Bisnis.com, BALIKPAPAN — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini berada di persimpangan jalan. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berulang di sektor komoditas utama memicu alarm bahaya bagi stabilitas ekonomi daerah.

Jika tidak segera diantisipasi dengan cetak biru (blueprint) yang konkret, Kaltim terancam menghadapi fenomena eksodus tenaga kerja massal yang berpotensi melumpuhkan daya beli sekaligus membuat pertumbuhan ekonomi daerah jalan di tempat pada kisaran 4,9% hingga 5%.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi menyatakan keterbatasan ekosistem pasca-PHK di Kaltim menjadi pemantik utama terjadinya capital flight atau pelarian modal ke luar daerah.

Para mantan pekerja, baik dari level manajerial dengan pesangon besar maupun buruh, cenderung memilih pulang kampung halaman karena pasar domestik Kaltim yang memiliki populasi kecil dinilai kurang menjanjikan untuk ruang tumbuh usaha baru.

Bagai efek domino, dampak dari gejolak ini tidak hanya berhenti di level korporasi, melainkan merembet cepat ke sektor ekonomi mikro di wilayah lingkar industri.

Seiring penurunan operasional perusahaan, lini usaha penopang seperti kos-kosan, warung makan, hingga penyewaan transportasi perlahan gulung tikar.

"(Pekerja yang di-PHK) mau bangun usaha, misalnya pasarnya terbatas karena jumlah penduduk kita sedikit kan?" kata Purwadi dalam keterangan resmi, Selasa (2/6/2026).

Imbasnya, lanjut dia, daya beli masyarakat akan hancur, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, energi, dan kesehatan.

Purwadi menyebut kondisi ini kian diperparah oleh kebijakan restriksi ekspor satu pintu yang berisiko memicu penurunan indeks saham di bursa efek.

Dia menambahkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap tenaga kerja terbesar hingga 19% (sekitar 390.000 pekerja) dan menekan angka pengangguran di pedesaan tersebut hanyalah nilai semu.

"Penyerapan di sektor pertanian itu rapuh karena sifatnya musiman hanya aktif saat masa tanam dan panen. Realitasnya, mereka berada dalam kondisi setengah pengangguran. Sektor ini tampak megah seperti balon dari luar, namun sebenarnya keropos di dalam karena ada jeda menganggur yang belum terfasilitasi oleh kebijakan pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, akar persoalan dari kegagalan transisi ekonomi dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) ke sektor alternatif (seperti pariwisata, pertanian berkelanjutan, jasa, dan perdagangan) terletak pada akurasi data.

Dia menyebutkan mobilitas usaha korban PHK di lapangan sangat dinamis. Dalam hitungan bulan, mereka bisa berganti profesi dari membuka bengkel hingga beralih ke usaha kuliner demi menyambung hidup.

Adapun sinergi antara BPS, Bappeda, Bank Indonesia, dan instansi terkait mutlak diperlukan untuk merumuskan cetak biru yang adaptif dan diperbarui secara berkala, minimal setiap 3 bulan sekali.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Neraca perdagangan Kalimantan Timur diprediksi tetap surplus hingga akhir 2026. Namun, fondasi ekonomi yang masih bertumpu pada komoditas ekstraktif menimbulkan kerentanan struktural yang mengkhawatirkan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Jajang Hermawan menyatakan, meski surplus perdagangan Kaltim konsisten selama tujuh tahun terakhir, bahkan di tengah pandemi Covid-19 beberapa tantangan krusial mengintai di tahun 2026.

"Meski demikian terdapat beberapa tantangan yang diprakirakan akan berisiko mengurangi gap surplus neraca perdagangan LN Kaltim di tahun 2026," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Data BPS Kaltim mencatat, neraca perdagangan Maret 2026 masih surplus US$886,53 juta. Kendati demikian, sektor nonmigas menyumbang surplus US$1,33 miliar, sementara sektor migas justru defisit US$446,99 juta.

Secara kumulatif Januari—Maret 2026, surplus total mencapai US$3,16 miliar dengan defisit migas US$948,65 juta yang ditambal surplus nonmigas US$4.107,82 juta. Kondisi ini diperparah oleh sejumlah risiko yang mengancam kelanjutan surplus.

Pertama, kebijakan penyesuaian kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) komoditas batu bara yang dipangkas dari 790 juta ton di 2025 menjadi sekitar 600 juta ton di 2026 oleh Kementerian ESDM.

Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga dan permintaan batu bara global, namun dipastikan akan memangkas kinerja ekspor Kaltim.

Kedua, volatilitas harga batu bara internasional yang kini berada pada level US$131 per metrik ton atau meningkat 33% dibandingkan awal tahun.

Peningkatan ini dipicu disrupsi logistik komoditas migas di Selat Hormuz akibat ketegangan geopolitik Timur Tengah yang memicu fenomena gas to coal switching.

Kendati demikian, sejumlah analis energi memperkirakan lonjakan harga ini tak akan bertahan lama karena bersumber dari guncangan sementara (temporary shock).

Ketiga, akselerasi transformasi energi terbarukan di Tiongkok yang kini memiliki pangsa pembangkit energi baru terbarukan (EBT) lebih dari 50% dari total bauran energinya.

Kondisi ini berpotensi menekan permintaan batu bara global mengingat Tiongkok merupakan konsumen terbesar komoditas tersebut.

Sementara itu, penurunan ekspor migas Kaltim dinilai bersifat sementara dan non-struktural.

Jajang menjelaskan, penurunan tersebut tak terlepas dari disrupsi logistik yang memicu penyesuaian rantai pasok energi domestik. Namun, optimisme masa depan industri migas Kaltim masih terjaga berkat sejumlah katalis.

Penemuan sumur migas baru oleh PT ENI yang berlokasi 70 kilometer lepas pantai Kaltim (North Ganal) dengan potensi 5 Tcf gas bumi dan 300 juta barel kondensat minyak, salah satu yang terbesar di Indonesia dan diprediksi mulai beroperasi pada 2027—2028.

Selain itu, peresmian mega proyek RDMP Balikpapan pada 12 Januari 2026 yang meningkatkan kapasitas kilang dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari dengan standar Euro V diharapkan mengubah gas alam yang sebelumnya diekspor mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Dia menambahkan, Pupuk Kaltim juga mencatatkan produksi 6,68 juta ton di 2025 atau 107,3% dari target, disertai revamping Ammonia Pabrik-2 yang meningkatkan efisiensi 16%.

Sementara itu, Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kaltim Muhammad Reza Fadhillah mengingatkan, kualitas surplus perdagangan Kaltim masih rapuh.

"Kaltim tetap menjadi mesin devisa nasional. Namun, kualitas surplus tersebut masih rapuh karena ditopang oleh sektor nonmigas dan komoditas ekstraktif primer," tegasnya.

Data BPS memperkuat kekhawatiran tersebut, impor Kaltim didominasi bahan baku/penolong dengan kontribusi 96,62% (US$1.562,04 juta) selama kuartal pertama 2026, sementara barang modal hanya 3,31% (US$53,59 juta) dan barang konsumsi nyaris tak berarti di 0,07% (US$1,14 juta).

Pola ini mengindikasikan struktur ekonomi yang masih berbasis pada industri pengolahan dengan kandungan lokal terbatas.

Reza menekankan, devisa Kaltim saat ini sangat bergantung pada harga komoditas global. "Ketika Harga Batu Bara Acuan (HBA) naik, devisa Kaltim terlihat kuat. Sebaliknya, saat harga turun atau permintaan dari Tiongkok dan India melemah, surplus akan langsung tertekan," jelasnya.

Berdasarkan data Ditjen Minerba, HBA April—Mei 2026 memang kembali menguat di kisaran US$99 hingga US$116 per ton, namun volatilitas tinggi ini menegaskan urgensi diversifikasi ekonomi.

"Tantangan utama Kaltim ke depan bukan sekadar mempertahankan nilai surplus, melainkan meningkatkan kualitasnya. Ekspor Kaltim harus naik kelas dari bahan mentah menjadi produk antara atau produk akhir bernilai tambah," tegas Reza.

Sektor-sektor potensial yang harus didorong meliputi hilirisasi batu bara, petrokimia, pupuk turunan, oleokimia, agro-maritim (kakao, kopi, perikanan), serta industri kayu legal dan berkelanjutan.

Sektor jasa industri seperti logistik, Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), serta pengembangan industri pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga perlu diprioritaskan.

Dia menyebutkan, transformasi ekonomi non-ekstraktif difokuskan pada tiga kota utama a.l Samarinda sebagai pusat jasa, perdagangan, pembiayaan UMKM, dan logistik dengan PDRB 2025 mencapai Rp106,62 triliun dan pertumbuhan 6,22%.

Balikpapan sebagai hub logistik, energi, kilang minyak, dan pintu gerbang utama IKN serta Bontang yang diarahkan pada pengembangan produk turunan gas, green ammonia, metanol, dan petrokimia.

Reza mengingatkan, penurunan ekspor migas Kaltim tidak boleh dianggap fluktuasi sementara.

"Selain faktor siklikal, terdapat tren struktural yang lebih serius. Produksi dari lapangan migas matang cenderung menurun, sementara konsumsi energi domestik terus meningkat. Akibatnya, impor BBM dan LPG tetap besar, ditambah tekanan transisi energi jangka panjang," paparnya.

Dia menuturkan tanpa intervensi komprehensif, seperti penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR), pembangunan infrastruktur kilang dan petrokimia, serta pengembangan energi terbarukan Kaltim berisiko mengalami paradoks sebagai penghasil energi dengan neraca migas defisit.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Timur diharapkan bisa jadi instrumen strategis penggerak ekonomi pedesaan sekaligus pencipta lapangan kerja baru. Saat ini, sebanyak 1.037 unit koperasi telah tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim sehingga diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltim, Ronny Suhendra menyatakan tujuan utama pembentukan koperasi-koperasi tersebut adalah untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

"Tujuan utamanya adalah menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sehingga usaha-usaha masyarakat bisa berkembang sesuai potensi daerah masing-masing," ujar Ronny saat menjadi narasumber dalam Dialog Publika TVRI Kaltim, Senin (27/4/2026).

Dengan kata lain, program ini dirancang agar desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek aktif yang turut merasakan dampak pertumbuhan ekonomi.

Ronny menjelaskan, setiap koperasi yang terbentuk didorong untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan sembako, hingga usaha mikro kecil lainnya.

Konsep ini, menurutnya, diharapkan mampu memperkuat rantai pasokan dan distribusi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Semua koperasi yang dibentuk sudah mendapatkan pembinaan dan pengetahuan tentang bagaimana memulai usaha serta mengelola koperasi dengan baik," katanya.

Adapun, dia menuturkan, kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi momentum strategis yang membuka peluang pasar baru bagi produk dan jasa masyarakat desa di Benua Etam.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Lanskap ekonomi Kalimantan Timur melanjutkan pergeseran pada kuartal IV/2025, seiring dengan makin berkurangnya pertumbuhan sektor pertambangan batu bara.

Pada pengujung tahun lalu, performa sektor industri pengolahan kembali melampaui pertambangan batu bara sebagai kontributor pertumbuhan tertinggi, meski secara struktural tambang masih menguasai sepertiga perekonomian daerah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Jajang Hermawan menyatakan fenomena ini mencerminkan transformasi ekonomi yang tengah berlangsung.

"Lapangan usaha industri pengolahan juga mengalami perbaikan kinerja didorong oleh peningkatan aktivitas pengolahan migas setelah kapasitas kilang meningkat pada triwulan IV 2025," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Dia menambahkan, sektor industri pengolahan menyumbang andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,53% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan melampaui seluruh sektor lain termasuk pertambangan yang hanya berkontribusi 0,21% yoy.

Namun secara pangsa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertambangan masih memimpin dengan 33,19%, diikuti industri pengolahan sebesar 20,61%.

Di sisi lain, sektor pertambangan khususnya batu bara tumbuh moderat seiring lonjakan permintaan dari mitra dagang untuk memenuhi kebutuhan energi musim dingin.

Kemudian, sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi kedua dalam kontribusi pertumbuhan dengan 0,78% yoy, didorong oleh mobilitas masyarakat dan kunjungan wisata saat momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pertanian, kehutanan, dan perikanan menyusul di urutan ketiga dengan andil 0,48% yoy.

Menariknya, sektor konstruksi justru mencatatkan kontraksi dengan andil negatif -0,25% yoy. Hal ini disebabkan normalisasi progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah mengalami percepatan luar biasa pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun, BI mencatat lima lapangan usaha utama yang meliputi pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, pertanian, dan perdagangan menguasai 82,88% dari total PDRB Kaltim.

Sisanya tersebar di 10 lapangan usaha lain yang secara agregat hanya berkontribusi 11,10% seperti sektor jasa keuangan dan asuransi yang turut mencatatkan andil kontraksi sebesar -0,11% yoy.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 mencapai 4,53%, melambat cukup signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 6,17%.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Jajang Hermawan menyatakan perlambatan ini menjadi cermin dari tekanan struktural yang dialami sektor-sektor unggulan provinsi, meski Kaltim tetap mempertahankan pangsa ekonomi terbesar di regional Kalimantan dengan kontribusi 46,02%.

"Termoderasinya ekonomi Kaltim secara tahunan dari sisi Lapangan Usaha dipengaruhi oleh perlambatan pada LU Pertambangan dan Penggalian seiring tertahannya pertumbuhan subsektor batu bara, di tengah normalisasi harga komoditas global dan dinamika permintaan global," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan, normalisasi harga komoditas global pasca-lonjakan tahun-tahun sebelumnya, ditambah dinamika permintaan internasional yang tidak sesolid 2024 menjadi batu sandungan utama kinerja sektor ekstraktif ini.

Selain itu, sektor konstruksi turut menyumbang perlambatan seiring dengan normalisasi aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan selesainya sejumlah proyek strategis di penghujung 2025.

Dari sisi pengeluaran, Jajang menyebutkan kontraksi belanja pemerintah turut memperparah perlambatan. Implementasi kebijakan refocusing anggaran dan normalisasi belanja pasca puncak realisasi proyek IKN di 2024 menyebabkan komponen pengeluaran pemerintah mengalami kontraksi sepanjang tahun.

Kendati demikian, ekonomi Kaltim tidak sepenuhnya kehilangan daya dorong. Sektor industri pengolahan justru menjadi penyelamat dengan kinerja yang konsisten sepanjang tahun, didukung oleh beroperasinya sejumlah pabrik pengolahan baru yang menambah kapasitas produksi.

Di sisi lain, komponen ekspor dan konsumsi rumah tangga tetap menunjukkan ketahanan yang memadai sebagai bantalan yang mencegah perlambatan berubah menjadi stagnasi.

Menariknya, di tengah tren perlambatan tahunan, kuartal IV/2025 justru mencatatkan akselerasi dengan pertumbuhan 5,04% secara tahunan (year on year/YoY) atau naik dari 4,26% pada kuartal III/2025.

Lonjakan ini selaras dengan penguatan ekonomi nasional yang tumbuh 5,39% dan regional Kalimantan yang mencapai 5,19% pada periode yang sama.

Adapun, dia menuturkan, tiga sektor menjadi motor pertumbuhan di penghujung tahun, yaitu industri pengolahan dengan kapasitas produksi yang terus menguat, perdagangan yang terkerek oleh euforia Natal dan Tahun Baru (Nataru), dan pertambangan batu bara yang merespons lonjakan permintaan musim dingin dari negara-negara mitra dagang.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Momentum mudik Lebaran 2026 dinilai menjadi akselerator ekonomi Kalimantan Timur yang paling dinanti di tengah tekanan inflasi yang mencapai 3,76% secara tahunan (year-on-year/yoy), bahkan 4,33% untuk Kota Samarinda.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Putri Amanda Nurrahmadani menyatakan perputaran uang dalam waktu singkat selama periode mudik diprediksi mampu menggerakkan roda ekonomi rakyat, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik.

"Dari sudut pandang pelaku usaha di Kalimantan Timur, mudik lebaran masih menjadi salah satu penggerak ekonomi musiman yang penting bagi daerah tujuan. Arus pemudik membawa peningkatan konsumsi rumah tangga dalam waktu singkat dan langsung sehingga terjadi perputaran uang yang cepat di sektor perdagangan, kuliner, transportasi lokal dan jasa," kata Putri dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Dia mengatakan, kondisi ekonomi Kaltim saat ini tengah menghadapi tantangan ganda, yaitu inflasi tinggi dan lonjakan biaya transportasi akibat ketegangan geopolitik di Selat Hormuz.

Berbeda dengan stimulus fiskal yang memerlukan proses birokratis panjang, momentum Lebaran memberikan dampak langsung dan terukur.

Dia mengungkapkan bahwa efek ekonomi Lebaran jauh lebih menyebar ke pelaku usaha kecil-menengah.

"Efek ekonomi lebaran itu relatif lebih menyebar ke UMKM dibandingkan sektor besar. Karena banyak perputaran uang justru terjadi di warung, usaha katering kecil, jasa transportasi lokal hingga pedagang musiman," tutur dia.

Sementara itu, Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kalimantan Timur Reza Fadillah menyebutkan bagi organisasi pengusaha daerah lebaran tetap menjadi stimulus ekonomi rakyat yang paling konkret.

Dia memaparkan berdasarkan pengalaman dunia usaha di Kaltim, ada empat sektor yang paling cepat merespons momentum Lebaran.

Pertama, perdagangan ritel dan pasar tradisional yang langsung merasakan lonjakan permintaan kebutuhan rumah tangga menjelang hari raya.

Kedua, sektor makanan-minuman dan UMKM kuliner yang menjadi responder tercepat.

"Sektor ini paling cepat merespons karena begitu berkumpul keluarga besar kan kebanyakan pesan makanan langsung jadi ya, atau menikmati makanan kuliner, karena masa liburan, masa silaturahmi dan sebagainya," paparnya.

Ketiga, transportasi dan logistik, mulai dari transportasi udara, darat, jasa travel, hingga rental kendaraan yang mengalami lonjakan permintaan signifikan.

Keempat, akomodasi dan pariwisata lokal, terutama di kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang yang menjadi titik kumpul keluarga.

Menariknya, Reza mengungkapkan terdapat perbedaan antara Kaltim dengan provinsi lain mengenai karakteristik uniknya sebagai daerah dengan mobilitas ekonomi dua arah.

Benua Etam tidak hanya menjadi tujuan mudik, tetapi juga sumber pekerja sektor strategis seperti tambang, konstruksi, dan logistik yang tersebar ke berbagai provinsi.

Menurutnya, dinamika ini menciptakan efek berganda, yaitu saat pemudik datang ke Kaltim, terjadi lonjakan konsumsi.

Sebaliknya, saat pekerja Kaltim mudik ke luar pulau, perputaran konsumsi internal berkurang. "Jadi ada balancing plus dan minusnya," tambahnya.

Sayangnya, Reza mengungkapkan momentum Lebaran tahun ini diwarnai tantangan eksternal yang tidak terprediksi.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin bidang Diplomasi Luar Negeri dan Wakil Ketua 5 Asosiasi Pengusaha Indonesia ini mengungkapkan bahwa ketegangan di Selat Hormuz akibat konflik Iran menyebabkan gangguan pada jalur transportasi yang sangat vital bagi Kaltim.

"Di luar dugaan akibat permasalahan di Selat Hormuz, perang Iran, maka transportasi kita yang bergantung pada transportasi udara dan laut mengalami gangguan cukup tinggi akibat lonjakan harga bahan bakar. Hal ini terbukti dan boleh dicek itu harga tiket meroket cukup menggila sudah dimulai dari minggu-minggu ini," ungkapnya.

Ironisnya, meski pemerintah menawarkan diskon tiket 17%—18%, lonjakan harga bahan bakar justru dinilai membuat harga tiket meroket.

Reza mencatat adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, di mana intensitas dampak ekonomi tidak sebesar beberapa tahun lalu karena masyarakat lebih selektif dalam berbelanja.

"Kenaikan harga pangan dan biaya transportasi membuat masyarakat lebih hati-hati dalam belanja. Jadi masyarakat sudah mulai menimbang nih terkait dengan penghematan transportasi dan penggunaan pangan secukupnya. Jadi lebih selektif," ucapnya.

Faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga memengaruhi perhitungan masyarakat.

"Wilayah seperti Kaltim sangat bergantung pada transportasi udara, logistik antar pulau, faktor ini cukup sensitif untuk kita," terangnya.

Selain itu, kondisi fiskal nasional yang mendorong efisiensi belanja pemerintah turut berdampak. Menurutnya, ketika aktivitas perjalanan dinas dan event berkurang, sektor hotel, restoran, dan jasa merasakan dampak turunannya.

Dalam konteks kebijakan makro, kata Reza, momentum mudik Lebaran memiliki peran strategis sebagai stabilisator ekonomi.

Dia menilai konsumsi rumah tangga menjadi andalan pertumbuhan ekonomi, seiring langkah pemerintah menjaga defisit APBN di level 2,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Mudik lebaran jadi momen penting karena konsumsi rumah tangga bisa menjadi bantalan pertumbuhan tanpa pemerintah harus menggenjot belanja terlalu agresif," paparnya.

Namun, Reza mengingatkan bahwa efisiensi belanja pemerintah yang terlalu ketat bisa menjadi pedang bermata dua bagi Kaltim.

Adapun, dia mengusulkan perlunya menciptakan momentum serupa secara lebih teratur.

"Kalau momentum lebaran ini mandatory, perintah agama yang kita jalankan, dan kita harapkan ada yang mendekati level itu, secara simultan paling minim tiga kali setahun ini sudah menjaga perputaran ya, karena memang sektor paling nyata yang dirasakan masyarakat itu sektor belanja rumah tangga," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan laju inflasi 0,60% (month to month/MtM), sementara inflasi tahunan berada di level 4,64% (year on year/YoY).

Kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri 1447 H tidak serta-merta mendorong lonjakan harga secara signifikan, meski permintaan masyarakat mengalami peningkatan menjelang hari raya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan menyatakan tekanan inflasi di Kaltim pada bulan lalu terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang andil 0,97%.

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut berkontribusi dengan angka 2,66%, dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan yang mencapai Rp3,08 juta per gram pada Februari.

"Inflasi bulan Februari utamanya disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring meningkatnya permintaan komoditas pangan strategis menjelang dan selama Ramadan," ujarnya, dikutip pada Jumat (6/3/2026).

Kendati demikian, kelompok transportasi justru mencatatkan inflasi yang lebih tinggi, berkisar 3%—4%, akibat penurunan harga bahan bakar minyak non-subsidi pada awal Februari 2026.

Jajang mengungkapkan untuk menjaga agar stabilitas harga tetap terkendali, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim menerapkan strategi terintegrasi yang disebut 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

Dalam aspek keterjangkauan harga, TPID telah melaksanakan lebih dari 75 kegiatan gerakan pangan murah, operasi pasar, serta kegiatan serupa di berbagai kabupaten dan kota se-Kaltim sepanjang Januari hingga Februari.

Langkah tersebut di antaranya meliputi pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID di beberapa daerah menjelang Ramadan dan Idulfitri, koordinasi mingguan yang membahas perkembangan harga, progres program operasi pasar daerah, hingga evaluasi kebijakan.

Tidak hanya fokus pada intervensi pasar, TPID juga memperkuat kapasitas kelembagaan melalui serangkaian kegiatan capacity building yang digelar pada 14 Januari—15 Januari dan 5 Februari—6 Februari 2026.

Kegiatan ini bertujuan mempertahankan kinerja pengendalian inflasi daerah melalui pembekalan, penyegaran pengetahuan, dan penyusunan laporan yang lebih terstruktur.

Adapun, dia menuturkan ke depan tantangan terbesar bagi TPID adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan mobilitas ekonomi masyarakat, terutama di tengah peningkatan aktivitas ekonomi pascapandemi dan di tengah dinamika harga komoditas global yang masih fluktuatif.

Bisnis.com, SAMARINDA — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan pertumbuhan ekonomi regional 2026 di kisaran 4,53% hingga 5,3%.

Sebagaimana diketahui, angka ini lebih rendah dari capaian hampir 6% pada 2024.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Jajang Hermawan menyatakan penurunan proyeksi terhadap laju pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari normalisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pasca-percepatan proyek infrastruktur pada 2024.

Jika pada 2024 merupakan periode akselerasi demi mengejar upacara perdana di bulan Agustus, maka 2025 dan 2026 menjadi fase konsolidasi fiskal yang lebih terukur.

"Juga kita ada penambahan dari sisi migas, nah, itu dari sektor pengolahan. Dari sektor pertanian juga ada satu kalau enggak salah pabrik kelapa sawit pertanian akan terpusat lalu sebagainya," ujarnya dalam temu media, Jumat (27/2/2026).

Dia menegaskan bahwa proyeksi pertumbuhan itu disusun dengan mempertimbangkan beberapa variabel krusial, terutama perlambatan ekonomi global yang berdampak langsung pada dinamika domestik.

Sektor batu bara, yang secara historis menjadi tulang punggung ekonomi Kaltim dengan kontribusi signifikan sejak 2010—2020, kini menghadapi hambatan serius.

Dia mengungkapkan stagnasi harga komoditas di pasar internasional, ditambah pembatasan alokasi produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) secara nasional, telah mempersempit ruang gerak ekspor ke pasar tradisional seperti Tiongkok dan India.

Ketergantungan pada sektor ekstraktif ini pernah membuat pertumbuhan ekonomi Kaltim terjerembab ke level 2%—3% pada periode tertentu.

"Nah that's why, makanya kenapa sangat rendah? Karena memang ekonomi Kaltim itu engine-nya cuma satu, sektor ekstraktif, sorry. Makanya pertumbuhan ekonomi Kaltim di rentang 2010 sampai 2020 itu rendah karena memang sangat bergantung dari tadi, globalnya seperti apa, harga batubaranya seperti apa," katanya.

Kendati demikian, ada angin segar yang mulai berhembus. Pemerintah Provinsi telah menginisiasi sejumlah proyek strategis yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru pada 2026.

Operasionalisasi Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan Kilang Soda Ash di Bontang diprediksi akan memberikan multiplier effect terhadap sektor industri pengolahan.

Tak pelak, peningkatan produksi migas sebesar 100.000 barel per hari, bersama dengan pengembangan pabrik kelapa sawit, diharapkan mampu mendongkrak sektor pertanian dan manufaktur. Investasi swasta pun mulai berdatangan, termasuk proyek pabrik pakan dan peternakan ayam milik Danantara yang akan memperkuat rantai pasok pangan regional.

Adapun, Jajang menuturkan gelombang kedua migrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke IKN dan Balikpapan akan menstimulasi sektor perdagangan dan konsumsi domestik. Fenomena ini berpotensi menciptakan efek berantai pada sektor jasa, properti, dan logistik yang selama ini kurang berkembang.

Bisnis.com, SAMARINDA — Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tetap menjadi penopang utama ekonomi regional Kalimantan meski laju pertumbuhan pada 2025 melambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, ekonomi penunjang ibu kota negara (IKN) Nusantara itu tumbuh 4,53% sepanjang 2025, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2024 yang mencapai 6,17%.

Capaian ini juga jauh di bawah ekonomi nasional yang menutup 2025 di level 5,11%.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur Mas'ud Rifai menyatakan secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp889,07 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp596,66 triliun. Adapun PDRB per kapita Kaltim mencapai Rp208,33 juta, mencerminkan besarnya skala ekonomi daerah tersebut di tingkat regional.

Secara terperinci, Kalimantan Timur menjadi kontributor terbesar perekonomian Pulau Kalimantan dengan pangsa 46,31%, jauh di atas Kalimantan Barat 17,11%, Kalimantan Selatan 15,89%, Kalimantan Tengah 12,56%, dan Kalimantan Utara 8,13%.

Dari sisi produksi, kinerja sektor ekonomi menunjukkan dinamika yang beragam. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,03%, diikuti industri pengolahan yang tumbuh 12,68% serta jasa lainnya sebesar 12,53%. Namun, tiga sektor mengalami kontraksi, yakni pertambangan dan penggalian yang terkontraksi 0,11%, konstruksi turun 0,17%, serta jasa keuangan dan asuransi yang menyusut 2,01%.

Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi motor utama pertumbuhan dengan kenaikan 6,03%. Kontribusi ekspor terhadap perekonomian Kalimantan Timur bahkan mencapai 116,89%, mencerminkan tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap aktivitas perdagangan luar negeri. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,04%, sementara konsumsi pemerintah mengalami penurunan tajam hingga 10,11%.

Secara kuartalan, ekonomi Kalimantan Timur pada kuartal IV/2025 tumbuh 5,04% secara year on year dan 3,66% secara quarter to quarter.

“Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2025 ini melambat dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yang tumbuh sebesar 6,17%,” ujarnya dalam rilis resmi, Senin.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Aktivitas perdagangan di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami perlambatan signifikan pada kuartal III/2025, seiring dengan termoderasi daya beli masyarakat dan penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lapangan usaha (LU) perdagangan mencatat pertumbuhan 7,95% secara tahunan (yoy) pada kuartal III, melambat dari capaian periode sebelumnya yang tumbuh 9,91% (yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim, Jajang Hermawan menyatakan perlambatan ini mencerminkan kondisi ekonomi yang tengah menghadapi tekanan akibat kinerja sektor utama penopang ekonomi Kaltim yang tertahan.

"Perlambatan aktivitas perdagangan di triwulan III tergambar melalui indeks penjualan riil yang tercatat menurun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni dari 167,4 di triwulan III 2024 menjadi 133,1 di periode laporan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/1/2026).

Dia menambahkan, penurunan tajam ini terutama dipicu oleh anjloknya penjualan produk makanan, minuman, dan tembakau yang selama ini menjadi penopang utama sektor perdagangan eceran.

Selain itu, volume aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan juga menunjukkan tren negatif yang mengkhawatirkan.

Volume bongkar tercatat turun 52,90% (yoy), sementara volume muat anjlok 46,34% (yoy). Angka-angka ini bahkan lebih dalam dibandingkan kontraksi pada kuartal sebelumnya.

Lebih jauh, Jajang mengungkapkan penurunan kinerja perdagangan tidak terlepas dari faktor highbaseline tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, Kaltim menjadi tuan rumah rangkaian acara berskala nasional yang mendatangkan ribuan pengunjung, termasuk upacara peringatan HUT RI ke-79 dengan sekitar 1.300 undangan serta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke-30 yang diperkirakan dihadiri 6.826 peserta pada kuartal III/2024 silam.

Persiapan kedua event tersebut bahkan mendorong penambahan 54 penerbangan ekstra pada periode 10 Agustus hingga 20 Agustus 2024 untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan.

Adapun, dia menuturkan dampak penurunan jumlah kunjungan ini terlihat jelas dari kontraksi tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang yang anjlok 21,98% (yoy).

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membeberkan harapan terhadap kepemimpinan baru Bank Indonesia yang kini dikomandoi Jajang Hermawan.

Jajang Hermawan resmi menerima tongkat estafet dari Budi Widihartanto di Gedung Bank Indonesia Kaltim, Senin (26/1/2026).

Kehadiran Jajang Hermawan diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi daerah khususnya di Kaltim yang kian kompleks.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyatakan bahwa pelantikan ini bukan sekadar transisi rutin birokrasi. Ada harapan besar di pundak Jajang sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim.

"Amanah ini bukanlah tugas yang sederhana, melainkan tanggung jawab strategis yang berat. Namun, dengan pengalaman, integritas, dan kepemimpinan yang Bapak [Jajang Hermawan] miliki, kami yakin Bapak mampu menjalankan peran ini dengan sebaik-baiknya," kata Seno Aji, Senin (26/1/2026).

Pemerintah daerah secara eksplisit menetapkan 4 prioritas yang harus menjadi fokus Hermawan.

Pertama, menjaga stabilitas inflasi daerah demi melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Kedua, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman, efisien, dan inklusif.

Ketiga, menyangkut penguatan sektor riil, termasuk pembinaan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Pemprov sendiri menargetkan lahirnya 10.000 usaha mikro baru setiap tahunnya yang menuntut kerja keras kolaboratif antara Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lokal.

Keempat, perluasan literasi dan inklusi keuangan, terutama menyasar generasi muda di pedesaan dan wilayah perbatasan.

Seno mengungkapkan bahwa harapan tinggi tersebut bukan tanpa landasan. Selama periode kepemimpinan Budi, sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah mencatat sejumlah capaian konkret.

Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), inflasi regional berhasil ditekan hingga meraih pengakuan dari Presiden Republik Indonesia.

Namun demikian, kontribusi Bank Indonesia tidak berhenti pada angka-angka makro. Program pemberdayaan UMKM menyentuh pengrajin batik di Berau dan penenun sarung di Samarinda Seberang.

Di sektor pangan, kata Seno, proyek percontohan padi di Kutai Kartanegara dengan teknologi drone bahkan mencatatkan hasil panen perdana 6,7 ton sebagai bukti nyata bahwa kolaborasi strategis mampu menghasilkan dampak terukur.

"Bapak Budi karena sudah meminum air Mahakam pasti akan kembali ke sini [Kaltim]. Kami harap tidak sungkan untuk terus menjalin silaturahmi dan berdiskusi dengan kami pada masa mendatang," ucapnya.

Adapun dia menuturkan bahwa hubungan antara Pemprov dan Bank Indonesia harus melampaui sekadar formalitas kedinasan.

"Kita harus lebih erat, berani berinovasi, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat Kalimantan Timur," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, Budi Widihartanto telah berkontribusi memimpin BI Kaltim sejak Agustus 2023.

Selanjutnya, Budi akan bertugas di Jakarta sebagai pimpinan Departemen Regional yang mengoordinasikan 46 kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kantor Perwakilan Bank IndonesiaKalimantan Timur resmi dipimpin sosok baru. Jajang Hermawan, mantan Kepala Perwakilan BI Cirebon, kini memegang kendali menggantikan Budi Widihartanto yang telah mengabdi sejak Agustus 2023.

Perubahan tongkat estafet kepemimpinan ini merupakan bagian dari rotasi strategis yang dijalankan Bank Indonesia 2 kali setahun guna memastikan kesinambungan organisasi.

"Saya berkomitmen tidak sekadar meneruskan, melainkan meningkatkan program kerja yang telah dirintis pendahulu," kata Jajang Hermawan dalam acara serah terima jabatan, Senin (27/1/2026).

Pria yang sebelumnya juga pernah menjabat Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten ini menegaskan fokus pada 4 tugas utama, yakni pengendalian inflasi, pengembangan sistem pembayaran, pembinaan UMKM, serta penguatan literasi dan edukasi keuangan.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta optimistis ekonomi domestik tetap kokoh.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2025 tercatat 5,04% year-on-year, dan tahun 2026 diproyeksikan berada di kisaran 4,9% hingga 5,7%," paparnya.

Inflasi pun terjaga stabil pada angka 2,5% ± 1%, berkat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Filianingsih menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Budi Widihartanto yang kini bertugas di Jakarta sebagai pimpinan Departemen Regional mengawasi 46 kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

Sebagai langkah awal, dia menyebutkan prioritas BI Kaltim adalah strategic advisor bagi pemerintah daerah.

Pertama, pengendalian harga melalui inovasi program seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Capaian Kaltim sebagai TPID terbaik nomor satu di wilayah Kalimantan pada 2025 menjadi modal berharga untuk melanjutkan estafet prestasi tersebut.

Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi di tengah transisi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Fokus utamanya adalah diversifikasi ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah pada sektor pertanian dan industri pengolahan, alih-alih hanya mengandalkan ekstraksi sumber daya alam.

Ketiga, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembinaan UMKM agar tidak hanya go national, tetapi juga go global lewat digitalisasi dan integrasi rantai pasok.

Keempat, digitalisasi sistem pembayaran dengan memperluas penggunaan QRIS dan mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (TP2DD).

Kaltim saat ini telah mencapai tahap digital dengan skor indeks 95,34%, capaian tertinggi di wilayah Kalimantan yang patut dipertahankan.

Kelima, memastikan ketersediaan uang layak edar hingga ke pelosok dan wilayah perbatasan seperti Mahakam Ulu. Distribusi uang rupiah berkualitas menjadi krusial untuk mendukung inklusivitas finansial di seluruh lapisan masyarakat.

Adapun Filianingsih berharap agar capaian positif di bawah kepemimpinan Budi dapat dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Jajang Hermawan.

"Mari kita perkuat kolaborasi dalam semangat Ruhui Rahayu demi memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan masyarakat," pungkasnya.