Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku kecewa dengan tuntutan 18 tahun pidana dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus Chromebook.

Nadiem mulanya mengira dengan adanya proses persidangan, dirinya bakal dituntut bebas. Sebaliknya, salah satu Founder Gojek ini justru dituntut hukuman sangat berat.

"Sangat, sangat, sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya," ujar Nadiem usai dituntut 18 tahun, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kemudian, Nadiem menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya. Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya.

Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

"Apa gunanya sidang kalau fakta persidangan tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, bahkan kadang-kadang di dalam keputusan. Ini suatu hal yang saya sebagai orang awam, bukan orang hukum, tidak mengerti buat apa proses ini kalau semua sudah terang benderang," imbuhnya.

Selain itu, tambahan hukuman soal kewajiban pembayaran uang pengganti juga membuat Nadiem kecewa. Sebab, jaksa tak main-main menyantumkan pembebanan uang pengganti itu senilai Rp5,6 triliun.

Nilai tersebut, kata Nadiem, merupakan puncak nominal kekayaannya yang diperoleh saat GoTo melantai di bursa RI atau IPO.

"Jadi totalnya itu Rp5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri, itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO, cuma sekejap itu," pungkasnya.

Sekadar informasi, JPU telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana 18 tahun karena meyakinkan bersalah dalam kasus korupsi Chromebook. Selain pidana badan, Nadiem juga diminta untuk membayar uang pengganti senilai Rp5,6 triliun dengan subsider sembilan tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak Riza Chalid, Kerry Andrianto Riza dituntut hukuman penjara 18 tahun terkaitkasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Kerry telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara tersebut.

"[Menuntut] menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kerry Andrianto Riza dengan pidana penjara selama 18 tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2026).

Kemudian, Kerry juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp13,4 triliun.

Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun.

"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp13.405.420.003.854 dengan rincian sebesar Rp2.905.420.003.854 atas kerugian keuangan negara sebesar Rp10,5 triliun atas kerugian perekonomian negara," tutur jaksa.

Selain Kerry, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan

Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM telah dituntut.

Keduanya sama-sama dituntut untuk menjalani pidana 16 tahun dengan denda Rp1 miliar subsider 190 hari. Namun, untuk keduanya dibebankan uang pengganti yang berbeda.

Misalnya, Gading dituntut membayar uang pengganti Rp1,17 triliun dengan rincian sebesar Rp176 miliar atas kerugian keuangan negara dan uang sebesar Rp1 triliun atas kerugian perekonomian negara subsider delapan tahun

Sementara itu, uang pengganti terhadap Dimas sebesar US$11 juta, dan Rp 1 triliun atas kerugian perekonomian negara subsider delapan tahun penjara.

Kerry dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Temuan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.