JAKARTA - Pengacara Roy Suryo Cs, Azam Khan , mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) wajib hadir di persidangan perkara tudingan ijazah palsu. Menurut Azam, kehadiran Jokowi sangat ditunggu pihaknya.

"Wajib, kan dia pelapor," ujar Azam dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Jumat (26/6/2026).

Menurut Azam, Roy Suryo dan Dokter Tifa sangat siap untuk menghadapi persidangan perkara tersebut. "Seribu persen, justru itu yang ditunggu," tegasnya.

Azam menekankan, majelis hakim yang mengadili perkara ini harus objektif dengan tidak memotong atau membatasi pertanyaan yang akan diajukan pihaknya kepada Jokowi saat persidangan nanti. "Kita maunya sidang. Mau buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan internasional, live, pasti semua media," ujarnya.

Dia pun mewanti-wanti majelis hakim bahwa sidang ini harus terbuka untuk umum. "Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau eks Presiden ke-7 ini duduk menghadapi kita-kita, bagaimana cara menjawabnya," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan dirinya akan hadir langsung saat persidangan. Jokowi juga menegaskan akan membawa ijazah aslinya ke persidangan sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Saat ini, ijazah masih berada di Polda Metro Jaya.



Kuasa hukum Jokowi, Firman Pangaribuan, juga memastikan kliennya akan menghadiri persidangan perkara ini. Firman mengatakan, Jokowi sejak awal memang telah menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Jadi saya pastikan beliau hadir. Tapi kalau bicara 100 persen kan terlalu dini ya, karena ada hal-hal lain. Tapi ini sudah seperti dari awal kita sampaikan secara konsisten, Pak Jokowi akan hadir untuk menyampaikan. Tentu mekanismenya kan di persidangan," kata Firman dalam program Interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti? yang disiarkan iNews, Kamis (25/6/2026).

Diketahui, perkara pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Jokowi segera menuju persidangan. Perkara ini telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perkara Roy dan Tifa terdaftar dalam dua nomor perkara berbeda. Perkara Roy Suryo teregister dengan nomor perkara 300/Pid.Sus/2026/PN dan Tifa dengan nomor perkara 301/Pid.Sus/2026/PN JKT.TIM.

Sidang perdana untuk Tifa diagendakan digelar pada Kamis (2/7/2026). "Untuk perkara Tifauzia Tyassuma, sidang pertama, hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Utama Prof Kusuma Atmadja PN Jaktim," ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Immanuel Tarigan kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum menetapkan jadwal sidang perdana untuk Roy Suryo. Hal ini lantaran Roy masih melakukan perlawanan hukum praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) siap menghadiri persidangan terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang menyeret Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma.

Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara mengatakan kliennya itu bakal menjelaskan persoalan ijazah yang dituding palsu oleh Roy Suryo dan Tifa. Bahkan, Jokowi disebut siap menunjukkan ijazah aslinya di persidangan

"Pak Jokowi sebagai saksi korban akan hadir di persidangan untuk menjelaskan fakta yang dialaminya termasuk menunjukan ijazah yang dimilikinya bahkan sejak SD hingga S1," ujar Rivai saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2026).

Kemudian, soal penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifa. Rivai menekankan bahwa pihaknya juga tidak mempersoalkan hal tersebut karena kliennya tidak berkepentingan terkait tidak atau ditahannya para tersangka.

Namun demikian, dia menduga adanya intervensi dari pihak tertentu yang membuat Roy dan Tifa tidak dilakukan penahanan.

"Terkait fenomena tahap dua kemarin, perlu disampaikan jika Pak Jokowi tidak memiliki kepentingan terkait ditahan atau tidaknya para Tersangka karena itu kewenangan penegak hukum demi kepentingan penyidikan maupun penuntutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan tahap II kasus Roy Suryo dan Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin (22/6/2026). Namun, Kajari Jaksel Marcelo Bellah memutuskan pihaknya untuk tidak melanjutkan penahanan keduanya.

Pertimbangannya, jaksa menilai keluarga telah bersedia menjadi penjamin agar para tersangka agar bisa mengikuti persidangan. Selain itu, pernyataan dua tersangka juga siap kooperatif dalam kepentingan sidang nantinya.

"Para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcello.

Sekadar informasi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, persidangan kasus tudingan ijazah Jokowi ini bakal berlangsung di Pengadilan Jakarta Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait dengan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa usai dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Sigit menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak terlibat untuk proses hukum Roy dan Tifa karena kewajiban kepolisian hanya sampai pada tahap II.

"Terkait penangguhan penahanan Roy suryo, yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2," ujar Sigit di Sespolwan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/6/2026).

Oleh karenanya, kata Sigit, kewenangan soal penahanan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu sudah bukan lagi milik kepolisian.

"Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai, untuk penangguhan penahanan saat ini sudah beralih ke institusi Kejaksaan jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan tahap II kasus Roy Suryo dan Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin (22/6/2026). Namun, Kajari Jaksel Marcelo Bellah memutuskan untuk tidak melanjutkan penahanan keduanya.

Pertimbangannya, jaksa menilai keluarga telah bersedia menjadi penjamin agar para tersangka agar bisa mengikuti persidangan. Selain itu, pernyataan dua tersangka juga siap kooperatif dalam kepentingan sidang nantinya.

"Para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcello.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berharap memperoleh putusan bebas murni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Nadiem mengatakan harapan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa seluruh dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti selama persidangan berlangsung.

"Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, apabila salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi, maka majelis hakim seharusnya menjatuhkan putusan bebas.

"Jadi kalau saya ditanya apa yang saya harapkan, ya tentunya sama-sama tim penasihat hukum saya: bebas murni. Tidak ada opsi lain," imbuhnya.

Adapun, Nadiem enggan berbicara lebih jauh mengenai kemungkinan pemberian abolisi maupun amnesti. Menurutnya, saat ini fokus utamanya adalah menghadapi proses persidangan yang masih berjalan.

Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim dapat memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Permintaan saya adalah kejujuran, hati nurani para hakim untuk memutuskan berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan. Karena jelas fakta-fakta tersebut semuanya secara serentak telah membuktikan bahwa saya tidak bersalah sehingga secara hukum saya wajib bebas," katanya.

Sebagai informasi, Nadiem Makarim bersama sejumlah terdakwa lainnya didakwa merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Dalam perkara tersebut, terdapat 25 pihak yang terdiri atas individu dan perusahaan yang disebut memperoleh keuntungan. Salah satu pihak yang disebut menikmati keuntungan adalah Nadiem Makarim dengan nilai Rp809 miliar.

Namun, tuduhan tersebut telah dibantah oleh Nadiem. Menurutnya, nilai ratusan miliar rupiah tersebut merupakan hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak berkaitan dengan proyek pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku kecewa dengan tuntutan 18 tahun pidana dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus Chromebook.

Nadiem mulanya mengira dengan adanya proses persidangan, dirinya bakal dituntut bebas. Sebaliknya, salah satu Founder Gojek ini justru dituntut hukuman sangat berat.

"Sangat, sangat, sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya," ujar Nadiem usai dituntut 18 tahun, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kemudian, Nadiem menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya. Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya.

Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

"Apa gunanya sidang kalau fakta persidangan tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, bahkan kadang-kadang di dalam keputusan. Ini suatu hal yang saya sebagai orang awam, bukan orang hukum, tidak mengerti buat apa proses ini kalau semua sudah terang benderang," imbuhnya.

Selain itu, tambahan hukuman soal kewajiban pembayaran uang pengganti juga membuat Nadiem kecewa. Sebab, jaksa tak main-main menyantumkan pembebanan uang pengganti itu senilai Rp5,6 triliun.

Nilai tersebut, kata Nadiem, merupakan puncak nominal kekayaannya yang diperoleh saat GoTo melantai di bursa RI atau IPO.

"Jadi totalnya itu Rp5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri, itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO, cuma sekejap itu," pungkasnya.

Sekadar informasi, JPU telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana 18 tahun karena meyakinkan bersalah dalam kasus korupsi Chromebook. Selain pidana badan, Nadiem juga diminta untuk membayar uang pengganti senilai Rp5,6 triliun dengan subsider sembilan tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi Rocky Gerung menghadiri sidang eks Mendikbudristek Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026).

Rocky menegaskan kehadirannya bukan untuk mendukung Nadiem, melainkan untuk melihat jalannya persidangan dari sudut pandang penalaran hukum.

"Nah, saya ingin tahu apakah sidang ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defect, ada karat politik, ada karat pesanan segala macam. Hanya itu yang saya ingin uji sebetulnya," ujar Rocky di PN Tipikor.

Dalam pengamatannya, Rocky menilai jaksa belum berhasil menghubungkan fakta-fakta yang muncul di persidangan menjadi bukti yang menguatkan tuduhan.

Salah satu hal yang disorotnya adalah alasan Nadiem membawa orang-orang dari luar ke dalam kementerian untuk menjadi tim khusus.

"Saya kira jaksa pintar, tetapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti, bukti untuk jadi tuduhan. Di situ dia gagal saya kira," imbuhnya.

Menurut Rocky, langkah Nadiem menggandeng orang dari luar kementerian bukanlah tindakan kriminal, melainkan bagian dari fungsi kementerian untuk melibatkan pihak yang kompeten.

"Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya, seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pintar kan, kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal gitu lho. Jadi jaksa, saya sebut istilah tadi, kelelahan untuk mengubah chattingan di WhatsApp menjadi what's wrong," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivis KontraS Andrie Yunus dipastikan tidak akan menghadiri sidang di pengadilan militer terkait kasus penyiraman air keras pada Rabu (6/5/2026).

Kuasa Hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio mengatakan kliennya tidak dapat menghadiri sidang langsung lantaran masih dalam masa pemulihan.

"Andrie belum bisa hadir untuk persidangan hari Rabu tanggal 6 Mei di Pengadilan Militer Jakarta karena statusnya masih dalam observasi, kontrol, dan memerlukan beberapa tindakan medis," ujar Julio kepada wartawan, Senin (4/5/2026).

Selain faktor kesehatan, kata Julio, Andrie Yunus tidak bisa hadir ke persidangan karena berkaitan dengan syarat formil yang belum terpenuhi. Syarat itu yakni Andrie Yunus belum menerima surat panggilan secara fisik.

"Dan [Andrie Yunus] belum menerima juga secara formil fisik surat panggilan, gitu," imbuhnya.

Ditambahkan, Perwakilan TAUD, Alif Fauzi Nurwidiastomo menuturkan bahwa Andrie Yunus tidak bisa serta-merta dipanggil ke persidangan karena berlawanan dengan KUHP soal perlindungan hak-hak korban.

Dengan begitu, menurut Alif, hal ini menjadi alasan yang cukup bagi hakim ketua sidang untuk tidak meneruskan atau melanjutkan proses pemanggilan karena Andrie masih dalam pemulihan.

"Pada Pasal 144 KUHP baru gitu ya yang menjamin hak-hak korban termasuk juga pemulihan terhadap korban," ujar Alif.

Sebelumnya, Hakim Ketua yang menangani perkara penyiraman air keras Andrie Yunus, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto meminta Oditur Militer segera menghadirkan Andrie sebagai saksi persidangan.

Fredy menjelaskan, oditur harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan Andrie sebagai saksi. Sebab, keterangan dari Andrie dinilai belum terlalu lengkap.

Kehadiran Andrie Yunus dalam sidang juga agar masyarakat mengetahui kondisi terkini dari Wakil Koordinator KontraS itu. Fredy turut mengingatkan bahwa seorang saksi atau ahli yang terus mangkir dari persidangan dapat dikenakan pidana.

Dia melanjutkan, jika Andrie tidak bisa hadir secara langsung, Andrie dapat hadir sidang melalui daring. Fredy menegaskan jika Oditur tak bisa menghadirkan saksi, maka hakim akan melakukan upaya paksa untuk menghadirkan Andrie.

"Saya minta untuk diupayakan, nanti kalau oditur tidak mampu, berarti majelis hakim, dalam hal ini hakim ketua, menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan paksa saksi dengan penetapan," ucap Fredy pada Rabu (29/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Ketua yang menangani perkara penyiraman air keras Andrie Yunus, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto meminta Oditur Militer segera menghadirkan Andrie sebagai saksi persidangan.

Hal itu disampaikan saat sidang perdana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026). Mulanya oditur menyampaikan telah mengirim surat ke Andrie Yunus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebanyak dua kali.

Pertama pada 27 Maret 2026 dan mendapat balasan pada 31 Maret 2026, yang menyatakan bahwa Andrie tidak bisa hadir karena masih melakukan perawatan intensif.

"Pada intinya bahwa belum memungkinkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban sehingga kami tidak dapat memenuhi permohonan untuk menghadirkan Saudara Andrie Yunus," kata oditur.

Kemudian pada panggilan kedua di tanggal 3 April 2026 dan dijawab oleh LPSK 16 April 2026, disampaikan bahwa Andrie masih belum bisa hadir karena perlu perawatan medis baik fisik maupun psikis di RSCM.

Hakim Ketua Fredy menjelaskan, oditur harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan Andrie sebagai saksi. Sebab, keterangan dari Andrie dinilai belum terlalu lengkap.

Kehadiran Andrie Yunus dalam sidang juga agar masyarakat mengetahui kondisi terkini dari Wakil Koordinator KontraS itu. Fredy turut mengingatkan bahwa seorang saksi atau ahli yang terus mangkir dari persidangan dapat dikenakan pidana.

"Kan sekarang sudah di LPSK kan ya berarti koordinasi lebih mudah. Kalau misalnya didampingi LPSK juga tidak masalah karena itu menjadi hak saksi untuk didampingi LPSK pada saat persidangan," jelas Fredy.

Dia melanjutkan, jika Andrie tidak bisa hadir secara langsung, Andrie dapat hadir sidang melalui daring. Fredy menegaskan jika Oditur tak bisa menghadirkan saksi, maka hakim akan melakukan upaya paksa untuk menghadirkan Andrie.

"Saya minta untuk diupayakan, nanti kalau oditur tidak mampu, berarti majelis hakim dalam ini hakim ketua menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan paksa saksi dengan penetapan," ucap Fredy.

Pada sidang perdana ini, para Terdakwa dihadirkan, yakni Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko (ES), Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP), Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka (SL).

Keempat terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari oditur. Alhasil, sidang akan dilanjutkan pada 6 Mei atau 7 Mei 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dalam sidang, mereka didakwa melanggar Pasal 469 ayat 1 subsider Pasal 468 ayat 1 lebih subsider Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1.

JAKARTA - Pernyataan konten kreator Ferry Irwandi yang membela Ibrahim Arief atau Ibam dan menyerang posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak menjadi tersangka dalam perkara Chromeebook dinilai sebagai bentuk penggiringan opini yang tidak objektif.

Pengamat hukum Fajar Trio memberikan catatan terkait kredibilitas narasi tersebut. Menurut Fajar, pendapat yang dilemparkan ke publik seharusnya berpijak pada fakta yang muncul di ruang sidang, bukan sekadar rangkuman dari satu sudut pandang saja.

Fajar Trio menyayangkan sikap Ferry Irwandi yang dinilai hanya menyerap informasi dari sudut pandang (point of view) penasihat hukum atau terdakwa Ibrahim Arief semata. Menurut Fajar, hal ini membuat narasi yang dihasilkan menjadi timpang dan tidak komprehensif.

“Harusnya, jika ingin membangun narasi yang adil dan tajam, Ferry Irwandi datang dan mengikuti persidangan dari awal sampai sekarang. Menyimak langsung kesaksian saksi-saksi, melihat bukti surat, dan mendengar keterangan ahli di bawah sumpah," ujar Fajar saat memberikan analisisnya, Senin (27/4/2026).

Fajar menekankan hanya mengandalkan informasi dari pihak terdakwa atau pengacaranya tentu akan menghasilkan kesimpulan yang subjektif. "Tugas penasihat hukum memang membela kliennya, itu sah dalam hukum. Namun, menjadikannya sebagai satu-satunya rujukan untuk menghakimi proses hukum di ruang publik adalah tindakan yang tendensius," tambahnya.

Fajar menjelaskan dalam persidangan, terungkap alasan kuat mengapa PPK tidak ditetapkan sebagai tersangka. Berbeda dengan narasi yang dibangun Ferry, PPK terbukti tidak memiliki mens rea atau niat jahat karena tidak mengetahui maksud terselubung di balik pemberian dana oleh vendor.

Lihat video: Sidang Nadiem: Vendor Akui Diinfo Pihak Google terkait Pengadaan Chromebook



"Fakta persidangan menunjukkan PPK memiliki itikad baik dengan mengembalikan dana tersebut saat statusnya masih saksi. Dalam hukum pidana, aspek niat batin ini sangat menentukan. Tanpa niat jahat, seseorang tidak bisa dipidanakan hanya karena kekhilafan administratif," jelasnya.

Fajar menambahkan, Pasal 4 UU Tipikor yang sering digunakan Ferry untuk menyudutkan PPK baru bisa diterapkan jika perbuatan melawan hukumnya sudah terbukti secara materil. "Kalau niat jahatnya saja tidak ada, apa yang mau dipidanakan? Inilah yang sering luput dari narasi-narasi di media sosial yang hanya mengejar sisi emosional," tegasnya.

Menurut Fajar, persidangan kasus korupsi adalah proses yang kompleks dan teknis. Melewatkan satu sesi persidangan saja bisa mengubah pemahaman terhadap konstruksi perkara secara keseluruhan.

"Jika Ferry tidak hadir secara fisik dan terus-menerus mengikuti dinamika di ruang sidang, bagaimana ia bisa mengklaim bahwa Ibam tidak bersalah atau PPK harus tersangka? Informasi dari penasihat hukum itu bersifat advokasi, sementara kebenaran hukum dicari melalui dialektika di persidangan antara Jaksa, Terdakwa, dan Hakim," kata

Fajar mengingatkan para influencer untuk lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan konten yang berkaitan dengan institusi peradilan. Narasi yang tendensius tanpa dasar fakta sidang yang utuh hanya akan mencederai proses pencarian keadilan.

"Jangan sampai publik disesatkan oleh narasi yang hanya manis di permukaan namun rapuh secara legal formal. Kita semua ingin keadilan, tapi keadilan itu harus ditegakkan berdasarkan fakta persidangan yang komprehensif, bukan berdasarkan perasaan atau POV sepihak," katanya.

Pengamat Media Sosial dan Digital Strategi, Tuhu Nugraha mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial, termasuk terkait padangan seseorang mengenai suatu kasus yang tengah berjalan. Tuhu mengatakan bahwa masyarakat perlu membedakan antara opini, pembelaan, kritik, dan fakta persidangan.

"Serta jangan mudah percaya pada satu narasi saja. Cek berbagai sumber, pahami konteks hukum, dan tetap hormati proses pengadilan serta asas praduga tak bersalah. Kritik publik penting, tetapi kritik yang sehat harus tetap menjaga akurasi, proporsionalitas, dan tanggung jawab sosial," katanya

Tuhu mengatakan dalam perkara hukum yang sedang berjalan, yang terpenting adalah kehati-hatian. Tuhu menyebut bahwa opini publik, termasuk dari influencer, tidak boleh menggantikan proses pembuktian dalam persidangan di pengadilan. "Kritik terhadap proses hukum tentu sah, tetapi sebaiknya berbasis fakta persidangan, dokumen resmi, dan sumber yang berimbang," katanya.

Menurutnya wajar jika publik mempertanyakan terkait pihak-pihak yang berbeda status hukumnya. Namun, Tuhu mengatakan bahwa pertanyaan itu seharusnya diarahkan untuk mendorong transparansi penegakan hukum, bukan langsung menjadikan vonis sosial.

"Persoalan yang lebih luas adalah ruang digital kita belum memiliki kerangka etik yang cukup jelas dan dipahami bersama mengenai bagaimana influencer atau kreator konten sebaiknya membahas perkara hukum yang sedang berjalan," kata dia.

Tuhu menyebut bahwa secara hukum, tentu sudah ada batasan umum seperti fitnah, pencemaran nama baik, atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Namun secara etik, kata dia, wilayah ini masih abu-abu.

"Akibatnya, figur dengan jangkauan besar bisa membentuk persepsi publik secara kuat, bahkan ketika informasi yang digunakan belum lengkap atau hanya berasal dari satu sudut pandang," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (Peratin) Kamilov Sagala menilai opini yang dibangun oleh Ferry memanfaatkan momentum kasus tersebut untuk lebih eksis, terlebih perkara korupsi Chromebook saat ini tengah menjadi perhatian publik.

"Influencer FI di dalam dunia medsos digital saat ini, menjadikan ajang peluang untuk eksis, apalagi kasua ini jadi sorotan publik. Cara pandang FI terhadap kasus itu merupakan sudut pandang yang bersangkutan secara individual," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Puspom TNI telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan pelimpahan berkas jtu dilakukan setelah penyidik pada Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan.

"Telah dilimpahkan berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana penganiayaan saudara AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta," ujar Aulia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, setelah pelimpahan dilakukan, berkas perkara beserta para tersangka akan terlebih dahulu diverifikasi oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materil.

Proses tersebut dilakukan guna menilai apakah seluruh unsur perkara telah terpenuhi sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan berkas perkara telah lengkap, maka perkara tersebut selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk diproses dalam tahap persidangan.

Namun, jika masih ditemukan kekurangan dalam berkas perkara, Oditurat Militer II-07 akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik Puspom TNI untuk dilengkapi sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Adapun tersangka yang dilimpahkan berjumlah 4 orang yaitu dengan inisial: NDP, SL, BHW, ES berikut barang bukti," imbuhnya.

Aulia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, terbuka dan akuntabel sebagai wujud ketegasan dalam menindak setiap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan kewenangan penyidik kepolisian dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus telah berakhir setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan fakta-fakta yang menunjukkan keterlibatan oknum prajurit TNI dalam peristiwa tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menyampaikan bahwa hasil penyelidikan serta barang bukti, termasuk bukti digital, telah diserahkan kepada Puspom TNI. Dengan pelimpahan tersebut, proses hukum selanjutnya ditangani oleh aparat militer sesuai kewenangannya.

Kasus ini sendiri bermula dari insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 di Jakarta yang menyebabkan korban mengalami luka bakar pada wajah dan tubuhnya. Peristiwa tersebut memicu sorotan luas dari publik serta kelompok masyarakat sipil yang mendorong pengusutan secara transparan.

JAKARTA - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengungkapkan dirinya baru saja menjalani operasi lanjutan di sela libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah. Sidang sendiri baru dimulai sekitar pukul 11.15 WIB.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Nadiem menjelaskan dirinya telah menjalani tindakan operasi keempat sekitar enam hari sebelum sidang.

“Pertama, Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Hari ini saya siap mengikuti sidang, namun sekitar enam hari lalu saya menjalani operasi keempat dan ternyata ada kemunduran, sehingga harus mengulang lagi dari awal. Masih ada satu tindakan operasi lagi yang harus dilakukan,” ujarnya di persidangan, Senin (30/3/2026).

Nadiem menambahkan, perkembangan kondisi kesehatannya akan dilaporkan lebih lanjut melalui resume medis kepada majelis hakim.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah menanyakan apakah Nadiem sempat menjalani pembantaran selama proses perawatan. Nadiem menjelaskan dirinya memang dibantarkan selama menjalani perawatan, yakni sejak 17 Maret hingga 29 Maret 2026.

Lihat video: Sidang Nadiem: Vendor Akui Diinfo Pihak Google terkait Pengadaan Chromebook



“Dibantarkan, Yang Mulia, dari tanggal 17 sampai dengan kemarin, tanggal 29,” jawabnya.

Meski masih dalam proses pemulihan, Nadiem memastikan dirinya tetap siap mengikuti jalannya persidangan. Majelis hakim pun mengingatkan agar yang bersangkutan segera menyampaikan apabila kondisi kesehatannya menurun selama sidang berlangsung.

“Untuk hari ini bisa mengikuti persidangan?” tanya hakim.

“Siap, Yang Mulia,” jawab Nadiem.

Majelis hakim kemudian meminta agar Nadiem tetap memperhatikan kondisi kesehatannya selama persidangan berjalan.

Fot: Yuwantoro Winduajie

Bisnis.com, JAKARTA - Citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menurun setelah tersangka kasus kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas sempat menjadi tahanan rumah sebelum lebaran 1447 H.

Menurut mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo, tindakan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Dia turut menyayangkan tindakan KPK yang justru memicu polemik di masyarakat.

"Walau akhirnya KPK mencabut status tahanan rumah dan mengembalikan Yaqut ke rutan, tapi nasi sudah menjadi bubur, kecaman terhadap KPK marak di pemberitaan dan sosmed, tentu ini berbahaya bagi upaya KPK untuk mengembalikan citra mereka agar kembali dipercaya oleh masyarakat," katanya dalam keterangannya kepada jurnalis dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan perubahan status penahanan tidak sesederhana yang tertuang dalam KUHAP baru. Sebab, korupsi adalah simbol kejahatan luar biasa sehingga menempatkan di rutan adalah bagian dari efek jera.

Termasuk, katanya, KPK harus yakin bahwa kasus yang diusut telah memiliki bukti yang kuat untuk siap dilimpahkan ke pengadilan. Baginya, pernyataan dari KPK akan sulit dipercayai kembali oleh publik.

"Jawaban apapun dari KPK sudah tidak akan digubris publik, sehingga KPK yang sudah menyadari kesalahannya haruslah mempercepat kasus kuota haji agar segera dibawa ke pengadilan agar publik secara transparan bisa melihat hasil," jelasnya.

Yudi menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan tahanan lain mengajukan hal yang sama. Selain itu, dia meminta Dewan Pengawas KPK memeriksa proses penyidikan kasus ini agar marwah KPK tetap terjaga.

"Sehingga dalam hal ini, kapasitas dewas bukan mencampuri penegakan hukum secara materiil karena mereka tidak bisa masuk kesitu namun ke kejanggalan prosesnya, sebagai perbaikan agar tidak terulang peristiwa serupa karna fungsi dewas menjaga nama baik lembaga dan arah pemberantasan korupsi secara benar," pungkasnya.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak keluarga Yaqut pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

Meski sempat berstatus sebagai tahanan rumah, Budi memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Yaqut.

Penyidik pun terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan agar bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan, termasuk ketika perkara masuk ke tahap persidangan.

"Masyarakat juga bisa mengakses setiap fakta-fakta persidangan, yang kemudian muncul secara utuh dan menyeluruh," ujarnya.