Humbang Hasundutan, CNBC Indonesia — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atua PT SMI buka suara soal tantangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 6 triliun kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Purbaya diketahui mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025.

Dengan PP No. 38/2025, pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama SMI Reynaldi Hermansjah menyebut pihaknya masih akan menunggu penerbitan aturan turunan dari Kementerian Keuangan sehingga dapat menindaklanjuti arahan Purbaya tersebut.

"Kita masih menunggu (aturan) turunannya seperti apa, proses implementasinya seperti apa," kata Reynaldi dalam Media Gathering di Humbang Hasundutan.
Meski demikian, PT SMI sendiri diketahui telah secara reguler memberikan pembiayaan kepada Pemda.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti mengatakan bahwa komitmen pembiayaan ke pemda terbagi dalam dua skema, yakni Pemulihan Ekonomi (PEN) pemda dan pembiayaan daerah reguler.

"Per September total komitmen pembiayaan Pemda oleh SMI adalah Rp36,16 triliun, dengan total outstanding Rp17,59 triliun," kata Aradita di Humbang Hasundutan.
Dia menjelaskan dari total komitmen pembiayaan tersebut, sebesar Rp34,27 triliun di antaranya merupakan skema PEN Pemda dan Rp1,89 triliun skema pembiayaan daerah reguler.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan dirinya sudah bertemu dengan PT SMI. Pada akhir tahun, PT SMI mengatakan mampu menyalurkan Rp 3 triliun. Purbaya pun mendorong agar PT SMI bisa menyalurkan hingga Rp 6 triliun tahun ini.

"Kemarin sih waktu saya di SMI, saya bilang dia bisa nyalurin, pelan-pelanin, sampai akhir tahun cuma Rp 3 triliun. Saya bilang kalau bisa sampai Rp 6 triliun, bagus. Nanti pasti ada beririsan dengan program-program dari pemerintah," kata Purbaya selepas Rapat Kerja dengan kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/11/2025).

Purbaya menuturkan kriteria proyek Pemda akan ditentukan oleh PT SMI. Dia mengaku akan menyerahkan semuanya ke PT SMI dan Pemda atau perusahaan daerah masing-masing.

Untuk bunga pinjamannya, Purbaya mengatakan, besarannya akan ada di kisaran 0,5% dengan target pendanaan bisa mencapai Rp 6 triliun.

Humbang Hasundutan (ANTARA) - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mencatat total aset senilai Rp115,6 triliun hingga September 2025.

"Jadi total aset kami sekarang kurang lebih sekitar Rp115 triliun, di mana hampir Rp92 triliun merupakan aset pembiayaan," kata Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah dalam acara temu media di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Senin.

Secara spesifik, aset pembiayaan dan investasi PT SMI senilai Rp91,8 triliun terdiri dari pembiayaan badan usaha Rp74,2 triliun dan pembiayaan sektor publik Rp17,6 triliun.

Sedangkan, sisa aset berbentuk interest bearing liabilities senilai Rp68,8 triliun. Rinciannya, penerbitan obligasi senilai Rp24,3 triliun, pinjaman dari lembaga keuangan Rp22,1 triliun, serta penyaluran kembali pinjaman program sebesar Rp22,5 triliun.

Dalam portofolio pembiayaan badan usaha, PT SMI mencatat tiga sektor terbesar yakni Jalan dan jalan tol dengan total komitmen pembiayaan Rp41,13 triliun, energi baru dan terbarukan (EBT) senilai Rp26,93 triliun, dan transportasi sebesar Rp14,46 triliun.

Sementara untuk pembiayaan Pemerintah Daerah (Pemda), tiga sektor utama yang dibiayai adalah jalan dan jembatan yang mencakup 57,59 persen dari total portfolio, diikuti sumber daya air (12,69 persen), dan kesehatan (6,20 persen).

Kemudian berdasarkan nilai proyek, lanjut Reynaldi, pembiayaan PT SMI paling banyak tersebar di Pulau Jawa (41,2 persen), disusul Sumatera (27,2 persen), dan Sulawesi (16,4 persen).

Adapun dari sisi debitur Pemda, DKI Jakarta menjadi penerima terbesar dengan nilai pembiayaan Rp9,9 triliun, diikuti Jawa Barat Rp4 triliun, dan Bali Rp1,5 triliun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Reynaldi menambahkan, dengan struktur aset dan pembiayaan tersebut, PT SMI terus memperkuat perannya sebagai special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, HUMBANG HASUNDUTAN — PT Sarana Multi infrastruktur (Persero) atau SMI mencatat komitmen pembiayaan ke pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp36,16 triliun per September 2025.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Aradita Priyanti mengatakan bahwa komitmen pembiayaan ke pemda terbagi dalam dua skema, yakni Pemulihan Ekonomi (PEN) pemda dan pembiayaan daerah reguler.

"Per September total komitmen pembiayaan pemerintah daerah SMI ialah Rp36,16 triliun, dengan total outstanding Rp17,59 triliun," kata Aradita dalam paparanya di acara temu media di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Senin (10/11/2025).

Dia menjelaskan dari total komitmen pembiayaan yang mencapai Rp36,16 triliun, sebesar Rp34,27 triliun di antaranya merupakan skema PEN Pemda, sedangkan Rp1,89 triliun sisanya merupakan skema pembiayaan daerah reguler.

Adapun, dari total outstanding yang mencapai Rp17,59 triliun, sebesar Rp17,35 triliun di antaranya merupakan skema PEN Pemda, sedangkan Rp240 miliar sisanya ialah pembiayaan daerah reguler.

Lebih lanjut, Aradita menjelaskan bahwa pembiayaan PEN Pemda dilakukan berdasarkan mandat yang tertuang dalam PMK 105/PMK.07/2020 yang diamandemen oleh PMK 179/PMK.07/2020, dan diamandemen oleh PMK 43/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan reguler ke pemda dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No. 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada Perseroan dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Aradita mengungkapkan berdasarkan sebaran wilayahnya, komitmen pembiayaan PEN Pemda lebih banyak mengalir ke Pulau Jawa yakni mencapai 47%. Kemudian, disusul oleh Sulawesi 24%, Bali dan Nusa Tenggara 14%, Sumatra 8%, Maluku dan papua 5%, serta Kalimantan 2%.

Di sisi lain, untuk pembiayaan daerah reguler, wilayah yang mendapatkan porsi pembiayaan terbesar ialah Sulawesi 65%, Kalimantan 18% dan Maluku dan Papua 17%.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengungkapkan bahwa sebagian besar pembiayaan SMI ke Pemda disalurkan untuk pembangunan jalan dan jembatan.

"Porsi pembiayan Pemda untuk pembangunan jalan dan jembatan mencapai 57,59%," ujar Reynaldi.

Kemudian, porsi pembiayaan terbesar kedua ialah untuk proyek sumber daya air yang mencapai 12,69%, kesehatan 6,2%, perumahan 6,02%, pendidikan 5,67%.

Selanjutnya, proyek pangan 3,48%, perdagangan 1,95%, penerangan jalan umum 1,49%, pariwisata 1,19%, dan sektor lainnya 3,71%.