Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyampaikan industri kelapa sawit tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tengah berbagai guncangan global, mulai dari krisis 1998 hingga pandemi Covid-19, dengan kontribusi devisa yang sempat menembus sekitar Rp600 triliun.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan selama lebih dari empat dekade industri sawit telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia, mulai dari devisa hingga penciptaan lapangan kerja.

Dia menyebut industri sawit menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 16,2 juta kepala keluarga, termasuk petani dan pekerja, sekaligus menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara.

“Industri sawit terbukti telah menjadi salah satu penyelamat ekonomi Indonesia pada saat krisis ekonomi 1998. Industri sawit telah berjalan memberikan devisa yang baik, juga di saat krisis 2008, kemudian di saat Covid-19 tahun 2022,” kata Eddy dalam acara Syukuran HUT dan Launching Buku 45 Tahun Gapki di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Eddy merincikan, pada 2023 industri sawit mencatatkan kinerja ekspor tertinggi dengan devisa mencapai US$39 miliar atau sekitar Rp600 triliun. Meski sempat turun menjadi US$30 miliar pada 2023 dan US$27,76 miliar pada 2024 akibat penurunan harga, nilai devisa kembali meningkat menjadi US$35,9 miliar pada 2025.

Dalam kondisi global yang tidak menentu, dia optimistis industri sawit tetap mampu menyumbang devisa besar sekaligus menjaga neraca perdagangan Indonesia tetap positif.

Selain itu, lanjut dia, program mandatori biodiesel juga berkontribusi terhadap penghematan devisa, mulai dari Rp120 triliun pada 2023 melalui B35, Rp124 triliun pada 2024, hingga Rp133 triliun pada 2025 melalui B40.

Meski demikian, Eddy mengakui industri sawit tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari tata kelola, fluktuasi harga global, kampanye negatif di pasar internasional, hingga tuntutan praktik berkelanjutan.

Dalam lima tahun terakhir, Gapki menyampaikan industri sawit menghadapi stagnasi produksi, sementara kebutuhan domestik untuk biodiesel dan pangan terus meningkat. Dia menilai kondisi ini menjadi ancaman apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan produksi.

Untuk itu, Eddy mendorong percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) serta pemanfaatan teknologi dan riset untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, dia menyampaikan penyelesaian status lahan sawit yang masuk kawasan hutan juga krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi.

“Kebun-kebun yang sudah memiliki alas hak seperti SHM, HGU seharusnya sudah memiliki kepastian hukum dan dikeluarkan dari obyek penataan. Kepastian hukum adalah pondasi untuk keberlanjutan investasi. Tanpa kepastian hukum, investasi tidak akan berkembang, dan daya saing akan melemah,” sambungnya.

Lebih lanjut, Gapki juga melakukan berbagai inovasi untuk mendorong produktivitas, termasuk mendatangkan serangga penyerbuk baru dari Tanzania serta pengembangan sumber daya genetik (SDG) untuk menghasilkan bibit unggul yang lebih produktif.

Di sisi eksternal, Gapki juga menyoroti tekanan dari kebijakan Uni Eropa melalui regulasi deforestasi (EUDR), serta kenaikan biaya produksi akibat konflik geopolitik. Harga pupuk dilaporkan naik hingga 30% disertai kelangkaan, sementara biaya bahan bakar industri melonjak hampir dua kali lipat.

Pasalnya, Eddy menjelaskan bahwa kenaikan tersebut berdampak pada seluruh rantai produksi, mulai dari angkutan tandan buah segar (TBS) hingga pengapalan CPO.

Biaya logistik ekspor juga meningkat tajam, terutama ke Eropa, akibat perubahan rute pelayaran dan kenaikan premi asuransi hingga sekitar 50%. Gapki mencatat ekspor ke Timur Tengah berpotensi menurun, padahal kawasan tersebut menyerap sekitar 3 juta ton ekspor Indonesia pada tahun lalu.