utama, yaitu pertambangan (33,19%), industri pengolahan (20,61%), konstruksi (11,80%), pertanian (9,58%), dan perdagangan (7,70%).

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur memproyeksikan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut akan mencapai kisaran 5,50%—6,30% pada 2026.

Optimisme tersebut disampaikan dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur bertema Menyelaraskan Prospek Ekonomi, Kapasitas Fiskal, dan Rencana Pembangunan Daerah yang digelar di Samarinda, Rabu (29/10/2025), meskipun ketidakpastian ekonomi global masih membayangi akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Budi Widihartanto menyatakan ditengah pusaran ketidakpastian global, resiliensi ekonomi Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, tetap tumbuh dengan baik.

Dia menegaskan, optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya, ekspansi industri hilirisasi baru dan geliat proyek infrastruktur pemerintah serta swasta menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi tahun depan.

"Proyeksi ini juga sejalan dengan target laju pertumbuhan ekonomi kaltim dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] tahun 2026 yang ditetapkan oleh Bappeda sebesar 6,60%—7,20% [YoY]," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/10/2025).

Secara nasional, ekonomi Indonesia menunjukkan performa menggembirakan pada kuartal II/2025 dengan pertumbuhan 5,17% secara tahunan (year on year/YoY) atau melampaui capaian kuartal sebelumnya.

Pencapaian ini ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi yang mencatatkan kinerja impresif. Dari aspek stabilitas, cadangan devisa negara tercatat mencapai US$148,7 miliar per akhir September 2025.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terkendali pada level Rp16.608 per dolar AS pada 28 Oktober 2025, yang bahkan mengalami penguatan 0,43% dibandingkan periode sebulan sebelumnya.

Beralih ke kondisi regional, stabilitas harga di Kalimantan Timur menunjukkan pencapaian yang patut diacungi jempol.

Inflasi kuartal III/2025 berada pada level 1,77% (YoY), tidak hanya terkendali dalam rentang target nasional, tapi juga tercatat paling rendah dibandingkan inflasi nasional dan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Lebih lanjut, transformasi sistem pembayaran digital di Kaltim menampilkan momentum positif yang signifikan.

Transaksi nontunai, khususnya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), melesat 144% (YoY). Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur sebagai kontributor terdepan transaksi nontunai di Kalimantan dengan pangsa QRIS mencapai 55%.

Di sisi intermediasi perbankan, penyaluran kredit di Kaltim tumbuh positif 2,37% (YoY) pada kuartal III/2025.

Posisi dominan Kaltim terlihat dari penguasaan pangsa kredit tertinggi se-Kalimantan sebesar 36,8% dari total penyaluran kredit regional.

Demikian pula Dana Pihak Ketiga yang mencatatkan pangsa tertinggi mencapai 38,49%. Kendati demikian, perjalanan menuju target pertumbuhan ekonomi 2026 bukan tanpa hambatan.

Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang masih menjadi tulang punggung perekonomian provinsi menghadapi ujian serius. Permintaan batu bara global diprakirakan merosot sekitar 8% (YoY) pada 2026, dan membawa implikasi langsung terhadap kinerja ekonomi daerah.

"Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi telah membentuk Forum Koordinasi Transformasi Ekonomi Kaltim yang akan menjadi akselerator dalam memantau visi ekonomi inklusif dan berkesinambungan," terang Budi.

Dia menyebutkan forum tersebut dirancang sebagai akselerator dalam mewujudkan visi ekonomi inklusif dan berkesinambungan.

Selain itu, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota juga telah mengoperasionalkan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 000.4.6/3764/SJ.

Pada saat yang bersamaan, Bank Indonesia terus memainkan peran strategis melalui bauran kebijakan yang bersifat pro-stability dan pro-growth.

Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga acuan BI-Rate yang telah turun 150 basis poin sejak September 2024 menjadi 4,75%.

Dari dimensi makroprudensial, otoritas moneter memperkuat Insentif Likuiditas Makroprudensial sejak 1 April 2025 untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas. Budi mengungkapkan total insentif yang disalurkan hingga Oktober 2025 mencapai Rp393 triliun.

Adapun, dia menuturkan sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah Kaltim juga terus diintensifkan melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan instansi terkait dalam memberikan sumbangsih untuk mendorong perekonomian Kaltim semakin solid, resilient dan sustainable," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada kuartal I dan II 2025 berada di bawah angka pertumbuhan nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Budi Widihartanto mengatakan hal itu akibat anjloknya kinerja industri pertambangan dan sektor jasa konstruksi, termasuk tak agresifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 sebesar 4,87% year-on-year (yoy) dan pada kuartal II/2025 tumbuh sebesar 5,12% yoy. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada kuartal I/2025 yakni 4,08% (yoy) dan kuartal II/2025 sebesar 4,69% (yoy).

“Tentunya kita semua berharap, perekonomian Kaltim tumbuh lebih tinggi pada kuartal III/2025 dibanding kuartal I dan II," ujar Budi Widihartanto saat membuka kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Timur dilansir dari Antara.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim secara keseluruhan tahun (full year), lanjutnya, diharapkan mencapai di atas 5%.

Budi menyoroti bahwa 2025 bukan masa yang mudah bagi Kaltim, karena tantangan utama justru datang dari moderasi di sektor-sektor kunci.

"Karena kita tahu bersama, ada penurunan di sisi konstruksi, kemudian di komoditas utama [pertambangan], dan juga beberapa hal lain seperti pergeseran anggaran karena adanya Pilkada, yang akan berdampak kepada percepatan realisasi pembangunan," katanya.

Optimisme, menurutnya, dapat tumbuh menyusul upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong perekonomian pada kuartal III dan IV atau akhir 2025.

"Penurunan batu bara awalnya karena dampak kebijakan perdagangan luar negeri Amerika Serikat yang meningkatkan pajak masuk, termasuk bagi China. Kebijakan itu mengurangi intensitas industri China," ujarnya.

Penurunan intensitas industri di luar negeri menurunkan kebutuhan energi, termasuk impor batu bara dari Indonesia.

Selain dari China, lanjutnya, penurunan permintaan juga muncul dari India sehingga semakin menurunkan perekonomian dari sektor tambang.

"Ya, itu tadi. Tahun kemarin, Kaltim sempat tumbuh di atas 6%. Nah, sekarang turun, antara lain karena dari tambang dan konstruksi tadi, yang dua-duanya turun cukup signifikan," kata Budi.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Mahakam Investment Forum (MIF) 2025 berhasil menarik perhatian 77 calon investor domestik dan mancanegara. Forum ini digelar di Balikpapan dan Nusantara pada pekan lalu menghadirkan investor, perwakilan kedutaan besar, serta lembaga investasi internasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Budi Widihartanto menyatakan forum ini membuahkan hasil konkret dengan tercatat delapan Letter of Intent (LoI) dari 85 sesi pertemuan bilateral antara investor dan pemilik proyek.

"MIF merupakan bentuk nyata sinergi antara Pemerintah Provinsi Kaltim, OIKN, dan Bank Indonesia untuk mempertemukan pemilik proyek dengan calon investor, guna memperkuat promosi investasi daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

Tingginya antusiasme investor dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Kaltim yang meningkat menjadi 4,69% (yoy) pada kuartal II/2025, dibandingkan 4,08% pada periode sebelumnya. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai 35,47% dari total PDRB provinsi, dengan realisasi investasi mencapai 90%.

Sektor industri pengolahan menjadi lokomotif pertumbuhan dengan kenaikan 15,12% (yoy), terutama melalui aktivitas di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Struktur ekonomi Kaltim saat ini ditopang oleh pertambangan (34,11%), industri pengolahan (20,33%), konstruksi (11,48%), pertanian (9,65%), dan perdagangan (7,54%).

Budi menekankan bahwa investasi memegang peran krusial dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta mempercepat hilirisasi dan pengembangan kawasan industri di Kaltim.

Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim, yang akan menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028, diyakini semakin memperkuat daya tarik investasi. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi kepada RIRU Kaltim atas dukungan promosi proyek strategis di IKN. "Sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, IKN ditetapkan sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028, sehingga membuka peluang lebih luas bagi keterlibatan investasi strategis di berbagai sektor prioritas," ujarnya.

Dari delapan proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang dipresentasikan, proyek Balikpapan Waste Management menjadi yang paling diminati dengan 15 sesi pertemuan one-on-one, diikuti proyek Oleochemical dan Oleofood di Special Economic Zone (SEZ) Maloy Batuta Trans Kalimantan. Sebanyak 42 investor melakukan kunjungan lapangan (site visit) ke lokasi proyek Balikpapan Waste Management untuk meninjau potensi pengelolaan limbah berbasis teknologi insinerator.

Acara pembukaan MIF juga menandai peluncuran TRUSTER (Trade, Tourism, Industry, and Investment Center), platform digital yang diharapkan menjadi jembatan informasi antara pemerintah daerah dan komunitas investor global. Selain itu, diumumkan lima pemenang Program Inkubasi Kawasan Terpadu (PIKAT) 2025 yang akan mendapatkan pendampingan intensif dalam menyusun IPRO.