Humbang Hasundutan, CNBC Indonesia — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atua PT SMI buka suara soal tantangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 6 triliun kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Purbaya diketahui mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025.

Dengan PP No. 38/2025, pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama SMI Reynaldi Hermansjah menyebut pihaknya masih akan menunggu penerbitan aturan turunan dari Kementerian Keuangan sehingga dapat menindaklanjuti arahan Purbaya tersebut.

"Kita masih menunggu (aturan) turunannya seperti apa, proses implementasinya seperti apa," kata Reynaldi dalam Media Gathering di Humbang Hasundutan.
Meski demikian, PT SMI sendiri diketahui telah secara reguler memberikan pembiayaan kepada Pemda.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti mengatakan bahwa komitmen pembiayaan ke pemda terbagi dalam dua skema, yakni Pemulihan Ekonomi (PEN) pemda dan pembiayaan daerah reguler.

"Per September total komitmen pembiayaan Pemda oleh SMI adalah Rp36,16 triliun, dengan total outstanding Rp17,59 triliun," kata Aradita di Humbang Hasundutan.
Dia menjelaskan dari total komitmen pembiayaan tersebut, sebesar Rp34,27 triliun di antaranya merupakan skema PEN Pemda dan Rp1,89 triliun skema pembiayaan daerah reguler.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan dirinya sudah bertemu dengan PT SMI. Pada akhir tahun, PT SMI mengatakan mampu menyalurkan Rp 3 triliun. Purbaya pun mendorong agar PT SMI bisa menyalurkan hingga Rp 6 triliun tahun ini.

"Kemarin sih waktu saya di SMI, saya bilang dia bisa nyalurin, pelan-pelanin, sampai akhir tahun cuma Rp 3 triliun. Saya bilang kalau bisa sampai Rp 6 triliun, bagus. Nanti pasti ada beririsan dengan program-program dari pemerintah," kata Purbaya selepas Rapat Kerja dengan kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/11/2025).

Purbaya menuturkan kriteria proyek Pemda akan ditentukan oleh PT SMI. Dia mengaku akan menyerahkan semuanya ke PT SMI dan Pemda atau perusahaan daerah masing-masing.

Untuk bunga pinjamannya, Purbaya mengatakan, besarannya akan ada di kisaran 0,5% dengan target pendanaan bisa mencapai Rp 6 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025.

Dengan PP No. 38/2025, pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Purbaya mengatakan dirinya sudah bertemu dengan PT SMI. Pada akhir tahun, PT SMI mengatakan mampu menyalurkan Rp 3 triliun. Purbaya pun mendorong agar PT SMI bisa menyalurkan hingga Rp 6 triliun tahun ini.

"Kemarin sih waktu saya di SMI, saya bilang dia bisa nyalurin, pelan-pelanin, sampai akhir tahun cuma Rp 3 triliun. Saya bilang kalau bisa sampai Rp 6 triliun, bagus. Nanti pasti ada beririsan dengan program-program dari pemerintah yang dipakai oleh DPD," kata Purbaya selepas Rapat Kerja dengan kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/11/2025).

Purbaya menuturkan kriteria proyek Pemda akan ditentukan oleh PT SMI. Dia mengaku akan menyerahkan semuanya ke PT SMI dan Pemda atau perusahaan daerah masing-masing.

"Kan saya nggak punya keahlian untuk menilai. Justru saya memakai keahlian dari PT SMI, yang udah jago, untuk mengulai proyeknya, visible," ujarnya.

"Saya cuma menyediakan uang bunga murah," kata Purbaya.

Adapun, secara garis besar Purbaya mengatakan, pemberian pinjamannya bisa dilakukan melalui badan layanan umum (BLU) Kemenkeu, yakni PT SMI, ataupun bisa langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk bunga pinjamannya, Purbaya mengatakan, besarannya akan ada di kisaran 0,5% dengan target pendanaan bisa mencapai Rp 6 triliun.

Besaran bunga dan nilai pinjaman itu kata Purbaya merupakan hasil diskusinya dengan PT SMI beberapa waktu lalu. PT SMI kata dia saat ini telah menyalurkan pinjaman ke Pemda untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp 3 triliun.

"Jadi pada dasarnya, kalau daerahnya siap, SMI kan lebih profesional nilainya dibanding pemerintah. Pemerintah kan enggak bisa masuk ke sana untuk nilai level komersial dari investasinya, dari proyeknya," kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat akan perlu menerbitkan APBN Perubahan atau APBN-P pada 2026 apabila akan menyalurkan pinjaman ke pemerintah daerah (pemda), BUMN, maupun BUMD pada tahun depan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memperbolehkan pinjaman berasal dari kantong APBN kepada ketiga institusi itu melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025 tentang
Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menjelaskan bahwa PP 38/2025 sejatinya merupakan aturan turunan dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aturan pelaksana tersebut baru ada sejak UU Perbendaharaan Negara berlaku sejak 21 tahun yang lalu.

Menurut Prianto, pemberian utang dari pusat kepada pemda, BUMN, maupun BUMD harus tercantum atau ditetapkan di UU APBN.

"Pemberian utang tersebut harus tercantum atau ditetapkan dalam UU APBN," ujar Prianto kepada Bisnis, dikutip pada Senin (3/11/2025).

Prianto menerangkan bahwa adanya PP anyar itu tidak terlepas dari upaya untuk mendukung program pemerintah pusat di berbagai sektor/bidang. Pinjaman itu juga bisa disalurkan karena program pemerintah pusat dimaksud dilaksanakan oleh BUMN/BUMD maupun pemda berdasarkan penugasan.

Beberapa program itu meliputi sektor infrastruktur, energi, transportasi dan air minum.

"Jadi, PP 38/2025 di atas menjadi dasar hukum Pemerintah Pusat mengeksekusi ketentuan UU PN [UU Perbendaharaan Negara]," lanjutnya.

Adapun pria yang juga merupakan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu menyampaikan, apabila pemerintah berencana menyalurkan pinjaman itu ke pemda, BUMN, atau BUMD tahun depan, maka pemerintah pusat dan DPR otomatis harus menyusun APBN-P.

Untuk diketahui, UU APBN 2026 yang sudah diketok di DPR akhir September 2025 lalu akan diperinci lagi dalam Peraturan Presiden (Perpres). Nantinya, Perpres akan memerinci lagi anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pembiayaan.

Apabila merujuk pada PP 38/2025 utang yang bisa diberikan pusat kepada pemda, BUMN, dan BUMD itu adalah pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, Prianto memandang bahwa harus ada APBN-P apabila pinjaman berdasarkan PP 38/2025 itu belum disertakan dalam UU APBN.

"Ketika rencana pemberian pinjaman pemerintah pusat ke pemda belum tercermin di UU APBN 2026, secara otomatis harus ada APBN-P," pungkas Prianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema pinjaman pemerintah pusat ke daerah sudah siap disalurkan. Ia menyebut pinjaman tersebut dijamin pemerintah dan dapat langsung digunakan oleh pemerintah daerah (pemda).

“Itu totalnya nanti kalau semuanya siap, kan disiapkan Rp240 triliun, tergantung kesiapan kerja sama. Jadi uangnya cukup,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya menambahkan, pemerintah fokus memastikan anggaran dibelanjakan tepat sasaran dan tepat waktu agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat. “Kalau sektor riil berjalan bagus, seharusnya tax ratio bisa naik hampir setengah sampai satu persen, berkaitan dengan minimal Rp100 triliun,” kata Purbaya.

Meski pemerintah menegaskan kesiapan skema ini, lembaga penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kebijakan pinjaman pusat ke daerah kontradiktif dengan prinsip efisiensi anggaran. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyatakan banyak pemerintah daerah akan mengalami pemotongan anggaran transfer dari pusat (TKD) sebesar 24,7 persen pada 2026. Sementara hampir setengah pemda di Indonesia sudah kesulitan membiayai kebutuhan dasar mereka.

“Ketika pemda sedang tertekan, pemerintah pusat justru memberi fasilitas pinjaman. Jelas pemda akan sulit mengembalikan dananya. Ini jebakan utang,” tegasnya.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi, juga menyoroti risiko beban pinjaman terhadap layanan publik. Bahkan, untuk menutup kekurangan, pemda kemungkinan akan menaikkan pajak dan retribusi daerah seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, atau pajak konsumsi.

“Beban kenaikan pajak ini justru harus ditanggung kelas menengah, yang saat ini sudah sulit secara ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menambahkan bahwa penganggaran melalui utang membuat perencanaan anggaran daerah ke depan menjadi tidak terukur. Terlebih, adanya syarat pemotongan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun berikutnya akan membuat beban pemda semakin berat.

“Kejadian ini akan berulang sehingga sistem penganggaran tidak akan sustain,” kata Huda.

Kebijakan ini, meski dimaksudkan untuk mempercepat penyaluran dana, berpotensi menambah beban bagi masyarakat. Dengan APBD yang terikat cicilan pinjaman, layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bisa terpangkas, sementara pajak dan retribusi naik, yang terutama akan dirasakan oleh kelas menengah.