Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan 200 penunggak pajak besar dengan nilai kewajiban Rp60 triliun untuk membayar sebesar Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut sampai dengan saat ini baru Rp7,2 triliun tunggakan pajak yang sudah dibayarkan oleh para penunggak pajak dimaksud.

Bimo menyebut pihaknya telah menyepakati target Rp20 triliun itu sebab di antaranya para penunggak kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya ke negara.

"Target akhir tahun dari yang 200 pengemplang pajak ini masih diproses, tapi dari hasil rapimnas sekitar Rp20 triliun karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan minta restrukturisasi utangnya diperpanjang," terangnya dikutip Rabu (15/10/2025).

Secara terperinci, dari 200 penunggak pajak besar itu, sebagian besar yakni 91 wajib pajak (WP) melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya. Sementara itu, 59 WP ditangani oleh Ditjen Pajak dengan tindak lanjut lainnya.

Kemudian, sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).

"Sudah kami lakukan asset tracing 5, pencegahan terhadap beneficial owner-nya ada 9, kemudian di dalam proses penyanderaan ada 1," terang Bimo.

Sebelumnya, pada Rabu (8/10/2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa penunggak pajak besar yang telah diputus inkrah telah membayar kewajiban secara bertahap. Total baru Rp7 triliun yang dibayar ke kas negara.

Dengan demikian, belakangan ini pemenuhan pembayaran tunggakan pajak baru bertambah sekitar Rp200 miliar sampai dengan data terbaru.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan detail proses penagihan pajak terhadap 200 wajib pajak yang memiliki tunggakan besar.

Dari total tagihan para pengemplang pajak senilai Rp 60 triliun sampai akhir 2025, saat ini yang sudah menyetorkan kewajibannya ke negara baru senilai Rp 7 triliun.

"Dari Rp 60 triliun tunggakan pajak sudah bisa direalisasi sekitar Rp 7 triliun," kata Bimo di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Bimo mengatakan, perolehan tagihan para pengemplang pajak itu berasal dari 91 wajib pajak yang telah membayar dan berkomitmen untuk mengangsur kewajibannya.

Sementara itu, tercatat ada 5 wajib pajak yang kesulitan likuditas hingga masuk kategori macet dalam melunasi tunggakan pajaknya yang sudah berstatus inkrah di mata hukum.

Adapula 27 pengemplang pajak yang ia sebut sudah dalam status pailit, 4 wajib pajak dalam status pengawasan oleh aparat penegak hukum, 5 wajib pajak masuk tahap aset tracing, 9 wajib pajak dalam proses pencegahan, dan satu dalam proses penyanderaan.

"Jadi yang sudah kita lakukan pencegahan terhadap beneficial owner ada 9, yang dalam proses penyandaraan itu 1, dan yang proses tindak lanjut lainnya ada 59," ucap Bimo.

Sebagaimana diketahui, khusus tindakan penyanderaan oleh DJP diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2000.

Penyanderaan atau gijzeling adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) PMK Nomor 189/PMK.03/2020, tindakan penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak dalam hal mempunyai utang pajak paling sedikit Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya.

Adapun pelaksanaan penyanderaan hanya dapat dilakukan setelah ada Sprindera atas izin Menteri Keuangan atau gubernur dan diterima oleh penanggung pajak.

Waktu penyanderaan maksimal 6 bulan sejak penanggung pajak dimasukkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan. Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.