Bisnis.com, JAKARTA — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus memasuki babak baru setelah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan empat prajurit sebagai tersangka.

Keempatnya berinisial NDP, SL, BHW, dan ES yang merupakan anggota Denma BAIS TNI dan kini ditahan untuk menjalani pemeriksaan serta proses penyidikan lebih lanjut.

Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta Kolonel Chk Andri Wijaya mengungkap motif empat anggota Denma BAIS dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Andri mengemukakan, motif itu diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap keempat tersangka mulai dari SL (Lettu), NDP (kapten), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

“Motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap saudara AY [Andrie Yunus] ini,” kata Andri kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).

Namun demikian, Andri menekankan bahwa pihaknya masih harus mendalami motif penyiraman itu. Sebab, hal ini masih bersifat sementara dari hasil penyidikan Puspom TNI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Untuk motif [dendam] sampai dengan saat ini yang kami dalami melalui Berita Acara Pemeriksaan,” tuturnya.

Namun demikian, Andri menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan mengembangkan perkara ini jika terdapat temuan baru selama persidangan.

“Apabila ada di dalam pembuktian persidangan nanti ada tambah atau bagaimana, nanti tetap akan dilakukan penyidikan kembali. Apabila dia ada tersangka dari sipil, maka akan displit (dipisah),” jelasnya.

Sekadar informasi, berkas perkara empat terdakwa anggota Denma BAIS TNI yakni inisial SL (Lettu), NDP (kapten), BHW (Lettu) dan ES (Serda) telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari ini, Kamis (16/4/2026).

Adapun, keempat tersangka ini dipersangkakan pasal berlapis mulai dari Pasal 469 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP. Pasal 468 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP. Lalu Pasal 467 ayat (1) jo ayat (2) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ke Bareskrim Polri.

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya mengatakan laporan ini dilakukan sebagaimana respons pihaknya terkait langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan perkara ini ke Puspom TNI.

"Jadi kami hari ini kemudian menindaklanjutinya juga dengan membuat laporan tipe B atau laporan langsung dari korban, yang diwakilkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi," ujar Dimas di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, dalam laporan ini pihaknya telah menerapkan Pasal 459 terkait percobaan pembunuhan. Selain itu, pasal dugaan tindak pidana terorisme juga turut disertakan dalam laporan ini.

"Dan menyikapi kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo juga bahwa tindakan yang menimpa Andrie itu adalah bagian dari tindakan terorisme maka kami juga menggunakan konstruksi pasal pidana terorisme," imbuhnya.

Adapun, Dimas enggan menjelaskan lebih detail terkait dengan barang bukti yang turut disertakan dalam laporan ini. Dia hanya mengemukakan bahwa barang bukti ini berasal dari investigasi pihaknya yang mengindikasikan soal adanya temuan keterlibatan sipil.

Di samping itu, Kuasa Hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio mengemukakan bahwa dalam kasus ini, setidaknya total ada 16 terduga pelaku yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras.

"Kami di sini melaporkan setidaknya berdasarkan temuan investigasi kami ada 16 orang pelaku. 16 orang pelaku itu sampai saat ini dalam benak kami adalah [ada] warga sipil," pungkasnya.

Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus sebelumnya menyita perhatian publik.

Serangan tersebut terjadi pada Kamis (12/3/2026) malam setelah Andrie selesai mengikuti kegiatan siniar di kantor YLBHI, Jakarta Pusat.

Dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor mendekatinya dan menyiramkan cairan kimia hingga menyebabkan luka bakar serius pada sejumlah bagian tubuh, termasuk area wajah dan mata.

Akibat serangan tersebut, Andrie harus menjalani perawatan intensif di ruang High Care Unit (HCU) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Dalam pesan suara yang dibagikan melalui akun resmi KontraS, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan publik dan menegaskan tetap kuat menghadapi teror yang menimpanya.

“Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar… A luta continua, panjang umur perjuangan,” ujar Andrie dalam rekaman tersebut.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) meminta Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI memberikan akses agar Komnas HAM bisa bertemu dan memeriksa dengan empat pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus (AY). Komnas HAM sebelumnya telah meminta agar jadwal pertemuan digelar pada Jumat (10/4/2026) pekan ini.

Koordinator Subkomisi Penegakan Hukum Komnas HAM Pramono Ubaid menjelaskan, Komnas HAM masih menunggu persetujuan dari Puspom TNI. "Kita minta tiga hal, tapi salah satunya adalah Komnas HAM diberi akses untuk bertemu dengan empat orang pelaku. Nah itulah yang saat ini masih kita koordinasikan. Kita mintanya sih hari Jumat besok, tetapi kita tunggu apa namanya persetujuan dari pihak Puspom," jelas Pramono Ubaid di Kantor Komnas HAM, Rabu (8/4/2026).

Pramono berharap agar TNI berkomitmen untuk menegakkan kasus kekerasan ini secara transparan. Oleh karenanya, ia mendorong agar pertemuan antara Komnas HAM dan pelaku kekerasan bisa difasilitasi.

"Ini kan komitmen dari Puspom kan akan melakukan proses penyidikan dan proses persidangan yang transparan dan akuntabel. Nah, itulah yang kita dorong transparansinya gitu, termasuk salah satunya adalah memberi akses Komnas HAM untuk bertemu dengan empat orang pelaku."

Dalam kasus penyiraman air keras ini, Puspom TNI telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Kapten NDB, Lettu SL, Lettu BHW, serta Serda ES.

TNI sejauh ini baru merilis inisial para pelaku. Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta pada Selasa (7/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Puspom TNI telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan pelimpahan berkas jtu dilakukan setelah penyidik pada Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan.

"Telah dilimpahkan berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana penganiayaan saudara AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta," ujar Aulia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, setelah pelimpahan dilakukan, berkas perkara beserta para tersangka akan terlebih dahulu diverifikasi oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materil.

Proses tersebut dilakukan guna menilai apakah seluruh unsur perkara telah terpenuhi sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan berkas perkara telah lengkap, maka perkara tersebut selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk diproses dalam tahap persidangan.

Namun, jika masih ditemukan kekurangan dalam berkas perkara, Oditurat Militer II-07 akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik Puspom TNI untuk dilengkapi sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Adapun tersangka yang dilimpahkan berjumlah 4 orang yaitu dengan inisial: NDP, SL, BHW, ES berikut barang bukti," imbuhnya.

Aulia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, terbuka dan akuntabel sebagai wujud ketegasan dalam menindak setiap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan kewenangan penyidik kepolisian dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus telah berakhir setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan fakta-fakta yang menunjukkan keterlibatan oknum prajurit TNI dalam peristiwa tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menyampaikan bahwa hasil penyelidikan serta barang bukti, termasuk bukti digital, telah diserahkan kepada Puspom TNI. Dengan pelimpahan tersebut, proses hukum selanjutnya ditangani oleh aparat militer sesuai kewenangannya.

Kasus ini sendiri bermula dari insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 di Jakarta yang menyebabkan korban mengalami luka bakar pada wajah dan tubuhnya. Peristiwa tersebut memicu sorotan luas dari publik serta kelompok masyarakat sipil yang mendorong pengusutan secara transparan.

JAKARTA - Dua oknum TNI diduga terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) pada tahun 2025. Wakil Komandan Puspom TNI Marsekal Pertama Bambang Suseno mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih mendalami keterlibatan dua personel TNI di kasus tersebut.

"Tahun 2025 itu diduga ada dua personel yang terlibat terkait dengan penyalahgunaan BBM. Ini masih dalam proses penyidikan di Pomdam wilayah," kata Bambang saat menghadiri konferensi pers pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM dan elpiji (LPG) bersubsidi yang diungkap Polri di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Bambang menegaskan TNI tidak akan memberikan ruang bagi prajurit yang terlibat penyalahgunaaoknum tnin BBM atau elpiji subsidi. Ia memastikan proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan lokasi kejadian (locus).

"TNI tidak akan mentolerir, akan menindak tegas apabila ada terduga pelaku atau beking oknum TNI. Karena, ini sudah menjadi komitmen dari pimpinan bahwa ini akan ditindak tegas," ujarnya.

Ia menambahkan Puspom TNI juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai keterlibatan oknum TNI lainnya.

"Kami membuka kesempatan untuk pengaduan bagi rekan-rekan yang mengetahui, silakan, dilaporkan langsung ke Puspom TNI ataupun kepada Pomdam wilayah," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Moh Irhamni mewanti-wanti agar tidak ada anggota polisi yang bermain atau menjadi 'beking' dalam bisnis ilegal ini.

"Setiap bentuk keterlibatan baik sebagai pelaku maupun sebagai backing akan dilakukan penindakan tegas oleh pimpinan. Tidak ada toleransi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin menyebut kerugian akibat mafia BBM dan LPG mencapai Rp1,2 triliun pada 2025 dan 2026. Menurutnya, penegakan hukum ini krusial untuk menjaga stabilitas di tengah krisis energi global.

"Tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," jelasnya.

Secara rinci, kerugian dari sektor BBM subsidi mencapai Rp516,8 miliar, sementara dari sektor LPG bersubsidi menyentuh angka Rp749,2 miliar.

"Ini angka yang cukup signifikan yang harusnya barang-barang subsidi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak mampu tetapi disalahgunakan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengungkap adanya dua prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) pada 2025.

Wakil Komandan Puspom TNI Marsekal Pertama (Marsma) Bambang Suseno mengatakan kasus tersebut terjadi di dua lokasi, yakni di Jawa Tengah dan Bekasi.

"Jadi kami sampaikan, di tahun 2025 itu ada, diduga ada dua personel yang terlibat terkait dengan penyalahgunaan BBM. Ini masih dalam proses penyidikan di Pomdam wilayah," ujar Bambang di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Selasa (7/9/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya tidak akan melindungi siapapun jika prajurit TNI yang diduga terlibat tindak pidana. Sebab, siapapun prajurit yang melanggar maka bakal ditindak tegas oleh Puspom TNI.

Oleh sebab itu, dia pun meminta kepada yang memiliki informasi yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan BBM agar bisa dilaporkan ke Puspom TNI.

"Kami membuka kesempatan untuk pengaduan bagi rekan-rekan yang mengetahui, silakan, dilaporkan langsung ke Puspom TNI ataupun kepada Pomdam wilayah," pungkasnya.

Di lain sisi, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni mengemukakan bahwa sejauh ini pihaknya belum menemukan anggota yang terlibat dalam kasus BBM.

Meski demikian, Irhamni menekankan bahwa pihaknya akan menindak siapapun pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan BBM, termasuk anggota Polri.

"Sampai hari ini kita belum menemukan anggota Polri yang terlibat. Tetapi kalau ada yang terlibat, pasti kita tindak sesuai dengan perintah Pak Kabareskrim, perintah Pak Wakabareskrim tadi tegas: kalau kalian nekat kita sikat," tutur Irhamni.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan sudah tidak berwenang dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan saat ini barang bukti hingga hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Puspom TNI.

"Dan saat ini kewenangan penyidik kepolisian Polda Metro Jaya sudah sampai di situ, menyerahkan hasil penyelidikan dan barang bukti secara digital," ujar Budi di Polda Metro Jaya, Rabu (1/4/2026).

Bicara soal kekecewaan pihak Andrie Yunus, Budi menegaskan bahwa saat pengusutan terkait penyiraman air keras itu sudah tidak melibatkan lagi kepolisian.

"Bahwa kewenangan penyidik kepolisian sudah sampai di situ. Buka lagi aturan tentang proses yang ditangani oleh Polri, ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin memastikan tidak ada masyarakat sipil yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Dia juga memastikan penanganan perkara berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun di lapangan.

Hal ini menyusul pelimpahan penanganan perkara dari Polda Metro Jaya kepada Puspom TNI yang diumumkan dirinya pada rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026).

"Kami sampaikan bahwa proses penyerahan kepada Puspom sudah kami lakukan dan sampai dengan proses penyerahan kami belum menemukan adanya keterlibatan sipil sampai dengan proses penyerahan," tutur Iman.

Namun, keputusan pelimpahan itu menuai kritik dari KontraS. Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menilai langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHAP dan mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan ahli, masyarakat sipil, serta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara transparan.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin memastikan tidak ada masyarakat sipil yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Hal ini menyusul pelimpahan penanganan perkara dari Polda Metro Jaya kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang diumumkan dirinya pada rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026). Dia juga memastikan penanganan perkara berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun di lapangan.

"Kami sampaikan bahwa proses penyerahan kepada Puspom sudah kami lakukan dan sampai dengan proses penyerahan kami belum menemukan adanya keterlibatan sipil sampai dengan proses penyerahan," katanya.

Dia turut menyampaikan doa kepada Andrie Yunus agar dapat pulih dari luka air keras sehingga segera menjalankan aktivitas.

"Kemudian dalam kesempatan ini juga kami mengajak tentunya kita sama sam berdoa untuk kesembuhan dari saudara Andrie Yunus, semoga beliau segera diberikan kesembuhan agar bisa beraktivitas seperti biasa," ucapnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena telah memberikan koreksi dalam setiap penanganan perkara ini dan polisi dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kendati demikian, Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya kecewa atas keputusan Polda Metro Jaya melimpahkan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus kepada Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) TNI.

Dimas menjelaskan pelimpahan perkara ke Puspom TNI tidak memiliki landasan legal formal di mana tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan pelimpahan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Saya cukup kecewa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum bahwa kasus ini sudah dilimpahkan di Puspom, padahal secara prosedur legal formal tidak ada satu pasal pun di KUHAP yang baru yang bisa melakukan pelimpahan terhadap penyidik yang bukan dari PPSN," ucapnya dalam rapat tersebut.

Dia mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.Dimas merekomendasikan TGPF diisi oleh ahli, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus. Penetapan ini menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum yang transparan dan akuntabel di lingkungan militer.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa keempat tersangka masing-masing berinisial NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu), dan ES (Serda). Seluruh tersangka saat ini telah menjalani penahanan.

"Keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan di instalasi tahanan militer Pomdam Jaya Guntur sejak tanggal 18 Maret 2026," ujar Aulia dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, para tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan. Meski demikian, pihak TNI belum merinci secara detail pasal yang dikenakan dalam proses penyidikan tersebut.

"Adapun Pasal yang diterapkan kepada tersangka adalah pasal penganiayaan," imbuhnya.

Dalam proses penyidikan, Puspom TNI juga telah berupaya meminta keterangan dari korban Andrie Yunus sebagai saksi korban pada 19 Maret 2026. Namun, permintaan tersebut belum dapat dipenuhi karena kondisi medis korban.

Di sisi lain, Puspom TNI telah menerima surat dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Achmadi, terkait permohonan pemeriksaan saksi korban.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komandan Puspom TNI telah mengirimkan surat resmi kepada LPSK untuk memfasilitasi proses pengambilan keterangan dari Andrie Yunus. Koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum sekaligus memastikan perlindungan terhadap korban.

TNI menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas institusi dalam menangani kasus yang mendapat perhatian publik.

"TNI berkomitmen untuk melakukan proses penegakan hukum secara terbuka, profesional, dan akuntabel," pungkasnya.

Dengan penetapan tersangka dan proses penyidikan yang terus berjalan, kasus ini diharapkan dapat segera menemukan kejelasan hukum. Upaya koordinasi dengan berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan perkara berlangsung secara adil dan transparan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Andrie Yunus mendesak agar Komnas HAM membuat rekomendasi tertulis agar kasus penyiraman air keras bisa diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer.

Kuasa Hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio mengatakan hal tersebut bisa dilakukan lantaran dalam rekomendasi dari Komnas HAM bisa memanggil Jaksa Agung (JA).

Dalam pemanggilan itu nantinya Jaksa Agung bisa berkoordinasi untuk menentukan peradilan kasus penyiraman air keras ini masuk dalam peradilan militer maupun peradilan umum.

"Jaksa Agung mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan dan menentukan apabila suatu kejadian itu mengandung unsur tindak pidana militer dan tindak pidana umum," ujar Airlangga di Komnas HAM, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya merasa kecewa atas pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya ke Puspom TNI karena dinilai tidak jelas dan tidak transparan.

Padahal, sejauh ini tim Andrie Yunus mengaku tidak pernah menerima SP2HP atau informasi apa pun terkait perkembangan penanganan kasus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

"Jadi kami masih mendorong tentunya penyidikan terkait kasus Andri Yunus itu seharusnya berdasarkan hukum acara pidana masih dalam ranah peradilan umum yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian," pungkasnya.

Kasus Dilimpahkan ke Puspom TNI

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Iman Imanuddin mengungkapkan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI).

Hal itu dia sampaikan saat rapat perkembangan penanganan kasus tersebut bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026) di Gedung Parlemen, Senayan.

Dia menjelaskan pelimpahan itu dilakukan setelah pihaknya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dilimpahkan ke Puspom TNI.

"Pasca kami menerima laporan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya kecewa atas keputusan Polda Metro Jaya melimpahkan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus kepada Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) TNI.

Dimas menjelaskan pelimpahan perkara ke Puspom TNI tidak memiliki landasan legal formal di mana tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan pelimpahan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Saya cukup kecewa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke Puspom, padahal secara prosedur legal formal tidak ada satu pasal pun di KUHAP yang baru yang bisa melakukan pelimpahan terhadap penyidik yang bukan dari PPSN," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, penanganan perkara terkesan lambat dan pelimpahan kasus membuka celah manipulasi penanganan perkara. Terlebih, belum ada perilisan wajah maupun identitas secara lengkap tersangka yang diumumkan oleh TNI.

Dia juga menegaskan bahwa para tersangka harus diadili dalam peradilan umum, bukan peradilan militer.

"Kami punya argumentasi bahwa kasus ini lebih tepat dibawa ke forum peradilan umum dengan segala macam argumentasi yang nanti bisa dibantu oleh kawan-kawan saya, rekan-rekan saya di Tim Advokasi Untuk Demokrasi," jelasnya.

Pada awal rapat tersebut, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin mengungkapkan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI).

Dia mengutarakan pelimpahan kasus setelah pihaknya mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

"Pasca kami menerima laporan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kemungkinan berjumlah empat orang lebih. Dua orang teridentifikasi oleh kepolisian melalui analisis CCTV, yakni BHWC dan MAK.

Sementara itu, Mabes TNI mengungkap ada empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman air keras. Mereka yakni, NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

Seluruh terduga pelaku penyiraman air keras dari TNI berasal dari satuan Denma BAIS TNI, khususnya Matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Iman Imanuddin mengungkapkan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI).

Hal itu dia sampaikan saat rapat perkembangan penanganan kasus tersebut bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026) di Gedung Parlemen, Senayan. Mulanya, dia lebih dulu menyampaikan terima kasih kepada para peserta rapat karena telah diberikan kesempatan untuk hadir dalam rapat itu.

Kemudian, dia mengatakan setelah pihaknya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dilimpahkan ke Puspom TNI.

"Pasca kami menerima laporan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," katanya.

Setelah pernyataan Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pun menanyakan kepada Iman jika ada keterangan lanjutan yang hendak disampaikan. Namun, Iman pun tak melanjutkan keterangannya hingga Habiburokhman mempersilakan kepada pihak kuasa hukum Andrie Yunus yang juga turut hadir dalam rapat itu untuk selanjutnya menyampaikan keterangan.

Habiburokhman menyampaikan bahwa rapat Komisi III DPR RI yang membahas soal tragedi Andrie Yunus itu bukan kali pertama. Dia mengaku sudah tiga kali menggelar rapat untuk membahas kasus penyiraman air keras tersebut.

"Sudah ada dua kesimpulan, dan lihat situasi, pokoknya akan selalu ya, begitu ada perkembangan, kita gelar rapat seperti ini," kata Habiburokhman.

Dalam rapat itu, dia pun nantinya mempersilakan para anggota Komisi III DPR RI untuk mendalami pembahasan soal Andrie Yunus baik kepada polisi maupun kepada para kuasa hukum yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyampaikan kekecewaan atas pelimpahan perkara karena menurutnya secara prosedur legal formal tidak ada pasal di KUHAP baru agar kasus dilimpahkan.

"Saya cukup kecewa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke Puspom TNI, padahal secara prosedur legal formal tidak ada satu pasal pun di KUHAP yang baru yang bisa melakukan pelimpahan terhadap penyidik yang bukan dari PPSN," jelasnya.

Secara terperinci, terdapat enam orang yang baru diketahui. Dua orang teridentifikasi oleh kepolisian melalui analisis CCTV, yakni BHWC dan MAK.

Sementara itu, Mabes TNI mengungkap ada empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman air keras, yakni NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

Seluruh terduga pelaku penyiraman air keras dari TNI berasal dari satuan Denma BAIS TNI, khususnya Matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).