Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim asuransi kesehatan pada Maret 2026 naik 15,3% (year on year/YoY) menjadi Rp6,72 triliun dari sebelumnya Rp5,83 triliun.

Ketua Bidang Literasi & Perlindungan Konsumen AAJI Wianto Chen mengatakan tren itu menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan asuransi kesehatan dan refleksi dari inflasi medis yang terjadi.

“Kemudian, peningkatan ini juga mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap perlindungan kesehatan dan meningkatnya kesadaran tentang proteksi kesehatan,” ucapnya dalam konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa periode Januari-Maret 2026 di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Di sisi lain, lanjut Wianto, angka tersebut menunjukkan bahwa manfaat asuransi kesehatan semakin dirasakan dengan tingginya permintaan terhadap permintaan asuransi kesehatan itu sendiri.

Wianto merinci, klaim asuransi kesehatan pada segmen perorangan dan kumpulan kompak mengalami kenaikan. Untuk segmen perorangan, klaim naik 12,1% YoY menjadi Rp4,20 triliun, sedangkan untuk segmen kumpulan naik 20,9% YoY menjadi Rp2,52 triliun.

Secara lebih dalam, jumlah penerima manfaat klaim kesehatan pada kuartal I/2026 sebanyak 1,35 juta orang. Untuk klaim kesehatan perorangan, nilai klaimnya sebesar Rp4,20 triliun dan jumlah penerima manfaat 0,10 juta orang. Sementara itu, klaim kesehatan kumpulan nilainya mencapai Rp2,52 triliun dan jumlah penerima manfaatnya 1,26 juta orang pada Maret 2026.

“Karena itu keberlanjutan ekosistem asuransi kesehatan ini menjadi fokus utama yang sangat penting dan industri kita terus beradaptasi melalui transformasi yang sejalan dengan regulator agar perlindungan kesehatan ini tetap memberikan manfaat yang optimal jangka panjang dan berkelanjutan,” tegas Wianto.

Lebih jauh, Wianto turut membeberkan mengacu survei Wills Tower Watson, inflasi medis di Indonesia diperkirakan akan bergerak di level 15,1%. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendorong inflasi medis ini sampai menjadi double digit.

“Kalau dari sisi permintaan itu memang kita tahu bahwa dari data permintaan asuransi kesehatan itu terus naik. Kedua, tentunya kita juga tahu dari pola penyakit severe seperti jantung, diabetes, dan lain sebagainya sekarang itu naik tinggi. Juga ada faktor di mana penggunaan manfaat pendidikan asuransi kesehatan itu melebihi daripada yang diperlukan,” bebernya.

Selain itu dari sisi penyedia layanan kesehatan atau supply, terlihat bahwa tarif rumah sakit belum memiliki standar yang beragam. Kondisi ini tercermin dari kenaikan tarif yang relatif tinggi setiap tahun untuk obat-obatan, jasa dokter, perawatan, dan lainnya.

Selain itu, tekanan biaya juga berpotensi meningkat akibat faktor inflasi impor yang dipengaruhi pergerakan nilai tukar dolar AS. Pasalnya, sebagian besar instrumen medis masih bergantung pada produk impor.

“Sehingga rumah sakit, perusahaan penyelenggara, fasilitas kesehatan, BPJS itu perlu lebih koordinasi lagi supaya kita bisa me-manage peningkatan klaim ini yang ujung-ujungnya akan membawa soal premi. Karena premi itu akan menyesuaikan dengan inflasi medis,” jelas Wianto.

Sebab demikian, Wianto menilai POJK 36/2025 adalah langkah transformatif untuk menekan inefisiensi dalam proses klaim asuransi kesehatan.

“Kalau klaimnya efisien, terkoordinasi, tidak membayar berlebih-lebih, tidak double, tentunya premi ini bisa kita stabilkan. Jadi saya pikir fundamentalnya sudah benar,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan resmi memasuki masa implementasi. Aturan yang diundangkan pada 22 Desember 2025 tersebut mulai berlaku efektif setelah tiga bulan yakni pada 22 Maret 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono berharap POJK ini dapat menguatkan tata kelola dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan sehubungan dengan kewajiban tiga kapabilitas yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi.

Tiga kapabilitas yang dimaksud adalah kapabilitas medis, kapabilitas digital dan dewan penasihat medis (DPM). Kewajiban ini diharapkan dapat memperbaiki ekosistem kesehatan dalam mengendalikan biaya medis dan meningkatkan pelindungan konsumen asuransi kesehatan.

“Harapan selanjutnya adalah ada perbaikan manajemen risiko dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan dengan implementasi kebijakanrisk sharingpada penyelenggaraan asuransi kesehatan,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Harapan selanjutnya adalah terciptanya kolaborasi antara pihak yang terlibat dalam ekosistem asuransi kesehatan nasional. Terutama dengan terselenggaranya koordinasi antar penyelenggara jaminan (KAPJ) antara BPJS Kesehatan dengan Perusahaan Asuransi.

Ogi melanjutkan, saat ini tren klaim asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa dan umum masih meningkat, tetapi secara rasio masih dalam batas yang terjaga.

“Untuk menjaga kualitas kinerja, perusahaan perlu memperkuatunderwriting, pengelolaan klaim, serta pengendalian biaya layanan kesehatan,” ucapnya.

Di lain sisi, dia memastikan OJK terus melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk asuransi kesehatan, baik secaraoffsitemaupunonsite. Hal ini pun termasuk melalui pengawasan tematik guna memastikan praktik pemasaran yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip perlindungan konsumen.

“Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi kesehatan,” sebutnya.

Dia menambahkan, melalui POJK 36/2025 yang memuat kewajiban perusahaan asuransi memiliki DPM diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan atas layanan medis yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

“Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, efisiensi biaya, serta perlindungan bagi pemegang polis,” tegas Ogi.

Selain mengenai DPM, Ogi juga menuturkan POJK untuk asuransi kesehatan itu mewajibkan perusahaan asuransi menyediakan produk dengan dan tanpa fitur pembagian risiko (risk sharing).

“Pengaturan ini bertujuan untuk mengurangi moral hazard serta mencegah penggunaan layanan kesehatan secara berlebihan [overutilization], sehingga pemanfaatan layanan tetap sesuai kebutuhan medis,” ujarnya.

Klaim Meningkat, tapi Bisnis Asuransi Kesehatan Berpeluang Tumbuh

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan bahwa perkembangan nilai klaim asuransi kesehatan masih menjadi perhatiannya. Di tengah penerapan POJK 36/2025, AAJI mencatat adanya kenaikan pada total pembayaran klaim kesehatan ini.

Ketua Bidang Pengembangan & Pelatihan SDM (Center of Excellence) AAJI Handojo G Kusuma mengungkapkan sepanjang 2025 industri asuransi jiwa membayarkan total klaim Rp26,74 triliun, tumbuh 9,1% (year on year/YoY) dari Rp24,52 triliun.

Bila dirincikan berdasarkan segmennya, klaim asuransi kesehatan perorangan naik sebesar 6,7% (YoY) dengan total nilai sebesar Rp16,59 triliun. Sementara itu, untuk segmen kumpulan tercatat sebesar Rp10,16 triliun, naik 13,2% (YoY).

“Di sepanjang tahun 2025, rata-rata penerima manfaat asuransi kesehatan perorangan nilai klaimnya adalah sebesar Rp54,61 juta meningkat 51,9% dibandingkan dengan tahun 2024 yang nilainya sebesar Rp35,95 juta per orang,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

AAJI, kata Handojo, akan terus memantau perkembangan ini secara berkala dan terus menjalin kolaborasi dengan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan para penyedia jasa layanan untuk mengoptimalkan penerapan POJK 36/2025, guna menciptakan industri asuransi kesehatan yang berkelanjutan dan bermanfaat.

PT Prudential Life Assurance melihat masih banyak peluang yang bisa dioptimalkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan penetrasi pasar dan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan peluang tersebut didapatkan dari pasca pandemi Covid-19 yang membuat kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan meningkat.

“Kondisi ini yang menumbuhkan optimisme kami bahwa asuransi kesehatan masih berpeluang untuk tumbuh,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Di Prudential Life, katanya, produk asuransi kesehatan PRUWell Medical dan PRUWell Health menjadi salah satu produk yang diminati oleh para pemegang polis.

Lebih jauh, Yosie membeberkan peningkatan biaya kesehatan saat ini dipengaruhi oleh tiga faktor.Pertama, faktor gaya hidup, yang mana masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan hidup kurang sehat.Kedua, adanya overutilisasi atau perawatan berlebihan.

“Ketiga, teknologi yang digunakan untuk perawatan yang terus berkembang yang akhirnya mendorong peningkatan biaya perawatan. Tiga faktor tersebut di atas yang menyebabkan inflasi medis yang terus meningkat setiap tahunnya,” ungkapnya.

Selain itu, dia menyebut dari sisi biaya perawatan, di Indonesia saat ini belum ada kebijakan atau ketetapan tarif yang berlaku secara nasional. Sebab itu, kesenjangan biaya untuk jenis perawatan dan pengobatan yang sama masih sangat beragam.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Prudential Life mengoptimalkan AI untuk menganalisa tren dan pola klaim lebih detail, serta mengidentifikasi area berisiko tinggi dari berbagai dimensi. Pasalnya, dengan data yang lengkap, mendalam, dan akurat, risiko penggunaan berlebih (overutilization) dapat dicegah.

Di sisi lain, Yosie berujar Prudential Indonesia sangat mengapresiasi keputusan OJK yang menerbitkan POJK asuransi kesehatan. Peraturan ini dinilai akan memastikan keseimbangan manfaat bagi nasabah dan mendukung penguatan ekosistem asuransi kesehatan.

“Prudential Indonesia terus melakukan koordinasi eksternal dengan berbagai pemangku kebijakan, asosiasi, dan pihak swasta lainnya, serta diskusi internal untuk menyusun langkah-langkah sosialisasi secara bertahap agar implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik,” tegas Yosie.

Sementara itu, pengamat asuransi sekaligus dosen asuransi syariah UIN Banten Wahju Rohmanti menilai POJK 36/2025 seharusnya memberikan dampak positif bagi industri asuransi, karena bisa menambah volume bisnis dan pangsa pasar.

“Asuransi kesehatan di asuransi itu umumnya masih beruparider, masih sedikit yang jualan asuransi kesehatan murni perorangan, sehingga sebagairiderasuransi kesehatan itu menjadienhancerproduk asuransi dasarnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia melihat bahwa tantangan dalam memasarkan produk asuransi kesehatan adalah faktor teknis danfraudyang dalam pengajuan klaim, apalagi asuransi kesehatan segmen kumpulan.

“Jadi tantangannya dobel, dari teknis dan dari nasabah itu sendiri,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumarjono mengatakan penguatan tata kelola dan manajemen risiko menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap perusahaan asuransi.

“Industri asuransi hidup dari kepercayaan, dan kepercayaan hanya bertahan jika tata kelola dan manajemen risiko dijalankan bukan sekadar sebagai kewajiban, tetapi sebagai budaya,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Untuk memperkuat hal tersebut, saat ini OJK mulai menerapkan sejumlah regulasi yang menjadi standard baru dalam pengelolaan asuransi, salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang efektif berlaku mulai 22 Maret 2026.

Sumarjono mengatakan aturan tersebut bertujuan untuk mendorong agar operasional perusahaan lebih akuntabel serta mencegah penyimpangan dalam proses pengelolaan dana perlindungan asuransi jiwa masyarakat.

Langkah penguatan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan asuransi oleh OJK tersebut, menurut dia, juga didukung dengan peningkatan pengawasan dan pelindungan hak pemegang polis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Anggota Komisi VI sekaligus Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengatakan pihaknya memanfaatkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami persoalan tata kelola keuangan, mendorong perbaikan sistem pengendalian internal, serta memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

Ia mengatakan DPR RI juga mendorong realisasi Program Penjaminan Polis melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bantalan perlindungan ketika terjadi kegagalan finansial perusahaan asuransi.

Sebagai salah satu contoh upaya penyelesaian kegagalan finansial perusahaan asuransi, ia pun menyoroti perkembangan positif IFG Life yang saat ini menjalankan mandat untuk melakukan pengelolaan terhadap portofolio polis milik eks nasabah Jiwasraya melalui skema penyehatan industri asuransi.

“Pengelolaan perusahaan tersebut menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dan diharapkan dapat turut memulihkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional," kata Herman Khaeron.

Sejalan dengan upaya regulator dan legislatif, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Emira E. Oepangat mengatakan asosiasi juga secara aktif mendorong peningkatan kapasitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perasuransian untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko perusahaan.

Ia mengatakan penguatan kompetensi SDM tersebut dilakukan lewat pembangunan Grha AAJI sebagai pusat kolaborasi terpadu serta pengembangan ekosistem pembelajaran menyeluruh dalam program AAJI Industry University.

Selain untuk menghindari potensi kecurangan (fraud) internal, ia mengatakan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa pembayaran klaim dilakukan secara sah, kepada orang yang tepat, dengan jumlah yang tepat sesuai ketentuan polis untuk meminimalisir risiko fraud eksternal.

“Pengendalian ini penting karena berbagai studi menunjukkan bahwa fraud dapat berkontribusi sekitar lima persen terhadap rasio klaim, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas premi,” kata Emira E Oepangat.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah membayarkan klaim asuransi kesehatan lebih dari Rp3 triliun sepanjang 2025.

Chief Product Officer Allianz Life Indonesia, Cheang Khai Au, menyebut total tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk memastikan nasabah mendapatkan perlindungan yang dapat diandalkan.

Cheang meneruskan, peran asuransi kesehatan semakin penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat meningkatnya biaya kesehatan dan inflasi medis yang terjadi.

“Allianz optimistis dengan prospek asuransi kesehatan di 2026 akan tetap kuat, juga dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (3/2/2026).

Untuk tetap menjaga momentum tersebut, Allianz Life selalu menempatkan nasabah di pusat dalam setiap keputusan. Prinsip ini diterapkan melalui pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan dan dirancang untuk memberikan manfaat yang jelas bagi berbagai tahap kehidupan.

“Perusahaan juga memastikan pengalaman nasabah yang lancar dari pembelian hingga klaim melalui integrasi digital dan layanan tatap muka,” tegasnya.

Dia turut mengatakan pihaknya terus berkomitmen meningkatkan akses nasabah terhadap layanan kesehatan berkualitas melalui inisiatif seperti Blue Eagle Network, yang memperkuat kolaborasi dengan mitra rumah sakit.

“Seluruh strategi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” ucap Cheang.

Lebih jauh, Cheang mengapresiasi terbitnya POJK 36/2025 Tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Dia menilai ini salah satu upaya OJK dalam memperkuat ekosistem asuransi kesehatan.

“Untuk ke depannya, Allianz akan melanjutkan kolaborasi erat dengan regulator dan asosiasi untuk memastikan implementasi yang terbaik bagi nasabah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pendapatan premi Allianz Life Indonesia per Desember 2025 mengalami peningkatan sekitar 11% (year on year/YoY) menjadi Rp18,36 triliun.

Sementara itu, klaim dan manfaat yang dibayarkan sepanjang 2025 mencapai Rp5,06 triliun, tumbuh 21,05% (YoY) dari Rp4,18 triliun.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat peningkatan aktivitas klaim pada lini usaha asuransi kesehatan yang perlu dikelola secara hati-hati oleh industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada November 2025, klaim asuransi kesehatan di asuransi jiwa tercatat sebesar Rp22,10 triliun atau meningkat 11,20% (YoY).

“Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66%,” ungkap Ogi.

OJK, katanya, terus memantau perkembangan itu dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi kesehatan diproyeksikan terus bertumbuh seiring adanya potensi kenaikan biaya kesehatan, bonus demografi, dan membaiknya pelayanan perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi kesehatan.

Kendati demikian, Ketua Sekolah Tinggi Manajamen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim membeberkan masih ada tiga tantangan yang perlu dihadapi industri asuransi jiwa dalam memasarkan produk asuransi kesehatan.

“Tantangan yang masih harus dihadapi adalah fraud, excessive treatment yang diberikan oleh oknum dokter dan rumah sakit dengan tujuan komersial, dan inflasi biaya medis yang tidak terkendali,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Oleh karena itu, dia menyarankan agar para perusahaan asuransi jiwa harus bisa meningkatkan fungsi anti fraud dan kesadaran peserta.

Dia juga mengimbau agar perusahaan mengoptimalkan pemberdayaan Dewan Penasihat Medis (MAB), sehingga terjadi kesepahaman dengan para dokter dan rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal dengan biaya sewajarnya.

“Kemudian, melakukan koordinasi secara langsung dengan asosiasi dan regulator untuk membangun ekosistem asuransi kesehatan yang sehat,” sebut pengamat asuransi tersebut.

Lebih lanjut, dia berpendapat bahwa untuk mengendalikan rasio klaim asuransi kesehatan, tidak harus selalu melalui kenaikan tarif. Pengendalian bisa dilakukan melalui literasi kepada peserta, dokter dan rumah sakit yang diiringi dukungan regulator dan kerja sama dengan pemangku kepentingan kesehatan.

“Untuk membangun ekosistem asuransi kesehatan yang baik dan akan dapat lebih menjamin pertumbuhan industri asuransi kesehatan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih jauh, Abitani turut menyoroti terbitnya POJK Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Dia melihat POJK ini akan efektif jika seluruh perusahaan yang menyediakan produk asuransi kesehatan kompak dan berkoordinasi dengan ekosistem kesehatan, dengan dukungan OJK dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Risk sharing atau deductible [dalam POJK itu] bisa mengurangi potensi moral hazard yang ada pada asuransi kesehatan,” sebut Abitani.

Senada, pengamat asuransi Wahju Rohmanti menilai POJK 36/2025 itu bisa menguatkan ekosistem industri asuransi kesehatan apabila risk sharing dilakukan dengan benar. Menurutnya, risk sharing berdampak langsung dalam menurunkan beban perusahaan asuransi, meskipun di satu sisi akan membebani pemegang polis.

Baginya, selama porsi sharing yang dibebankan masih dalam batas wajar, maka pemegang polis tidak akan keberatan. Hal ini sekaligus untuk mendisiplinkan serta meliterasi pemegang polis bahwa asuransi kesehatan swasta tidak disubsidi seperti BPJS Kesehatan.

“Jika telah tercipta kondisi bahwa perusahaan asuransi terbantu, pemegang polis bersedia dengan sukarela, maka tentu akan menguatkan ekosistem industri asuransi kesehatan,” jelasnya.

Secara garis besar, Wahju optimistis bahwa asuransi kesehatan akan terus tumbuh. Dia menilai pertumbuhan itu tidak lepas sejak adanya BPJS Kesehatan yang membuat masyarakat menyadari kebutuhan akan asuransi kesehatan.

“Dampak bagusnya adalah masyarakat jadi menyadari dan butuh asuransi kesehatan. Termasuk membeli asuransi kesehatan swasta di luar BPJS Kesehatan. Inilah yang saya yakini akan mendorong pertumbuhan asuransi kesehatan ke depan,” ujarnya.

Lebih jauh, dia membeberkan tantangan industri saat ini adalah membuat produk asuransi kesehatan tidak lagi sebagai rider asuransi jiwa, tetapi menjadi produk mandiri. Namun, dia menyoroti ini perlu melakukan efisiensi biaya karena harus punya infrastruktur dan sistem yang bisa menjadi mitra bagi provide yang bekerja sama.

“Atau mungkin bisa membangun sistem agar perusahaan asuransi berhubungan langsung dengan rumah sakit tanpa melalui jasa provider,” ucap Wahju.

Setali tiga uang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis produk asuransi kesehatan terus bertumbuh, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan risiko kesehatan.

Selain itu, optimistis juga didasarkan pada kinerja asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa yang sampai dengan November 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 17,23% year-on-year (YoY).

“Pada asuransi jiwa, premi asuransi kesehatan mencapai Rp30,84 triliun berkontribusi 18,82% terhadap total premi asuransi jiwa,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers daring RDK OJK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA- Indonesia Financial Group (IFG) selaku holding asuransi, penjaminan, dan investasi pelat merah berkomitmen menerapkan Good Corporate Governance (GCG), salah satunya dengan mekanisme pengadaan yang lebih transparan.

Sejalan dengan arah strategis Danantara Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan penciptaan nilai jangka panjang, IFG menyelenggarakan IFG Strategic Vendor Gathering 2025 dengan tema“Strengthening Trust, Driving Sustainable Business Synergy”.

IFG memandang tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus menopang keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi IFG dan mitra kerja dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai prinsip GCG.

Lewat acara tersebut sekaligus IFG menegaskan komitmen penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, serta mendorong sinergi bisnis berkelanjutan guna mendukung transformasi bisnis dan penguatan ekosistem induk asuransi, penjaminan, dan investasi.

Direktur SDM IFG Rizal Ariansyah menyampaikan bahwa penguatan tata kelola pengadaan merupakan bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan. Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, menjadi prasyarat utama untuk memastikan seluruh mitra kerja menjunjung standar integritas, etika bisnis, serta kepatuhan yang konsisten dalam setiap proses pengadaan.

“Kemitraan yang dibangun atas dasar integritas dan kepercayaan akan memperkuat efektivitas operasional sekaligus mendukung penciptaan nilai berkelanjutan atau long term value creation, sehingga meningkatkan ketahanan korporasi dan kepercayaan pemangku kepentingan di tengah dinamika industri jasa keuangan,” tambahnya, dikutip dari siaran pers, Selasa (30/12/2025).

Komitmen IFG terhadap tata kelola dan keberlanjutan juga tercermin dari pengakuan Indeks Integritas Bisnis Lestari (INSTAR) 2025. Pengakuan tersebut melihat konsistensi IFG dalam praktik bisnis berintegritas, penguatan aspek sosial dan HAM, serta komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi medis diperkirakan masih akan menghadirkan tekanan bagi lini asuransi kesehatan pada 2026.

Kendati begitu, rencana regulator menerbitkan aturan baru untuk memperkuat bisnis asuransi kesehatan di Indonesia menghadirkan harapan.

Pengamat asuransi Wahju Rohmanti meyakini bahwa inflasi medis masih akan menjadi aral bagi lini asuransi kesehatan pada 2026.

“Inflasi medis di Indonesia cukup tinggi. Dari data OJK, inflasi medis 2025 di atas 13%, melampaui inflasi medis global. Sehingga menurut pendapat saya, tahun 2026 angka inflasi medis masih cukup tinggi,” ujarnya kepadaBisnis, dikutip Minggu (7/12/2025).

Dia menjelaskan, sebagian besar produk asuransi kesehatan (askes) saat ini masih berbentukriderdari produk induk, sehingga potensi pengembangan askes murni belum optimal.

Menurutnya, rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi baru terkait askes diharapkan dapat mendorong perusahaan asuransi swasta memperluas penjualan produk kesehatan yang lebih mandiri.

Wahju menuturkan bahwa kehadiran produk askes murni dan meningkatnya partisipasi perusahaan asuransi swasta diharapkan dapat membantu menurunkan tekanan inflasi medis secara bertahap ke depan.

“Kami berharap dengan adanya POJK [Peraturan OJK] baru tentang askes yang rencananya akan terbit dalam waktu dekat akan dapat mendorong perusahaan asuransi swasta untuk lebih banyak menjual produk askes murni,” tegasnya.

Seperti diketahui, OJK mencoba menghadirkan solusi anyar dengan menyiapkan POJK tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang ditargetkan bisa terimplementasi pada 1 Januari 2026 bagi industri asuransi.

POJK tersebut diharapkan mampu meredam tekanan yang tengah dihadapi lini bisnis asuransi kesehatan di Tanah Air di tengah tingginya inflasi medis yang masih menjadi aral bagi pengembangan bisnis proteksi yang berkelanjutan sepanjang 2025.

Beleid itu antara lain mengatur skemarisk sharingdalam pembayaran pengajuan klaim kesehatan. Skema ini sebenarnya telah muncul dengan istilahco-paymentmelalui Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 7/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan.

Aturan terdahulu itu mengatur skemaco-paymentyang antara lain mewajibkan peserta asuransi membayar minimal 10% dari total biaya klaim asuransi. Namun, implementasi SEOJK itu ditangguhkan usai menuai respons pro dan kontra publik.

Sejak September 2025, OJK kemudian dalam draf POJK terbaru itu menyesuaikan besaran minimal pembayaran klaimmenjadi 5%. Istilahco-paymentjuga diubah menjadirisk sharing.

Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa implementasi skemarisk sharingdibutuhkan lantaran ekosistem asuransi kesehatan tengah menghadapi tekanan yang kian masif.

“OJK mengamati kecenderunganoverutilization[penggunaan berlebihan] layanan kesehatan, perkembangan yang sangat tinggi untuk trenmedical inflation[inflasi medis], dan adanya kenaikan premi per polis asuransi kesehatan yang signifikan,” ujar Mahendra dalam rapat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Mahendra juga menegaskan bahwa sistem pembagian risiko itu tidak dimaksudkan untuk memindahkan beban kepada pemegang polis asuransi. Namun, skema tersebut menjadi solusi demi menguatkan ekosistem asuransi kesehatan sehingga mampu berfungsi secara stabil dan berkelanjutan.

“Justru [risk sharing] memastikan bahwa penggunaan layanan kesehatan berjalan tepat, terukur, dan tidak berlebihan sehingga berkelanjutan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa skema co-payment asuransi kesehatan alias risk sharing dalam pembayaran pengajuan klaim diberlakukan karena ekosistem asuransi kesehatan saat ini sedang menghadapi tekanan yang semakin besar.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Dewan Komisioner (DK) OJK, Ketua DK OJK Mahendra Siregar mengungkapkan hal-hal yang menjadi tekanan besar tersebut.

“OJK mengamati kecenderungan overutilization [penggunaan berlebihan] layanan kesehatan, perkembangan yang sangat tinggi untuk tren medical inflation [inflasi medis], dan adanya kenaikan premi per polis asuransi kesehatan yang signifikan,” ujar Mahendra pada Kamis (4/12/2025).

Dalam poin terakhir tersebut, dia menyebut bahwa secara agregat pada 2023 dan 2024 peningkatan premi per polis mencapai 43,01%. Hal-hal tersebut, dibarengi dengan permintaan masyarakat akan layanan asuransi yang lebih berkualitas dengan premi yang terjangkau, menjadi alasan OJK memberlakukan skema co-payment.

“Kombinasi dari faktor-faktor itu menunjukkan perlunya penguatan ekosistem asuransi kesehatan agar mampu berfungsi secara stabil dan berkelanjutan,” jelas Mahendra.

Mahendra menegaskan bahwa sistem pembagian risiko ini tidak dimaksudkan untuk memindahkan beban kepada pemegang polis asuransi.

“Justru [risk sharing] memastikan bahwa penggunaan layanan kesehatan berjalan tepat, terukur, dan tidak berlebihan sehingga berkelanjutan,” ujar Mahendra.

OJK juga mengklarifikasi bahwa risk sharing merupakan hal yang opsional bagi peserta asuransi alias bukan suatu kewajiban. Lebih lanjut, perusahaan asuransi yang ingin menawarkan produknya wajib untuk menawarkan produk yang tidak menggunakan risk sharing.

Pada kesempatan yang sama, OJK juga menegaskan dalam skema co-payment asuransi kesehatan pemegang polis menanggung risiko sebesar 5% dari total pengajuan klaim, yang sebelumnya direncanakan akan berada di angka 10%. Terdapat batas maksimum dari risiko yang ditanggung peserta asuransi, yaitu Rp300.000 per pengajuan klaim untuk rawat jalan dan Rp3.000.000 per pengajuan klaim untuk rawat inap.

Dalam skema risk sharing ini, perusahaan asuransi juga menetapkan jumlah tertentu atau deductible tahunan yang disepakati antara perusahaan dengan pemegang polis.

“Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki pilihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya,” ucap Mahendra.

Mengenai mekanisme pelaksanaan risk sharing dari sisi perusahaan, OJK mendorong para perusahaan asuransi untuk melakukan koordinasi antarpenyelenggara jaminan atau coordination of benefits. Hal itu dilakukan untuk mengkoordinasi detail pembayaran klaim asuransi bagi pemegang polis.

OJK dan Komisi XI DPR sebelumnya sudah beberapa kali bertemu membahas isu ini. Dalam rapat tanggal 30 Juni 2025 silam, disepakati bahwa pengaturan mengenai risk sharing akan dilakukan dalam bentuk Peraturan OJK (POJK). Selanjutnya, pada 18 September 2025, skema tersebut diafirmasi dukungannya oleh DPR dan diharapkan akan berlaku efektif 1 Januari 2026. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur penegasan penyesuaian penetapan premi dan kontribusi ulang (repricing) dalam draf POJK tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan, yang ditargetkan bisa diimplementasikan pada 1 Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan perusahaan asuransi tidak boleh mengubah premi di tengah berjalannya kontrak polis.

“Apakah perusahaan asuransi boleh melakukan repricing, perubahan harga premi di setiap saat, ini kami atur bahwa itu tidak bisa,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (4/12/2025).

Ogi menekankan bahwa penetapan premi dan kontribusi hanya bisa perusahaan asuransi ubah saat kontrak polis diperpanjang ataupun berakhir.

“Jadi, kalau kontrak sudah berjalan sekurang-kurangnya setahun itu harus tetap berlaku [premi yang belum di-repricing] dan repricing baru berlaku pada saat kontrak itu diperbarui atau berakhir,” ucapnya.

Dia meneruskan, hal ini dilakukan supaya para pemegang polis terlindungi dan perusahaan asuransi tidak bisa seenaknya mengubah premi dengan alasan sedang ada inflasi atau sebagainya.

“Itu maksudnya gitu, jangan seenak ‘oh ini lagi ada inflasi atau apa’, tiba-tiba perusahaan asuransi menaikkan premi, itu enggak boleh, dilarang,” tegasnya kepada wartawan seusai rapat.

Namun, lanjutnya, saat kontrak setahun itu berakhir perusahaan boleh menyesuaikan premi, tetapi juga harus dengan persetujuan pemegang polis. Ketika pemegang polis tidak setuju, maka kontrak selesai.

Adapun, Ogi menyebut secara prinsip umum di industri sebenarnya secara normatif memang premi tidak boleh diubah di tengah masa kontrak.

“Tapi kan kita pertegas supaya ada pelindungan terhadap pemegang polis. Ya kayak samanya kalau orang beli deposito berjangka, bunganya kan enggak boleh diubah, kalau udah berakhir baru diubah, analoginya gitu,” ucapnya.

Di lain sisi, dalam rapat itu Ogi membeberkan adanya pengaturan soal periode menunggu atau waiting period untuk klaim asuransi. Untuk individu, paling lama 30 hari kalender baru bisa menjadi efektif.

Kemudian, lanjutnya, untuk manfaat penyakit kronis atau khusus yang dinyatakan dengan jelas dalam polis masa tunggunya menjadi enam bulan.

“Di ketentuan sebelumnya produk sebelumnya itu 12 bulan. Kita memajukan bahwa ini perlu lebih cepat karena rata-rata produk itu 12 bulan. Jadi kalau itu 12 bulan masa tunggunya ya dia hanya membayar premi, tapi tidak bisa memberikan manfaat,” bebernya.

Adapun, ketentuan ini hanya berlaku untuk periode pertanggungan pertama kali bagi produk individu yang dapat diperpanjang otomatis.

“Artinya masa tunggu kalau itu diperpanjang maka tidak lagi perlu masa tunggu lagi. Jadi, sudah bisa langsung menjadi efektif untuk produk asuransi dimaksudnya,” tuturnya.

Sementara itu, untuk produk kumpulan itu mengacu pada perjanjian yang disepakati antara pemegang polis dengan perusahaan dimaksudnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life sedang mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan pihak lain dalam pembentukan Dewan Penasihat Medis atau Medical Advisory Board (MAB).

Direktur Ciputra Life Listianawati Sugiyanto mengatakan perusahaannya mendukung kebijakan OJK yang semula tertuang dalam SEOJK 7/2025 itu. Menurutnya, dewan ini akan memperkuat ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia.

“Untuk pembentukan Dewan Penasihat Medis tersebut, kami saat ini mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan pihak lain, seperti perhimpunan kedokteran yang mempunyai pengalaman dan keahlian yang mumpuni,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Sabtu (11/10/2025).

Listianawati melanjutkan, Ciputra Life berharap para perhimpunan kedokteran itu bisa memberikan pandangan medis secara lebih komprehensif.

Pasalnya, dia melihat DPM ini dapat membantu perusahaan asuransi memperkuat kualitas proses penanganan klaim dan melakukan review terhadap utilisasi klaim.

“Yang tentunya akan memberikan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan asuransi dalam menyusun fitur dan melakukanpricingterhadap produk asuransi kesehatan,” ucapnya.

Tidak sampai di situ, dia berharap DPM yang bersifat independen ini dapat berperan lebih aktif dalam proses penanganan klaim, termasuk dalam menghadapi kasus-kasus kompleks dan menjadi mediator ketika ada perbedaan interpretasi antara perusahaan asuransi dan pihak penyedia layanan kesehatan.

“Kami selaku pelaku industri asuransi selalu mendukung langkah-langkah OJK dalam rangka memperkuat ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia, sehingga bisa memberikan perlindungan yang maksimal dan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan biaya premi yang terjangkau,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Ciputra Life baru saja meluncurkan produk Ciputra Medical Insurance pada pertengahan 2024. Produk ini adalah asuransi kesehatan kumpulan sebagai solusi bagi perusahaan dalam memastikan perlindungan kesehatan yang terbaik bagi seluruh karyawannya.

Menilik laporan keuangan terakhir dalam laman resminya, Ciputra Life per Juli 2025 membukukan pendapatan premi sebesar Rp301,77 miliar, turun 15% pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, beban klaim dan manfaat yang dibayar per Juli 2025 senilai Rp71,77 miliar, turun 68% secara (year on year/YoY).