Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat akan perlu menerbitkan APBN Perubahan atau APBN-P pada 2026 apabila akan menyalurkan pinjaman ke pemerintah daerah (pemda), BUMN, maupun BUMD pada tahun depan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memperbolehkan pinjaman berasal dari kantong APBN kepada ketiga institusi itu melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025 tentang
Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menjelaskan bahwa PP 38/2025 sejatinya merupakan aturan turunan dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aturan pelaksana tersebut baru ada sejak UU Perbendaharaan Negara berlaku sejak 21 tahun yang lalu.

Menurut Prianto, pemberian utang dari pusat kepada pemda, BUMN, maupun BUMD harus tercantum atau ditetapkan di UU APBN.

"Pemberian utang tersebut harus tercantum atau ditetapkan dalam UU APBN," ujar Prianto kepada Bisnis, dikutip pada Senin (3/11/2025).

Prianto menerangkan bahwa adanya PP anyar itu tidak terlepas dari upaya untuk mendukung program pemerintah pusat di berbagai sektor/bidang. Pinjaman itu juga bisa disalurkan karena program pemerintah pusat dimaksud dilaksanakan oleh BUMN/BUMD maupun pemda berdasarkan penugasan.

Beberapa program itu meliputi sektor infrastruktur, energi, transportasi dan air minum.

"Jadi, PP 38/2025 di atas menjadi dasar hukum Pemerintah Pusat mengeksekusi ketentuan UU PN [UU Perbendaharaan Negara]," lanjutnya.

Adapun pria yang juga merupakan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu menyampaikan, apabila pemerintah berencana menyalurkan pinjaman itu ke pemda, BUMN, atau BUMD tahun depan, maka pemerintah pusat dan DPR otomatis harus menyusun APBN-P.

Untuk diketahui, UU APBN 2026 yang sudah diketok di DPR akhir September 2025 lalu akan diperinci lagi dalam Peraturan Presiden (Perpres). Nantinya, Perpres akan memerinci lagi anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pembiayaan.

Apabila merujuk pada PP 38/2025 utang yang bisa diberikan pusat kepada pemda, BUMN, dan BUMD itu adalah pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, Prianto memandang bahwa harus ada APBN-P apabila pinjaman berdasarkan PP 38/2025 itu belum disertakan dalam UU APBN.

"Ketika rencana pemberian pinjaman pemerintah pusat ke pemda belum tercermin di UU APBN 2026, secara otomatis harus ada APBN-P," pungkas Prianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap memberikan pinjaman bunga rendah di level 0,5% untuk pemerintah daerah (Pemda), sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025.

Lewat PP tersebut, pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Purbaya menjelaskan selama ini pemerintah pusat sebenarnya sudah memberikan pinjaman ke Pemda lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Dia pun mendorong PT SMI kembali menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi PP 38/2025.

"SMI kan lebih profesional nilainya dibanding pemerintah. Pemerintah kan enggak bisa masuk ke sana untuk nilai level komersial dari investasinya, dari proyeknya. Kalau SMI kan lebih terlatih untuk itu," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Kendati demikian, selama ini bunga pinjaman PT SMI cukup tinggi sehingga kerap membebani keuangan Pemda. Purbaya pun meminta PT SMI menurunkan bunga pinjamannya ke level 0,5%.

Dia mencatat PT SMI memiliki keuangan yang bagus. Selain itu, Purbaya siap menambahkan Rp3 triliun ke PT SMI agar bisa disalurkan ke Pemda pada kuartal IV/2025.

"Jadi daerah enggak usah khawatir, kalau proyeknya bagus, dan SMI menerima, kita akan jalankan bunga yang lebih rendah dari yang sekarang, dia minta 0,5%, kita kasih 0,5%," ungkapnya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku tidak ingin pemerintah pusat seakan sekadar ingin mencari untung dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dia ingin bunga pinjaman ke Pemda ditetapkan rendah.

"Untuk saya, uang pemerintah bukan untuk cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan," tutupnya.

Pemda Minta Bunga Rendah

Sebelumnya, Pemda menilai pelaksanaan skema pinjaman pusat ke daerah (Pemda) seperti yang diatur dalam PP 38/2025 akan lebih bermanfaat apabila disertai dengan bunga penjaminan yang rendah, di bawah 3%.

PP 38/2025 sendiri keluar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (TKD) besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai PP 38/2025 memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, kebijakan ini membuka akses pembiayaan baru bagi proyek-proyek vital; di sisi lain, kebijakan itu berpotensi menambah beban fiskal terutama bagi daerah dengan kapasitas keuangan terbatas.

“PP 38/2025 ini seperti tombak bermata dua buat daerah,” ujar Masinton kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini menjelaskan skema pinjaman langsung dari pemerintah pusat ke Pemda dapat menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan. Apalagi, sambungnya, selama ini sektor infrastruktur dan pelayanan publik menghadapi keterbatasan akses pembiayaan komersial.

Hanya saja, ketentuan dalam PP tersebut mengatur bahwa pengembalian pinjaman dilakukan melalui pemotongan dana transfer ke daerah seperti dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) pada tahun-tahun berikutnya.

Skema itu, menurut Masinton, perlu diwaspadai agar tidak memperberat kemampuan fiskal daerah terutama bagi pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang masih rendah.

“Beban pemerintah daerah bisa menjadi lebih berat dari kondisi saat ini,” wanti-wantinya.

Dia mencontohkan, Kabupaten Tapanuli Tengah pernah memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) pada 2021 senilai Rp70 miliar dengan bunga 6,19% dan tenor delapan tahun. Hingga kini, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih membayar cicilan pokok utang sekitar Rp11 miliar per tahun.

Oleh sebab itu, dia mendorong agar pemerintah pusat menetapkan bunga rendah agar tujuan PP 38/2025 untuk memperluas akses pembiayaan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan pada masa berikutnya.

“Pemerintah daerah dan BUMD akan lebih terbantu apabila bunga pinjaman dari pemerintah pusat bisa ditekan lebih rendah di bawah 3%,” ungkap Masinton.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pinjaman pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025 bisa digunakan untuk pendanaan APBD di awal tahun.

Untuk diketahui, PP 8/2025 tentang Pemberian Pinjaman Oleh Pemerintah Pusat mengatur pinjaman yang diberikan pusat kepada pemerintah daerah (pemda), BUMN dan BUMD.

Purbaya menjelaskan bahwa pada waktu tertentu, pemda kekurangan uang untuk mendanai APBD di awal tahun. Hal ini sempat disinggung olehnya lantaran masuknya transfer ke daerah (TKD) ke rekening pemda diketahui memiliki jeda waktu beberapa bulan setiap awal tahunnya.

"Ya kadang-kadang untuk awal tahun atau akhir tahun kadang-kadang pemda kekurangan uang ya untuk itu aja. Utamanya itu untuk menutup kekurangan uang jangka pendek," terangnya kepada wartawan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

Purbaya menyebut pinjaman yang diberikan sebagaimana PP 8/2025 itu terbuka untuk bisa diberikan untuk jangka panjang. Namun, itu tergantung dengan proyek-proyek yang membutuhkan pinjaman dimaksud.

"Kami lihat juga kalau butuh jangka panjang, selama ada proyek-proyeknya jelas ya bisa kami lihat juga," paparnya.

Kendati demikian, Purbaya masih belum menjelaskan lebih lanjut bagaimana skema peminjamannya.

Adapun, pasal 6 PP 38/2025 mengatur bahwa pemberian pinjaman diberikan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau 12 bulan. Pinjaman dari pusat ke daerah, BUMN maupun BUMD itu berasal dari APBN.

"Sumber dana pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat berasal dari APBN," bunyi pasal 8 PP tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke pemerintah daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2025.

Beleid anyar itu sendiri keluar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (TKD) besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menjelaskan PP 38/2025 pada dasarnya masih berada dalam koridor regulasi yang telah diatur oleh UU No. 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Regulasi tersebut memang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan instrumen pinjaman sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

"Ketika terjadi pemotongan TKD secara signifikan, memang pemerintah daerah itu mesti memutar otak gitu untuk mendapatkan pendapatan atau pendanaan untuk kegiatan yang sudah direncanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun depan," ujar Armand kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, ada sejumlah opsi yang bisa dilakukan oleh Pemda seperti peningkatan tarif pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, kerja sama dengan Badan Usaha (KPBU) atau dengan pihak ketiga, perdagangan karbon, dan terakhir pinjaman.

“Dari sejumlah opsi, yang paling cepat diperoleh itu dua: optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta pinjaman,” katanya.

Meski demikian, KPPOD menilai penggunaan pinjaman oleh daerah berpotensi menimbulkan beban keuangan baru dalam jangka menengah, karena pemerintah daerah wajib mengembalikan pokok utang beserta bunganya sesuai ketentuan dalam PP 38/2025.

Meskipun PP 38/2025 membuka ruang pembiayaan baru, KPPOD mendorong agar Pemda sebaiknya tetap mengedepankan opsi-opsi nonutang untuk memperkuat basis fiskal secara berkelanjutan. Opsi tersebut antara lain pembenahan administrasi pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), KPBU, hingga perdagangan karbon.

"Kami mendorong daerah untuk memilih opsi yang tidak menimbulkan beban baru,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Armand menyimpulkan bahwa PP 38/2025 hanya bersifat solusi jangka pendek, khususnya untuk menutup kesenjangan anggaran tahun depan imbas pemotongan TKD besar-besaran. Dalam jangka panjang, daerah perlu membangun kemandirian fiskal dengan memperkuat instrumen yang berada di bawah kendali sendiri.

Senada, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemberian pinjaman pemerintah pusat ke Pemda bukan merupakan solusi tuntas dari pemotongan TKD besar-besaran.

Menurutnya, kebijakan itu hanya memindahkan masalah ke belakang karena Pemda bisa dibebani bunga utang. Apalagi, PP 38/2025 juga mengatur pembayaran pokok harus dilakukan secara periodik, dengan memotong TDK baik itu semesteran atau tahunan.

"Jika tidak dilakukan dengan niat baik dan berintegritas, ini akan menyuburkan moral hazard yang memperburuk kondisi keuangan Pemda, dan menjadi titik balik bagi otonomi daerah yang merupakan 1 dari 3 anak kandung Reformasi 1998," ujar Wija kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Dia mengingatkan agar pemerintah pusat memberi pinjaman ke Pemda hingga BUMN hanya untuk keperluan yang mendesak dan dalam kapasitas mampu membayar.

Untuk menghindari kepala daerah yang melempar tanggung jawab utang kepada penggantinya, Wija turut menyarankan agar tenor utang tidak boleh lebih panjang dari masa jabatan kepala daerah yang menandatangani perjanjian pinjaman.

Di samping itu, dia juga menggarisbawahi pentingnya rencana pinjaman disetujui oleh DPRD terlebih dahulu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak bisa berkomentar banyak terkait PP 38/2025. Dia mengaku tidak ikut serta dalam pembahasan beleid itu.

"Saya belum baca, saya akan baca lagi. Itu anak buah saya yang nge-goal kan. Rupanya sebelum saya jadi menteri udah diproses kan, udah keluar," ungkap Purbaya usai acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, Selasa (28/102/2025).

PP 38/2025 sendiri ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Sementara, Purbaya dilantik menjadi menteri keuangan pada 8 September 2025 atau dua hari sebelum PP 38/2025 terbit.

Perlu Bunga Rendah

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai PP 38/2025 memiliki dua sisi yang kontras. Di satu sisi, kebijakan ini membuka akses pembiayaan baru bagi proyek-proyek vital; di sisi lain, kebijakan itu berpotensi menambah beban fiskal terutama bagi daerah dengan kapasitas keuangan terbatas.

“PP 38/2025 ini seperti tombak bermata dua buat daerah,” ujar Masinton kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini menjelaskan skema pinjaman langsung dari pemerintah pusat ke Pemda dapat menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan. Apalagi, sambungnya, selama ini sektor infrastruktur dan pelayanan publik menghadapi keterbatasan akses pembiayaan komersial.

Hanya saja, ketentuan dalam PP tersebut mengatur bahwa pengembalian pinjaman dilakukan melalui pemotongan dana transfer ke daerah seperti dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) pada tahun-tahun berikutnya.

Skema itu, menurut Masinton, perlu diwaspadai agar tidak memperberat kemampuan fiskal daerah terutama bagi pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang masih rendah.

“Beban pemerintah daerah bisa menjadi lebih berat dari kondisi saat ini,” wanti-wantinya.

Dia mencontohkan, Kabupaten Tapanuli Tengah pernah memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) pada 2021 senilai Rp70 miliar dengan bunga 6,19% dan tenor delapan tahun. Hingga kini, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih membayar cicilan pokok utang sekitar Rp11 miliar per tahun.

Oleh sebab itu, dia mendorong agar pemerintah pusat menetapkan bunga rendah agar tujuan PP 38/2025 untuk memperluas akses pembiayaan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan pada masa berikutnya.

“Pemerintah daerah dan BUMD akan lebih terbantu apabila bunga pinjaman dari pemerintah pusat bisa ditekan lebih rendah di bawah 3%,” ungkap Masinton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah memperbolehkan pemerintah daerah (pemda), badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat yang berlaku mulai 10 September 2025.

Mengutip PP tersebut, pemda, BUMN, dan BUMD bisa mendapatkan pinjaman dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) asalkan utang tersebut untuk mendukung kegiatan pembangunan atau penyediaan infrastruktur, penyediaan pelayanan umum, pemberdayaan industri lokal, pembiayaan sektor ekonomi produktif, dan pembangunan atau program lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah pusat.

Sumber dana pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun jangka waktu atau tenor pinjaman lebih dari 12 bulan. "Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko yang memperhatikan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2025.

Dengan catatan, pengajuan utang atau pinjaman ini harus mengantongi persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terlebih dulu sebagai bagian dari persetujuan APBN atau APBN Perubahan.

Menteri Keuangan selaku pengelola pinjaman juga harus menyusun kebijakan pemberian pinjaman setiap lima tahun. "Dalam melakukan pemberian pinjaman, Menteri menyusun kebijakan pemberian pinjaman dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional," bunyi Pasal 9 ayat (1).

Lantas, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi pemda, BUMN, dan BUMD untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat?

Berikut rinciannya:

1. Syarat Pemberian Pinjaman untuk Pemda

- Jumlah sisa pembiayaan utang daerah ditambah jumlah pembiayaan utang yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya;

- Memiliki rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang daerah paling sedikit 2,5 atau ditetapkan lain oleh Menteri;

- Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau kreditur lain;

- Kegiatan yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah dan penganggaran daerah;

- Memiliki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diberikan pada saat pembahasan APBD;

- Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Syarat Pemberian Pinjaman untuk BUMN

- Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat dan/atau kreditur lain;

- Mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, rapat umum pemegang saham (RUPS), atau pemilik modal.

3. Syarat Pemberian Pinjaman untuk BUMD

- Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat dan/atau kreditur lain;

- Mendapat persetujuan dari kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kekayaan daerah yang dipisahkan pada umum daerah atau RUPS.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerbitkan regulasi baru berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Lewat beleid anyar itu, pemerintah pusat kini dapat menyalurkan pembiayaan kepada pemerintah daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 8 PMK 38/2025 menyatakan bahwa sumber dana pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat itu berasal dari APBN. Hanya saja dalam penjelasan Pasal 8, dinyatakan bahwa pinjaman akan tercatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Dalam APBN, pengeluaran pembiayaan tidak masuk ke dalam pos belanja pemerintah pusat. Adapun, yang meningkat defisit APBN adalah pos belanja negara.

Artinya, pemberian pinjaman dari pusat ke Pemda, BUMN, dan BUMD akan tidak mempengaruhi defisit APBN.

Dengan demikian, ambang batas defisit di bawah APBN 3% dari PDB bisa tetap terjaga sesuai yang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Masalahnya, utang akan menumpuk karena sumber utama pembiayaan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Rekayasa Keuangan

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin melihat PP No. 38/2025 sebagai aturan rekayasa keuangan (financial engineering) dari pemerintah pusat. Aturan itu, sambungnya, hanya mengalihkan transfer ke daerah (TKD) yang selama ini masuk ke pos belanja negara menjadi pinjaman dari pemerintah pusat yang masuk sebagai pembiayaan.

"Kita akan memasuki era di mana defisit APBN di bawah 3%, tetapi utang pemerintah terus melejit. Ujung-ujungnya adalah semakin buruknya keberlanjutan fiskal kita," ujar Wija kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Dia menilai jika pemerintah pusat khawatir Pemda tidak mampu membiayai pembangunan dan operasional akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) besar-besaran pada tahun depan maka lebih baik APBN 2026 direvisi dengan menerbitkan APBN-Perubahan (APBN-P) 2026.

Adapun, dana TKD mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

Selain penerbitan APBN-P, Wija menilai pemerintah pusat dan parlemen juga bisa menaikkan ambang batas defisit APBN di atas 3% dari PDB. "Solusi ini akan jauh lebih aman dan transparan, walau tidak akan populer," katanya.

Persyaratan Pinjaman

Adapun, PP 38/2025 mengatur bahwa pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat bertujuan mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional di sektor infrastruktur, energi, transportasi, air minum, dan pelayanan publik, termasuk untuk memperkuat industri dalam negeri dan pembiayaan sektor produktif.

Beleid ini juga menegaskan bahwa pinjaman dapat diberikan kepada Pemda dan BUMD yang membutuhkan pendanaan mendesak, terutama saat terjadi bencana alam atau nonalam, guna membantu pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.

Pemda, BUMN, dan BUMD yang ingin memperoleh pinjaman dari pemerintah perlu memenuhi sejumlah persyaratan ketat.

Untuk pemerintah daerah, misalnya, jumlah sisa pembiayaan utang ditambah utang baru tidak boleh melebihi 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya, dan harus memiliki rasio kemampuan keuangan (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) minimal 2,5.

Selain itu, calon penerima pinjaman wajib menyampaikan dokumen lengkap, mulai dari studi kelayakan, laporan keuangan yang telah diaudit, hingga surat kuasa pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasil jika terjadi tunggakan pembayaran.

PP ini juga mengatur secara rinci mekanisme penilaian, jaminan, perjanjian, pencairan, pelaporan, serta evaluasi pinjaman. Menteri Keuangan berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana pinjaman, dan dapat mengambil tindakan penyelesaian bila terjadi penyimpangan atau gagal bayar.

Penerima pinjaman wajib mengembalikan dana sesuai perjanjian, termasuk cicilan pokok, bunga atau margin, dan biaya lainnya. Keterlambatan pembayaran dikenai denda atau sanksi lain yang dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Wija pun mengingatkan Pemda hingga BUMN agar berhati-hati. Pinjaman, sambungnya, harus untuk keperluan yang mendesak dan dalam kapasitas mampu membayar.

"Pembayaran pokok harus dilakukan secara periodik, dengan memotong TDK baik itu semesteran atau tahunan," jelasnya.

Untuk menghindari kepala daerah yang melempar tanggung jawab utang kepada penggantinya, Wija menyarankan agar tenor utang tidak boleh lebih panjang dari masa jabatan kepala daerah yang menandatangani perjanjian pinjaman.

Di samping itu, dia juga menggarisbawahi pentingnya rencana pinjaman disetujui oleh DPRD terlebih dahulu.

IDXChannel– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema pinjaman pemerintah pusat kepada daerah telah siap untuk disalurkan.

Menurut Purbaya, pinjaman ini dijamin oleh pemerintah dan dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (pemda) sesuai kebutuhan.

“Itu totalnya nanti kalau semuanya siap kan disiapkan Rp240 triliun, tergantung kesiapan kooperasi. Jadi uangnya cukup,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya menambahkan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan anggaran belanja dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

“Kalau real sector berjalan bagus, harusnya tax ratio bisa naik hampir setengah sampai satu persen, berkaitan dengan minimal Rp100 triliun,” kata Purbaya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Aturan ini menjadi dasar hukum baru bagi pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan kepada pemerintah daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

PP ini ditandatangani di Jakarta pada 10 September 2025 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada hari yang sama melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2025.

Dalam penjelasan umum, peraturan ini disebutkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur bahwa pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman kepada Pemda, BUMN, dan BUMD.

Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat bertujuan mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional di sektor infrastruktur, energi, transportasi, air minum, dan pelayanan publik, termasuk untuk memperkuat industri dalam negeri dan pembiayaan sektor produktif.

Beleid ini juga menegaskan bahwa pinjaman dapat diberikan kepada Pemda dan BUMD yang membutuhkan pendanaan mendesak, terutama saat terjadi bencana alam atau nonalam, guna membantu pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.

“Negara harus hadir dalam pemulihan pembangunan dan kehidupan bagi daerah yang terkena dampak bencana, khususnya dalam penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan,” demikian tertulis dalam penjelasan umum PP tersebut.

Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, manfaat, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kehati-hatian. Pinjaman hanya dapat diberikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dan dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

Sumber pendanaan pinjaman berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan mekanisme pengusulan dan persetujuan yang harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pinjaman Harus Sesuai Kelayakan dan Kapasitas Fiskal

Pemda, BUMN, dan BUMD yang ingin memperoleh pinjaman dari pemerintah wajib memenuhi sejumlah persyaratan ketat.

Untuk pemerintah daerah, misalnya, jumlah sisa pembiayaan utang ditambah utang baru tidak boleh melebihi 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya, dan harus memiliki rasio kemampuan keuangan (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) minimal 2,5.

Selain itu, calon penerima pinjaman wajib menyampaikan dokumen lengkap, mulai dari studi kelayakan, laporan keuangan yang telah diaudit, hingga surat kuasa pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasil jika terjadi tunggakan pembayaran.

PP ini juga mengatur secara rinci mekanisme penilaian, jaminan, perjanjian, pencairan, pelaporan, serta evaluasi pinjaman. Menteri Keuangan berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana pinjaman, dan dapat mengambil tindakan penyelesaian bila terjadi penyimpangan atau gagal bayar.

Penerima pinjaman wajib mengembalikan dana sesuai perjanjian, termasuk cicilan pokok, bunga atau margin, dan biaya lainnya. Keterlambatan pembayaran dikenai denda atau sanksi lain yang dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Semua transaksi dan pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah, dan setiap perjanjian pinjaman harus disampaikan salinannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).