Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan masih terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru setelah enam bulan diberlakukan sejak awal 2026.

Burhanuddin mengatakan, sebagai praktisi hukum, dirinya melihat masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru tersebut.

"Tetapi di dalam pelaksanaannya, kita sebagai orang praktisi masih banyak kekurangan-kekurangannya, apalagi ini baru 6 bulan," ujar Burhanuddin di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menilai perlu adanya penyempurnaan aturan internal Kejaksaan agar selaras dengan KUHP dan KUHAP yang baru.

Terlebih, pimpinan Kejaksaan RI itu mengakui implementasi KUHP dan KUHAP baru belum berjalan secara menyeluruh.

"Saya mengharapkan ini bagaimanapun juga aturan-aturan baku yang kami buat di kami itu belum bisa menyeluruh karena ini baru 6 bulan," imbuhnya.

Meski demikian, Burhanuddin menilai pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru merupakan momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya reformasi hukum pidana materiil dan formil dilakukan secara bersamaan.

Menurutnya, KUHP baru telah menggeser paradigma pemidanaan yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menjadi proses hukum yang lebih berkeadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Sementara itu, KUHAP baru memperkuat prinsip due process of law dengan menjadikan perlindungan hak asasi manusia (HAM), peradilan yang adil, serta akuntabilitas aparat penegak hukum sebagai fondasi utama.

"KUHAP ini memperkuat hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, hingga para penyandang disabilitas serta penyempurnaan kewenangan aparat terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," pungkasnya.

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap sejumlah catatan dalam enam bulan pertama penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 silam. Meski menilai implementasi awal berjalan cukup baik, Burhanuddin menyebut masih terdapat sejumlah kendala yang perlu segera dibenahi.

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat membuka diskusi bertajuk Refleksi 6 Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP: Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Efektif, Akuntabel, dan Berkeadilan di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Burhanuddin, capaian selama enam bulan pertama penerapan aturan baru patut diapresiasi. Namun, ia menyatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian. Ia menyebut tantangan pertama adalah belum tersedianya sejumlah peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan ketentuan dalam KUHAP baru.

“Evaluasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menunjukkan implementasi KUHAP baru masih terkendala karena sejumlah ketentuan seperti mekanisme keadilan restoratif, sistem peradilan pidana terpadu berbasis IT, memerlukan suatu pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah,” ujarnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kejaksaan telah menyusun petunjuk teknis internal sembari mendorong percepatan penerbitan regulasi turunan yang diamanatkan undang-undang.

“Kejaksaan telah menyusun petunjuk teknis internal dan terus mendorong percepatan penerbitan regulasi pelaksana yang diamanatkan undang-undang,” lanjutnya.

Selain itu, Burhanuddin juga menyoroti masih adanya perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum terkait penerapan sejumlah ketentuan baru, khususnya mengenai pidana alternatif. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak segera diselaraskan.

“Yang kedua adalah perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum mengenai kewenangan penerapan pidana alternatif dan keseragaman praktik nasional. Jika tidak diselaraskan, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat,” katanya.

Karena itu, ia menilai penerapan KUHP baru menuntut harmonisasi regulasi, penguatan sinergi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

“Pemberlakuan KUHP sebagai poros hukum pidana menuntut harmonisasi regulasi, sinergi antar lembaga, sekaligus penguatan kapasitas jaksa secara teknis dan budaya hukum agar kewenangan dijalankan secara profesional, akuntabel, berkeadilan, dan substantif,” ujar Burhanuddin.

Meski demikian, Jaksa Agung menegaskan berbagai tantangan tersebut tidak boleh dipandang sebagai kelemahan dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru.

Menurut Burhanuddin, setiap transformasi besar dalam sistem hukum memang memerlukan proses evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan agar tujuan reformasi hukum dapat tercapai secara optimal.

“Perlu ditegaskan bahwa tantangan yang telah disebut bukanlah cermin suatu kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dan rasa tanggung jawab kita dalam menghadapi perubahan,” ucapnya.

Lebih lanjut. Jaksa Agung mengungkapkan bahwa dari sembilan mekanisme baru dalam KUHP dan KUHAP, Kejaksaan telah berhasil mengimplementasikan enam mekanisme pada periode Januari hingga Mei 2026.

Ia menyebut, implementasi tersebut dilakukan dalam penanganan 605 perkara yang ditangani oleh Bidang Tindak Pidana Umum.

Menurutnya, capaian itu menunjukkan mulai terbentuknya praktik pelaksanaan hukum pidana baru di lapangan, termasuk penerapan mekanisme seperti keadilan restoratif, plea bargaining, serta deferred prosecution agreement (DPA) dalam perkara tertentu.

“Berdasarkan data yang diperoleh sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, Bidang Tindak Pidana Umum telah berhasil mengimplementasikan enam dari sembilan mekanisme tersebut dari 605 perkara yang ditangani,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menyinggung wacana penyatuan satuan kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ke dalam struktur baru bernama Jaksa Agung Muda Operasi.

Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam Seminar Nasional Refleksi Enam Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP serta Bedah Buku di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Mulanya, Burhanuddin menjelaskan refleksi implementasi KUHP dan KUHAP. Dalam pidatonya, dia beberapa kali menyebut istilah pidana umum (Pidum). Padahal, di lingkungan Kejaksaan Agung terdapat satuan kerja lain yang juga berkaitan dengan penegakan hukum, yakni pidana khusus (Pidsus).

Menurut Burhanuddin, pemisahan antara Pidum dan Pidsus di Korps Adhyaksa saat ini dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, muncul wacana pembentukan Jaksa Agung Muda Operasi.

"Kenapa saya sampaikan di sini selalu menyebutkan Pidum-Pidum? Karena memang di kami ini sebenarnya idealnya begitu, adalah Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian nanti ada Pidana Umum, Pidana Khusus," ujar Burhanuddin.

Dia menambahkan, di bawah Jaksa Agung Muda Operasi nantinya akan dilakukan penyelarasan aturan pelaksanaan yang selama ini terpisah antara Pidum dan Pidsus.

"Tapi saya melihat ini kurang efektif sebenarnya. Kenapa tidak digunakan menjadi Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian ada Pidana Umum dan Pidana Khusus," imbuhnya.

Meski demikian, Burhanuddin menegaskan bahwa penyatuan satuan kerja di Kejaksaan Agung tersebut masih sebatas wacana. Pasalnya, proses pembentukannya masih panjang dan memerlukan masukan dari berbagai pihak terkait.

Adapun, Burhanuddin menyatakan pembentukan Jaksa Agung Muda Operasi merupakan bentuk sikap adaptif Korps Adhyaksa dalam mengikuti penyempurnaan KUHP maupun KUHAP.

"Sehingga di dalam pelaksanaannya kita harapkan lebih mudah, lebih efektif, dan terutama lebih murah lagi, tidak terlalu panjang antara pemisahan Pidum dan Pidsus," pungkasnya.

JAKARTA - Tifa-Roy's Advocates (Troya) menilai proses penyidikan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) dalam kasus tudingan ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melanggar KUHAP baru. Kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa itu meminta penanganan perkara itu dihentikan.

Hal itu disampaikan Troya saat bertemu jaksa peneliti pada Kejati DKI Jakarta, Selasa (21/4/2026). Adapun perwakilan Troya turut dihadiri oleh Refly Harun, Ahmad Wirawan Adnan, Didit Wijayanto, Ramdansyah, hingga Roy Suryo.

Dalam kesempatan itu, Refly menyampaikan bahwa pihaknya melayangkan surat keberatan atas penanganan perkara pada Kejati DKI Jakarta. Salah satu yang dipersoalkan perihal pengembalian berkas perkara (P-19) telah melampaui tenggat waktu yang diatur KUHAP.

"Pengembalian berkas perkara P-19 dari penyidik Polda Metro Jaya atas nama tersangka K.R.M.T. Roy Suryo Notodiprojo dan dr. Tifa Fauzia Tyassuma ke Kejaksaan Tinggi di Jakarta telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam KUHAP, baik KUHAP lama maupun KUHAP baru," ujar Refly saat jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).

Refly menyampaikan, ketentutan tenggat waktu pengembalian berkas perkara yang diatur dalam KUHAP baru yakni selama 14 hari. Ia menyebut, penyidik Polda Metro Jaya telah melampaui batas yang diatur dalam KUHAP.

"Kami mendapatkan konfirmasi, kawan-kawan semua, bahwa berkas pertama kali disampaikan oleh penyidik pada tanggal 13 Januari 2026. Pada tanggal 20 (Januari) atau 7 hari setelah berkas diterima itu sudah P-18, berkas dinyatakan tidak lengkap, P-18. Lalu pada hari ke-13, yaitu pada tanggal 26 Januari, itu berkas dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya," kata Refly.

Troya berasumsi bahwa Polda Metro Jaya harus menerimanya selambat-lambatnya pada 27 Januari 2025. “Karena kalau lebih dari 14 hari akan dinyatakan P-21 dan bisa dilimpahkan ke persidangan. Maka dari tanggal 27 (Januari) ya, sampai hari ini, ya, tanggal 21 April di mana mereka belum menerima berkas perkaranya, itu lampaunya waktu itu sudah 2 bulan lebih," imbuhnya.

Lantas, Refly menegaskan bahwa hukum formiil seperti hukum acara ini penting. Menurutnya, bila penyidik melanggar hukum acara berakibat perkara yang ditangani batal.

"Melanggar hukum acara harusnya berakibat batal demi hukum, null and void. Melanggar hukum materiilnya atau menggunakan pasal semau-maunya, juga harusnya kemudian eh membuat kasus ini tidak layak untuk diteruskan," ujar Refly.

"Jadi, itu alasan pertama kami yang kami sampaikan, bahwa sudah lampau waktu 2 bulan, tidak hanya 14 hari, sehingga sepatutnya itu harus di- eh kembalikan SPDP-nya dan harusnya kasus ini tidak perlu ditindaklanjuti lagi," pungkasnya.

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan peran jaksa sempat dipersoalkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Ia menegaskan, jaksa tetap berperan sebagai pengendali perkara atau dominus litis dalam KUHAP baru.

Hal itu diungkapkan ST Burhanuddin saat memberi sambutan di acara Munas PERSAJA bertajuk "PERSAJA sebagai hiposentrum penguatan Kejaksaan RI dalam mengawal kedaulatan dan stabilitas nasional," di Kantor Kejaksaan, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026).

"Pembaharuan di dalam KUHAP juga menegaskan kembali bahwa peran Kejaksaan sebagai dominus Litis, walaupun kadang-kadang orang tidak mau Kejaksaan itu dominus litis, ya saya bilang silakan aja mau bunyinya apa, yang penting isinya adalah dominus litis," ujar ST Burhanuddin.

Ia pun menegaskan, KUHAP baru tetap mengatur jaksa sebagai dominis litis atau pengendali perkara. Menurutnya, hal ini sempat menjadi perdebatan saat membahas KUHAP baru.

"Itu yang sebenarnya kemarin-kemarin juga jadi debat, dominus litis-dominus litis, terserah, yang penting perannya tetap kami adalah dominus litis," ujar ST Burhanuddin.

Lebih lanjut, ST Burhanuddin mengatakan, penguatan Kejaksaan tidak cukup hanya melalui aturan dan struktural. Menurutnya, banyak pendekatan yang bisa dilakukan untuk menguatkan Korps Adhyaksa, terkhusus bagi jaksa muda.

"Karena program saya adalah yang muda, jangan yang tua. Kalau tua ya sudah selesailah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kejaksaan Kabupaten Karo, Danke Rajaguguk mengakui kesalahan ketikan penulisan surat penangguhan penahanan Amsal Sitepu di kasus dugaan mark up dana pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo.

Sebab, Kejaksaan menuliskan surat pengalihan penahan yang seharusnya penangguhan penahanan. Perihal ini disinyalir sebagai 'propaganda' yang menyesatkan seolah-olah Komisi III melakukan intervensi terhadap proses hukum Amsal.

"Komisi III meminta penjelasan mengapa Kejaksaan Negeri Karo membangun narasi sesat seolah-olah Komisi III melakukan intervensi dan melanggar prosedur dengan memaksakan pengeluaran saudara Amsal Christy Sitepu dari LP Tanjung Gusta setelah adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor. 171/Pid.Sus/TPK/2025/PN Medan dengan menerbitkan dan menyebarkan surat yang sangat provokatif nomor B-618/L.2.19/Ft.1/03/2026," kata Danke saat rapat di Komisi III DPR RI, Kamis (2/4/2026).

Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan dua perihal tersebut merupakan dua konteks yang berbeda di mana pengalihan jenis penahanan tercantum di Pasal 108 KUHAP baru, sementara penangguhan penahanan Pasal 110 KUHAP baru.

Danke pun menjawab dengan mengakui kesalahan penulisan dari seharusnya penangguhan menjadi pengalihan.

"Perihal pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak dapat dilaksanakan terdakwa sudah keluar. Izin pimpinan, surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap, izin, pengalihan memang tulisannya salah, pimpinan," jelasnya.

"Salah sengaja atau apa?" tanya Habiburokhman

"Siap, memang salah yang mengetik, pimpinan," jawab Danke.

Habiburokhman juga mempertanyakan keterlambatan pengiriman surat agar Amsal dapat segera menghirup udara bebas.

Menurut Danke, keterlambatan pengiriman surat karena jarak dari Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Medan cukup jauh.

"Mohon izin pimpinan, itu terkait dengan jarak pimpinan. Karena jaksa eksekutornya untuk ke Pengadilan Negeri Medan berasal dari kejaksaan, izin dari Kabanjahe menuju ke Medan kurang lebih 2 jam pimpinan," ucapnya.

Dalam perkara ini, Amsal Christy Sitepu telah divonis bebas sehingga lolos dari tuntutan JPU berupa ganti rugi Rp50 juta dan mengembalikan kerugian keuangan negara Rp202 juta.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang Rabu (1/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI melaksanakan rapat bersama Amsal Sitepu, Kajari, hingga JPU Kejari Kabupaten Karo terkait kasus dugaan mark up pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo tahun 2020-2022.

Secara rinci, dalam rapat tersebut dihadiri Kajati Hari Siregar Sumatra Utara, Pujiono Suwadi selaku Ketua Komisi Kejaksaan Indonesia, Danke Rajaguguk selaku Kepala Kejaksaan Kab.Karo, Wira Arizona JPU Kab. Karo, serta Amsal Sitepu selaku mantan terdakwa.

"Saya mohon berkenan rekan rekan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Dan nanti kita insyaallah selesai sekitar jam 17.00 WIB," kata Ketua Komisi III Habiburokhman, Kamis (2/4/2026).

Habiburokhman mengatakan DPR memiliki kewenangan pengawasan termasuk diantaranya dengan melaksanakan RDPU berdasarkan permintaan dari rakyat yang merasa ada ketidakadilan.

Dia menegaskan bahwa DPR tidak melakukan intervensi terhadap perkara yang dimaksud karena tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berlangsung.

"RDPU yang sering kami lakukan terhadap suatu perkara, termasuk RDPU soal perkara saudara Amsal Christy Sitepu tanggal 30 Maret 2026 bukan merupakan intervensi karena kami sama sekali tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berjalan," ungkapnya.

Dia menyatakan bahwa DPR hanya ingin memastikan tidak adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu rakyat kecil guna memperoleh keadilan.

"Saya pribadi, Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI mendapat perintah langsung dari pimpinan saya, Bapak Prabowo Subianto untuk memastikan orang kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan," paparnya.

Pengajuan RDPU yang diajukan Amsal Sitepu, katanya, memiliki dasar hukum yakni Pasal 110 Ayat (3) KUHAP baru yang mengatur jaminan penangguhan dapat diberikan oleh keluarga tersangka atau terdakwa, advokat, atau orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan tersangka atau terdakwa dengan catatan bersedia bertanggung jawab menanggung risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu, videografer asal Kabupaten Karo yang jadi tersangka kasus korupsi proyek pembuatan video profil desa di Karo.

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang dalam amar keputusannya menyatakan Amsal tak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan sebelumnya sehingga dibebaskan dari semua dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo.

Vonis bebas Amsal sekaligus memulihkan hak-hak dan kedudukannya yang sebelumnya terancam akibat dituntut hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp50 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan oleh JPU.

Selain itu, Direktur CV Promiseland tersebut juga diharuskan membayar pengganti kerugian keuangan negara sekitar Rp202,2 juta subsider satu tahun penjara dari kasus yang menjeratnya.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Yusafrihardi, Rabu (1/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menurun setelah tersangka kasus kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas sempat menjadi tahanan rumah sebelum lebaran 1447 H.

Menurut mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo, tindakan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Dia turut menyayangkan tindakan KPK yang justru memicu polemik di masyarakat.

"Walau akhirnya KPK mencabut status tahanan rumah dan mengembalikan Yaqut ke rutan, tapi nasi sudah menjadi bubur, kecaman terhadap KPK marak di pemberitaan dan sosmed, tentu ini berbahaya bagi upaya KPK untuk mengembalikan citra mereka agar kembali dipercaya oleh masyarakat," katanya dalam keterangannya kepada jurnalis dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan perubahan status penahanan tidak sesederhana yang tertuang dalam KUHAP baru. Sebab, korupsi adalah simbol kejahatan luar biasa sehingga menempatkan di rutan adalah bagian dari efek jera.

Termasuk, katanya, KPK harus yakin bahwa kasus yang diusut telah memiliki bukti yang kuat untuk siap dilimpahkan ke pengadilan. Baginya, pernyataan dari KPK akan sulit dipercayai kembali oleh publik.

"Jawaban apapun dari KPK sudah tidak akan digubris publik, sehingga KPK yang sudah menyadari kesalahannya haruslah mempercepat kasus kuota haji agar segera dibawa ke pengadilan agar publik secara transparan bisa melihat hasil," jelasnya.

Yudi menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan tahanan lain mengajukan hal yang sama. Selain itu, dia meminta Dewan Pengawas KPK memeriksa proses penyidikan kasus ini agar marwah KPK tetap terjaga.

"Sehingga dalam hal ini, kapasitas dewas bukan mencampuri penegakan hukum secara materiil karena mereka tidak bisa masuk kesitu namun ke kejanggalan prosesnya, sebagai perbaikan agar tidak terulang peristiwa serupa karna fungsi dewas menjaga nama baik lembaga dan arah pemberantasan korupsi secara benar," pungkasnya.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak keluarga Yaqut pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

Meski sempat berstatus sebagai tahanan rumah, Budi memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Yaqut.

Penyidik pun terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan agar bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan, termasuk ketika perkara masuk ke tahap persidangan.

"Masyarakat juga bisa mengakses setiap fakta-fakta persidangan, yang kemudian muncul secara utuh dan menyeluruh," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan mengembalikan status penahanan Mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan Rutan KPK setelah sebelumnya berstatus tahanan rumah.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pada hari ini, Selasa (24/3/2026) Yaqut telah kembali ke Rutan KPK usai sebelumnya berstatus tahanan rumah. Asep menjelaskan bahwa Yaqut menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sejak Senin (23/3/2026).

"Dan tentunya, kalau ada pertanyaan mengapa hari ini [24/3/2026] dipindahkan atau dialihkan kembali [ke Rutan KPK]? Yang pertama karena memang besok sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan [Yaqut]. Yang kedua juga besok rencananya kami ada progres terkait dengan penanganan kuota haji ini," kata Asep kepada wartawan pada Selasa (24/3/2026).

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak keluarga Yaqut pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

Meski sempat berstatus sebagai tahanan rumah, Budi memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Yaqut.

Penyidik pun terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan agar bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan, termasuk ketika perkara masuk ke tahap persidangan.

"Masyarakat juga bisa mengakses setiap fakta-fakta persidangan, yang kemudian muncul secara utuh dan menyeluruh," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik KPK melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka YCQ, yakni dari penahanan di Rumah Tahanan Negara Cabang KPK menjadi tahanan rumah, sejak Kamis (19/3) malam.

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa pihak keluarga Yaqut pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

“Pelaksanaannya, yakni dengan melakukan pengalihan jenis penahanannya untuk sementara waktu,” kata Budi dikutip Antara, Sabtu (21/3/2026).

Sementara itu, dia memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Yaqut setelah yang bersangkutan menjadi tahanan rumah untuk sementara waktu.

“Kami pastikan bahwa proses pengalihan penahanan untuk sementara waktu ini sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan maupun penahanan terhadap seorang tersangka. Demikian halnya proses penanganan perkara ini akan tetap berjalan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” katanya memastikan.

Sebelumnya, informasi mengenai kondisi Yaqut terungkap setelah istri dari tersangka kasus dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan sekaligus mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, yakni Silvia Rinita Harefa, berbicara kepada para jurnalis, Sabtu (21/3/2026) siang.

Silvia setelah menjenguk Ebenezer berbicara kepada para jurnalis yang menunggunya bahwa beredar informasi di antara para tahanan mengenai tidak terlihatnya Yaqut di rutan.

“Tadi sih sempat enggak lihat Gus Yaqut ya. Infonya sih, katanya keluar Kamis (19/3) malam,” kata Silvia.

Ia melanjutkan mendapatkan informasi bahwa Yaqut juga tidak terlihat saat pelaksanaan salat Idul Fitri pada 21 Maret 2026.

“Kata orang-orang di dalam ya, enggak ada. Beliau enggak ada,” katanya.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah hanya Ebenezer yang mengetahui informasi tersebut, dia menyatakan semua tahanan tahu.

“Semuanya pada tahu mengenai itu. Cuma mereka bertanya-tanya saja. Katanya ada pemeriksaan, tetapi kan nggak mungkin kalau menjelang malam takbiran ada pemeriksaan gitu kan. Sampai hari ini (Sabtu, 21/3) pun nggak ada,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia sempat menyarankan para jurnalis untuk memverifikasi informasi yang dia dapatkan.

“Coba aja kawan-kawan cari info lagi. Itu aja sih infonya,” katanya.

JAKARTA - Komisi III DPR RI berencana melakukan sosialisasi kepada seluruh Kapolres se-Indonesia terkait penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) baru. Sosialisasi ini akan dilaksanakan setelah Idulfitri di masing-masing kantor polda.

"Kita sudah merencanakan sosialisasi di seluruh Polda di seluruh Indonesia setelah Lebaran besok, di mana di saat itu kita minta semua Kapolres untuk dihadirkan," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Dia menyebut, Komisi III akan menyosialisasikan kepada para kapolres soal isi KUHP dan KUHAP baru. Sosialisasi itu tidak hanya per pasal, tetapi juga semangatnya.

"Jadi Komisi III akan sosialisasi karena undang-undang itu kan bukan hanya bunyi pasalnya, tapi semangatnya apa. Karena kami yang bikin ya makanya kami bekerja sama untuk itu. Itu untuk memastikan ya," ujarnya.

Salah satu kasus yang kini menjadi sorotan adalah penetapan tersangka terhadap pemilik Restoran Bibi Kelinci Kopitiam, Nabilah O'Brien . Legislator Gerindra itu mengingatkan, dalam KUHP baru terdapat Pasal 36 yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan.

"Pasal 36 ini semakin relevan kalau terkait apa, perkara pencemaran atau apa namanya yang bersifat ujaran. Kan sulit menilai ujaran. Orang ngomong apa bisa jadi dinilai secara apa namanya, redaksi menghina misalnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril mengatakan Pimpinan KPK tidak memiliki wewenang menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi ahli dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang bertujuan menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Yaqut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Awalnya, Kuasa Hukum Yaqut menyampaikan prosedur penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang KUHAP terbaru, di mana penetapan tersangka dilakukan oleh penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti.

Kuasa Hukum Yaqut mengaitkan aturan tersebut dengan Pasal 24 ayat (4) UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang sudah direvisi menjadi UU KPK Nomor 19 tahun 2019. Dalam aturan yang terbaru, penjelasan mengenai Pimpinan KPK merupakan penyidik dan penuntut umum dihapus.

Oce menilai, atas hal tersebut maka Pimpinan KPK tidak bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka karena bukan penyidik dan penuntut umum. Menurutnya, perlu ada penyesuaian dengan Pasal 90 KUHAP.

"Begitu Pasal 90 KUHAP mengatakan penetapan tersangka harus oleh penyidik, maka model cara kerja KPK ya harus berubah atau undang-undangnya berubah. Tidak boleh lagi model lama. Maka pimpinan KPK tidak boleh lagi menetapkan tersangka. Itu ditetapkan oleh penyidik. Kan di KPK ada penyidik dalam institusi KPK yang dipimpin oleh pimpinan KPK," katanya.

Dia menyampaikan, untuk menandatangani, mengeluarkan, atau menetapkan tersangka dikembalikan kepada aturan dasarnya, yakni pejabat yang disebutkan di undang-undang dalam kapasitasnya sebagai penyidik.

"Jadi pejabat lain yang ada di dalam institusi itu, baik meliputi atasannya juga, kalau dia tidak punya status sebagai penyidik, dia tidak berwenang?" tanya kuasa hukum.

"Tidak berwenang," jawab Oce.