Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) siap menghadiri persidangan terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang menyeret Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma.

Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara mengatakan kliennya itu bakal menjelaskan persoalan ijazah yang dituding palsu oleh Roy Suryo dan Tifa. Bahkan, Jokowi disebut siap menunjukkan ijazah aslinya di persidangan

"Pak Jokowi sebagai saksi korban akan hadir di persidangan untuk menjelaskan fakta yang dialaminya termasuk menunjukan ijazah yang dimilikinya bahkan sejak SD hingga S1," ujar Rivai saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2026).

Kemudian, soal penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifa. Rivai menekankan bahwa pihaknya juga tidak mempersoalkan hal tersebut karena kliennya tidak berkepentingan terkait tidak atau ditahannya para tersangka.

Namun demikian, dia menduga adanya intervensi dari pihak tertentu yang membuat Roy dan Tifa tidak dilakukan penahanan.

"Terkait fenomena tahap dua kemarin, perlu disampaikan jika Pak Jokowi tidak memiliki kepentingan terkait ditahan atau tidaknya para Tersangka karena itu kewenangan penegak hukum demi kepentingan penyidikan maupun penuntutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan tahap II kasus Roy Suryo dan Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin (22/6/2026). Namun, Kajari Jaksel Marcelo Bellah memutuskan pihaknya untuk tidak melanjutkan penahanan keduanya.

Pertimbangannya, jaksa menilai keluarga telah bersedia menjadi penjamin agar para tersangka agar bisa mengikuti persidangan. Selain itu, pernyataan dua tersangka juga siap kooperatif dalam kepentingan sidang nantinya.

"Para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcello.

Sekadar informasi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, persidangan kasus tudingan ijazah Jokowi ini bakal berlangsung di Pengadilan Jakarta Timur.

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons penangguhan penahanan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu, Roy Suryo dan Tiffauzia Tyassuma atau dokter Tifa. Jokowi menyatakan hal itu merupakan kewenangan kejaksaan.

"Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, kita harus menghargai itu," ujar Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (23/6/2026).

Yang terpenting mengikuti proses hukum yang ada sampai di persidangan. Saat ditanya apakah kecewa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan kejaksaan.

Diketahui, Kejari Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi. Keduanya tidak ditahan setelah Polda Metro Jaya resmi menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait dengan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa usai dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Sigit menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak terlibat untuk proses hukum Roy dan Tifa karena kewajiban kepolisian hanya sampai pada tahap II.

"Terkait penangguhan penahanan Roy suryo, yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2," ujar Sigit di Sespolwan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/6/2026).

Oleh karenanya, kata Sigit, kewenangan soal penahanan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu sudah bukan lagi milik kepolisian.

"Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai, untuk penangguhan penahanan saat ini sudah beralih ke institusi Kejaksaan jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan tahap II kasus Roy Suryo dan Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin (22/6/2026). Namun, Kajari Jaksel Marcelo Bellah memutuskan untuk tidak melanjutkan penahanan keduanya.

Pertimbangannya, jaksa menilai keluarga telah bersedia menjadi penjamin agar para tersangka agar bisa mengikuti persidangan. Selain itu, pernyataan dua tersangka juga siap kooperatif dalam kepentingan sidang nantinya.

"Para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcello.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kejaksaan Kabupaten Karo, Danke Rajaguguk mengakui kesalahan ketikan penulisan surat penangguhan penahanan Amsal Sitepu di kasus dugaan mark up dana pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo.

Sebab, Kejaksaan menuliskan surat pengalihan penahan yang seharusnya penangguhan penahanan. Perihal ini disinyalir sebagai 'propaganda' yang menyesatkan seolah-olah Komisi III melakukan intervensi terhadap proses hukum Amsal.

"Komisi III meminta penjelasan mengapa Kejaksaan Negeri Karo membangun narasi sesat seolah-olah Komisi III melakukan intervensi dan melanggar prosedur dengan memaksakan pengeluaran saudara Amsal Christy Sitepu dari LP Tanjung Gusta setelah adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor. 171/Pid.Sus/TPK/2025/PN Medan dengan menerbitkan dan menyebarkan surat yang sangat provokatif nomor B-618/L.2.19/Ft.1/03/2026," kata Danke saat rapat di Komisi III DPR RI, Kamis (2/4/2026).

Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan dua perihal tersebut merupakan dua konteks yang berbeda di mana pengalihan jenis penahanan tercantum di Pasal 108 KUHAP baru, sementara penangguhan penahanan Pasal 110 KUHAP baru.

Danke pun menjawab dengan mengakui kesalahan penulisan dari seharusnya penangguhan menjadi pengalihan.

"Perihal pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak dapat dilaksanakan terdakwa sudah keluar. Izin pimpinan, surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap, izin, pengalihan memang tulisannya salah, pimpinan," jelasnya.

"Salah sengaja atau apa?" tanya Habiburokhman

"Siap, memang salah yang mengetik, pimpinan," jawab Danke.

Habiburokhman juga mempertanyakan keterlambatan pengiriman surat agar Amsal dapat segera menghirup udara bebas.

Menurut Danke, keterlambatan pengiriman surat karena jarak dari Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Medan cukup jauh.

"Mohon izin pimpinan, itu terkait dengan jarak pimpinan. Karena jaksa eksekutornya untuk ke Pengadilan Negeri Medan berasal dari kejaksaan, izin dari Kabanjahe menuju ke Medan kurang lebih 2 jam pimpinan," ucapnya.

Dalam perkara ini, Amsal Christy Sitepu telah divonis bebas sehingga lolos dari tuntutan JPU berupa ganti rugi Rp50 juta dan mengembalikan kerugian keuangan negara Rp202 juta.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang Rabu (1/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menyatakan bahwa pihaknya mengajukan sebagai jaminan atas penangguhan penahanan terhadap Amsal Christy Sitepu, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi mark-up pengadaan jasa atas pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Sebagai konteks, Amsal merupakan vendor yang menangani pembuatan profil sejumlah desa di Kabupaten Karo 2020-2022. Namun dia telah menjadi terdakwa karena diduga melakukan mark-up.

Mark-up yang dimaksud terhadap proses editing, dubbing, cutting, konsep video, dan penggunaan clip-on, di mana seluruh item ini telah dicantumkan harga dalam proposal yang diajukan oleh Amsal ke Kepala Desa yang totalnya Rp5,9 juta. Namun, menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) item tersebut seharusnya dihargai Rp0.

"Komisi III DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi III DPR RI sebagai penjamin," kata Habiburokhman saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Parlemen, Senin (30/3/2026).

Dia menyatakan pekerja kreatif seperti videografer tidak memiliki ketentuan standar harga baku sehingga tidak dapat dikatakan terjadi mark-up harga dari harga baku. Termasuk, jelasnya, menciptakan ide, pengerjaan editing dan pemotongan video, serta pengisian suara (dubbing). Dia mengatakan aspek tersebut tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0.

Politikus Partai Gerindra ini juga meminta kepada penegak hukum mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi preseden buruk yang kontra-produktif terhadap industri kreatif di Indonesia atas ancaman pidana atau over-kriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif atau pemenjaraan.

Komisi III tetap menghormati upaya pemberantasan korupsi, tetapi menyatakan bahwa upaya ini tidak hanya fokus menangkap pelaku korupsi, melainkan juga memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

"Dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu dengan nilai kerugian keuangan negara Rp202 juta tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara," jelasnya.

Dia berharap Majelis Hakim memvonis bebas Amsal atau setidaknya memperoleh hukuman ringan dengan berlandaskan nilai-nilai hukum berkeadilan khususnya bagi pekerja di bidang ekonomi kreatif.

"Komisi III DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerjaan industri kreatif," katanya.

Dia menuturkan bahwa dalam proses penanganan perkara ini haruskan mengedepankan penegakan keadilan substantif dan bukan sekadar kepastian hukum formalistik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP terbaru.

Para Anggota Komisi III dari setiap perwakilan fraksi menyetujui kesimpulan rapat tersebut dan berharap Amsal diberikan keadilan atas perkara yang menimpanya.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan hingga saat ini belum ada pengajuan penangguhan penahanan dari kuasa hukum Dokter Richard Lee. Diketahui, Richard Lee ditahan atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang dilaporkan Samira Farahnaz alias Doktif.

“Belum ada pengajuan penangguhan penahanan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Senin (9/3/2026).

Budi menerangkan, Richard Lee ditempatkan bersama tahanan lainnya di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Polisi memastikan, hak-hak Richard Lee tetap dipenuhi, termasuk hak menjalankan ibadah puasa dan sahur.

“Selama menjalani penahanan, hak-hak yang bersangkutan tetap dipenuhi selayaknya tersangka lain yang sedang menjalani masa tahanan, termasuk hak untuk menjalankan ibadah puasa dan sahur. Hingga saat ini tidak terdapat keluhan yang disampaikan,” ujar dia.

Sebelumnya, penahanan dilakukan usai penyidik memeriksan dokter Richard Lee pada Jumat, 6 Maret 2026. Budi menjelaskan, penahanan dilakukan lantaran Richard Lee dianggap telah menghambat proses penyidikan. "Berdasarkan pertimbangan, tindakan Tersangka DRL yang dinilai menghambat penyidikan," ungkap Budi.

Lihat video: Terungkap Alasan Polisi Langsung Tahan Richard Lee Usai Diperiksa



Adapun perbuatan yang dianggap menghambat penyidikan yakni, Richard Lee mangkir dari panggilan pemeriksaan pada 3 Maret 2026. Kala itu, Richard disebut tak memberi penjelasan pada penyidik, tetapi malah live TikTok.

"Tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan tanggal 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Justru pada hari tersebut tersangka diketahui melakukan live pada akun tiktok," imbuhnya.

Selain itu, kata Budi, Richard juga mangkir dari wajib lapor. "Tersangka juga mangkir wajib lapor pada Senin, 23 Februari 2026 dan Kamis, 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas," jelas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengajukan permohonan penangguhan penahanan dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Permohonan tersebut disampaikan kepada majelis hakim melalui pengacara Nadiem, Zaid Mushafi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/2/2026) malam.

"Sehubungan dengan kondisi dan kesehatan klien kami yang terus berulang masalah kesehatan, dengan ini kami secara resmi mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dan/atau penangguhan penahanan terdakwa Nadiem Anwar Makarim," ujar Zaid.

Merespons permohonan itu, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah mengatakan majelis akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengabulkan atau tidak pengajuan penangguhan penahanan tersebut.

"Ini ada permohonan kepada majelis hakim untuk pengalihan jenis penahanan dan/atau penangguhan penahanan, demikian ya. Yang pada pokoknya adalah alasan kesehatan, ya. Untuk selanjutnya terhadap permohonan ini, nanti majelis hakim akan menyikapi dan bermusyawarah," ujar Purwanto.

Adapun, sebelum persidangan dimulai, Nadiem sempat mengaku telah dibantarkan ke rumah sakit selama empat hari pada 18-22 Februari 2026.

Pembantaran itu karena Nadiem telah mengalami pendarahan akibat penyakit yang dialaminya.

"Ada empat hari untuk menerima perawatan karena saya mengalami perdarahan. Tapi alhamdulillah di rumah sakit berhasil ditangani, dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu," kata Nadiem.

TANGERANG - Polisi membeberkan alasan dilakukannya penangguhan penahanan terhadap Habib Bahar bin Smith dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

"Jadi gini, penahanan itu ya, bukan kewajiban penyidik, tapi kewenangan yang diberikan undang-undang dalam KUHAP. Ya, nah dengan pertimbangan penyidik," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari di Polda Metro Jaya, Sabtu (14/2/2026).

Menurut Jauhari, penangguhan penahanan itu alasannya, pertama Bahar bersikap kooperatif selama pemeriksaan ataupun proses penyidikan perkara tersebut.

"Yang kedua, ini yang saya luruskan nih, bukan satu-satunya tulang punggung keluarga, tapi alasan bahwa yang bersangkutan itu dalam keadaan kondisi sakit. Sakit ini menurut kuasa hukum nih, sakit, kemudian ada rekam medis, ya kan, habis tabrakan dan masa perawatan serta akan dilakukan operasi besar," ujarnya.

Selain itu, kata Jauhari ada jaminan langsung dari pihak keluarga dalam hal ini ibu dan istri. Meski begitu, polisi memastikan tetap mengusut tuntas perkara itu.

Lihat video: Kuasa Hukum Buka Suara Terkait Penahanan Bahar bin Smith ditangguhkan Polres Metro Tangerang



"Jadi harus diluruskan itu ya, bukan karena tulang punggung keluarga satu-satunya itu, tapi alasan itu diatur dalam KUHAP. Apalagi KUHAP baru itu mempertimbangkannya betul-betul ada referensi, ada poin-poinnya, itu yang kita pertimbangkan," ucapnya.

Sebagai informasi, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Tangerang.

“Kita sudah menetapkan tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Awaludin Kanur, Minggu 1 Februari 2026.

Penetapan tersangka itu tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/43/I/RES.1.24/2026/Reskrim pada Jumat, 30 Januari 2026. Penetapan tersangka itu juga setelah dilakukannya gelar perkara.

Bahar bin Smith dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan/atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.

TANGERANG - Polres Metro Tangerang Kota menangguhkan penahanan Bahar bin Smith dalam kasus dugaan penganiayaan anggota Banser.

“Habib diberikan penangguhan penahanan. Itu juga atas permohonan kami sebagai tim kuasa hukumnya, tim Habib Bahar bin Smith, dan dikabulkan Kapolres,” ujar kuasa hukum Bahar bin Smith, Ichwan Tuankotta, Rabu (11/2/2026) malam.

Pertimbangan penangguhan penahanan, salah satunya karena Bahar merupakan tulang punggung keluarga dan jaminan pihak keluarga. “Beliau juga guru yang harus mengajar santrinya. Kemudian, beliau akan kooperatif untuk menjalani proses ini dan ada jaminan pihak keluarga,” katanya.

Bahar juga telah membuat pernyataan permintaan maaf kepada korban dan pihak GP Ansor. “Insyaallah kita ke depan akan tetap aktif menghubungi korban dan pihak-pihak tertentu untuk melakukan restorative justice sesuai permohonan yang kami sampaikan kepada Kapolres Kota Tangerang,” ujar Ichwan.

Sekadar mengingatkan, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Tangerang.

“Kita sudah menetapkan tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur, Minggu (1/2/2026).

Penetapan tersangka itu tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/43/I/RES.1.24/2026/Reskrim pada Jumat, 30 Januari 2026. Penetapan tersangka juga setelah dilakukan gelar perkara.

Bahar bin Smith dijerat Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan/atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap berkas perkara terkait dugaan penipuan dan penggelapan bos PT Melani Citra Permata (Mecimapro) Fransiska Dwi Melani sudah dinyatakan lengkap alias P21.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan tersangka kasus dugaan penipuan terkait perkara konser Kpop Twice itu bakal dilimpahkan ke Kejati Jakarta besok Jumat (7/11/2025).

"Sudah P21 dan pelimpahan besok Jumat 7 November," ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis (6/11/2025).

Dengan demikian, potensi penangguhan penahanan terhadap Melani di kepolisian dipastikan gagal setelah berkas perkara dinyatakan P21.

Pasalnya, Budi memastikan bahwa penahanan Direktur Mecimapro Melani bakal dilanjutkan oleh pihak Kejati Jakarta.

"Iya betul [penahanan dilanjutkan di Kejati Jakarta]," pungkasnya.

Sekadar informasi, Melani ditetapkan tersangka berdasarkan laporan polisi LP/B/187/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 10 Januari 2025. Laporan itu dilakukan oleh pihak PT Media Inspirasi Bangsa (MIB) selaku investor konser.

Melani dilaporkan atas dugaan penipuan atau perbuatan penipuan atau penggelapan atas penyelenggaraan konser Kpop Twice di Jakarta pada 2023. Dalam perkara ini, pelapor diduga telah mengalami kerugian sebesar Rp12,3 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap potensi penangguhan penahanan Direktur PT Melani Citra Permata (Mecimapro) Fransiska Dwi Melani pada Jumat (7/11/2025).

Melani sejatinya sudah dilakukan penahanan sejak Selasa (9/9/2025) atas perkara dugaan penipuan dan penggelapan konser Kpop Twice di Jakarta. Selanjutnya, Melani juga mendapatkan perpanjangan penahanan pada Sabtu (29/9/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan untuk saat ini pihaknya sudah tidak dapat memperpanjang penahanan Melani.

"Masa penahanan terhadap tersangka sudah tidak dapat diperpanjang lagi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Namun demikian, Budi menegaskan penangguhan penahanan bos Mecimapro bisa batal apabila berkas perkara bisa dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak Kejaksaan.

Begitu pula sebaliknya, apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap maka penahanan Melani bakal ditangguhkan dan hanya dikenakan wajib lapor Senin dan Kamis.

"Apabila hingga hari Jumat berkas perkara belum dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan, maka terhadap tersangka akan dilakukan penangguhan penahanan [tidak ditahan] dengan kewajiban wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis," imbuhnya.

Adapun Budi menegaskan bahwa meskipun penahanan Melani ditangguhkan, hal itu tidak serta membuat proses penyidikan berhenti. Sebab, penyidik bakal terus melengkapi berkas perkara hingga dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan.

"Namun demikian, proses penyidikan dan pelimpahan berkas perkara tetap akan dilanjutkan hingga dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan," pungkasnya.

Dia ditetapkan tersangka berdasarkan laporan polisi LP/B/187/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 10 Januari 2025. Laporan itu dilakukan oleh pihak PT Media Inspirasi Bangsa (MIB) selaku investor konser.

Melani dilaporkan atas dugaan penipuan atau perbuatan penipuan atau penggelapan atas penyelenggaraan konser Kpop Twice di Jakarta pada 2023. Dalam perkara ini, pelapor diduga telah mengalami kerugian sebesar Rp12,3 miliar.