Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan penurunan suku bunga layanan pembiayaan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) menjadi 8 persen akan segera ditindaklanjuti oleh Danantara Indonesia selaku holding BUMN.

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero), bagian dari BRI Group, untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan. Sebelumnya, suku bunga pinjaman yang diterapkan berkisar antara 18-25 persen.

“Alhamdulillah, ini tadi sudah diputuskan (suku bunga PNM Mekaar turun menjadi 8 persen) dan akan segera ditindaklanjuti oleh PNM bersama-sama dengan Danantara. Tinggal nanti sedang disiapkan payung hukumnya,” kata Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pemerintah akan mensubsidi penurunan suku bunga pinjaman dari 18-25 persen menjadi 8 persen tersebut bagi sekitar 10-15 juta nasabah PNM Mekaar.

Ia menuturkan, selama lebih dari satu dekade, para nasabah menanggung biaya pinjaman yang relatif tinggi karena layanan PNM Mekaar tidak hanya sebatas menyalurkan pinjaman, tapi juga memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha.

Maman menyatakan, PNM mengerahkan petugas yang terdiri dari account officer dan account advisor untuk melakukan pendampingan intensif, pembinaan, hingga pemantauan perkembangan usaha para nasabah.

“Kenapa mereka (nasabah PNM Mekaar) dianggap (harus membayar) biayanya cukup tinggi? Karena mereka ini harus didampingi. Jadi, di PNM itu punya account officer memberikan pendampingan, monitoring (pemantauan) pada ibu-ibu (nasabah) ini,” imbuhnya.

Pihaknya bersama Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat secara menyeluruh bagi para pelaku usaha ultramikro.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM secara terpadu, Kementerian UMKM juga akan mengintegrasikan data penerima pembiayaan PNM Mekar ke dalam platform SAPA UMKM.

Melalui integrasi tersebut, data dan layanan UMKM yang dimiliki kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya akan terhubung dalam satu platform.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Program pendampingan KUR perlu diarahkan pada peningkatan literasi digital, mulai dari penggunaan sistem kasir digital hingga strategi harga berbasis data

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan pemerintah menetapkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) flat enam persen dan menghapus batas pengambilan mulai tahun depan disambut sebagai kabar baik bagi jutaan pelaku UMKM.

Dalam situasi ekonomi yang masih bergejolak, banyak pengusaha kecil membutuhkan kepastian biaya modal agar bisa merencanakan langkah usaha dengan lebih tenang. Selama ini, bunga yang naik pada pinjaman berikutnya dan batasan jumlah pengambilan membuat pelaku usaha ragu memanfaatkan KUR sebagai modal ekspansi.

Dengan kebijakan baru ini, setidaknya hambatan itu berkurang. Mereka memiliki ruang untuk berpikir lebih jauh dari sekadar bertahan hidup dari hari ke hari.

Meski demikian, kebijakan yang tampak sederhana ini membawa konsekuensi yang tidak ringan. Modal murah memang memberi peluang, tetapi modal tidak pernah menjadi satu-satunya jawaban atas persoalan UMKM.

Banyak usaha mikro masih beroperasi dengan struktur yang rapuh. Pencatatan keuangan minim, strategi pemasaran terbatas, kemampuan digital tidak merata, dan kebergantungan pada pasar lokal masih sangat tinggi.

Pada titik ini, tambahan modal dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi dapat pula memperbesar risiko jika tidak dikelola dengan benar. Kebijakan bunga rendah akan menjadi katalis pertumbuhan hanya jika diikuti peningkatan kapasitas dan perubahan pola usaha.

Risiko moral hazard juga perlu dicermati. Ketika batas pengambilan dihapus, pengusaha yang belum siap menghadapi siklus usaha bisa tergoda menjadikan KUR sebagai solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang.

Penggunaan dana KUR untuk tujuan konsumtif atau menutup utang lain bukan hal yang baru dalam praktik. Bank penyalur memang memiliki mekanisme seleksi, tetapi kualitas pertumbuhan UMKM tidak dapat hanya bertumpu pada kehati-hatian perbankan. Pendampingan usaha yang serius harus berjalan beriringan dengan pelonggaran akses pembiayaan.

Di tengah dinamika itu, peran organisasi seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tidak bisa diabaikan. Selama beberapa tahun terakhir, HIPMI di bawah kepemimpinan Akbar Buchari konsisten menyuarakan perlunya program pembiayaan yang lebih inklusif bagi pengusaha muda.

Organisasi ini melihat bahwa minat berwirausaha di kalangan muda meningkat, namun hambatan modal dan syarat perbankan sering membuat mereka ragu memulai langkah pertama. Dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah, HIPMI mendorong agar KUR memiliki bunga yang tetap rendah dan tidak memberatkan pada pengambilan berikutnya. Kebijakan baru ini mencerminkan hasil dari dialog panjang yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas wirausaha muda.

Kebijakan KUR yang lebih ramah seharusnya menjadi momentum untuk melahirkan lebih banyak pengusaha muda Indonesia. Untuk mencapainya, kita memerlukan strategi yang lebih luas daripada sekadar memperbanyak penyaluran KUR.

Langkah pertama yang perlu diambil adalah menghubungkan kebijakan KUR dengan ekosistem pendidikan kewirausahaan. Jika sekolah menengah dan perguruan tinggi mulai menempatkan pembelajaran berbasis proyek, inkubasi usaha, dan praktik bisnis sebagai bagian kurikulum, maka lahirlah generasi muda yang tidak hanya memiliki ide, tetapi juga kapasitas untuk mengembangkan usaha mereka.

Pada fase berikutnya, KUR dapat menjadi modal awal yang digunakan secara lebih terarah karena didukung pembinaan yang sudah dimulai lebih dini.

Digitalisasi juga harus dipandang sebagai fondasi usaha masa kini, bukan hanya pelengkap. Pengusaha muda memiliki potensi besar di sektor ini karena mereka lebih cepat beradaptasi dengan platform daring, analitik data, dan pola konsumsi digital.

Tetapi tidak semua memiliki akses pada pelatihan yang relevan. Oleh karena itu, program pendampingan KUR perlu diarahkan pada peningkatan literasi digital, mulai dari penggunaan sistem kasir digital hingga strategi harga berbasis data. KUR akan memberikan dampak yang lebih besar apabila mendorong UMKM memasuki pasar digital secara strategis, bukan asal ikut arus.

Selain itu, insentif berbasis kinerja perlu dihadirkan untuk mendorong usaha yang lebih profesional. UMKM atau pengusaha muda yang mampu menunjukkan peningkatan omzet, disiplin pembukuan, atau kemampuan memenuhi standar rantai pasok seharusnya memiliki peluang untuk memperoleh plafon yang lebih tinggi atau persyaratan yang lebih ringan. Dengan cara ini, budaya pertanggungjawaban dan profesionalisme tumbuh bersamaan dengan akses modal yang lebih luas.

Konektivitas antara UMKM dan industri besar juga perlu diperkuat agar pengusaha muda memiliki pijakan yang lebih kokoh. Banyak anak muda yang mampu memproduksi barang atau jasa berkualitas, tetapi tidak memiliki jalur masuk ke rantai nilai industri. Jika pemerintah mampu memfasilitasi kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar, KUR akan menjadi modal awal yang lebih produktif karena digunakan untuk memenuhi permintaan yang telah terhubung dengan pasar yang jelas.

Pada akhirnya, kebijakan bunga enam persen dan fleksibilitas pengambilan merupakan langkah maju. Namun keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan kita memanfaatkannya sebagai pintu masuk bagi transformasi usaha, bukan sekadar sebagai sumber pembiayaan murah.

KUR dapat menjadi fondasi bagi lahirnya lebih banyak pengusaha muda yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing global, asalkan ditopang oleh ekosistem yang mendorong mereka berkembang.

KUR telah membuka jalan. Kini tantangannya adalah memastikan jalan itu membawa UMKM dan para pengusaha muda menuju lanskap ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan zaman.

*) Dr Anthony Leong, Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara, BUMN, dan BUMD

Copyright © ANTARA 2025

Humbang Hasundutan, CNBC Indonesia — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atua PT SMI buka suara soal tantangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 6 triliun kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Purbaya diketahui mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025.

Dengan PP No. 38/2025, pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama SMI Reynaldi Hermansjah menyebut pihaknya masih akan menunggu penerbitan aturan turunan dari Kementerian Keuangan sehingga dapat menindaklanjuti arahan Purbaya tersebut.

"Kita masih menunggu (aturan) turunannya seperti apa, proses implementasinya seperti apa," kata Reynaldi dalam Media Gathering di Humbang Hasundutan.
Meski demikian, PT SMI sendiri diketahui telah secara reguler memberikan pembiayaan kepada Pemda.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti mengatakan bahwa komitmen pembiayaan ke pemda terbagi dalam dua skema, yakni Pemulihan Ekonomi (PEN) pemda dan pembiayaan daerah reguler.

"Per September total komitmen pembiayaan Pemda oleh SMI adalah Rp36,16 triliun, dengan total outstanding Rp17,59 triliun," kata Aradita di Humbang Hasundutan.
Dia menjelaskan dari total komitmen pembiayaan tersebut, sebesar Rp34,27 triliun di antaranya merupakan skema PEN Pemda dan Rp1,89 triliun skema pembiayaan daerah reguler.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan dirinya sudah bertemu dengan PT SMI. Pada akhir tahun, PT SMI mengatakan mampu menyalurkan Rp 3 triliun. Purbaya pun mendorong agar PT SMI bisa menyalurkan hingga Rp 6 triliun tahun ini.

"Kemarin sih waktu saya di SMI, saya bilang dia bisa nyalurin, pelan-pelanin, sampai akhir tahun cuma Rp 3 triliun. Saya bilang kalau bisa sampai Rp 6 triliun, bagus. Nanti pasti ada beririsan dengan program-program dari pemerintah," kata Purbaya selepas Rapat Kerja dengan kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/11/2025).

Purbaya menuturkan kriteria proyek Pemda akan ditentukan oleh PT SMI. Dia mengaku akan menyerahkan semuanya ke PT SMI dan Pemda atau perusahaan daerah masing-masing.

Untuk bunga pinjamannya, Purbaya mengatakan, besarannya akan ada di kisaran 0,5% dengan target pendanaan bisa mencapai Rp 6 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025.

Dengan PP No. 38/2025, pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Purbaya mengatakan dirinya sudah bertemu dengan PT SMI. Pada akhir tahun, PT SMI mengatakan mampu menyalurkan Rp 3 triliun. Purbaya pun mendorong agar PT SMI bisa menyalurkan hingga Rp 6 triliun tahun ini.

"Kemarin sih waktu saya di SMI, saya bilang dia bisa nyalurin, pelan-pelanin, sampai akhir tahun cuma Rp 3 triliun. Saya bilang kalau bisa sampai Rp 6 triliun, bagus. Nanti pasti ada beririsan dengan program-program dari pemerintah yang dipakai oleh DPD," kata Purbaya selepas Rapat Kerja dengan kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/11/2025).

Purbaya menuturkan kriteria proyek Pemda akan ditentukan oleh PT SMI. Dia mengaku akan menyerahkan semuanya ke PT SMI dan Pemda atau perusahaan daerah masing-masing.

"Kan saya nggak punya keahlian untuk menilai. Justru saya memakai keahlian dari PT SMI, yang udah jago, untuk mengulai proyeknya, visible," ujarnya.

"Saya cuma menyediakan uang bunga murah," kata Purbaya.

Adapun, secara garis besar Purbaya mengatakan, pemberian pinjamannya bisa dilakukan melalui badan layanan umum (BLU) Kemenkeu, yakni PT SMI, ataupun bisa langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk bunga pinjamannya, Purbaya mengatakan, besarannya akan ada di kisaran 0,5% dengan target pendanaan bisa mencapai Rp 6 triliun.

Besaran bunga dan nilai pinjaman itu kata Purbaya merupakan hasil diskusinya dengan PT SMI beberapa waktu lalu. PT SMI kata dia saat ini telah menyalurkan pinjaman ke Pemda untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp 3 triliun.

"Jadi pada dasarnya, kalau daerahnya siap, SMI kan lebih profesional nilainya dibanding pemerintah. Pemerintah kan enggak bisa masuk ke sana untuk nilai level komersial dari investasinya, dari proyeknya," kata Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara ihwal rencana kebijakan detail dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Purbaya menjelaskan, PP 38/2025 yang telah resmi ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sejak 10 September 2025 lalu merupakan ketentuan turunan dari Undang-Undang Perbendaharaan dan pelengkap dari PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dalam PP 38/2025 itu, Purbaya masih harus menunggu terbitnya Peraturan Presiden yang menjadi aturan turunannya. Namun, ia menegaskan, secara garis besar ialah untuk menyediakan dana bagi Pemda, BUMN, dan BUMD ketika ingin menggarap proyek infrastruktur.

"Ini diberikan untuk Pemda, BUMN, dan BUMD, digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pekerjaan umum, dan pengerjaan ekonomi rutin," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Dalam melaksanakan kebijakan ini, secara garis besar Purbaya mengatakan, pemberian pinjamannya bisa dilakukan melalui badan layanan umum (BLU) Kemenkeu, yakni PT SMI, ataupun bisa langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk bunga pinjamannya, Purbaya mengatakan, besarannya akan ada di kisaran 0,5% dengan target pendanaan bisa mencapai Rp 6 triliun.

Besaran bunga dan nilai pinjaman itu kata Purbaya merupakan hasil diskusinya dengan PT SMI beberapa waktu lalu. PT SMI kata dia saat ini telah menyalurkan pinjaman ke pemda untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp 3 triliun.

"Jadi pada dasarnya, kalau daerahnya siap, SMI kan lebih profesional nilainya dibanding pemerintah. Pemerintah kan enggak bisa masuk ke sana untuk nilai level komersial dari investasinya, dari proyeknya," kata Purbaya.

"Kalau SMI kan lebih terlatih untuk itu, saya bilang juga, daripada kamu nganggur, SMI kerjanya sedikit juga ternyata, udah saya tambah Rp3 triliun, kalau bisa Rp6 triliun, saya kasih Rp6 triliun, kamu siap-siap aja," ucap Purbaya.

Purbaya memastikan, rencana penerapan bunga pinjaman untuk Pemda, BUMN, dan BUMD melalui PP 38/2025 sebesar 0,5% merupakan bukti komitmen pemerintah untuk menggerakkan pembangunan tanpa harus mencari bunga untuk memberikan pendapatan tambahan bagi APBN.

"Jadi daerah enggak usah khawatir, kalau proyeknya bagus, dan SMI menerima, kita akan jalankan bunga yang lebih rendah dari yang sekarang, dia minta 0,5%, kita kasih 0,5%. Untuk saya, uang pemerintah bukan untuk cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas melarang bank himbara penerima dana Rp 200 triliun saldo pemerintah untuk dijadikan pinjaman kepada para konglomerat atau dibelikan dolar.

Purbaya menyebut uang tersebut harus menyebar di sistem perbankan melalui penyaluran kredit untuk masyarakat umum menggerakkan ekonomi lebih luas.

"Saya kita minta ke perbankan yang terima dana itu jangan anda kasih ke konglomerat dan nggak boleh beli dolar karena kalau nggak rupiah akan melemah," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dirinya menyebut sebenarnya tak terlalu ambil pusing terkait dengan mekanisme penyaluran dari perbankan, karena tugasnya sudah terlaksana begitu uang milik pemerintah diterima oleh himpunan bank negara (himbara). Purbaya yakin ahli perbankan akan menyebar dana yang dia tempatkan melalui kredit yang kemudian akan menimbulkan domino efek untuk menggerakkan perekonomian secara besar.

"Jadi teori yang saya pakai itu sebetulnya saya nggak intervensi terlalu besar terhadap penggunaan dana itu. Seperti ada dana segar ke perbankan, dia nggak bisa nyalur di bank sentral lagi saya suruh ke bank sentral jangan diserap ya dana itu. Jadi uangnya kan sekarang di brangkas mereka banyak," ujar Purbaya.

Purbaya menambahkan jika uang Rp 200 triliun tersebut hanya parkir di brangkas, bank-bank penerima dana akan rugi. Hal ini karena pihak bank penerima dana harus membayar kepada Kementerian Keuangan setara hampir 4% bunga per tahun.

"(Pihak bank) terpaksa menyalurkan uang itu mungkin pertama di interbank, di tempat lain, di kredit. Akhirnya pasti kredit," sebut Purbaya.

Selanjutnya dia melihat apabila ada cukup banyak uang untuk disalurkan kepada peminjam dengan proyek-proyek bagus maka akan timbul persaingan untuk memperebutkan portofolio kredit yang terbatas. Hal tersebut pada akhirnya mampu menarik bunga pinjaman turun.

"Jadi saya ciptakan mereka, suruh mereka untuk berkompetisi di perekonomian supaya bunga pinjaman turun. Sekarang udah turun cukup. Bunga deposit juga turun sehingga orang yang punya uang banyak nggak sayang lagi ambil uangnya di bank buat belanjanya sekarang. toh bunganya lebih kecil. Itu salah satu impact dari turunnya opportunity cost of money," jelas Purbaya.