Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 141,04 poin atau 2,42 persen ke level 5.679 pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa siang (30/6).

Mengutip RTI Business, IHSG dibuka di level 5.801. Sepanjang sesi I, indeks sempat menyentuh level tertinggi 5.811 dan level terendah 5.638.

Sebanyak 99 saham menguat, 583 saham melemah, dan 110 saham bergerak stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp9.963,71 triliun.

Volume perdagangan mencapai 12,43 miliar saham dengan nilai transaksi Rp7,52 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 903.131 kali.

Investor asing masih membukukan jual bersih sebesar Rp881,58 miliar di seluruh pasar. Di pasar reguler, investor asing mencatat jual bersih Rp854,10 miliar, sedangkan di pasar negosiasi dan tunai juga terjadi jual bersih Rp27,48 miliar.

Berdasarkan volume perdagangan sebanyak 15,5 miliar saham, investor domestik mendominasi dengan porsi 79,90 persen atau sekitar 12,6 miliar saham. Sementara investor asing berkontribusi 20,10 persen atau sekitar 2,9 miliar saham.

Dari sisi nilai transaksi sebesar Rp9,1 triliun, investor domestik menyumbang 56,14 persen atau sekitar Rp5,6 triliun. Adapun investor asing berkontribusi 43,86 persen atau sekitar Rp3,6 triliun.

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1.230.166 kali transaksi. Investor domestik mendominasi dengan porsi 77,70 persen atau sekitar 1 juta kali transaksi, sedangkan investor asing berkontribusi 22,30 persen atau sekitar 203.480 kali transaksi.

IDXChannel - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengonfirmasi hasil dari aksi korporasi terbarunya, berupa pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), alias Private Placement Tahap VI, melalui penerbitan 178.685.260 saham baru Perseroan.

Sebagaimana disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/6/2026), saham-saham baru tersebut dibanderol dengan harga konversi sebesar Rp50,81 per saham.

Dengan demikian, maka total nilai Private Placement yang telah dicatatkan pada 23 Juni 2026 tersebut terhitung mencapai Rp9,07 miliar.

"Aksi korporasi ini merupakan implementasi atas skema konversi utang Perseroan kepada kreditur menjadi ekuitas, sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian, hasil proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)," ujar Direktur Keuangan, Human Capital Management (HCM), dan Manajemen Risiko WSBP, Koento Wahyudiat, dalam Keterbukaan Informasi.

Perjanjian tersebut sebelumnya telah disahkan melalui putusan homologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 28 Juni 2022, dan berkekuatan hukum tetap, setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pdt-Sus-Pailit/2022, pada 20 September 2022.

Aksi Private Placement ini sendiri merupakan kelanjutan dari agenda restrukturisasi keuangan yang telah mulai dilakukan sejak 2022 lalu, di mana skema konversi utang menjadi saham tersebut menjadi salah satu instrumen utama yang ditempuh WSBP guna memperbaiki struktur permodalan, sekaligus mengurangi kewajiban kepada kreditur.

"Setelah pelaksanaan PMTHMETD Tahap VI ini, jumlah modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan menjadi sebanyak 56,95 miliar saham yang terdiri dari 1 saham seri A, 26,36 miliar saham seri B, dan 30,59 miliar saham seri C," ujar Koento.

Emiten sesama BUMN infrastruktur di segmen beton, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), tercatat sebagai kreditur dagang penerima mayoritas dalam private placement WSBP tahap VI ini, dengan jumlah konversi utang sebesar Rp7,92 miliar, dan jumlah saham diterima setelah round down sebanyak 155,89 juta saham.

(taufan sukma)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan sesi I pada Jumat (26/6) di zona merah. IHSG turun 163,92 poin atau 2,73 persen ke level 5.835.

Mengutip RTI Business, IHSG dibuka di level 6.010. Sepanjang sesi I, indeks sempat menyentuh level tertinggi 6.045 dan level terendah 5.830.

Sebanyak 91 saham menguat, 593 saham melemah, dan 123 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.232,52 triliun.

Volume perdagangan mencapai 11,70 miliar saham dengan nilai transaksi Rp6,39 triliun dan frekuensi transaksi sebanyak 933.351 kali.

Investor asing membukukan jual bersih sebesar Rp299 miliar di seluruh pasar. Di pasar reguler, investor asing mencatat jual bersih Rp201,10 miliar, sementara di pasar negosiasi dan tunai juga mencatat jual bersih Rp97,90 miliar.

Berdasarkan volume perdagangan sebanyak 22,6 miliar saham, investor domestik mendominasi dengan porsi 73,06 persen atau sekitar 16,8 miliar saham. Sementara investor asing menyumbang 26,94 persen atau sekitar 5,8 miliar saham.

Dari sisi nilai transaksi sebesar Rp13,6 triliun, investor domestik berkontribusi 56,83 persen atau sekitar Rp7,9 triliun. Adapun investor asing mencatat porsi 43,17 persen atau sekitar Rp5,7 triliun.

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1.703.523 kali transaksi. Investor domestik mendominasi dengan porsi 76,99 persen atau sekitar 1,3 juta kali transaksi, sedangkan investor asing menyumbang 23,01 persen atau sekitar 350.233 kali transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Senin (15/6/2026). Sejumlah saham seperti AMMN, BUMI, hingga MDKA tercatat memimpin penguatan pada perdagangan pagi hari.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka menguat 2,85% ke level 6.178,63. Dari ratusan saham, sebanyak 519 saham menguat, 74 melemah, dan 366 saham stagnan.

Dari jajaran saham LQ45, penguatan harga saham dipimpin oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) yang naik 8,70% ke Rp3.750, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) naik 7,01% ke Rp168, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) naik 6,69% ke Rp2.710, dan PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) naik 6,67% ke Rp352.

Selain itu, penguatan juga dialami oleh saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) yang naik 5,33% ke Rp1.680, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) naik 5,29% ke Rp1.790, PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) naik 5,13% ke Rp2.050, dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 4,91% ke Rp2.990.

Pelemahan hanya dialami oleh saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) yang turun 2,40% ke Rp1.625, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) turun 1,16% ke Rp8.550, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun 1,09% ke Rp1.360.

Hal serupa terjadi pada saham-saham konglomerat, dengan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) naik 7,10% ke Rp830, PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) menguat 7,64% ke Rp310, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) naik 4,80% ke Rp3.930, dan PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) menguat 4,46% ke Rp4.920.

Selain itu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) turut menguat 6,13% ke Rp4.330, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) naik 5,59% ke Rp1.795, PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) menguat 5,80% ke Rp730, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) naik 6,25% ke Rp765, atau PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menguat 7,30% ke Rp1.985.

Saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) juga naik 4,33% ke Rp6.625, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) menguat 1,56% ke Rp6.525, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) naik 4% ke Rp1.300, dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) naik 3,74% ke Rp555.

Sebelumnya, Investment Analyst Lead Stockbit Edi Chandren, memprediksi kinerja IHSG pada perdagangan hari ini bakal menguat seiring dengan kesepakatan damai AS—Iran. Hal itu tampak dari harga minyak dunia yang telah turun sekitar 4%, harga emas menguat sekitar 2%, dan Bursa Asia mengalami penguatan.

Menurutnya, penurunan harga minyak berpotensi mengurangi kekhawatiran fiskal pemerintah, sehingga dapat menjadi sentimen positif bagi nilai tukar rupiah dan saham-saham blue chip.

”Secara sektoral, saham-saham komoditas khususnya emas berpotensi rally pada perdagangan hari ini. Selain itu, sentimen risk-on berpotensi mendorong saham-saham konglomerasi secara umum,” ujar Edi.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, salah satunya pendidikan khususnya saat proses penerimaan siswa baru yang digelar setiap tahun oleh masing-masing sekolah. Modusnya beragam mulai dari pungli sampai beli bangku agar calon siswa dapat masuk sekolah tanpa mengikuti seleksi pada umumnya.

Berdasarkan hasil pemetaan risiko oleh KPK, ditemukan praktik pungutan liar masih terjadi dalam proses penerimaan siswa baru. Modus yang muncul beragam, mulai dari biaya daftar ulang, uang bangku, hingga kewajiban membeli atribut tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

KPK turut menyoroti adanya praktik "titip" calon siswa oleh pihak tertentu untuk mendapatkan kursi di sekolah sehingga hal ini dinilai mengancam prinsip keadilan dan meritokrasi dalam akses pendidikan.

Selain itu, ditemukan praktik manipulasi data, seperti rekayasa domisili, penyalahgunaan jalur afirmasi, hingga perubahan daftar siswa yang diterima. KPK juga mencatat persoalan lain seperti ketidakjelasan daya tampung sekolah, lambatnya penanganan pengaduan, hingga proses pengambilan keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 menunjukkan indeks integritas pendidikan masih berada pada level korektif dengan skor 69,50. Nilai ini menunjukkan budaya integritas mulai diterapkan, namun belum berjalan konsisten dan masih membutuhkan perbaikan signifikan.

Dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), KPK menegaskan larangan praktik gratifikasi di lingkungan pendidikan.

Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Abdul Aziz Suhendra, mengatakan penerbitan SE ini bertujuan memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung objektif, transparan, dan adil.

“Seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru,” ujar Abdul dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

KPK juga menegaskan agar satuan pendidikan tidak menerima atau meminta barang, uang, atau bentuk lain yang berkaitan dengan proses penerimaan murid baru. Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuka peluang pelanggaran jalur resmi.

“Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN maupun non-ASN, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi pendidikan kepada masyarakat atau pegawai negeri lainnya, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pidana,” tegas Abdul.

Praktik Curang SPMB Sulit Diselesaikan

Pengamat pendidikan dari Universitas Harkat Negeri, Indra Charismiadji, menilai SE KPK penting sebagai peringatan, namun belum cukup untuk memberantas praktik jual-beli kursi dan pungli yang terus berulang setiap tahun.

Dia menilai persoalan SPMB bukan sekadar teknis administrasi, tetapi sudah menyangkut integritas tata kelola pendidikan.

“Surat Edaran KPK itu penting sebagai peringatan bahwa praktik titipan siswa, jual beli kursi, gratifikasi, dan pungutan liar adalah bentuk korupsi terhadap masa depan anak. Tetapi kita juga harus jujur, surat edaran saja tidak akan cukup kalau akar masalahnya tidak disentuh,” ujar Indra.

Menurutnya, akar masalah bukan pada kurangnya regulasi, melainkan pada cara negara memandang pendidikan. Selama pendidikan dianggap komoditas, ruang korupsi akan tetap terbuka.

Ia merujuk pada Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 serta Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan hak warga negara atas pendidikan.

“Artinya, pendidikan bukan hadiah dari negara. Pendidikan bukan barang dagangan. Pendidikan bukan fasilitas eksklusif bagi mereka yang punya uang, koneksi, atau kedekatan dengan kekuasaan. Pendidikan adalah hak yang melekat sejak lahir,” tegasnya.

Indra juga menyoroti ketimpangan mutu sekolah yang memunculkan istilah sekolah favorit. Menurutnya, kondisi ini membuat kursi sekolah menjadi komoditas dan membuka ruang pasar gelap dalam penerimaan siswa.

“Dalam sistem pendidikan yang sehat, semua sekolah seharusnya layak menjadi tempat anak belajar dan bertumbuh. Kalau hanya sedikit sekolah dianggap bermutu, maka kursinya menjadi komoditas. Begitu kursi sekolah menjadi komoditas, pasar gelap akan muncul,” katanya.

Ia menambahkan bahwa orang tua tidak sepenuhnya bisa disalahkan, karena banyak yang hanya berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Masalah utamanya adalah ketimpangan kualitas antar sekolah.

Menurut Indra, penyelesaian SPMB tidak cukup dengan pengawasan, tetapi harus melalui pemerataan mutu pendidikan. Pemerintah perlu memperkuat distribusi guru, fasilitas, kepemimpinan sekolah, dan anggaran pendidikan yang fokus pada kualitas pembelajaran.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi penuh dalam proses SPMB, mulai dari daya tampung, jalur seleksi, hasil penerimaan, hingga kanal pengaduan yang mudah diakses publik.

“Jangan semua diselesaikan dengan kompromi birokratis. Kalau ada titipan, pungli, atau jual beli kursi, harus ada konsekuensi hukum dan administratif yang nyata,” ujarnya.

Indra menegaskan bahwa pendidikan harus dikembalikan sebagai hak asasi manusia dengan prinsip equality, equity, inclusivity, dan quality.

“Kalau negara menjalankan kewajibannya, tidak akan ada lagi sekolah favorit dalam arti eksklusif. Yang ada adalah semua sekolah bermutu, semua anak dilayani, dan semua warga negara memperoleh hak pendidikannya secara adil. Hak asasi tidak bisa dikorupsi. Pendidikan tidak boleh menjadi pasar gelap masa depan anak bangsa,” pungkasnya.

Kemendikdasmen Pastikan Tata Kelola Diperkuat

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan komitmen memperkuat tata kelola SPMB.

Ia meminta pemerintah daerah dan satuan pendidikan memastikan keterbukaan informasi, prosedur yang mudah dipahami, serta kanal pengaduan yang cepat dan responsif.

“Kunci SPMB Ramah adalah kepercayaan publik. Kepercayaan itu tumbuh ketika masyarakat melihat prosesnya jelas, petugasnya berintegritas, informasinya terbuka, dan pengaduan ditangani dengan serius,” jelasnya.

Ia menilai SE KPK memperkuat upaya menciptakan proses SPMB yang objektif, transparan, dan berkeadilan. Gogot juga menegaskan pentingnya pencegahan pungli, suap, dan gratifikasi dalam seluruh tahapan penerimaan.

“SPMB Ramah adalah komitmen bersama untuk menghadirkan penerimaan murid baru yang melayani, bukan membebani. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan bermutu, tanpa tekanan, tanpa diskriminasi, dan tanpa biaya yang tidak semestinya,” tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan SPMB dan melaporkan jika terjadi penyimpangan melalui KPK atau kanal pengaduan resmi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kimia Farma (persero) Tbk. (KAEF) tengah mengkaji potensi aksi Obligasi Wajib Konversi atau OWK dalam memenuhi kebijakan baru BEI terkait dengan free float atau jumlah kepemilikan saham publik yang beredar sebesar 15%.

Berdasarkan data perseroan, pengendali saham perseroan saat ini adalah PT Bio Farma (persero) sebesar 89,82% sedangkan kepemilikan publik baru mencapai 10,18%.

Direktur Keuangan Kimia Farma, Willy Meridian mengatakan manajemen saat ini masih mengevaluasi berbagai alternatif untuk memenuhi kewajiban free float. Namun, perseroan menegaskan bahwa penguatan fundamental bisnis tetap menjadi prioritas utama sebelum menjalankan langkah korporasi apa pun.

"Di internal kami sedang melihat beberapa opsi yang sedang direview. Namun apa pun opsinya, yang paling penting adalah bagaimana kami bisa memperkuat fundamental terlebih dahulu. Karena nantinya pasar akan melihat transformasi yang sedang kami lakukan," ujar manajemen dalam paparan publik usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Rabu (3/6/2026).

Direktur Utama KAEF Djagad Prakasa menambahkan salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pemanfaatan instrumen OWK atau obligasi wajib konversi. Jika seluruh obligasi tersebut dikonversi menjadi saham sesuai skema yang telah ditetapkan, porsi saham publik berpotensi mencapai sekitar 15% dalam dua tahun ke depan.

"Kalau dikonversi seluruhnya, sudah beres free float bisa mencapai sekitar 15%. Itu salah satu opsi yang saat ini berjalan," ujar manajemen.

Obligasi wajib konversi merupakan surat utang yang pada saat jatuh tempo wajib dikonversi menjadi saham emiten. Berbeda dengan obligasi biasa yang dilunasi dalam bentuk tunai, pemegang OWK akan menerima saham baru perusahaan sesuai rasio konversi yang telah ditentukan sebelumnya.

Meski demikian, manajemen menegaskan bahwa OWK bukan satu-satunya alternatif yang sedang dipertimbangkan. Perseroan juga terus berkomunikasi dengan regulator pasar modal untuk memperoleh kepastian terkait tenggat waktu pemenuhan ketentuan free float.

Menurut perusahaan, regulator mengharapkan adanya peningkatan bertahap porsi saham publik setiap tahunnya. Oleh karena itu, Kimia Farma akan memilih skema yang paling sesuai dengan kepentingan perusahaan sekaligus tetap mematuhi ketentuan pemerintah dan otoritas pasar modal.

Setelah melewati periode sulit selama tiga tahun terakhir, KAEF berhasil mencatatkan pembalikan kinerja pada kuartal I/2026. BUMN farmasi ini membukukan laba bersih sebesar Rp123,6 miliar, berbalik dari posisi rugi bersih Rp126,4 miliar pada kuartal I/2025, tumbuh 197,79% secara tahunan.

Capaian pada kuartal I/2026 ini menunjukkan langkah transformatif yang perseroan ambil kini mulai membuahkan hasil

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi memastikan Kimia Farma kembali menjadi kebanggaan industri kesehatan nasional," katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa (2/6/2026). Hari ini, sentimen pasar datang dari hasil review FTSE Russel periode Juni 2026 yang mendepak 8 saham Indonesia seperti DSSA hingga GOTO.

Melansir IDX Mobile pukul 09.00 WIB, IHSG menguat 1,21% atau 74,32 poin ke 6.201. Pasar mengawali sesi dengan transaksi 1,01 miliar saham senilai Rp1,24 triliun.

Mayoritas saham top big market cap menguat, seperti BBCA yang dibuka naik 0,88% ke Rp5.750, BREN naik 20% ke Rp3.960, BBRI menguat 2,71% ke Rp3.030, dan BMRI dibuka naik 1,47% ke Rp4.140. Sementara itu, saham DCII belum berubah di posisi Rp195.000.

Sementara melihat pergerakan saham-saham yang dikeluarkan dari FTSE, DSSA justru menguat 11,79% ke Rp550, GOTO tak berubah di level Rp50, DAAZ dibuka menguat 0,99% ke Rp1.535.

Sementara itu, MLIA masih stagnan di Rp248, dan HILL juga belum berubah di level Rp16.

Di sisi lain, harga saham DOID pagi ini turun 0,96% ke Rp206, CNMA melemah 3,96% ke Rp97, dan NCKL dibuka turun 1,69% ke Rp875.

Adapun, dalam pengumuman FTSE Global Equity Index Series Review June 2026, 8 saham Indonesia dikeluarkan dari daftar. DSSA didepak dari large cap, GOTO dan NCKL dikeluarkan dari kelas mid cap, sedangkan CNMA, DAAZ, DOID, HILL dan MLIA dikeluarkan dari micro cap. Pada review kali ini, tidak ada saham baru Indonesia yang masuk.

Berbicara proyeksi pasar hari ini, tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak di area resistance 6.200 dan support 6.000. Secara teknikal, Stochastic RSI melanjutkan reversal ke arah pivot dan histogram negatif MACD berlanjut menyempit.

"Diperkirakan IHSG berpotensi bergerak sideways di kisaran 6.000-6.300," tulis analis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta kehati-hatian terhadap berbagai narasi terkait swasembada pangan, sehingga tidak mendistorsi upaya pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai," kata Kharis sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Dia menyoroti munculnya berbagai narasi yang dinilai berpotensi mendistorsi upaya swasembada pangan nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian.

Menurutnya, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari demokrasi. Namun kritik tersebut seharusnya dibangun di atas data dan fakta, bukan membentuk persepsi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

“Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Kharis menegaskan swasembada pangan bukan sekadar target sektor pertanian, melainkan agenda strategis nasional yang berkaitan langsung dengan ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, sektor pangan bukan sekadar urusan pemenuhan target produksi, namun soal kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik.

Dia mengatakan berbagai tantangan seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga dinamika ekonomi dunia memang harus diantisipasi. Namun tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan kemampuan petani Indonesia dalam memperkuat produksi pangan dalam negeri.

Ia menekankan setiap negara menghadapi tantangan yang sama. Namun, yang membedakan adalah bagaimana negara tersebut merespons tantangan itu.

"Saya melihat pemerintah bersama petani terus bekerja meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, memperkuat sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu kita perlu membangun optimisme yang kuat berbasis data,” katanya.

Kharis juga mengingatkan narasi yang berlebihan terkait ancaman krisis pangan maupun fenomena iklim berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak disampaikan secara proporsional.

“Kita harus menyampaikan informasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesan pesimis sementara data menunjukkan berbagai indikator justru bergerak ke arah yang positif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional juga harus dibarengi dengan penguatan tata niaga dan pengawasan distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan konsumen.

Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan sektor pangan untuk menekan berbagai praktik yang merugikan petani.

“Negara harus hadir melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tegasnya.

Pada 2025, produksi nasional mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat signifikan dibanding sekitar 53 juta ton GKG pada 2024.

Kenaikan produksi tersebut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.

Penguatan produksi tersebut turut berdampak pada berkurangnya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras medium, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog hingga akhir Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton.

Capaian serupa juga terlihat pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Produksi jagung nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak 2025.

Komoditas bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi juga diproyeksikan berada dalam kondisi yang mampu menopang kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.

Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Maret 2026 mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Kondisi itu mencerminkan penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan memperkuat persatuan dalam mengawal agenda swasembada pangan nasional.

“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal yang besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah," katanya.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tambah Kharis.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Eko Ernada

Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember dan Anggota Komisi HLNKI MUI

RUANG digital beberapa hari terakhir dipenuhi perdebatan tentang film dokumenter Pesta Babi. TikTok dipenuhi potongan video dan komentar emosional. Podcast politik dan budaya ramai mendiskusikannya.

Di X (Twitter), publik terbelah antara mereka yang melihat film ini sebagai kritik sosial penting dan mereka yang menganggapnya problematik, bahkan berbahaya. Ironisnya, banyak orang membangun opini sebelum benar-benar menonton filmnya secara utuh.

Fenomena ini menunjukkan satu hal penting: karya budaya tidak lagi sekadar dikonsumsi sebagai seni, tetapi telah berubah menjadi arena pertarungan identitas. Film bukan hanya medium hiburan, melainkan ruang perebutan makna tentang siapa yang dianggap paling berhak mendefinisikan bangsa, budaya mana yang diterima sebagai “nasional”, dan identitas siapa yang masih diposisikan sebagai “yang lain”.

Kontroversi terhadap Pesta Babi pada akhirnya bukan sekadar tentang film. Ia adalah cermin dari nasionalisme yang masih belum sepenuhnya berdamai dengan pluralitas yang selama ini dibanggakan sendiri.

Simbol dan Kontroversi

Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut berbicara tentang masyarakat adat Papua Selatan yang menghadapi ekspansi proyek pangan dan industri berskala besar di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Film itu memperlihatkan bagaimana masyarakat adat memandang tanah dan hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan sejarah leluhur, relasi sosial, dan identitas budaya mereka.

Namun, polemik terbesar justru lahir dari simbol yang digunakan: “Pesta Babi”. Dalam konteks masyarakat adat Papua, babi memiliki posisi sosial dan kultural yang sangat penting. Ia merupakan simbol kehormatan, solidaritas komunal, dan ritus adat. Tetapi ketika simbol itu masuk ke ruang publik nasional yang mayoritas Muslim, maknanya berubah drastis. Kata “babi” segera dibaca dalam kerangka moral dan religius.

Di sinilah politik identitas bekerja secara nyata. Konflik tidak lahir karena fakta objektif, melainkan karena benturan tafsir terhadap simbol budaya. Satu kelompok melihatnya sebagai representasi tradisi adat, kelompok lain membacanya sebagai simbol yang sensitif secara religius. Ketika dua tafsir itu bertemu di media sosial yang bekerja berdasarkan algoritma emosi, kontroversi menjadi hampir tidak terhindarkan.

Antropolog Clifford Geertz sejak lama mengingatkan bahwa identitas primordial seperti agama, etnis, dan budaya memiliki daya emosional yang sangat kuat dalam masyarakat pascakolonial. Karena itu, simbol budaya sering kali lebih mudah memicu konflik dibandingkan dengan perdebatan rasional tentang kebijakan.

Dalam konteks masyarakat digital hari ini, sensitivitas terhadap simbol identitas membuat ruang publik sangat mudah berubah menjadi arena polarisasi. Persoalannya sesungguhnya lebih dalam daripada sensitivitas simbolik.

Polemik ini memperlihatkan bahwa nasionalisme masih memiliki kecenderungan mayoritarian dalam memandang identitas budaya. Keberagaman diterima secara retoris, tetapi belum sepenuhnya diterima secara praksis. Budaya dari wilayah pusat dianggap wajar dan nasional, sementara identitas dari wilayah periferi sering kali diposisikan sebagai eksotik, asing, atau bahkan mengancam.

Papua berada di titik paling kompleks dalam persoalan tersebut. Sejak integrasinya melalui Pepera 1969, Papua selalu hadir dalam posisi ambigu dalam imajinasi kebangsaan. Secara administratif, Papua adalah bagian sah NKRI.

Tetapi secara sosial-politik, masyarakat Papua masih sering diperlakukan sebagai “liyan” dalam narasi kebangsaan. Mereka diterima sebagai bagian wilayah negara, tetapi identitas sosial dan pengalaman historis mereka belum sepenuhnya memperoleh ruang yang setara dalam diskursus nasional.

Karena itu, setiap pembicaraan tentang Papua hampir selalu mudah berubah menjadi sensitif. Kritik terhadap pembangunan di Papua sering langsung dicurigai sebagai ancaman terhadap negara, meskipun substansinya berbicara tentang lingkungan hidup, hak masyarakat adat, atau ketimpangan ekonomi.

Dalam logika nasionalisme defensif, kritik sering dipahami bukan sebagai bagian dari demokrasi, melainkan ancaman terhadap persatuan. Fenomena ini memiliki akar historis yang panjang.

Pada masa Orde Baru, stabilitas nasional dijadikan legitimasi utama untuk membatasi narasi yang dianggap mengganggu integrasi bangsa. Negara membangun nasionalisme yang sangat sentralistik dan seragam. Perbedaan budaya diterima selama tidak mengganggu narasi besar pembangunan dan stabilitas politik.

Pasca-Reformasi, sensor formal memang berkurang. Namun, kontrol terhadap ruang publik tidak benar-benar hilang; ia hanya berubah bentuk. Jika dahulu negara menjadi aktor utama sensor, kini tekanan sosial digital mengambil peran serupa. Media sosial menciptakan mob morality, situasi ketika tekanan massa digital menentukan opini mana yang dianggap layak dan mana yang harus dibungkam.

Ironisnya, semakin keras upaya membatasi diskusi, semakin besar pula rasa penasaran publik. Dalam era digital, pelarangan justru menjadi promosi paling efektif. Kontroversi membuat film semakin viral karena masyarakat digital hidup dalam logika atensi.

Algoritma TikTok, X, Instagram, dan YouTube bekerja dengan memperbesar emosi, bukan pemahaman. Konten yang memancing kemarahan akan lebih cepat menyebar dibandingkan dengan diskusi yang tenang dan reflektif.

Nasionalisme yang Gugup

Dari perspektif ethnopolitics, fenomena ini menunjukkan bahwa nasionalisme belum sepenuhnya berhasil menjadi proyek kebangsaan yang inklusif. Ia masih cenderung bergerak dalam kerangka budaya mayoritas.

Pluralitas diterima sejauh tidak mengganggu kenyamanan identitas dominan. Ketika identitas dari pinggiran muncul secara lebih kuat dan artikulatif, respons yang muncul sering kali berupa kecemasan kolektif.

Pemikir politik Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai imagined community, komunitas politik yang dibayangkan bersama. Namun, dalam praktiknya, imajinasi kebangsaan sering kali masih didominasi oleh perspektif kelompok mayoritas.

Akibatnya, identitas dari wilayah periferi seperti Papua belum sepenuhnya memperoleh ruang setara dalam narasi nasional. Padahal nasionalisme lahir bukan dari kesamaan etnis, agama, atau bahasa ibu.

Ia berdiri di atas kesepakatan politik untuk hidup bersama dalam keberagaman. Karena itu, nasionalisme yang matang seharusnya tidak takut terhadap ekspresi budaya yang berbeda, termasuk yang terasa asing bagi kelompok mayoritas.

Dalam konteks ini, Pesta Babi sebenarnya sedang menguji kedewasaan nasionalisme itu sendiri. Apakah masyarakat benar-benar siap menerima identitas budaya yang tidak selalu sesuai dengan moralitas dominan? Ataukah keberagaman hanya diterima selama tetap berada di pinggiran dan tidak terlalu terlihat di ruang publik?

Fenomena ini memiliki kemiripan dengan pengalaman negara lain. Di Kanada dan Australia, masyarakat adat selama bertahun-tahun mengalami marginalisasi atas nama pembangunan nasional.

Di Amerika Serikat, isu rasial terus menjadi luka politik yang berulang karena negara belum sepenuhnya berdamai dengan sejarah diskriminasinya sendiri. Kesamaan dari kasus-kasus tersebut adalah adanya kecenderungan negara modern membangun nasionalisme melalui narasi tunggal tentang pembangunan, sementara suara kelompok periferi dianggap mengganggu stabilitas nasional.

Dalam kajian politik kritis, situasi seperti ini sering disebut sebagai internal colonialism—ketika wilayah periferi diperlakukan sebagai objek eksploitasi ekonomi dan politik atas nama kepentingan nasional. Karena itu, subjudul film ini, Kolonialisme di Zaman Kita, menjadi sangat provokatif sekaligus reflektif.

Ia mempertanyakan apakah pembangunan yang mengorbankan ruang hidup masyarakat adat tanpa partisipasi setara masih dapat disebut sebagai kemajuan nasional. Tentu tidak semua orang harus setuju dengan sudut pandang film tersebut.

Tetapi demokrasi yang sehat seharusnya memberi ruang bagi perbedaan perspektif, bukan justru panik terhadapnya. Bangsa yang percaya diri tidak akan runtuh hanya karena sebuah film dokumenter. Sebaliknya, bangsa yang rapuh akan selalu melihat kritik dan perbedaan sebagai ancaman.

Pada akhirnya, kontroversi Pesta Babi memperlihatkan bahwa persoalan terbesar bukan sekadar keberagaman budaya. Melainkan ketidakmampuan sebagian masyarakat menerima bahwa bangsa ini memang dibangun dari banyak pengalaman sejarah, identitas, dan cara pandang yang berbeda.

Reaksi publik terhadap film ini menunjukkan bahwa yang sedang dipertarungkan bukan hanya soal Papua atau sebuah dokumenter, tetapi definisi tentang kebangsaan itu sendiri.

Dan mungkin di situlah ironi terbesar nasionalisme hari ini: bangsa ini sangat bangga menyebut dirinya plural, tetapi sering kali gugup ketika pluralitas itu benar-benar berbicara dengan suaranya sendiri.

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengungkap sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat akan menjadi bagian dari pengawasan DPR pada masa persidangan ini. Tercatat, sedikitnya ada 16 isu utama yang masuk ke dalam bagian pengawasan parlemen.

“Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting menjadi perhatian Pemerintah untuk menyelesaikannya,” kata Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan di Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/5/2026).

Puan lalu merinci isu-isu strategis yang menjadi perhatian DPR dan akan dikawal melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Pertama, evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat guna menjamin keselamatan masyarakat. Kemudian, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik.

“Optimalisasi e-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik, penyelesaian pertambangan ilegal dan konflik agraria secara komprehensif, pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi,” ujarnya.

DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap jaminan keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat; percepatan penerapan praktik keberlanjutan (sustainability) pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global; serta pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertaniandan perikanan.

“Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama (boarding school), jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual,” tuturnya.

Selain itu, Puan menyebut DPR melakukan pengawasan soal evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes.

“Lalu tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM, upaya penguatan nilai tukar rupiah, dan kesiapan Pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik,” urainya.

Adapun, DPR secara resmi akan memulai kembali masa sidang setelah Rapat Paripurna pembukaan hari ini. Sebelumnya anggota dewan menjalani masa reses DPR sejak 22 April hingga 11 Mei 2026 untum menyerap aspirasi masyarakat.

Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026. Puan menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat untuk semua anggota dewan.

“Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik- baiknya,” pungkasnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Nurhayati tak kuasa menahan air mata saat menceritakan perjalanan panjangnya menuju Tanah Suci. Guru ngaji asal Ciputat, Tangerang Selatan itu akhirnya menapakkan kaki di Makkah, Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji setelah bertahun-tahun menabung sedikit demi sedikit, dimulai dari setoran awal Rp200.000.

Di sela aktivitas jemaah di kawasan Aziziyah, Makkah, perempuan yang akrab disapa Nunung itu beberapa kali mengusap matanya ketika mengenang proses panjang yang dilaluinya untuk bisa berhaji.

“Dulu itu cuma sering nganterin teman berangkat haji,” ujarnya saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) 2026, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Sejak 2005, Nunung mengajar anak-anak mengaji. Dari aktivitas itulah keinginan berhaji perlahan tumbuh. Namun saat itu, impian tersebut terasa sangat jauh karena keterbatasan ekonomi.

Perubahan mulai terjadi setelah seorang temannya menyampaikan pesan sederhana yang terus diingatnya hingga kini.

“Kalau enggak nabung, Allah enggak dengar doa ibu,” kata Nunung menirukan ucapan rekannya.

Pesan itu membuatnya memberanikan diri membuka tabungan haji dengan setoran awal Rp200.000. Meski penghasilannya terbatas, dia mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit.

“Ya berdoa, nabung, sedikit demi sedikit, Rp50.000 sampai Rp100.000,” katanya.

Kepada petugas bank, Nunung juga sempat mengungkapkan keraguannya karena penghasilannya tidak besar. Namun jawaban petugas justru membuatnya semakin yakin.

“‘Enggak apa-apa, ibu, nanti uangnya Allah yang nambahin,’ kata si petugas,” ujarnya.

Sejak saat itu, Nunung membiasakan diri menabung selepas salat subuh. Nilainya tidak besar, tetapi dilakukan secara rutin selama bertahun-tahun.

Hingga pada 2013, tabungannya mencapai Rp23,5 juta dan cukup untuk mendaftar haji serta mendapatkan nomor porsi keberangkatan. Setelah menunggu selama 12 tahun, panggilan ke Tanah Suci akhirnya datang.

“Alhamdulillah, bener-bener barokah bisa sampai sini,” katanya dengan suara bergetar.

Momen pertama kali melihat Ka’bah menjadi pengalaman paling membekas baginya. Nunung mengaku tak mampu membendung rasa haru ketika berhasil mencium Hajar Aswad dan melaksanakan tawaf.

“Bisa cium Ka’bah, Hajar Aswad, terus dijagainmutawwif-nya. Demi Allah, rasanya bersyukur banget,” ujarnya sambil menahan tangis.

Tak hanya itu, selama berada di Madinah, Nunung juga mendapatkan kesempatan masuk Raudhah hingga empat kali. Meski sempat mengalami sakit kaki selama menjalani ibadah, dia mengaku hanya memiliki satu harapan sederhana selama di Tanah Suci.

“Saya berdoa jangan nyusahin orang lain di sini. Alhamdulillah Allah dengar doa saya,” katanya.

Nunung berangkat haji seorang diri. Di depan Ka’bah, dia memanjatkan doa agar suatu saat bisa kembali lagi bersama suami dan anak-anaknya.

“Saya berdoa suatu hari nanti, suami dan anak-anak bisa umrah, bisa ngerasain tawaf, sai, menikmati kehidupan di Makkah, Madinah, dan masuk ke Raudhah,” ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Asosiasi pengembang telah menyampaikan sejumlah kendala dan keluhan yang dialami dalam menjalankan program 3 juta rumah, yakni salah satu inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan banyak dari pengembang yang menjadi anggota organisasi tersebut menemui masalah dalam merealisasikan program 3 juta rumah tersebut.

“Kita bahagia Apersi kumpul dengan Pak Menteri (Maruarar Sirait) dengan Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) dan Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi). Pertemuan lalu diadakan untuk mendapatkan informasi terkait kendala-kendala terhadap program 3 juta rumah yang dialami oleh para pengembang,” ungkap Junaidi di Surabaya dikutip Selasa (5/5/2026).

Junaidi mengungkapkan masalah tersebut berhubungan dengan aset tanah kepunyaan dari para pengembang yang secara mendadak masuk dalam peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS) yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN.

“[Permasalahan] itu di antaranya bagaimana peta LSD, LBS yang selama ini para pengembang sudah membeli tanah berinvestasi, faktanya tidak bisa dikerjakan,” tegasnya.

Sedangkan pemerintah pusat, tutur Junaidi, telah menjanjikan bahwa perkara tersebut akan segera rampung dalam waktu dekat. Hal tersebut dilakukan lewat koordinasi dan kesepakatan antar kementerian yang diharapkan tercapai dalam waktu dekat.

"Semoga apa yang disampaikan Pak Menteri (Maruarar Sirait) terkait kolaborasi dengan para pengambil kebijakan utusan itu cepat terselesaikan. Itu harapan kita. Jadi, sehingga program 3 juta di Jatim tidak menjadi hambatan lagi," harapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pihaknya akan menyelesaikan masalah tersebut. Dia meminta para pengembang di Jawa Timur untuk mengonfirmasi lahan-lahan mereka yang terdampak peta LSD dan LBS kepada Ketua Apersi.

“Energi yang luar biasa. Selama ini teman-teman gelisah bagaimana programnya terhambat, investasinya terhambat, dan nanti akan mengganggu produksi perumahan. Kalian ini tahu kan Pak Jun (sapaan akrab Junaidi Abdillah), ini tenaga ahli saya, kalian lapor sama dia. Jadi, hargai beliau, ketua umum yang sangat memperjuangkan nasib rakyat,” jelas Ara.

Diberitakan sebelumnya, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan jalan tengah atas permasalahan tersebut akan dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri, yang akan disepakati dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

"Kami sudah berkali-kali bertemu dengan ATR, dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Minggu lalu di kediaman Mendagri disepakati akan ada SK bersama dua menteri," ujar Sri.

Sri merinci bahwa mekanisme mekanisme mengenai penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut terbagi menjadi dua kategori berbeda, yang didasarkan atas masa berlaku rencana tata ruang di masing-masing daerah.

Pertama, daerah dengan penyesuaian RTRW di atas lima tahun. Masing-masing kepala daerah diwajibkan untuk menyesuaikan RTRW wilayah kerjanya dengan menyesuaikan 87% dari LBS yang telah ditetapkan.

Kedua adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di bawah 5 tahun, di mana tersisa 2 atau 3 tahun. Menurutnya, masing-masing bupati dan wali kota akan diinstruksikan untuk menerbitkan peraturan kepala daerah sebagai langkah percepatan tanpa harus menunggu revisi RTRW.

"Dengan SKB dua menteri tersebut, bupati dan wali kota akan diperintahkan untuk segera membuat peraturan kepala daerah. Jadi, ada kepastian segera, tidak perlu menunggu RTRW diperbaiki hingga tiga tahun lagi," jelasnya.

Terkait lahan perumahan yang terdampak LSD, Sri menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecualian (exclude) dari ambang batas 87% LBS yang telah ditentukan.

Untuk merealisasikannya, Sri telah meminta organisasi pengembang, seperti Apersi untuk dapat mengimbau anggotanya untuk mengumpulkan data poligon lahan secara kolektif. Data tersebut kemudian dapat diajukan kepada kepala daerah setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan Kementerian ATR/BPN.

"Lokasi-lokasi bapak yang tadinya masuk dalam LSD, bahkan ada yang sudah dimiliki dan dijual, agar segera disampaikan poligonnya. Nantinya akan dikeluarkan (exclude) dari batas 87% tersebut. Ini yang penting, 87% [dari total LBS], lokasinya di mana nanti diatur oleh wali kota dan bupati," pungkasnya.